Nilai belanja iklan di Indonesia diproyeksi naik di kisaran 7,5%-10% pada 2021 mendatang dengan dominasi pangsa pasar yang cukup kokoh dari televisi dan internet. Dalam kaitan itu, televisi dan digital masing-masing bakal menguasai sekitar 60% dan 25% pangsa iklan sepanjang tahun depan seiring dengan dimulainya proses pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19. Adapun sisanya dibagi untuk media lain seperti radio dan media luar ruang.

Berdasarkan data Nielsen, tingkat penetrasi media luar ruangan masih masuk ke dalam tiga besar media beriklan dengan penetrasi terbesar, diantaranya televisi menjangkau 90% populasi per hari, internet 65%, dan media luar ruang 54%. Dunia usaha telah menunjukkan pergerakan minat dengan bertambahnya perusahaan yang beriklan melalui media sosial dan terjadinya perpindahan klien dari medium konvensional ke direct action media. 

Industri periklanan Tanah Air masih berhadapan dengan sejumlah tantangan. Pertama, transformasi digital yang belum merata. Kedua, belanja iklan digital masih dinikmati oleh platform global, bukan publisher lokal. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani berpendapat tren dominasi belanja iklan di platform global akan bergeser ke publisher lokal.

Direktur Nielsen Media Indonesia Cerli Wirsal mengatakan penetrasi media luar ruang didukung oleh keinginan konsumen untuk melakukan aktivitas di luar rumah, sehingga peluang untuk menarik perusahaan dalam memasang iklan di medium tersebut cukup besar. Berdasarkan gross rate card, Nielsen menghitung belanja iklan media luar pada September tahu ini di jakarta mencapai angka lebih dari Rp293 miliar dengan kategori produk properti, korporasi (corporate ads) dan finansial sebagai tiga kategori produk terbesar. Masing-masing kategori, memiliki strategi berikan yang berbeda.

Peluang peningkatan nilai belanja iklan di aplikasi digital tahun depan berkaitan erat dengan melonjaknya minat konsumen terhadap sektor hiburan dan gim daring di perangkat seluler. Meski 40% masyarakat pengguna perangkat mobile diperkirakan mengurangi pengeluaran tahun depan tetapi inovasi di perangkat mobile seperti platform dagang-el, dinilai bakal menjadi tren utama untuk beriklan, sehingga mendorong nilai belanja di medium tersebut.

Pemangkasan pajak orang kaya makin memperlebar ketidaksetaraan dan tidak memberikan manfaat bagi kelompok lain. Para peneliti menerapkan analisis yang menggabungkan berbagai pungutan yang diterapkan pada pendapatan, modal dan aset di 18 Negara OECD, termasuk Amerika Serikat dan Inggris, selama setengah abad terakhir. Di tengah kemerosotan ekonomi akibat krisis pandemi virus corona, menaikkan pajak khususnya bagi individu  berpendapatan tinggi menjadi pilihan untuk mendulang tambahan penerimaan negara.

Pemerintah Inggris berencana memberlakukan pajak sekali pungut sebesar 5% terhadap orang dengan penghasilan lebih dari US$ 348 miliar per tahun. Komisi Pajak Kekayaan (WTC) Inggris juga akan memungut pajak 1% per tahun sebanyak lima kali untuk individu di atas 500.000 poudsterling. Kebijakan ini akan mempengaruhi 8 juta penduduk Inggris. WTC yang terdiri atas akademisi, pembuat kebijakan, dan praktisi pajak mengatakan ketentuan ini ditargetkan bagi mereka yang memiliki kemampuan membayar yang tinggi.

Di sejumlah negara Amerika Latin, opsi memungut pajak dari golongan terkaya juga mengemuka selama krisis pandemi. Menurut laporan OECD, sejumlah alasan penarikan kebijakan itu adalah pengelolaan yang mahal, sulit diterapkan bagi orang dengan banyak aset, tetapi sedikit uang tunai, mendistorsi keputusan tabungan dan investasi, mendorong orang kaya melarikan uang ke negara pajak rendah, dan yang terburuk adalah tidak banyak meningkatkan pendapatan.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambangan Nikel Indonesia (APNI) Meidy Katrin Lengkey mengungkapkan bahwa sejak Oktober 2020, perusahaan smelter telah melaksanakan kontrak jual beli nijih nikel sesuai dengan ketentuan HPM. Kontrak yang berlaku menggunakan skema Cost, Insurance, and Freight (CIF), di mana smelter hanya membayar biaya tongkang US$ 3 per metrik ton.

Meski aturan HPM telah berlaku sejak April 2020 lalu, penerapan HPM tidak bisa langsung dilaksanakan sepenuhnya oleh para pelaku usaha, mengingat selama ini beberapa perusahaan smelter telah lama menikmati harga nikel yang murah. Terkait dengan pengaturan biaya CIF yang membebani penambangan dengan subsidi biaya pengiriman, satgas HPM saat ini tengah mendiskusikan untuk mencari solusi terkait aspek jarak dan kandungan SiO/MgO. Di sisi lain, HPM ditetapkan di atas harga pokok produksi (HPP) bijih nikel untuk memberikan profit bagi penambang nikel. Namun dalam praktiknya masih terdapat penjualan nikel dibawah HPM, bahkan di bawah HPP. 

Plt Kadis Koperasi dan UKM Sumut Dr Ridha Haykal Amal SH MH membuka pelatihan peningkatan skil pelaku UMKM milenial dalam pemanfaatan aplikasi market place e-Community UMKM Sumut angkatan I, II dan III se-Sumut, Selasa (15/12) malam di Griya Hotel Amir Hamzah Medan.

Pelatihan yang dilaksanakan merupakan wujud dari perhatian pemerintah terhadap keberadaan UMKM yang ada di Sumut, untuk dapat terus bangkit dan berkembang. UMKM harus memiliki skil yang mampu memanfaatkan aplikasi digital untuk menunjang dan peningkatan produk dalam suatu usaha.

Perlu dikatetahui tambah Haykal, sektor UMKM berbasis digital saat ini mulai diminati kalangan anak muda khususnya generasi milenial. Namun perkembangan UMKM berbasis digital belum dibarengi dengan konsep yang baik dari sisi manajemen maupu pemasaran. Karena itu dibutuhan ide dan gagasan untuk merespon perkembangan UMKM berbasis digital agar mampu bertahan dan berkembang di tengah arus persaingan usaha yang serba online.

Koordinator Pelaku Seni Budaya Lintas-Etnis (PSBLE) Sumatera Utara (SU) Masda Lusiana Silaban mengatakan pihaknya berkomitmen menggairahkan industri kreatif di masa pandemi.

Menurutnya, PSBLE menjadi wajah pelaku seni lintas-genre. la memastikan, PSBLE SU menjadi rumah bersama bagi pekerja seni untuk terus berkreasi. “Pekerja seni di PSBLE SU juga punya agenda berbagi keceriaan pada warga yang membutuhkan, seperti yang masih berada di pengungsian,” tegas Lusiana Silaban.

Mengenai bantuan yang disampaikan pada korban banjir bandang, menurutnya, bentuk empati pekerja seni pada sesama. Bantuan yang diberikan PSBLE SU mulai dari bahan makanan pokok, mi instan, camilan sampai baju bekas layak pakai, "Sebagian dari busana itu yang dipakai kala pementasan, " ujar Lusiana Silaban.

Kasus korupsi yang menjerat Menteri Sosial Juliari Peter Batubara atas pengadaan paket bantuan sosial (bansos) sembako Jabodetabek terus bergulir. Terbaru: dugaan korupsi pengadaan bansos bukan cuma Rp 10.000 per paket sembako, tapi lebih dari Rp 33.000 per paket.

Jika Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menyebut, fee bansos diduga bisa mencapai Rp 33.000 per paket, sumber KONTAN menyebutkan angka bisa lebih besar, yakni Rp 34.400 per paket atau 11,46% dari nilai per paket sembako bansos yang sebesar Rp 300.000 per paket.

Alex Marwata, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memastikan sekecil apapun informasi terkait kasus tersebut bakal ditelusuri KPK, termasuk dari MAKI. “Setiap ada informasi bakal kami dalami, karena proyek tersebut terdapat 272 kontrak,” katanya, Senin (14/2).

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Almas Syafrina mengatakan, perlu ada sinergi bersama antara Kementerian Sosial (Kemsos) dengan Pemerintah Daerah. “Mereka yang bertanggung jawab memperbarui dan memvalidasi data, “ kata dia ke KONTAN, Selasa (15/12).

Pandemi Covid-19 telah mempercepat proses inovasi dan transformasi digital di dunia, termasuk Indonesia. Ketua Panitia Penyelenggara Indonesia Digital Conference (IDC) 2020  Anthony Wonsono mengatakan transformasi digital yang terjadi pada proses dam strategi penggunaan teknologi digital secara drastis telah mengubah cara bisnis beroperasi dan melayani pelanggan. IDC 2020 merupakan acara hajatan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) bertema 'Inovasi Beyond Pandemi'. Kegiatan tahunan yang sudah digelar ketiga kalinya ini diikuti oleh lebih dari 4.000 pendaftar yang berasal dari seluruh wilayah Indonesia.

Pandemi Covid-19 dan peristiwa politik, seperti Pilkada, telah memicu munculnya berbagai ujaran kebencian (hate speech) dan berita bohong (hoaks), sehingga membuat dunia digital menjadi bising oleh sampah. Digital yang tadinya solusi pun tiba-tiba menjadi part of problem. Digital pun seolah telah menjadi bagian dari masalah, AMSI mempunyai tugas untuk mencari solusinya.

Kemkominfo harus memperluas akses internet ke seluruh pelosok Tanah Air, menyiapkan roadmap transformasi digital di sektor strategis, perceptan integrasi pusat data nasional, menyiapkan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) digital, serta menyelesaikan berbagai regulasi digital dan telekomunikasi. Penetrasi internet pun harus dibarengi dengan edukasi, atau literasi digital.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kecuk Suhariyanto mengatakan, dibandingkan bulan sebelumnya, peningkatan nilai impor pada November 2020 itu terjadi di seluruh golongan penggunaan barang ekonomi. Golongan barang konsumsi naik US$ 264,5 juta (25,52%) menjadi US$ 1,3 miliar, bahan baku naik US$ 1,02 miliar (13,02%) menjadi US$ 8,93 miliar, sedangkan barang modal naik US$ 583,5 juta (31,54%) menjadi US$ 2,43 miliar.

Surplus neraca perdagangan RI dan perbaikan ekspor pada November 2020 ditunjang oleh naiknya permintaan dan naiknya harga komoditas andalan, terutama batubara dan minyak sawit. Adapun berdasarkan komoditasnya, penyumbang terbesar ekspor bulan November lalu adalah lemak dan minyak hewan, bahan bakar mineral, serta besi dan baja.

Rektor Universitas Indonesia (UI) Ari Kuncoro mengatakan kenaikan impor bahan baku/penolong dan barang modal menunjukkan titik balik dari perekonomian. Peningkatan impor bahan baku dan barang modal menunjukkan adanya kegiatan perekonomian dalam negeri yang meningkat. Kondisi surplus neraca perdagangan juga menunjukkan geliat ekonomi, khususnya kegiatan belanja kelas menengah dan kelas bawah.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Muhammad Faisal mengatakan pemerintah perlu terus mendorong nilai tambah dari produk ekspor. Bahan mentah yang selama ini diekspor harus diolah lagi menjadi produk turunan sehingga memiliki nilai tambah lebih tinggi. Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono mengatakan bank sentral memandang bahwa surplus neraca perdagangan tersebut berkontribusi positif dalam menjaga ketahanan eksternal perekonomian Indonesia. Kedepan, Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan dengan pemerintah dan otoritas terkait untuk meningkatkan ketahan eksternal, termasuk kinerja neraca perdagangan.

Dalam catatan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), ekspor produk minyak sawit Oktober 2020 mencapai 3,03 juta ton atau naik 9,55% dari September 2020 yang sebesar 2,76 juta ton. Kenaikan tertinggi sebesar 10,70% terjadi pada produk olahan minyak sawit menjadi 1,96 juta ton dari 1,77 juta ton pada September dan produk oleokimia yang naik 30,30% menjadi 408 ribu ton dari 313  ribu ton pada September.

Analis komoditas dari LMC International Ltd Inggris James Fry mengatakan, kinerja produksi minyak sawit tahun ini yang paling rendah di negara-negara produsen bukan karena dampak musim kemarau panjang satu atau dua tahun sebelumnya tapi juga dampak dari pemeliharaan kebun yang kurang baik akibat penggunaan pupuk berkualitas rendah beberapa tahun lalu. Permintaan pasar  akan kembali normal seiring dengan pemulihan ekonomi yang terjadi paska Covid-19 terutama di negara Tiongkok dan India pada 2021.

Pemerintah Australia mengecam laporan larangan ekspor batubara ke Tiongkok sebagai sebuah pelanggaran nyata terhadap aturan Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO). Menurut Perdana Menteri (PM) Scott Morrison, Tiongkok belum mengonfirmasikan laporan media pemerintahnya bahwa ekspor batubara Australia yang bernilai miliaran dolar kini telah tunduk pada larangan tidak resmi. Hal tersebut jelas akan melanggar perjanjian perdagangan bebas dan berharap hal tersebut tidak terjadi. 

Petunjuk mengenai embargo batu bara telah menjadi rumor yang diperbincangkan selama beberapa waktu, menyusul kabar bahwa banyak pengirimannya dari Australia yang telah diblokir di pelabuhan-pelabuhan Tiongkok. Para pembuat kebijakan di Tiongkok guna mengontrol jumlah batu bara yang masuk ke negara itu. Tetapi larangan tak resmi atas batubara Australia tersebut bakal menjadi sebuah ekskalasi dramatis, karena menyasar salah satu ekspor paling berharga yang nilainya mencapai US$ 3 miliar setahun.

Pemerintahan Australia sendiri telah lama mengisyaratkan kemungkinan untuk meminta WTO turun tangan dalam perselisihan ini. Tetapi resolusi yang menghabiskan waktu bertahun-tahun dapat membuka klaim pembalasan bagi Australia dan memperburuk hubungan lebih lanjut. Hubungan Australia-Tiongkok berada pada titik terendah sejak peristiwa kekerasan Lapangan Tiananmen 1989. Sedikitnya ada 13 sektor produk Australia yang dikenakan tarif atau mengalami gangguan, termasuk jelai, daging sapi, tembaga, kapas, lobster, gula, kayu, pariwisata, universitas, minuman anggur, ganndum dan wol.