Indeks Persaingan Usaha Indonesia turun dari 4,72 pada 2019 menjadi 4,65 pada 2020. Penurunan indeks terjadi di dimensi penawaran, permintaan, perilaku, dan kelembagaan.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang mengembangkan indeks sejak 2011 di 34 provinsi di Indonesia memperkirakan penurunan pada dimensi penawaran dan permintaan terjadi akibat pandemi Covid-19.

Dari 15 sektor usaha yang diukur KPPU, persaingan tiga sektor usaha di antaranya sedikit tinggi. Ketiga sektor itu adalah akomodasi, makanan, dan minuman; sektor reparasi mobil dan motor; serta sektor perdagangan besar dan eceran.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi S Lukman mengatakan, persaingan yang tinggi di sektor makanan-minuman menuntut pelaku usaha berinovasi untuk memenangi persaingan.

Para peternak unggas berharap problem harga jual dan ongkos produksi segera teratasi. Sekretaris Jenderal Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (GOPAN) Sugeng Wahyudi, Selasa (2/2/2021) menyebutkan, harga bibit ayam umur sehari (DOC) naik dari Rp 5.500-Rp 6.000 per ekor menjadi Rp 7.000 per ekor.

Harga pakan juga naik dari Rp 6.800-Rp 7.300 per kilogram (kg) jadi Rp 7.000-Rp 7.500 per kg. Akan tetapi, harga jual ayam hidup di tingkat peternak anjlok ke kisaran Rp 16.500 per kg. Padahal, ongkos produksinya setidaknya mencapai Rp 19.000 per kg.

Saat ini aturan soal harga acuan merujuk pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen. Menurut aturan ini, harga acuan bibit DOC Rp 5.000-Rp 6.000 per ekor dan harga jual daging ayam di peternak Rp 19.000-Rp 21.000 per ekor.

Pengembangan sentra industri perikanan di pelabuhan Juwana Kabupaten Pati Jawa Tengah akan menguntungkan PT Dua Putra Utama Makmur Tbk. (DPUM) dalam hal pemenuhan bahan baku untuk memacu produk ekspor. Kabupaten Pati merupakan salah satu sentra perikanan di Jawa Tengah. Untuk meningkatkan nilai dan volume produksi sektor perikanan, Pemkab Pati akan mendirikan sentra industri perikanan di daerah Juwana. Pelabuhan ini rencananya akan mampu menampung 800 kapal dengan kapasitas di atas 30 gross ton. Luas wilayah yang akan dibangun mencapai 12,5 hektare. Ada beberapa fasilitas yang akan dibangun, seperti docking kapal, tambat kapal, serta sarana pendukung lainnya. Rencana pengembangan Pelabuhan Juwana yang akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Pati menjadi momen yang akan sangat menguntungkan PT Dua Putra Utama Makmur Tbk. (DPUM), terutama pasokan bahan baku.

Dwi Mamik Wijaya, General Manager Operational DPUM mengatakan pada 2020 sempat kesulitan bahan baku karena kondisi alamnya tidak stabil. Namun, tahun ini sudah memiliki sumber bahan baku dari daerah Jawa, tapi juga dari luar Jawa. Mamik juga mengungkapkan bahwa supplier dari pesisir utara Jawa, Madura, hingga Kendari kini telah siap memasok bahan baku mentah berupa ikan, cumi, dan udang. 

Di sisi lain, dia mengungkapkan rendahnya daya beli masyarakat tak hanya memengaruhi kinerja penjualan domestik tapi juga ekspor. Meskipun demikian, selama pandemi ini, persentase penjualan ekspor justru meningkat. Pada 2019, pasar dalam negeri masih menjadi konsumen utama DPUM dengan persentase penjualan mencapai 79%. Namun, pada 2020 pasar ekspor melonjak drastis. Tercatat, persentase penjualan domestik Kuartal III/2020 berada di angka 33%, sementara penjualan ekspor mencapai 67% atau persentase ini jadi yang tertinggi selama 5 tahun terakhir.

Corporate Secretary DPUM, Simon Arosokhi Gulo mengungkapkan bahwa ada beberapa jaring pengaman tambahan untuk meningkatkan pendapatan perusahaan. Selain memproduksi makanan olahan, DPUM juga melebarkan usahanya ke penyewaan cold storage juga penyewaan kapal ikan. Penyewaan cold storage tidak hanya terbatas pada industri perikanan, sektor pertanian dan peternakan juga memungkinkan untuk memanfaatkan layanan penyewaan ini.

(Oleh - HR1)

Kejaksaan Agung melanjutkan penyidikan terhadap saksi terkait dengan skandal dugaan korupsi PT Asabri yang sudah menjerat delapan tersangka dengan memeriksa perusahaan manajer investasi. Sementara itu pemerintah memastikan bahwa uang prajurit TNI dan Polri di PT Asabri tidak hilang. Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa empat orang direktur utama perusahaan manajer investasi (MI) terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi PT Asabri. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengatakan keempat direktur utama tersebut adalah Direktur Utama PT Pratama Capital Asset Management Iwan Margana, Direktur Utama PT Victory Aset Manajemen Juntrihary Mastoto Fairly, Direktur Utama PT Oso Manajemen Investasi Rusdi Oesman, dan Direktur Utama PT Pool Advista Asset Manajemen Ronald Abednego Sebayang. 

Selain para dirut, kata Leonard, penyidik Kejagung juga turut memeriksa pihak lainnya yaitu Komisaris PT Strategic Management Services Danny Boestami, Kepala Divisi Pelaksana Investasi PT Asabri R. Pradopo, Direktur Ritel PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia Sugiharto Widjaja, dan Komite Audit PT Asabri Igor Manindjo. Leonard menjelaskan bahwa pemeriksaan seluruh saksi itu bertujuan untuk mencari fakta hukum dan mengumpulkan alat bukti terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi PT Asabri yang
merugikan keuangan negara sebesar Rp23,73 triliun. 

Sementara itu, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengancam bakal menggugat praperadilan Kejagung jika tidak segera mengenakan pasal pencucian uang terhadap delapan tersangka korupsi PT Asabri. Koordinator MAKI Boyamin Saiman berpandangan jika tim penyidik Kejagung tidak segera mengenakan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) ke seluruh tersangka maka dikhawatirkan ada aset hasil korupsi para tersangka yang tidak terlacak, sehingga pengembalian kerugian negara tidak bisa maksimal. Selain itu, kata Boyamin, alasan pasal pencucian uang itu harus dijerat kepada tersangka, karena tim penyidik Kejagung menemukan bukti yang cukup para tersangka melakukan manipulasi pengelolaan keuangan PT Asabri untuk meraup keuntungan pribadi.

(Oleh - HR1)

Makin membaiknya indeks manufaktur Indonesia menjadi penanda bahwa industri pengolahan dalam negeri telah berada pada jalur pemulihan pada tahun ini. Sejumlah industri siap melanjutkan ekspansi yang sudah dimulai setidaknya sejak akhir tahun lalu. Utilisasi yang sempat anjlok bakal kembali digenjot. Industri tekstil dan produk tekstil (TPT), misalnya, mulai getol melakukan ekspansi pada awal tahun ini. Subsektor tersebut diramal akan mulai menikmati pertumbuhan setidaknya 1%—2% pada kuartal I/2021. 

Adapun, Kementerian Per industrian memproyeksi kinerja teks til tahun lalu akan minus 5,41% dan tahun ini mulai bergerak positif meski masih tipis di level 0,93%. Untuk pakaian jadi, kinerja akan diproyeksi minus 7,37% pada tahun lalu dan membaik pada posisi 3,75% pada 2021 ini. Sekretaris Jenderal Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Rizal Tanzil Rakhman mengatakan bahwa secara industri tren ekspansi pelaku industri cenderung naik sejalan dengan survei IHS Markit yang mencatat Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia di level 52,2 pada Januari 2021.

Untuk produsen yang berorientasi ekspor, Rizal menyebut saat ini utilisasi tertinggi berada di level 90%. Untuk industri hulu, saat ini utilisasinya masih 50% dan industri tengah di kisaran 60%. Sebelumnya, Ketua Umum API Jemmy Kartiwa Sastraatmaja mengatakan berdasarkan survei internal anggota API pada kuartal IV/2020, utilisasi sudah menunjukkan peningkatan yang baik setelah sempat anjlok hingga kisaran 20%.

Pada perkembangan lain, Kementerian Perindustrian berharap penurunan impor produk besi dan baja pada tahun lalu akan berlanjut hingga tahun ini. Plt. Kasubdit Logam Besi Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin Rizky Aditya Wijaya mengatakan secara tahunan pada 2020 impor berhasil turun sebesar 30%.

Pertama, penurunan impor pada 2021 ini tidak berdampak pada sektor hilir secara signifikan, terutama sektor otomotif. Kedua, untuk arus barang-barang modal yang tercakup dalam kelompok industri baja akan diberikan kemudahan impor agar pemulihan ekonomi bisa secepatnya. Ketiga, perlu pendalaman lebih lanjut terkait target penurunan pada 2021 dan tahun depan agar pemulihan ekonomi dan pemulihan industri dalam negeri pengguna besi dan baja tidak terganggu. 

(Oleh - HR1)

Setelah mengobral banyak stimulus sepanjang tahun lalu, pemerintah mulai mengetatkan insentif pajak dalam program pemulihan ekonomi nasional atau PEN pada tahun ini. Langkah tersebut diterapkan dengan mengubah sektor usaha yang bisa memanfaatkan relaksasi pajak.

Strategi ini ditempuh sejalan dengan mulai adanya perbaikan di beberapa sektor usaha setelah diterpa pandemi Covid-19 sepanjang 2020. Berdasarkan catatan Bisnis, pada tahun lalu insentif pajak yang dikucurkan oleh pemerintah bisa dimanfaatkan oleh pelaku usaha di seluruh sektor. Adapun pada tahun ini, penerima dikhususkan kepada sektor yang masih terimbas pandemi Covid-19. Persoalannya, otoritas fiskal sampai saat ini belum menentukan sektor usaha yang berhak menerima keringanan dalam program PEN 2021. 

Khusus untuk fasilitas PPh Pasal 21 DTP diberikan untuk pegawai dengan penghasilan bruto di bawah Rp200 juta per tahun. Perpanjangan insentif ketiga jenis pajak ini ditujukan untuk mendorong daya beli, memenuhi impor bahan baku produksi untuk sektor yang masih terdampak pandemi, serta membantu arus kas perusahaan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, perubahan sektor penerima ini dilakukan sejalan dengan perkembangan geliat bisnis di tengah pandemi. Sementara itu, Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute Prianto Budi Saptono mengatakan bahwa sektor usaha yang telah pulih dan tidak lagi layak menerima insentif pajak di antaranya farmasi, jasa pengiriman barang, industri pengolahan, dan teknologi indormasi. Adapun, lini bisnis yang masih membutuhkan dukungan ? skal dari pemerintah antara lain pariwisata, transportasi udara dan darat, perhotelan, dan pusat perbelanjaan.

Di sisi lain, Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menambahkan, jika berkaca pada pertumbuhan ekonomi kuartal III/2020, sektor-sektor yang berkaitan dengan pariwisata masih layak mendapatkan insentif, misalnya, akomodasi, restoran makanan dan minuman, hingga transportasi. 

Dengan kata lain, sektor nikel tidak terlalu terdampak dengan adanya pandemi Covid-19, sementara batu bara akan didukung oleh peningkatan permintaan dari China, yang telah mengalami pemulihan ekonomi dan juga peningkatan harga. Lebih jauh Yusuf mengingatkan bahwa momentum pemerintah dalam memberikan insentif pajak tidak akan optimal jika kondisi ekonomi masih rapuh, karena pemulihan yang sejauh ini masih berjalan lambat.

(Oleh - HR1)

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan instrumen APBN dan BUMN untuk mendukung pemerataan pembangunan di Indonesia. Karena itu, melalui Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau sovereign wealth fund (SWF) yang bernama Indonesia Investment Authority (INA) pemerintah menyiapkan pendanaan untuk pembangunan jangka panjang.

Menkeu menegaskan, momentum pembangunan terus dijalankan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemulihan ekonomi nasional. Bahkan, ia mencontohkan dahulu di saat komoditas boom atau peningkatan harga-harga komoditas itu dijadikan momentum. “Kita ingin momentum pembangunan itu terjaga,” jelas dia. 

Menurutnya kehadiran LPI dalam Undang-Undang Cipta Kerja akan memberikan kepastian terhadap modal pembangunan yang dibutuhkan Indonesia, dan memperbaiki iklim dan kemudahan perizinan berusaha. Adanya LPI juga memberikan instrumen alternatif dalam berinvestasi di Indonesia yakni sisi equity financing atau loan financing.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, negara bisa saja menggunakan utang untuk pembangunan berbagai proyek di Indonesia, namun nanti menimbulkan konsekuensi pada defisit fiskal. Sementara itu, pemerintah sudah berkomitmen untuk kembali menyehatkan instrumen APBN dengan tetap menjaga defisit maksimal di 3% terhadap PDB.

Di sisi lain, potensi lainnya terkait dengan pembangunan adalah melalui kerja sama swasta nasional untuk membangun proyek strategis nasional. Terakhir, potensi yang dilakukan pemerintah untuk pendanaan pembangunan dengan cara mendapatkan dana dari luar negeri yang masuk ke Indonesia kemudian bekerja secara bersama dengan membangun proyek.

Asosiasi Perusahaan Nasional Telekomunikasi (Apnatel) sangat mendukung rencana pemerintah mewajibkan penyedia konten melalui internet (over-thetop/OTT), terutama global, untuk bekerja sama dengan penyelenggara jasa telekomunikasi (telko) di Tanah Air. Harapannya, hal ini akan mempercepat pemerataan infrastruktur telko dan menciptakan lapangan kerja. 

Kewajiban baru OTT tersebut diatur dalam Rancangan Peraturan Pemerintah Sektor Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (RPP Postelsiar) yang merupakan peraturan turunan dari UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Klaster Postelsiar. Ketua Umum Apnatel Triana Mulyatsa memberikan apresiasi dan dukungan kepada pemerintah yang bersikap tegas untuk menerapkan kewajiban kerja sama OTT, terutama global, dengan operator telko yang dituangkan dalam perubahan RPP Postelsiar.

Dia menjelaskan, salah satu penyebab pendapatan operator telko mengalami penurunan karena kehadiran layanan OTT global. Pendapatan operator pun tergerus OTT, sehingga mengakibatkan rendahnya investasi infrastruktur telko di Indonesia. Hal tersebut berdampak lebih lanjut kepada rendahnya penyerapan tenaga kerja di sektor telko yang selama ini sangat didukung oleh keberadaan vendor dan aktivitas bisnis kontraktor operator.

Menurut dia, selama ini, OTT global sudah menikmati keuntungan yang besar dan tidak berkontribusi terhadap pembangunan jaringan telko di Indonesia. Mereka selama ini hanya PPN atas penjualan barang dan jasa. Sedangkan PPN yang membayar pun sejatinya masyarakat Indonesia dan bukan OTT global. Dengan penerapan kewajiban bekerja sama dengan operator telko, Triana berharap, sebagian pendapatan OTT global bisa digunakan untuk percepatan penyediaan jaringan telko di Tanah Air. Hal ini pun dapat mempercepat realisasi program mewujudkan ekonomi digital yang dicita-citakan Presiden Jokowi. 

(Oleh - HR1)

Industri mobil kekurangan stok pada awal 2021, seiring lebih besarnya penjualan ritel ketimbang wholesales (pengiriman mobil ke dealer) pada 2020. Alhasil, sejumlah pabrikan bakal memacu produksi untuk mengisi stok di dealer. Berdasarkan data Gabugan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) yang diolah UOB Kay Hian, penjualan ritel mobil tahun lalu mencapai 578.327 unit, sedangkan wholesales 532.052 unit. Artinya, ada selisih sebanyak 46.275 unit. Selisih ini bisa disumbangkan oleh penjualan mobil rakitan 2019 di 2020. 

Tahun lalu, penjualan mobil secara wholesales turun 48%, seiring pelemahan daya beli dan pembatasan sosial yang dilakukan untuk membendung penyebaran Covid-19. Pasar mobil tertekan hebat kuartal I-2020, namun membaik semester I. Bahkan, pada November dan Desember 2020, penjualan mobil secara ritel melampaui IHSG, menandakan penyerapan di pasar sangat kuat.

Ketua I Gaikindo Jongkie D. Sugiarto mengatakan, agen pemegang merek (APM) segera menggenjot produksi mobil, mengingat penjualan ritel pada Desember 2020 lebih tinggi dibandingkan wholesales. Data Gaikindo menunjukkan, Desember 2020, penjualan ritel mobil mencapai 68.698 unit atau naik 22,44% dibandingkan November sebanyak 56.105 unit. Sementara itu, pada Desember 2020, wholesales mobil hanya 57.129 unit. 

UOB menilai, lebih tingginya penjualan ritel mobil ketimbang wholesales mengindikasikan permintaan akan lebih kuat ke depannya. Sebab, penjualan ritel menggambarkan permintaan mobil sesungguhnya. “Hal ini juga bakal menurunkan level stok di dealer, sehingga mereka harus mengorder mobil lagi ke APM atau pabrikan. Alhasil, penjualan mobil bakal tinggi tahun ini,” tulis UOB.

Dalam tradisi Bali ada tiga petuah bijak yang biasa jadi pegangan ketika menghadapi kesulitan, yakni seken (serius), seleg (tekun) dan beneh (lurus). Petuah itu boleh jadi ampuh jika ditambah satu “ramuan” agar bisa menyelamatkan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dari dampak pandemi yakni teknologi. 

Bali merupakan rumah bagi 4,32 juta penduduk dan juga mesin pariwisata Indonesia. Secara akumulatif selama periode Januari-Desember 2020, kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali mencapai 1,05 juta, merosot tajam 83,26% dari periode yang sama tahun 2019 sebanyak 6,27 juta kunjungan.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali Trisno Nugroho menyadari betul multiplier effect dari pandemi. Pihaknya selalu menekankan akselerasi pemasaran via digital bagi UMKM yang menjadi binaan BI. Saat ini, BI provinsi Bali telah membina sebanyak 34 pengusaha UMKM.

Meski begitu, Trisno menyadari tak bisa menyentuh semua sektor UMKM lantaran keterbatasan sumber daya manusia. Namun, minimal UMKM hasil binaan BI bisa memberikan contoh bagi UMKM lain untuk bisa bertahan dan berkembang selama masa pandemi. Salah satu contoh yang bisa diteladani ialah pengusaha UMKM perempuan yang menonjol dari sisi kreativitas dan manajemen keuangan. Hal ini tercermin dari wawancara Investor Daily sebelumnya dengan pemilik Bali Tangi, Meiga Collection dan Bali Collection. Ketiga perempuan pengusaha UMKM ini menerapkan manajemen utang yang sangat hati-hati, serta mempraktikan penjualan via digital. 

Temuan UNDP juga menguak perbedaan cara mengelola keuangan berdasarkan gender. Bagi UMKM perempuan, mayoritas kesulitan utama yang dihadapi selama pandemi ialah membayar utang. Sementara pengusaha UMKM laki-laki cenderung kesulitan membayar biaya sewa. Selain itu, lebih dari 37% UMKM milik perempuan mengalami penurunan pendapatan antara 40-60% akibat pandemi. Survei UNDP ini dilakukan kepada 1.100 responden UMKM di 15 provinsi di Indonesia pada Agustus 2020. Sebanyak 60% di antaranya berasal dari Jawa, dan 40% berada di luar Jawa.

Hasil riset WEConnect International beserta anggota Bank Dunia, International Finance Corporation (IFC) selama 2020, ditemukan sebanyak 34% pengusaha perempuan mengalami peningkatan kegelisahan yang menurunkan produktivitas selama pandemi. Dalam hal pembagian waktu, 27% pengusaha perempuan mengalami tambahan tanggung jawab atas anak ataupun orang tua yang membuat waktu untuk urusan bisnis berkurang. 

Presiden Direktur Bank OCBC NISP, Parwati Surjaudaja, mengatakan laporan McKinsey per September 2020 lalu memperkirakan PDB global akan berpotensi meningkat 26% pada 2025, jika terwujud kesetaraan gender sepenuhnya. Untuk di Indonesia, menurut data McKinsey, PDB Indonesia berpeluang bertambah US$135 miliar pada 2025 jika bisa mewujudkan kesetaraan gender. Dengan fakta-fakta tersebut, Bank OCBC NISP yakin perempuan memiliki peran yang sangat besar untuk mendorong perekonomian, termasuk di Indonesia. “Kesetaraan gender ini bukan bicara isu sosial atau moral saja, tapi juga untuk kemajuan ekonomi dan kesejahteraan bangsa,” kata dia.

Sementara itu, pemerintah telah memastikan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada UMKM akan kembali digelontorkan pada 2021. Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Airlangga Hartato, mengemukakan pemerintah pusat akan berkerja sama dengan pemerintah daerah untuk gerakan UMKM go digital dan bantuan modal untuk ekspansi UMKM juga diupayakan merata. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno turut menjanjikan pinjaman lunak sebesar Rp 9,9 triliun bagi pelaku pariwisata di Bali. Pinjaman ini berupa penempatan uang negara di perbankan yang disalurkan ke pelaku usaha lewat program PEN.