Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan delapan orang tersangka kasus tindak pidana korupsi PT Asabri (Persero). Para tersangka langsung ditahan di rumah tahanan yang berbeda. Kepala Pusat Penerangan Hukum pada Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengatakan delapan tersangka ditahan oleh tim penyidik selama 20 hari ke depan sejak Senin 1 Februari 2021 hingga Sabtu 20 Februari 2021. 

Delapan tersangka kasus korupsi Asabri adalah Dirut PT Hanson International Tbk. Benny Tjokrosaputro, Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk. Heru Hidayat, mantan Direktur Utama PT Asabri Mayjen TNI (Purn) Adam Rachmat Damiri, mantan Direktur Utama PT Asabri Letjen TNI (Purn) Sonny Widjaja. 

Sementara itu, Handika Honggowongso, pengacara Hari Setiono dan Bachtiar Effendi mengaku kliennya kaget langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan tim penyidik Kejagung.Kendati demikian, Handika mengatakan pihaknya tetap akan menghormati proses hukum yang tengah berjalan di Kejagung. Namun, dia menilai penetapan tersangka dan penahanan itu dilakukan secara spontan oleh tim penyidik Kejagung tanpa ada informasi terlebih dulu.

Kejagung menyebut kerugian negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi PT Asabri tembus hingga Rp23,7 triliun. Kendati demikian, angka tersebut masih hitungan sementara dari tim penyidik Kejagung, belum dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurut Leonard, hitungan resmi kerugian negara terkait perkara tindak pidana korupsi PT Asabri akan disampaikan oleh BPK.

(Oleh - HR1)

Produk keramik khas Plered Kabupaten Purwakarta terus memperkuat eksistensinya di pasar lokal di tengah lesunya pasar ekspor ke sejumlah negara akibat pandemi Covid-19. Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika menuturkan sebelum ada pandemi, komposisi pasar produk keramik Plered 70% merupakan ekspor dan 30% untuk kebutuhan pasar lokal. Anne menjelaskan, pasar luar negeri saat ini sedang mengalami kelesuan akibat pandemi Covid-19. Tapi ada berkah tersendiri, karena pasar dalam negeri justru bergeliat. Menurut Anne, keramik Plered saat ini banyak diburu warga lokal. Terutama, warga dari luar daerah seperti Jakarta dan sekitarnya. Mereka, yang mencari keramik ini kebanyakan adalah kaum ibu-ibu. Kebanyakan, mereka itu mencari pot bunga.

Dengan fenomena tersebut, Anne menambahkan, ada berkah tersendiri dari Covid-19 ini bagi para perajin keramik. Karena, di saat yang lain terpuruk, kerajinan keramik justru mengalami kondisi sebaliknya. “Kami berharap, seluruh UMKM [usaha mikro kecil dan menengah] bisa kembali berjaya. Meskipun pandemi masih berlangsung,” katanya. Sementara itu, Kepala Bidang UKM pada Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan perdagangan (DKUPP) Kabupaten Purwakarta Ahmad Nizar menambahkan keramik Plered merupakan salah satu produk UMKM andalan untuk diekspor. Keramik Plered, lanjutnya, sudah lama ekspor ke berbagai negara di antaranya pasar Eropa dan Amerika. Bahkan, pasar peminat keramik Plered bertambah ke Asia Timur Raya, salah satunya Korea Selatan. 

Nizar bercerita, merujuk pada data yang ada, ekspor keramik ini sudah ada sejak dekade 80an. Sejak dulu, produk kerajinan kriya ini banyak digemari warga asing. Adapun jenis yang paling banyak diburu, yakni vas bunga dan keramik hias. Menurut Nizar, sejauh ini potensi ekspor keramik asal Plered cukup menjanjikan. Pertahunnya, ekspor keramik ini bisa mencapai 400 sampai 1.000 kontainer. Omzetnya pun lumayan, yakni mencapai Rp1-3 miliar per kontainernya. Saat ini jumlah pelaku usaha keramik Plered mencapai 264 perajin dengan jumlah pekerja mencapai 3.000 orang. Sedangkan, untuk kategori industri, meliputi produk bata dan genting. Untuk sentra produksi, meliputi wilayah Citeko, Citalang, dan Tegalwaru dengan jumlah pekerjanya mencapai 40.000 orang. 

Ambisi Indonesia untuk memiliki industri baterai kendaraan listrik yang terintegrasi dari hulu hingga hilir membutuhkan nilai investasi mencapai US$13,4 miliar—US$17,4 miliar. Ketua Tim Percepatan Proyek Baterai Kendaraan Listrik Agus Tjahajana mengatakan bahwa kebutuhan investasi itu untuk membangun industri baterai kendaraan listrik (baterai EV) dari hulu ke hilir dengan kapasitas cells 140 GWh. “Nilai investasi besar mencapai US$13—US$17 miliar dengan risiko teknologi yang tinggi dan pasar yang bergantung pada OEM [original equipment manufacturer],” ujarnya, Senin (1/2)

MIND ID dan PT Antam Tbk. yang memiliki cadangan nikel nomor dua di Indonesia akan berperan menyediakan bijih nikel sebagai bahan baku hingga bahan antara baterai EV, mulai dari pengolahan bijih nikel sulfat hingga diolah menjadi prekusor dan katoda. Selanjutnya, PT Pertamina (Persero) akan berperan di bidang manufaktur produk hilir meliputi battery cell, battery pack, dan ESS.
Lalu, PT PLN (Persero) akan berperan dalam pembuatan battery cell, penyediaan infrastruktur pengisian daya kendaraan listrik dan integrated management systems (IMS).

Ketujuh perusahaan tersebut adalah Contemporary Amperex Technology Co. Ltd (CATL), BYD Auto Co.Ltd, dan Farasis Energy, Inc., dari China; LG Chem Ltd. dan Samsung SDI dari Korea Selatan; Tesla Inc. asal Amerika Serikat; dan Panasonic dari Jepang. “Para mitra harus punya kemampuan untuk menjual [produksi baterai] di dalam negeri maupun ke luar negeri,” imbuhnya. Sementara itu,Group CEO MIND ID Orias Petrus Moedak mengungkapkan bahwa modal awal untuk pembentukan IBH diperkirakan mencapai US$50 juta. Adapun, IBH merupakan konsorsium BUMN yang akan dibentuk untuk mengembangkan ekosistem industri baterai kendaraan listrik secara terintegrasi dari hulu ke hilir. Holding tersebut akan beranggotakan MIND ID, Pertamina, PLN, dan Antam dengan masing-masing kepemilikan saham sebesar 25%. 

Masing-masing BUMN tersebut memiliki keleluasaan untuk dapat berpartisipasi langsung dalam joint venture (JV) yang dibentuk bersama calon mitra. Heru Setiawan, CEO Subholding Power and New and Renewable Energy Pertamina, menyebutkan bahwa pihaknya menyadari tren bahan bakar fosil pada masa yang akan datang lambat laun akan ditinggalkan. Namun, pihaknya akan tetap memanfaatkan asetnya untuk mengolah energi konvensional yang ada saat ini untuk nantinya dikembangkan guna menangkap peluang pada masa transisi energi

Heru menuturkan Pertamina tengah menyiapkan panel surya yang akan dipasangkan di seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Nantinya, alat tersebut akan menjadi pasokan tambahan yang bisa digunakan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU). “Nantinya power yang berasal dari SPBU itu kombinasi dari EBT dan fosil,” jelasnya. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ramson Siagian berharap semua pihak yang terkait dengan pengembangan industri baterai EV dapat bersinergi dengan baik

Dia juga meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk melibatkan PT Len Industri dalam konsorsium BUMN dalam proyek baterai kendaraan listrik. Adapun, Direktur Utama Len Industri Bobby Rasyidin mengatakan pihaknya telah mampu memproduksi komponen battery management system (BMS). Dia menjelaskan perseroan telah memulai produksi dengan skala industri yang dimulai sejak 2018. Dia mengklaim tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) dalam produk itu sudah mencapai 40%.

(Oleh - HR1)

Pemerintah masih saja gentar menyiapkan skema pajak untuk ekonomi digital kendati telah memiliki payung hukum yang kuat. Sikap gayat itu tecermin dalam pasifnya Indonesia di berbagai forum internasional. Indikasi pertama muncul pada akhir pekan lalu, saat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjadi pembicara pada OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS: 11th Meeting of the Inclusive Framework on BEPS. Dalam forum tersebut, pemerintah lagi-lagi bersikap normatif. Pada intinya, Indonesia berharap pada konsensus global kendati saat ini tengah menghadapi perlawanan atau penolakan dari Amerika Serikat (AS). (Bisnis, 28/1). Sikap itu seolah kontradiktif dengan pemahaman Menkeu di momen yang sama, di mana pajak atas transaksi digital bisa menjadi penyelamat di tengah membengkaknya alokasi anggaran belanja untuk penanganan pandemi Covid-19. 

Sri Mulyani pun mengatakan di tengah pandemi Covid-19, ekonomi digital di Indonesia mencatatkan pertumbuhan yang signi? kan, yakni mencapai 25% hingga Juli tahun lalu. Di sisi lain, Indonesia masih belum memiliki aksi nyata guna menegakkan kedaulatan pajak. UU No. 2/2020 yang mengakomodasi serangkaian praktik dan mekanisme mengenai pungutan pajak digital juga terkesan ‘diabaikan’ oleh pemerintah. Selama ini, pemerintah hanya membanggakan keberhasilan memungut setoran atas transaksi elektronik dari sisi pajak pertambahan nilai (PPN). 

Indonesia, kendati memiliki legalitas dalam UU No. 2/2020 juga belum menyusun aturan teknis mengenai PPh tersebut. Selain dalam forum OECD/ G20 Inclusive Framework on BEPS, indikasi bahwa pemerintah masih gentar juga tecermin dalam surat balasan yang disampaikan kepada United States Trade Representative (USTR) pada pertengahan tahun lalu. Sama dengan pekan lalu, sikap yang ditunjukkan pemerintah untuk menjawab investigasi yang dilakukan AS pada tahun lalu itu juga sangat normatif. Sementara itu, Direktur Eksekutif MUC Tax Research Institute Wahyu Nuryanto menyarankan kepada pemerintah untuk bersikap agresif. Setidaknya, pemerintah perlu menyiapkan aturan dan mekanisme mengenai pemajakan transaksi digital ke dalam bentuk peraturan pemerintah sebagaimana amanat UU No. 2/2020. 

(Oleh - HR1)

Kejaksaan Agung menetapkan delapan tersangka dalam kasus korupsi pengelolaan dana PT Asabri dan langsung menahannya. Lima tersangka merupakan pejabat PT Asabri, mulai dari direktur utama hingga kepala divisi, sementara tiga lainnya dari pihak swasta.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung LeonardEbenEzer Simanjutak, Senin (1/2/2021), mengatakan,AD yang merupakan Direktur Utama (Dirut) PT Asabri periode 2011-2016 diduga membuat kesepakatan untuk mengatur dan mengendalikan transaksi serta investasi saham dan reksadana PT Asabri melalui Dirut PT Hanson Internasional Benny Tjokrosaputro.

Menurut perhitungan sementara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), potensi kerugian negara dalam kasus ini setidaknya mencapai Rp 23 triliun. Kejaksaan Agung menjerat para tersangka dengan pasal berlapis.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) telah memetakan dan mengidentifikasi persoalan riil yang dihadapi dunia usaha yang mencakup kebijakan insentif fiskal dan dukungan belanja pemerintah; kebijakan moneter, makroprudensial, dan pembiayaan; kebijakan prudensial sektor keuangan; kebijakan penjaminan simpanan; serta kebijakan penguatan struktural.

Kebijakan insentif fiskal antara lain berupa PPh 21 ditanggung pemerintah, pembebasan dari pemungutan PPh 22 impor, keringanan angsuran pajak PPh 25, penangguhan bea masuk dan atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor di kawasan berikat, serta pembebasan atau pengembalian bea masuk untuk kemudahan impor tujuan ekspor (KITE).

Di sisi pembiayaan, pemerintah juga memberikan dukungan bagi dunia usaha dalam bentuk penjaminan kredit. Penjaminan kredit diberikan agar bank bisa lebih yakin menyalurkan kredit ke dunia usaha.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan, penyusunan paket kebijakan terpadu mencerminkan penguatan sinergi antara pemerintah, BI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Dukungan bagi dunia usaha diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

PT PLN terus berinovasi dalam mendukung ekosistem Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) di Indonesia. Inovasi yang memudahkan pengguna kendaraan listrik ini, ditandai dengan peluncuran aplikasi PLN Charge. IN pada Jumat (29/1).

Dirjen Gatrik KESDM, Rida Mulyana menjelaskan, sesuai ketentuan Perpres dan Permen ESDM, PLN mendapat penugasan sebagai ujung tombak penyediaan infrastruktur pengisian KBLBB dengan rencana penambahan hingga 24.720 unit SPKLU untuk 10 tahun ke depan. Aplikasi ini dapat menunjukkan lokasi SPKLU maupun besaran pengisian daya. Hal ini tentu saja sangat kami sebagai terobosan untuk memudahkan masyarakat segera beralih menggunakan KBLBB.

Dengan aplikasi Charge. IN, pemilik KBLBB bisa mengontrol dan memonitor pengisian baterai mobil atau motor listrik di stasiun-stasiun pengisian atau SPKLU. Aplikasi PLN Charge. IN sudah tersedia di google playstore.

PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk hasil merger tiga bank syariah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), resmi beroperasi pada Senin (1/2) kemarin. BSI terbentuk dari penggabungan PT Bank BRIsyariah (BRIS), PT Bank Mandiri Syariah dan PT Bank BNI Syariah (BNIS).

Peresmian BSI dilakukan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta secara virtual melalui aplikasi Zoom. BSI saat ini memiliki 1.200 kantor cabang lebih dan 20.000 karyawan yang tersebar di seluruh Indonesia. Khusus di Kota Makassar, bank hasil penggabungan ini dibawahi BSI Regional CEO Region Office XI, yang membawahi 105 outlet (Kantor Cabang (KC), kantor cabang pembantu, kantor kas dan Kantor Fungsional Operational (KFO).

Rinciannya, ke-105 kantor ini adalah gabungan dari BNIS sebanyak 33 cabang, BRIS 14 cabang dan Mandiri Syariah 58 cabang.

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Sumatera Utara tahun 2020 menargetkan produksi jagung sebesar 1.875.144 ton, hingga November 2020 realisasinya mencapai 1.894.728 ton.

“Produksi jagung yang dihasilkan hingga November 2020 sudah melebihi target tahun ini,” ungkap Kepala Dinas melalui Kasubbag Program Yuspahri Perangin-angin kepada SIB, Selasa sore, (26/1).

Dari seluruh daerah di Sumut, katanya, ada 8 kabupaten sebagai sentra produksi jagung dan tertinggi produksinya yakni Kabupaten Karo sebanyak 650.993 ton, Simalungun 253.069 ton, Dairi 221.910 ton, Deliserdang 160.853 ton, Tapanuli Utara 124.847 ton, Langkat 105.680 ton, Humbahas 54.843 ton dan Toba Samosir 32.533 ton.

Data diperoleh SIB, kebutuhan jagung di Sumatera Utara rata-rata 1,4 juta ton hingga 1,5 juta ton per tahun.

Aturan baru Menteri Keuangan mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) atas penjualan pulsa, kartu perdana, token listrik dan voucer memantik kontroversi. Beleid ini terangkum di Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 6/PMK.03/2021 dan mulai berlaku 1 Februari 2021.

Aturan tersebut dirilis dalam rangka memberikan kepastian dan penyederhanaan pemungutan PPN dan PPh atas penjualan pulsa telepon, kartu perdana, token listrik dan voucer.

Koordinator Pengaduan YLKI Sularsih mengatakan, penerbitan PMK ini tidak tepat mengingat saat ini sedang menghadapi pandemi Covid-19. “Token listrik sangat dibutuhkan masyarakat. Tanpa ada PMK itu pun, pengeluaran listrik rumah tangga sudah naik signifikan karena ada work from home (WFH),” ujar dia, Jumat (29/1).

Vice President Corporate Communications Telkomsel, Denny Abidin menyatakan, “Kami segera berkoordinasi dengan ATSI untuk memastikan penerapan aturan ini mendukung penguatan industri telekomunikasi di Indonesia,” kata dia.