Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekrai) Sandiaga Uno mengumumkan rencana paket jumbo stimulus sektor pariwisata, Selasa (2/2/2021).

Pertengahan November 2020 lalu, Kadis Pariwisata Makassar Rusmayani Madjid mengumumkan, dana hibah yang akan diberikan sebesar Rp 48,8 miliar, 70% untuk hotel dan restoran. Besar dan kecilnya dana hibah yang akan diterima tiap hotel dan restoran tergantung pajak 2019 .

Di Bali, Sandiaga mengaku tengah mendorong usulan program pinjaman lunak (soft loan) sebesar Rp 9,9 triliun untuk membangkitkan industri pariwisata dan ekonomi kreatif, seperti hotel dan restoran.

Selain rencana menggiurkan pinjaman lunak, Sandiaga juga akan mendorong penambahan pinjaman lunak (soft loan) yang difokuskan untuk parekraf skala mikro di Bali. Ia menyebut angka usulan untuk soft loan berupa paket mikro ini berada di kisaran Rp 3,5 triliun.

Sehingga jika dihitung secara total, ia meminta pemerintah mengucurkan stimulus sebesar Rp 13 triliun lebih, khusus untuk sektor parekraf.

Bahan baku atau bulk vaksin corona dari perusahaan asal Cina, Sinovac tiba di Indonesia pada Selasa (2/2) kemarin. Ada 11 juta dosis bulk (curah) vaksin corona Sinovac yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. 11 juta dosis bulk itu terdiri dari 10 juta dosis ditambah overfill.

Juru bicara vaksinasi dari Bio Farma, Bambang Heriyanto menuturkan, jutaan bulk Sinovac ini akan segera diproduksi oleh Bio Farma menjadi vaksin jadi dalam waktu secepatnya. Dia juga menjelaskan, nantinya vaksin corona buatan Bio Farma akan memiliki kemasan yang berbeda dengan CoronaVac produksi Sinovac.

Meski terdapat perbedaan kemasan antara CoronaVac dengan Covid-19 Vaccine produksi Bio Farma, Bambang memastikan tidak akan ada perbedaan kualitas dari vaksin itu sendiri. “Namun, tidak membedakan kualitas vaksin Covid-19 tersebut, “ tutup dia.

Pengusaha tahu dan tempe di Kecamatan Bandar mengeluhkan tingginya harga kedelai saat ini. Karena dengan tingginya harga kedelai omset penjualan jadi menurun. Hal ini seperti diucapkan oleh Rudi pengusaha pabrik tahu dan Dede pengusaha tempe di Kecamatan Bandar.

Saat ini, katanya harga kedelai import satu goni 50 kilogram mencapai Rp 430 ribu. Sebelumnya hanya sekitar Rp 310 ribu. Sementara kedelai lokal tidak pernah didapat lagi di pasaran, sehingga dirinya terpaksa membeli kedelai impor walaupun mahal.

Pemerintah ingin Indonesia Battery Holding (IBH) menguasai rantai pasok kebutuhan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) alias electric vehicle (EV) dari hulu sampai hilir.

Investasi pengembangan industri EV dari hulu hingga hilir dengan kapasitas cell hingga 140 Gigawatt hour (GWh) membutuhkan dana antara USS 13,4 miliar hingga USS 17,4 miliar.

Indonesia Battery Holding terdiri dari PT Pertamina, PT PLN, Mind Id dan PT Aneka Tambang Tbk (ANTM). Dari sisi hulu, sebagai anggota holding, Mind Id dengan anak usahanya ANTM akan memasok bijih nikel sebagai bahan baku hingga bahan antara baterai EV.

Di sisi hilir, PT Pertamina akan mendukung manufaktur produk hilir, yang meliputi pembuatan battery cell, battery pack dan sejenisnya. Kemudian PT PLN akan berperan dalam penyediaan infrastruktur pengisian EV seperti SPKLU dan SPBKLU serta Energy Management System (EMS).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) di sepanjang tahun 2020 hanya 4,02 juta kunjungan. Jumlah itu merosot 75,03% year on year (yoy). Adapun jumlah kunjungan wisman pada bulan Desember 2020 sebesar 164,1 ribu kunjungan. Angka ini juga turun sebesar 88,08% yoy.

Kepala BPS Suhariyanto menyebut, jumlah turis asing yang berkurang drastis tak lepas dari kebijakan pembatasan untuk meredam pandemi Covid-19 yang berdampak ke sektor pariwisata. “Ke depan, masih ada tantangan berat bagi sektor pariwisata bila pandemi ini masih ada. Makanya pemerintah akan fokus ke wisatawan domestik, “ kata Suhariyanto.

Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menyusun paket kebijakan terpadu untuk mendorong dunia usaha menjadi motor penggerak utama bagi percepatan pemulihan ekonomi. Melalui focus group discussion (FGD) dengan 25 asosiasi yang mewakili 20 sektor usaha, KSSK telah melakukan pemetaan serta identifikasi isu dan persoalan riil yang dihadapi oleh sektor usaha. 

“Selanjutnya ini menjadi rujukan dan pertimbangan utama dalam merumuskan paket kebijakan terpadu untuk peningkatan pembiayaan dunia usaha dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati selaku Ketua KSSK dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (1/2). Sri Mulyani menyebutkan kebijakan insentif fiskal akan diberikan karena adanya penurunan kinerja usaha yang berdampak pada pendapatan serta kondisi arus kas sektor usaha.

Secara umum, kata dia, implementasi kebijakan untuk 2021 merupakan keberlanjutan dari insentif perpajakan dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yakni PPh 21 DTP, pembebasan pemungutan PPh 22 impor, dan keringanan angsuran pajak PPh 25. Selanjutnya, kata Menkeu, pemerintah juga menyediakan beberapa fasilitas kepabeanan untuk membantu beban biaya produksi dunia usaha seperti fasilitas kawasan berikat (KB) dan kemudahan impor tujuan ekspor (KITE). Kawasan berikat (KB) memberikan insentif berupa penangguhan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor. Kemudian KITE menyediakan insentif berupa pembebasan atau pengembalian bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas barang dan bahan yang diimpor untuk tujuan diolah, dirakit atau pasang dan hasil produksinya untuk tujuan ekspor. 

Sri Mulyani juga mengatakan, ada lima langkah kebijakan untuk mendukung prospek pemulihan ekonomi Indonesia tahun ini. Kelimanya adalah pertama, pembukaan sektor-sektor produktif dan aman secara nasional maupun di masing-masing daerah. Kedua, mempercepat realisasi kebijakan fiskal terutama dari sisi belanja negara. Ketiga, mendorong pertumbuhan kredit perbankan dari sisi permintaan maupun penawaran. Keempat, melanjutkan stimulus moneter dan makroprudensial. Kelima, mempercepat digitalisasi ekonomi dan keuangan khususnya terkait pengembangan UMKM. 

Menkeu memastikan stabilitas sistem keuangan Indonesia pada kuartal IV-2020 dalam kondisi normal, di tengah kondisi perekonomian dalam negeri yang berangsur membaik. Hal ini didukung oleh kebijakan dan sinergi yang erat antara otoritas terkait melalui langkah-langkah luar biasa. Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan, sejumlah kebijakan moneter, makroprudensial, termasuk sistem pembayaran, ditempuh bank sentral untuk mendukung pemulihan dan mendorong pembiayaan dunia usaha. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari paket kebijakan terpadu KSSK dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi nasional. Dari sisi moneter, BI akan melanjutkan stimulus kebijakan untuk mendorong pemulihan ekonomi dengan tetap menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamental dan mekanisme pasar. 

Pemerintah menetapkan tarif pajak penghasilan (PPh) Pasal 26 atas dividen yang diterima mitra asing Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA) sebesar 7,5%. Ketentuan ini berlaku untuk investasi subjek pajak luar negeri (SPLN) pada masa kepemilikan maupun exit yaitu saat mitra investasi menarik modal dari instrumen LPI. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, tarif 7,5% relatif kecil dibandingkan negara lain dan ketentuan yang berlaku saat ini. "Aturan selama ini PPh 26 dengan tarif 20% atau entitas SPLN membayar sesuai dengan P3B (Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda)," ujar Menkeu dalam rapat kerja secara virtual bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (1/2).

Secara rinci Menkeu menyebut akan membuat dua skema perlakuan perpajakan. Pertama, jika dana dividen itu diinvestasikan kembali di Indonesia dalam jangka waktu tertentu, maka akan diklasifikasikan sebagai bukan objek pajak. Sementara jika tidak diinvestasikan kembali di Indonesia maka hanya dipotong PPh 7,5%. Saat ini, setiap penghasilan mitra investasi dari luar negeri atas selisih lebih nilai likuidasi dengan nilai investasi akan dipotong PPh Pasal 26 dengan tarif 20%. Sedangkan jika menggunakan tarif dalam P3B dari 71 perjanjian yang dimiliki Indonesia dengan yurisdiksi lain untuk mengatur dividen, rata-rata besaran tarifnya adalah 10%. Dengan demikian, Menkeu berharap, perlakuan pajak saat pembayaran kembali kepada mitra investasi luar negeri atau periode exit ini dapat menarik investor untuk tetap mengalihkan dananya ke dalam negeri dan terus menjalin kerja sama dengan LPI. 

(Oleh - HR1)

Asosiasi Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) menyampaikan bahwa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang PPN dan PPh terkait penjualan pulsa, kartu perdana, dan voucer, lebih ke pengaturan dan bukan hal baru. Namun, ATSI juga belum bisa memastikan, apakah PMK tersebut akan berdampak terhadap kenaikan harga pulsa di pasaran. 

Seperti diberitakan, Kementerian Keuangan (Kemkeu) telah menerbitkan peraturan tentang penghitungan dan pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh) terkait penjualan pulsa, kartu perdana, token, dan voucer. Beleid ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 6/PMK.03/2021 yang mulai berlaku 1 Februari 2021. 

Wakil Ketua Umum ATSI Merza Fachys mengaku belum bisa memastikan, apakah PMK tersebut kemugkinan akan berdampak terhadap kenaikan harga pulsa di pasaran. Sebab, hal tersebut juga sangat tergantung pada permintaan (demand) pulsa di pasar. Menurut Merza, aturan dikeluarkan oleh Kemkeu tersebut pun sebenarnya bukan tentang pajak pulsa. Karena, selama ini, pemerintah sebenarnya telah memberlakukan pajak untuk pulsa sejak lama. 

Sebelumnya, Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menyatakan, PMK 06/2021 terkait pemungutan pajak atas penjualan pulsa/kartu perdana, voucer, dan token listrik, akan menguntungkan publik dan negara. Karena, PMK memberikan kepastian hukum dan pemungutannya disederhanakan. Dia menjelaskan, PPN atas jasa telekomunikasi sudah terutang sebagai PPN sejak berlakunya UU Nomor 8 Tahun 1983, atau diterbitkannya Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 1988 yang spesifik mengatur PPN jasa telekomunikasi. 

(Oleh - HR1)

Pengembangan industri baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV) dari hulu hingga hilir di Indonesia diperkirakan mencapai US$ 13,4-17,4 miliar. Rencana investasi akan dilaksanakan oleh Indonesia Baterry Holding (IBH) dengan menggandeng mitra strategis. Ketua Tim Percepatan Proyek Baterai Kendaraan Listrik Agus Tjahajana Wirakusumah menuturkan, pengembangan industri baterei EV ini bertujuan memanfaatan peluang bisnis yang besar di masa mendatang dan potensi sumber daya alam Indonesia. Jika industri ini berhasil dibangun kemudian ditambah besarnya pasar otomotif dalam negeri, Indonesia memiliki peluang terbesar di Asia Tenggara untuk membangun ekosistem industri kendaraan listrik.

Namun, kebutuhan investasi untuk pengambangan industri baterei EV ini memang cukup besar. “Nilai investasi baterei EV dari hulu sampai hilir, terendah sampai tertinggi kapasitas sel hingga 140 gigawatt hour (GWh) adalah sekitar US$ 13,4-17,4 miliar,” kata dia dalam rapat dengan Komisi VII DPR RI, Senin (1/2). Saat ini, lanjut dia, pemerintah tengah membentuk Indonesia Baterry Holding yang terdiri dari PT MIND ID, PT Antam Tbk, PT Pertamina (Persero), dan PT PLN (Persero). Rencananya, keseluruhan investasi value chain industri baterei EV ini akan dilaksanakan oleh masing-masing BUMN anggota holding atau melalui perusahaan patungan (joint venture/JV) dengan mitra internasional.

Direktur Utama MIND ID Orias Petrus Moedak menjelaskan, modal awal ketika IBH berdiri nantinya sekitar US$ 50 juta. Sementara investasi hingga US$ 17 miliar akan dilaksanakan secara bertahap, di mana tahap awal masih di kisaran US$ 5-10 miliar utamanya di sektor hulu industri baterai. “Pendanaannya, perhitungan sementara ekuitas 30% dan pinjaman 70%. Pendanaan sudah dihitung supaya secara bertahap kami bisa lanjut sesuai dengan tingkat demand. Tahun lalu kan kendaraan listrik masih sedikit, pertumbuhan belum ada,” jelasnya

“Tujuh perusahaan yang telah memenuhi kriteria yakni CATL, LG Chem, Samsung, Tesla, dan lainnya,” ungkap Agus. Ditambahkannya, Indonesia menargetkan dapat menjadi pemain global material hulu dan katoda baterai, serta pemain hilir regional dan domestik di baterai dan kendaraan listrik. Hal ini dengan menggenjot produksi nikel sulfat hingga 50-100 ribu ton per tahun dan prekursor dan katoda 120-140 ribu per tahun.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ramson Siagian menegaskan bahwa DPR mendukung pemerintah mengembangan industri baterai kendaraan listrik ini mengingat perannya dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Namun, pihaknya mendorong rencana tersebut harus terealisasi, jangan hanya sekadar menjadi jargon pemerintah untuk kepentingan politik semata. Apalagi, target peta jalan yang dirancang sangat optimistis.“Tolong disampaikan ke Menteri BUMN, ini [pengembangan industri baterai EV] jangan hanya konsumsi retorika politik, tetapi ini untuk generasi mendatang. Jadi segala sumber daya harus digerakkan, baik teknologi, kapasitas manajemen, sumber daya lain termasuk dana. Ini harus betul-betul konkrit,” tegas dia. 

Anggota Komisi VII DPR RI Ratna Juwita Sari juga mengingatkan terkait keekonomian proyek baterai kendaraan listrik tersebut. Hal ini mengingat proyeksi kebutuhan investasinya mencapai US$ 17,4 miliar. “Di 2022, manufacturer kendaraan listrik diharapkan mulai produksi di Indonesia. Dan industri [baterai] dari hulu hingga hilir direncanakan mulai beroperasi pada 2024,” tuturnya. Dimulainya industri baterai ini ditandai dengan beroperasinya Pabrik High Pressure Acid Leaching Process (HPAL) Antam serta Pabrik Prekursor dan Katoda Pertamina-MIND ID. Berikutnya di 2025, Pabrik Cell to Pack Pertamina-PLN ditargetkan mulai beroperasi. 

(Oleh - HR1)

Provinsi Kalimantan Timur akan melakukan ekspor perdana Amplang Kaubun ke Taiwan. Sebelumnya daerah tersebut juga berhasil mengekspor jelantah dan lidi nipah ke sejumlah negara Eropa dan India. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Kaltim HM Yadi Robyan Noor menyatakan Pemprov Kaltim akan terus melakukan pendampingan terhadap pelaku usaha agar bisa meningkatkan ekspor.

Gubernur Kaltim Isran Noor sebelumnya melakukan kunjungan ke UMKM Center Kaubun sepulang dari kunjungan kerjanya ke sejumlah kampung di Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau menggunakan jalur darat. Isran menyatakan pujian terhadap sinergi yang terjalin sangat baik antara pemerintah setempat, perusahaan dan masyarakat dalam pengembangan UMKM. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Disperindagkop UKM Kaltim, saat ini terdapat 307.343 UKM dengan 1,5 juta jiwa yang terlibat. Di mana, sebanyak 15 UKM berhasil melakukan ekspor selama 2020 dengan total senilai US$420 miliar