Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menggali informasi seputar aliran duit dugaan suap bantuan sosial (bansos) yang menjerat Menteri Sosial Julianri P. Batubara. Salah satu informasi yang sedang digali oleh penyidik lembaga antikorupsi yakni soal kemungkinan aliran duit suap tersebut ke PDI Perjuangan. Namun, KPK memastikan penyidikan terhadap Mensos tidak memiliki motivasi politik.

Bukti permulaan dalam kasus ini adalah adanya dugaan uang yang diterima oleh pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka penerima. Adapun terkait dengan dugaan aliran dana ke salah satu partai politik, tentu ini menjadi materi penyidikan yang akan terus digali dan dikonfirmasi dari saksi-saksi yang akan dipanggil dan diperiksa tim penyidik.

KPK menetapkan Mensos dan empat tersangka lainnya sebagai tersangka suap terkait dengan program bansos penanganan virus corona (Covid-19). Keempat tersangka lainnya dalam kasus ini adalah pejabat pembuat komitmen di Kemensos Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono, serta Ardian I M dan Harry Sidabuke selaku pihak swasta.

Kelangkaan gula rafinasi untuk bahan baku industri makanan minuman seperti awal 2020 berisiko terulang pada pembuka 2021. Pemangkasan produktivitas dan tenaga kerja industri makanan dan minuman pun menjadi taruhannya. Ketua Asosiasi Rafinasi Indonesia (AGRI) Bernardi Dharmawan mengungkap bahwa stok gula kristal rafinasi (GKR) di 11 pabrik anggota asosiasi saat ini hanya 360.000 ton. Sedangkan kenyataannya kebutuhan GKR untuk industri makanan dan minuman (mamin) ditaksir mencapai 250.000 ton/bulan dan berpeluang naik pada akhir tahun lantaran bertepatan dengan momentum Natal dan Tahun Baru.

Asosiasi telah menyuarakan potensi krisis GKR kepada pemerintah sejak bulan lalu. Namun, pengusaha belum mendapatkan kepastian izin impor gula mentah untuk GKR. Proses impor gula mentah cukup panjang dan membutuhkan waktu sekitar 2 bulan lantaran didatangkan dari Brasil. Kebutuhan GKR untuk setahun serta stok penyangga sejatinya sudah dihitung sejak awal 2020, dimana izin impor yang diberikan mencapai 3,2 juta ton.

Pelaku Industri sebelumnya memperkirakan kebutuhan impor pada 2021 bisa naik 4%-5% dari realisasi tahun ini. Sebagian besar impor komoditas gula direalisasikan dalam bentuk gula mentah yang nilainya mencapai US$ 1,6 miliar atau setara dengan 4,64 juta ton. Mayoritas gula mentah impor tersebut dialokasikan untuk industri gula rafinasi yang memasok bahan baku untuk industri mamin yang kebutuhan per tahunnya lebih dari 0,3  juta ton. 

Jika izin impor gula mentah tak kunjung diterbitkan, kelangkaan pasokan GKR akan berimbas pada anjloknya produktivitas industri mamin. Dampak berikutnya adalah kekosongan stok produk mamin di pasaran, tenaga kerja di sektor mamin, serta produktivitas sektor hulu seperti peternak dan petani yang memasok daging, susu, buah dan lainnya yang membuat produk mamin impor akan membanjir guna mengisi permintaan pasar. Adanya kepastian pasokan bahan baku dan operasional industri mamin meningkatkan daya saing dan menyediakan produk pangan yang terjangkau.

Wacana penyesuaian royalti perusahaan tambang batu bara kembali mencuat, sejalan dengan penyusunan rancangan peraturan pemerintah mengenai perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di bidang usaha pertambangan batubara. Terkait dengan ketentuan royalti, pemerintah mewacanakan untuk memberlakukan tarif royalti berjenjang terhadap komoditas batu bara yang diekspor ke luar negeri. Sementara itu, untuk penjualan batu bara di dalam negeri (domestic market obligation/DMO) telah disepakati dengan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) bahwa tarif royalti batu bara ditetapkan flat sebesar 14%.Tarif royalti berjenjang tersebut memperhitungkan rata-rata Harga Batu Bara Acuan (HBA) dalam 10 tahun terakhir dan tingkat HBA dalam 20 tahun ke depan. 

Di sisi lain, Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) menilai pemerintah perlu mempertimbangkan kemampuan perusahaan dalam menetapkan besaran tarif  royalti ekspor di tengah tantangan tren pelemahan harga komoditas batu bara. Direktur Eksekutif APBI Hendra Sinadia mengatakan bila royalti ekspor yang dipatok terlalu tinggi dan pasar domestik tidak dapat menyerap produksi batu bara dalam negeri, perusahaan batu bara akan kesulitan menutup biaya produksi dan royalti pada saat harga batu bara turun.

Tingginya tarif royalti akan meningkatkan biaya produksi sehingga cadangan batu bara yang masih berada di lapisan bawah tidak lagi menjadi ekonomis untuk ditambang. Akan lebih bijaksana kalau pemerintah dalam membuat kenijakan fiskal, termasuk royalti ekspor melihat secara holistik dan komprehensif. Selain itu, perlu juga melihatnya secara jangka panjang agar usaha tambang batu bara bisa dapat survive dan terus berkontribusi bagi pembangunan secara berkelanjutan.

Direktur Pembinaan Pengusahaan Batu Bara Kementrian ESDM Sujatmiko mengatakan usulan tarif royalti berjenjang mempertimbangkan adanya potensi pengurangan penerimaan negara akibat berlakunya UU Cipta Kerja yang memasukkan batu bara sebagai barang kena pajak (BKP). Konsekuensi batu bara sebagai BKP membuat Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang selama ini ditanggung perusahaan dapat direstui kepada negara, yang pada akhirnya menyebabkan penerimaan negara berkembang. 

Penyesuaian royalti dilakukan agar sesuai dengan UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batu Bara yang mengamanahkan perpanjangan IUPK wajib meningkatkan penerimaan negara. Adapun, pernyataan terkait royalti itu sebagai respons mengenai kabar soal royalti batu bara ekspor akan meningkat signifikan hingga 24%.

Pemerintah membeli surat utang yang diterbitkan BUMN dan berinvestasi langsung senilai total Rp 19,7 triliun tahun ini dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi nasional.

Investasi pemerintah untuk pemulihan ekonomi nasional diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2020. Investasi yang bersumber dari APBN ini sifatnya nonpermanen. Tahun ini ada lima BUMN penerima investasi senilai Rp 19,7 triliun, yakni PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT Kereta Api Indonesia/KAI (Persero), PT Perkebunan Nusantara (Persero), PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, dan Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas).

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata, saat dihubungi Kamis (10/12/2020), menyatakan, seluruh dana investasi pemerintah untuk pemulihan ekonomi disalurkan sampai akhir Desember 2020. Perakhir November 2020, dana terealisasi Rp 4,15 triliun, yakni untuk Perumnas Rp 650 miliar dan PT KAI Rp 3,5 triliun.

Secara total, pemerintah mengalokasikan anggaran pembiayaan untuk BUMN dan lembaga senilai Rp 53,57 triliun dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional 2020. Pembiayaan korporasi diberikan dalam bentuk penempatan dana untuk restrukturisasi padat karya, penyertaan modal negara untuk 11 BUMN dan investasi pemerintah untuk 5 BUMN.

PT Fast Food Indonesia Tok (FAST) tetap membuka peluang memperluas jaringan gerai ayam goreng KFC pada tahun depan. Sepanjang tahun ini, Fast Food Indonesia telah memiliki total 738 gerai dan berencana menambah 25 gerai lagi pada tahun depan.

Direktur PT Fast Food Indonesia Tbk, Justinus Dalimin Juwono mengemukakan, Fast Food menyiapkan dana belanja modal atawa capital expenditure (capex) sebesar Rp 320 miliar hingga Rp 350 miliar untuk memuluskan ekspansi gerai tahun depan. “Kami berharap penjualan Rp 7 triliun melalui operasional gerai yang baru dibuka dan yang akan kembali dibuka tahun depan, serta gerai existing. Dengan ini semua, kami optimistis akan menyumbang peningkatan penjualan,” jelas dia.

Hingga 30 September 2020, Fast Food menderita kerugian Rp 298,34 miliar, Di periode sama tahun lalu, FAST masih laba senilai Rp 175,70 miliar.

Tahun ini, FAST menyiapkan dana capex Rp 240 miliar untuk pembangunan empat gerai baru KFC di berbagai daerah tadi. Justinus mengakui penyerapan dana capex tidak maksimal demi menjaga cashflow sehat di masa pandemi. “Dana capex tidak dipakai semua, kami tahan dan jaga cashflow supaya terus baik. Penggunaan Rp 240 miliar ini dialokasikan untuk pembukaan gerai baru, renovasi gerai existing, hingga perbaikan mesin, “ beber dia.

Xendit, perusahaan payment gateway di Indonesia, menjalin kerjasama dengan Shopee Pay. Xendit dapat menggunakan Shopee Pay untuk menerima pembayaran satu waktu (onetime payment). Juga menerima pembayaran berulang untuk berlangganan (subscription payments). “Proses integrasi ini sangat mudah dan cepat sehingga menguntungkan bagi merchant, “ ujar Mikiko Steven, Head of Customer Solutions, Xendit, Kamis (10/12).

Eka Nilam Dari, Head of Strategic Merchant Acquisition Shopee Pay mengatakan, kerjasama ini membuka peluang mendorong inklusi keuangan lewat pembayaran digital. Setelah kerjasama ini, Shopee Pay dapat menjangkau lebih banyak merchants. Sektor usaha merchant itu antara lain teknologi informasi, platform booking travel dan hotel, platform pendidikan, kecantikan dan platform donasi.

Hingga kini, World Bank belum juga merilis peringkat kemudahan berusaha alias Ease of Doing Business (EoDB) untuk Indonesia. Sedianya, peringkat tersebut dipublikasikan pada bulan Oktober hingga November.

Menurut Deputi Pengembangan Iklim Penanaman Modal Bandan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) Yuliot Rabu (10/12), hingga kini World Bank belum menyampaikan pengumuman EoDB 2021. Menurutnya, laporan EoDB akan mundur lantaran kasus fraud tim World Bank. Hanya saja BKPM, belum mendapatkan informasi terperinci dari World Bank kapan rilis EoDB Indonesia akan diumumkan.

Sebelumnya, Yuliot menyebut, ada tiga aspek penilaian EoDB yang bisa diperbaiki dengan pasal-pasal UU Cipta Kerja. Pertama kemudahan memulai berusaha, kedua perizinan pembangunan gedung, dan ketiga pengadaan tanah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya juga menyampaikan bahwa telah terjadi perbaikan signifikan pada peringkat EoDB Indonesia pada tahun 2016 hingga 2018 sejalan dengan implementasi Paket Kebijakan Ekonom I-XVI. Namun, beberapa indikator masih belum optimal terkait dengan perizinan, kepastian hukum, dan perpajakan.

Langkah Pemerintah Tiongkok untuk menawarkan vaksin Covid-19 ke negara-negara miskin bukan sekadar memberikan bantuan. Melainkan juga menginginkan timbal balik diplomasi jangka panjang di tingkat global. Sementara itu, negara-negara makmur saling berebut membeli vaksin vaksin Covid-19 terdepan yang pasokannya masih terbatas. 

“Tidak diragukan lagi Tiongkok sedang mempraktikkan diplomasi vaksin dalam upaya memperbaiki citranya yang ternoda. Vaksin itu juga telah menjadi alat untuk meningkatkan pengaruh Tiongkok di tingkat global, dan mengatasi masalah geopolitik,” ujar Huang Yanzhong dari Council on Foreign Relations (CFR), kepada AFP pada Kamis (10/12). Strategi diplomasi vaksin itu kemungkinan menghasilkan banyak manfaat, mulai dari mengalihkan kemarahan dan kritik atas penanganan awal Tiongkok terhadap pandemi, meningkatkan profil perusahaan bioteknologi, sekaligus memperkuat dan memperluas pengaruh di Asia dan sekitarnya.  

Menurut laporan, para diplomat Tiongkok menandatangani kesepakatan dengan Malaysia dan Filipina – yang mana keduanya sempat mengeluhkan ambisi ekspansionis Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan. Kemudian pada Agustus, Perdana Menteri Li Keqiang menjanjikan akses vaksin prioritas ke negara-negara di sepanjang sungai Mekong, di mana kekeringan parah diperburuk pembangunan bendungan oleh Tiongkok di bagian hulu.

Jika Tiongkok dapat menangkap 15% pangsa pasar di negara-negara berpenghasilan menengah dan rendah, maka penjualannya akan mencapai sekitar US$ 2,8 miliar. Demikian menurut perkiraan Essence Securities, sebuah perusahaan pialang yang berbasis di Hong Kong. “Semua orang menuntut vaksin dan Tiongkok berada dalam posisi yang baik untuk menyentuh kelompok sosial ekonomi miskin terbesar atau di bagian bawah piramida (bottom of the pyramid),” kata seorang analis di perusahaan itu, yang menolak disebutkan namanya. Di sisi lain, dorongan vaksinasi global juga membutuhkan fasilitas penyimpanan dan rantai dingin untuk mengangkut vaksin.  

Kepercayaan terhadap Tiongkok menunjukkan penurunan pada tahun ini. Dari studi 14 negara oleh Pew Research Center, ditemukan penurunan tajam dalam persepsi negara. “Masyarakat semakin tidak percaya pada Tiongkok terkait kecenderungan terhadap tidak mempercayai kandidat vaksin yang dipimpin Tiongkok,” kata Kassam. 

Cartenz Group, perusahaan start-up lokal yang bergerak di bidang jasa solusi IT e-government, menargetkan 300 pemerintah daerah (pemda) untuk menjadi klien dari saat ini sekitar 100 pemda di Indonesia. Perusahaan ini juga memproyeksikan sudah meraup untung tahun 2021 dan melaksanakan initial public offering (IPO) pada 2023. 

Selain telah memiliki 100 klien pemda, Cartenz Group saat ini telah menggarap lebih dari 20 e-government software, punya lebih dari 30 mitra IT (IT partners), mitra klien lebih dari 10 bank, dan lebih dari 6.000 electronic fiscal devices (EFD) unit terinstal. Klien untuk pemda antara lain Pemprov DKI Jakarta, Kabupaten Aceh Tamiang di Aceh, hingga Kabupaten Mimika di Papua Barat. Cartenz Group juga memiliki mitra klien Kementerian Keuangan, BKPM, BUMN Pertamina dan Telkomsel, serta Bank DKI dan Bank Sulutgo. CEO Car tenz Group Gito Wahyudi mengatakan, Cartenz Group yang berdiri pada November 2014 memulai bisnis dengan jumlah lima karyawan saja. Saat ini, jumlah karyawan sudah bertambah menjadi 200-an orang dan telah memiliki sekitar 100 klien pemda.

Gito menjelaskan, sebagai perusahaan penyedia jasa IT e-govenment dengan jargon #AdvancingIndonesia, Cartez Group terus berupaya untuk membantu semua tingkat lembaga dan industri dalam pemanfaatan sistem informasi yang andal dan terintegrasi bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia dengan berbagai solusi yang dihadirkan. Salah satunya, produk untuk perpajakan daerah yang terdiri atas jasa konsultansi, peningkatan sumber daya manusia (SDM), administrasi pajak daerah, dan pengawasan pajak daring (online tax monitoring/OTM). Jasa konsultasi mencakup diagnostik pendapatan asli daerah (PAD) serta pemutakhiran data, antara lain dengan pemetaan dan pendataan wilayah. Peningkatan SDM merupakan upaya peningkatan keahlian aparatur sipil negara (ASN) berbasis pengembangan profesi. Administrasi pajak daerah dilakukan dengan penerapan teknologi tepat guna, terintegrasi, efisien, dan mendukung keterbukaan publik. Sedangkan OTM dengan implementasi EFD yang diarahkan untuk tapping devices, cash register online, dan client reader apps.

Dari penggunaan jasa konsultansi dan penggunaan SmartGov dari Cartenz, pemda pun telah menyampaikan testimoni dampak positif terhadap peningkatan pendapatan dan pengelolaan pajak yang lebih akuntabel, sehingga di antaranya memperoleh predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam audit dari BPK. Dampak postif lainnya, setelah menggunakan solusi Cartenz sejak tahun 2014, pendapatan pajak Kabupaten Badung, Bali, meningkat hingga 80,3% menjadi Rp 4,22 triliun pada 2019.  

Kementrian Keuangan (Kemenkeu) memutuskan untuk menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok tahun depan rata-rata sebesar 12,5%. Kemenkeu melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) akan meningkatkan kewaspadaan dan penindakan terhadap peredaran rokok ilegal. Peredaran rokok ilegal yang semakin marak atau melonjak lazim terjadi setelah tarif cukai hasil tembakau dinaikkan.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemberlakuan kenaikan tarif cukai rokok ini juga sesuai dengan visi dan misi. Menkeu merinci, untuk industri yang memproduksi sigaret putih mesin (SPM) golongan I, tarif cukai naik 18,4%, sigaret putih mesin golongan II A naik II B naik 18,1%. Kemudian, untuk sigaret kretek mesin (SKM) golongan I naik 16,9%, sigaret kretek mesin II A naik 13,8%, dan sigaret kretek mesin II B naik 15,4%.

Keputusan penaikan cukai rokok ini diambil dengan sejumlah pertimbangan dan tujuan. Dari aspek kesehatan, langkah ini diharapkan akan mengendalikan konsumsi rokok dengan menurunkan prevalensi merokok, terutama pada anak-anak dan perempuan. Prevalensi merokok secara umum diharapkan turun menjadi 32,2% pada 2021 dari sebelumnya 33,8%. Kemudian untuk anak-anak usia 10-18 tahun akan diupayakan turun sesuai dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Untuk mengantisipasi peredaran rokok ilegal yang semakin masif, Menkeu mengaku telah menginstruksikan kepada jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk terus melakukan langkah-langkah penanganan peredaran produksi dan peredaran rokok ilegal ini. Menkeu mengatakan DJBC telah melakukan tindakan 8.155 kali terhadap peredaran rokok ilegal dengan jumlah batang rokok ilegal mencapai 384,5 juta batang senilai Rp 339 miliar. Angka ini mengalami peningkatan hingga 41,23% dibandingkan 2019 yang secara rata-rata hanya 25 tangkapan per hari.