Sepanjang 2020, realisasi peremajaan tanaman kelapa sawit atau replanting di Sumatra Utara mencapai 11.067 hektare (ha) atau 76,32% dari target seluas 14.500 ha. Adapun, Terdapat 15 kabupaten di Sumatra Utara yang lahannya di targetkan untuk mendapatkan replanting sawit, yakni Kabupaten Asahan, Batu Bara, Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Langkat, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Serdang Bedagai, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Mandailing Natal, Deli Serdang, dan Pakpak Bharat. Peremajaan lahan sawit di masingmasing kabupaten ditargetkan seluas 1.500 ha. Kabupaten Padang Lawas Utara adalah daerah dengan realisasi replanting lahan sawit terluas di tahun 2020, yakni 2.018 ha, diikuti Tapanuli Tengah 1.379 ha, dan Labuhan Batu Utara 1.205 ha.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatra Utara Nazli mengatakan alokasi dana replanting kebun sawit pada tahun lalu adalah Rp 30 juta per ha. Dana tersebut bersumber dari pajak ekspor sawit yang dihimpun oleh Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). “Kami hanya memfasilitasi, termasuk dana Rp30 juta per ha. Itu langsung masuk ke rekening petani di bawah payung kelompok tani,” katanya, Kamis (28/1). Berdasarkan data yang dicatatkan oleh Dinas Perkebunan Sumatra Utara, petani sawit yang menerima alokasi dana replanting kebun sawit berjumlah 4.998 pekebun yang tergabung dalam kelompok-kelompok tani.

Pada perkembangan lain, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Sumatra Selatan mencatat panen sawit hasil peremajaan kebun mencapai 1.000 ton tandan buah segar (TBS) hingga akhir 2020. Bupati Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) Dodi Reza Alex mengatakan sebanyak 1.000 ton TBS berasal dari kebun hasil replanting yang luasannya men capai 1.843 ha. Menurut Dodi, hasil yang maksimal dan lebih awal tersebut lantaran sejumlah faktor pendukung. Salah satunya, dibekali dengan bibit unggul berkualitas.

(Oleh - HR1)

Sektor e-commerce diprediksi tetap mendominasi serapan ruang perkantoran di kawasan bisnis terpadu Jakarta pada tahun ini yang masih diwarnai pandemi Covid-19. Senior Advisor Research Knight Frank Indonesia Syarifah Syaukat mengatakan serapan ruang perkantoran di central business district (CBD) Ibu Kota memang menjadi incaran sektor perdagangan eletronik (e-commerce). Selain e-commerce, dia melanjutkan sektor logistik dan fast moving consumer goods (FMCG) juga masih mewarnai serapan pasar perkantoran di Jakarta.

Secara umum, imbuhnya, dari total ruang yang ada me mang terjadi penurunan serapan ruang. Namun, tidak terjadi pada ruang kantor di premium grade A, yang memiliki serapan paling positif saat ini. “Di antaranya karena ada tren lokasi dari para tenant yang memburu gedung dengan kualitas layanan prima dan teknologi yang menunjang protokol kesehatan,” tuturnya

Country Head dari Knight Frank Indonesia Willson Kalip menambahkan kondisi hunian perkantoran Jakarta masih menantang dengan penyerapan ruang yang masih didominasi dari relokasi. Salah satu yang bisa menjadi opsi pada kondisi okupansi perkantoran yang rendah adalah proses due deligence untuk proyek perkantoran yang sedang dikembangkan.

(Oleh - HR1)

Beberapa perusahaan transportasi dan logistik mulai sibuk mendistribusikan vaksin virus corona untuk membantu pemerintah dalam program vaksinasi Covid-19 yang bergulir awal Januari 2021. Perusahaan penerbangan seperti NAM Air (Sriwijaya Air Group) dan Garuda Indonesia sudah lebih dulu mengantarkan vaksin Covid-19 ke sejumlah wilayah, baik menggunakan penerbangan reguler maupun carter. 

Direktur Niaga Sriwijaya Air Group Henoch Rudi Iwanudin me ngatakan NAM Air telah menerbangkan vaksin Covid-19 dari Bandara Supadio Pontianak ke berbagai wilayah seperti Ketapang, Putussibau dan Sintang untuk diserahterimakan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten setempat mulai Rabu (27/1). 

Menurutnya, penerbangan NAM Air untuk mengantar vaksin Covid-19 merupakan penerbangan reguler NAM Air yang terdiri atas nomor penerbangan IN154, IN140 dan IN144. Rudi menjelaskan NAM Air telah memperoleh izin mengantarkan vaksin sejak dari Pontianak hingga ke daerah yang dituju. Selain bentuk kepercayaan dari Pemprov Kalimantan Barat, dia menegaskan distribusi yang dilakukan NAM Air itu merupakan bentuk dukungan mencegah penyebaran Covid-19. 

Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk. Irfan Setiaputra men jelaskan Garuda juga te lah menyelesaikan tiga tahap pengangkutan vaksin Covid-19 sejak Desember 2020 hingga awal 2021. Corporate Secretary Dewata Freight International Nur Hasanah mengatakan pendistribusian vaksin akan menjadi salah satu yang di bidik kendati bukan menjadi fokus utama perseroan. Menurutnya, emiten dengan kode saham DEAL lebih berfokus kepada distribusi farmasi dan alat kesehatan. Nur menyatakan DEAL telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan PT Promosindo Medika (Promedik), anak usaha PT Indofarma Global Medika. 

Direktur utama Dewata Freight International Bimada menyatakan nilai impor dari industri pengolahan barang konsumsi pada Oktober 2020 khusus industri farmasi, produk obat kimia dan produk obat tradisional mencapai US$65,89 miliar. Besarnya nilai pasar tersebut akan menjadi pasar yang cukup potensial untuk memulai model bisnis logistik terintegrasi. Bimada juga menjelaskan penandatanganan MoU dengan anak usaha Indofarma itu membuka peluang bagi anak usaha PT Arrow Chain Management Logistics (ACML) untuk mengembangkan pergudangan dan transportasi distribusi rantai pasok dingin (cold chain).

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan dalam kegiatan distribusi ini nantinya ada dua penanggung jawab yakni Kementerian Kesehatan untuk vaksin jenis bantuan pemerintah dan Kementerian BUMN untuk vaksin mandiri. Direktur Digital Healthcare PT Bio Farma (Persero) Soleh Udin Al Ayubi menyebut saat ini sudah ada tiga anak perusahaan yang akan mendistribusikan vaksin covid-19 yakni PBF-Bio Farma, PT Kimia Farma Trading & Distribution, dan PT Indofarma Global Medika (IGM). Menurutnya, ketiganya dipastikan sudah memiliki kemampuan dan infrastruktur yang memadai dalam kegiatan distribusi vaksin.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak memperkenalkan meterai tempel baru sebagai pengganti meterai tempel lama desain tahun 2014, Kamis (28/1). Kini, meterai tempel bertarif Rp 10.000 tersebut, sudah bisa diperoleh masyarakat di Kantor Pos seluruh Indonesia.

Adapun stok meterai tempel edisi 2014 yang masih tersisa, masih bisa digunakan hingga 31 Desember 2021 mendatang, dengan nilai paling sedikit Rp 9.000. Caranya, dengan membubuhkan tiga meterai masing-masing senilai Rp 3.000, dua meterai masing-masing Rp 6.000, atau meterai Rp 3.000 dan Rp 6.000 pada dokumen.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) melihat penerimaan pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 dan PPh Pasal 29 di tahun ini loyo, bahkan sepi setoran.

Berdasarkan data Kemkeu, realisasi penerimaan pajak tahun lalu sebesar Rp 1.070,0 triliun. Dengan demikian, kinerja penerimaan pajak 2020 mencatatkan selisih alias shortfall sebesar Rp 128,82 triliun dari target 2020 senilai Rp 1.198,82 triliun.

Dari angka itu, penerimaan PPh Pasal 25/29 memberikan kontribusi 15,87% terhadap total penerimaan pajak. Tercatat, realisasi PPh Pasal 26/29 pada 2020 sebesar Rp 169,81 triliun. Pada tahun lalu, jenis penerimaan ini juga telah mencatatkan kontraksi 36,07% year on year (yoy).

Lebih terperinci, realisasi PPh Pasal 25/29 WP badan hanya sebesar Rp 158,25 triliun, turun 37,80% yoy. Sementara, pemerintah mematok target penerimaan pajak di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021, sebesar Rp 1.229,6 triliun. Angka ini naik 14,9% dibanding realisasi tahun 2020.

Transparency International Indonesia (TII) merilis Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia untuk tahun 2020. Dari penelitian yang dilakukan lembaga tersebut Indonesia mengalami penurunan poin dari tahun 2019. IPK tahun 2020 Indonesia mengantongi 37 poin atau turun tiga poin dari 2019 yang sebesar 40 poin.

Nilai poin tersebut jelas masuk kategori merah, karena Til membuat skor dari O sampai 100. Dan nilai tertinggi untuk negara yang minim tingkat korupsinya.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD sudah menduga IPK Indonesia bakal melorot. Pertama, soal kontroversi Undang Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengundang polemik di masyarakat.

Kedua, adanya potongan hukuman kepada koruptor oleh Mahkamah Agung, Tindakan korting hukuman juga dinilai bisa jadi salah satu turunnya persepsi publik.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Nurul Ghufron menilai kasus korupsi yang terjadi belankangan ini, seperti bansos, karena adanya kelonggaran pengawasan akibat pandemi.

Kementerian Kelautan dan Perikanan mengevaluasi pelegalan cantrang sebagai alat tangkap kapal perikanan. Legalisasi cantrang dinilai merusak lingkungan, mengganggu nelayan kecil, dan memicu konflik sosial di lapangan. Pemerintah pusat berencana untuk tidak lagi memberikan izin penambahan kapal cantrang.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Muhammad Zaini menyatakan, KKP kini tengah meninjau ulang legalisasi cantrang. Proses evaluasi direncanakan berlangsung selama satu bulan dan hasilnya akan dilaporkan ke Komisi IV DPR.

Sebelumnya, dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR, Rabu (27/1/2021), Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, pihaknya tengah mengkaji dan mengevaluasi legalisasi kembali alat tangkap cantrang dengan melibatkan masukan dari berbagai pihak.

Saat ini, pihaknya menunda legalisasi cantrang yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59 Tahun 2020 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas. Aturan itu menggantikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di WPP RI.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kepulauan Riau Agus Sukarno menambahkan, pemerintah pusat diharapkan meninjau ulang Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 59/2020 agar ke depan nelayan tradisional juga dapat ikut menikmati kekayaan sumber daya perikanan di WPP 711.

Dari data IMF bisa kita lihat kebijakan fiskal negara-negara dalam mengatasi pandemi Covid-19. Dari besaran dana penanganan Covid-19 yang dibandingkan dengan produk domestik bruto (PDB) setiap negara, secara subyektif bisa dibuat kategorisasi.

Negara yang mengalokasikan anggaran cukup besar, yaitu di atas 20 persen PDB, antara lain, Jepang, Perancis, dan Selandia Baru. Negara yang mengalokasikan anggaran penanganan Covid-19 kategori sedang, yaitu 10-20 persen dari PDB, antara lain Kanada, Australia, Turki, dan Amerika Serikat. Adapun negara dengan alokasi anggaran penanganan Covid-19 kategori rendah, yaitu kurang dari 10 persen dari PDB, antara lain, China, Jerman, Arab Saudi, dan termasuk Indonesia.

Tahun 2020, Indonesia mengalokasikan anggaran Rp 695,2 triliun (5-6 persen dari PDB) untuk penanganan Covid-19 sekaligus untuk pemulihan ekonomi. Jika dikonversikan ke dollar Amerika Serikat, jumlahnya sekitar 49,7 miliar dollar AS.

Satu kelompok dengan Indonesia yang alokasi anggaran penanganan Covid-19 kategori rendah (kurang 10 persen dari PDB) adalah China, negara asal bermulanya penyebaran virus korona baru. Data IMF menunjukkan, kebijakan fiskal Pemerintah China untuk penanganan pandemi diperkirakan 4,8 triliun RMB (4,7 persen dari PDB). Jika dikonversikan ke dollar AS, jumlahnya adalah sekitar 720 miliar dollar AS.

Puluhan tahun lamanya pesisir Timur Jambi terstigma sebagai jalur penyelundupan. Dermaga tikus dan anak-anak sungai menyebar sekeliling desa. Menjadi incaran pelaku kejahatan meloloskan dagangan ilegal. Terkhusus di Desa Kuala Indah, Kecamatan Betara, yang merupakan pintu masuk dan keluar

Berdasarkan data Polres Tanjung Jabung Barat, angka penyelundupan di wilayah itu terbilang tinggi. Sepanjang 2020 saja, Polres Tanjung Jabung Barat menindaknya untuk 51 kasus penyelundupan narkoba. Angka itu naik dibandingkan tahun sebelumnya 38 kasus. “Ini menandakan tingginya kasus penyelundupan di wilayah pesisir,” katanya.

Berdasarkan data Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi, sepanjang 2019, ada 13 kasus penyelundupan benur terungkap melewati jalur “tikus” untuk kemudian diseberangkan keluar lewat pesisir timur Jambi.

Maraknya penyelundupan mendorong Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat membangun inisiatif. Setelah rangkaian diskusi dengan masyarakat pesisir, lahirlah gerakan kolaborasi. Kolaborasi dibangun pada 10 desa rawan sebagai jalur penyelundupan. Letaknya di Kecamatan Betara dan Kecamatan Tungkal Ilir.

Menurutnya, aparat penegak hukum takkan mampu memberantas praktik ilegal itu sendirian. Kolaborasi dengan masyarakat merupakan cara paling efektif. Pihaknya berharap kolaborasi dapat terus berjalan dan optimal memberantas praktik-praktik ilegal di wilayahnya.

Lembaga Pengelola Investasi (LPI) dalam jangka panjang bisa menjaring modal asing US$ 200 miliar. Sovereign Wealth Fund itu akan menawarkan investasi pada sejumlah sektor yang berpotensi memberikan return (imbal hasil) menarik. Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, lembaga yang disebut juga Indonesia Investment Authority (INA) ini diharapkan dalam jangka pendek bisa mendapatkan investasi sekitar US$ 20 miliar, tergantung jenis aset dan portofolio yang diinginkan oleh investor. Pola bisnisnya menggunakan negosiasi terkait model investasi, valuasi, serta struktur cash flow. 

Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Yuliot menuturkan, adanya LPI atau INA akan meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modal di Indonesia. Hal ini juga mendukung pencapaian target investasi yang ditetapkan pemerintah. Pada tahun 2021, lanjut dia, pemerintah menetapkan target investasi sebesar Rp 900 triliun. Untuk meningkatkan investasi langsung asing (foreign direct investment/FDI) melalui SWF, pemerintah akan menyiapkan mitra bagi investor asing. Sementara itu, dalam rencana strategis BKPM Tahun 2020- 2024, ditetapkan target investasi sebesar Rp 858,5 triliun tahun 2021 dan Rp 968,4 triliun pada tahun 2022. Sedangkan total realisasi investasi dari tahun 2020 sampai dengan 2024 ditargetkan sebesar Rp 4.983,2 triliun. 

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, Presiden Joko Widodo telah melantik Dewan Pengawas Sovereign Wealth Fund (Dewas SWF) pada Rabu lalu. Hal ini menandakan bahwa LPI siap untuk diimplementasikan. Adapun dewan pengawas tersebut adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai ketua, Menteri BUMN Erick Tho hir, dan 3 anggota dari profesional yakni Cyril Noerhadi, Yo zua Makes, dan Haryanto Sahari. “Kelima orang yang di ketuai Menteri Keuangan ini akan mulai memilih CEO SWF dan kemudian akan bekerja,” ujarnya 

Untuk menarik investor asing, pemerintah menanamkan modal awal Rp 15 triliun pada tahun lalu dan akan diperbesar hingga Rp 75 triliun pada tahun ini. Modal awal tersebut telah dianggarkan dalam APBN 2020 dan sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020. Modal Rp 75 T Untuk menarik investor asing, pemerintah menanamkan modal awal Rp 15 triliun pada tahun lalu dan akan diperbesar hingga Rp 75 triliun pada tahun ini. Modal awal tersebut telah dianggarkan dalam APBN 2020 dan sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020. 

Kartika menyampaikan, LPI akan mulai beroperasi pada akhir Februari atau awal Maret 2021. Hal ini akan membantu mendorong investasi guna mendongkrak kembali pertumbuhan ekonomi. Kartika mengatakan, Indonesia beberapa tahun terakhir memiliki tantangan besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kembali ke level 6%. Pasalnya, komponen terbesar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masih berasal dari konsumsi rumah tangga, padahal di masa pandemi Covid-19, komponen konsumsi tertekan sangat dalam. 

Oleh karena itu, investasi perlu dijadikan peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan. “Pertumbuhan realisasi investasi yang melambat ini dicermati. Setelah banyak melakukan diskusi dengan pemain sektor riil dan keuangan, ada kendala persepsi legal dan political risk. Kemudahan berusaha atau ease of doing business juga masih menjadi tantangan besar,” ujarnya

LPI ini juga dapat menjadi jawaban agar Indonesia membuka diri dan mengakselerasikan kerja sama investasi aset yang bisa dioptimalkan bersama investor internasional. Sebab, Indonesia memiliki keterbatasan dari sisi sumber pendanaan pembiayaan pembangunan.

Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) Sunarso mengungkapkan, penyaluran stimulus yang efektif akan berdampak pada pemulihan ekonomi nasional. Cara yang paling elastis dan signifikan pengaruhnya untuk mendongkrak pertumbuhan kredit, lanjut dia, adalah dengan meningkatkan konsumsi rumah tangga dan daya beli masyarakat. 

Pertama, stimulus dari investasi pemerintah. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2020 yang direvisi menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104 Tahun 2020 tentang penempatan deposito pemerintah antara lain sebesar Rp 15 triliun di BRI. Stimulus yang disalurkan BRI antara lain juga berupa government spending subsidi bunga terhadap UMKM. Hingga 31 Desember 2020, subsidi bunga yang telah disalurkan BRI mencapai Rp 5,5 triliun kepada 6,6 juta nasabah. 

Sedangkan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P Roeslani mengatakan vaksinasi dan penerapan Undang-Undang Cipta Kerja akan menjadi kunci pemulihan ekonomi pada 2021. Menurut dia, semakin cepat pemerintah melaksanakan vaksinasi untuk memutus penyebaran pandemi Covid-19, perekonomian nasional juga akan pulih lebih cepat.

Sekretaris Eksekutif I Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KCPEN) Raden Pardede menuturkan, penanganan pandemi Covid-19 dan program vaksinasi jelas menjadi kunci pemulihan ekonomi nasional. Sebab, dua hal itu bisa mendorong masyarakat menengah atas belanja barang

(Oleh - HR1)