LUBUKLINGGAU - Saat ini, ikan cupang lagi naik daun. Penggemarnya banyak. Mulai dari anak-anak hingga dewasa. Tak hanya lelaki tapi juga perempuan. Salah satunya Rahma Kurniawati. Usianya 30 tahun.

Ibu dua anak ini mulai menggemari ikan cupang sejak awal pandemik Covid-19. Iseng-iseng dia mulai mengoleksi ikan cupang. Awalnya punya 9 ikan cupang. Semuanya jenis blue rim.

Namum dirinya masih penasaran dengan jenis-jenis lain. Akhirnya berburu lagi mencari cupang model lain. Tidak puas hanya mencari-cari jenis baru, akhirnya ia belajar untuk budidaya sendiri. "Belajar dari YouTube bagaimana cara pemijahan ikan cupang. Lalu di praktikkan. Dua kali percobaan awal gagal. Ketiga dan seterusnya berhasil," katanya.

Kini, dia memiliki ratusan ikan cupang berbagai jenis. Ternyata ada yang menawarkan untuk membeli. Dari situ mulai berbisnis. Berjualan ikan cupang.

Metode jualannya melalui media sosial instagram. Harganya pun beragam. Mulai Rp 750 ribu- Rp 2 juta per ekor.

Rahma juga gemar ikut kontes ikan cupang. sudah puluhan plakat dan penghargaan dikoleksinya.

Misi pemerintah mengejar setoran dari subjek pajak luar negeri yang menjadi mitra Lembaga Pengelola Investasi (LPI) terkesan gambling. Di sisi lain, pemerintah sesungguhnya bisa lebih fokus menjaring dana milik warga negara Indonesia yang belum terhimpun dalam program pengampunan pajak. Pemerintah tengah menyusun rancangan peraturan terkait dengan perlakuan perpajakan atas transaksi yang melibatkan LPI dan/atau entitas yang dimilikinya.

Perpajakan untuk LPI dibagi menjadi tiga bagian, yaitu masa investasi, masa kepemilikan, dan masa berakhir. Khusus bagian terakhir adalah pembayaran kembali kepada mitra investasi luar negeri karena likuidasi. Adapun penghasilan mitra investasi yang merupakan subjek pajak luar negeri (SPLN) atas selisih lebih nilai likuidasi dengan nilai investasi awal adalah objek pajak dividen. Tujuannya agar SPLN tidak membawa keuntungan yang diperoleh ke luar negeri, tapi kembali diinvestasikan di Indonesia. Sebaliknya, jika investor membawa keuntungannya maka akan dikenakan tarif PPh sebesar 7,5%.

Jika dilihat dari kacamata penerimaan, sebenarnya pemerintah bisa melakukan langkah lain yang lebih nyata untuk mendulang pajak. Salah satunya adalah dengan fokus mengembalikan dana milik warga negara Indonesia (WNI) atau subjek pajak dalam negeri (SPDN) yang belum kembali saat program pengampunan pajak atau tax amnesty beberapa tahun lalu. Insentif yang disiapkan untuk mitra LPI di luar fasilitas fiskal sudah cukup istimewa. Dengan kata lain, imbalan yang diterima tanpa perlakuan pajak sudah terlampau tinggi, sehingga pemerintah sebenarnya tak perlu memanjakan mitra asing tersebut. 

Perlakuan pajak antara SPLN dan SPDN berbeda. Penghasilan SPLN yang dikenai pajak adalah yang bersumber dari Indonesia, sedangkan SPDN yang berasal dari Indonesia atau luar Indonesia. Kewajiban pelaporan pajak SPDN diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, sedangkan SPLN tidak wajib. Mengacu pada perbedaan perlakuan tersebut, tentu akan lebih mudah bagi otoritas pajak untuk memburu SPDN yang memiliki kejelasan dari sisi pendapatan dan aspek hukum.

(Oleh - IDS)

Pemerintah bersama Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan asosiasi pemilik barang perlu segera mencari solusi atas kenaikan biaya angkut kapal dan biaya tambahan lainnya agar tidak semakin membebani pelaku bisnis maupun eksportir. Eksportir di Indonesia juga bisa melaporkan kepada KPPU terkait dengan dugaan penaikan tarif angkut kapal di luar kontrak yang disepakati hingga pengenaan biaya tambahan.

Pasalnya, tindakan operator pelayaran telah mengakibatkan banyak pengusaha tidak dapat melanjutkan kegiatan usaha, karena ketidakpastian pasokan bahan baku, bahkan distribusi produk ekspor di sejumlah negara. Para operator pelayanan diduga kuat telah mengabaikan kontrak layanan yang telah disepakati  antara sarana pengangkut dan forwarder. Kondisi tersebut telah berdampak pada terpusatnya relokasi peti kemas dan ketersediaan ruang kapal di beberapa negara.

Kondisi kekurangan ruangan muat kapal dan kelangkaan kontainer menjadi alasan peningkatan tarif yang semakin tidak terkendali, sehingga merugikan pemilik barang. Alhasil, operator kapal diuntungkan dengan memanfaatkan kondisi pangsa pasar ke dan dari China dengan tarif yang tinggi. Selain itu bersamaan juga menaikan potensi penambahan keuntungan sepihak baik dengan peningkatan, general freight dan berbagai potensi biaya tambahan. 

(Oleh - IDS)

Pemerintah bakal mengatur industri rokok elektrik. Pemerintah mulai memungut cukai terhadap ekstrak dan esens tembakau (EET) cair pada pertengahan tahun 2018 lalu, dengan tarif secara ad valorem sebesar 57% dari harga jual eceran (HJE). Penerimaan cukai EET cair, masuk ke dalam pos penerimaan hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL).

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan mencatat, hingga akhir tahun 2018, penerimaan cukai HPTL tercatat Rp 99 miliar. Pada tahun 2019, meroket 331,1% menjadi Rp 427,01 miliar. Pada tahun 2020, penerimaan ini kembali naik 59,2% menjadi Rp 689 miliar, yang didominasi oleh penerimaan cukai ETT cair sebesar Rp 604,9 miliar.

Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) mengungkapkan hingga Desember 2020 fintech p2p lending syariah telah mencatatkan akumulasi pembiayaan mencapai Rp 1,7 triliun. Nilai itu diyakini akan meningkat signifikan di masa mendatang, sejalan upaya pemerintah mendorong geliat ekonomi syariah. Direktur Eksekutif AFPI Kuseryansyah mengatakan, rata-rata pertumbuhan penyelenggara fintech lending syariah mencapai dua kali pada tahun lalu. Hal itu dinilai wajar karena bisnis syariah masih memiliki potensi yang luar biasa tapi belum secara maksimal dalam penggarapannya. 

Dia menerangkan, saat ini terdapat sekitar 50 penyelenggara fintech lending yang mengantri untuk mendapatkan tanda daftar atau izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), beberapa diantaranya adalah penyelenggara berbasis syariah. Kini OJK sedang menghentikan sementara proses pendaftaran. Namun ketika moratorium itu dicabut, AFPI percaya kontribusi fintech lending syariah akan mulai terkerek. Jumlah penyelenggara syariah yang mendaftar ke OJK memang terus meningkat. Dalam hal ini, OJK merespon untuk lebih dulu membuat aturan terkait fintech lending syariah. Karena pada POJK 77/2016 tentang Fintech Lending belum banyak bicara terkait bisnis syariah, sementara industri terus berkembang. 

Proyeksi terus berkembangnya fintech lending syariah juga didasarkan dengan misi pemerintah membangun Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia. Sejumlah langkah sudah dimulai, seperti penunjukan Erick Thohir sebagai Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) dan terbentuknya Bank Syariah Indonesia (BSI). Setidaknya beberapa waktu ke depan Indonesia bisa membuktikan menguasai pasar syariah di tingkat regional. Kehadiran BSI dengan besaran asetnya diyakini memiliki peran tersendiri untuk menarik investor luar negeri mulai melirik potensi pasar Indonesia. Hal itu khususnya akan membantu ekosistem keuangan syariah, dan ekosistem syariah nasional pada umumnya untuk terus berkembang. Pada akhirnya, eksplorasi akan semakin luas dan kolaborasi antar pelaku pun mampu memperdalam penetrasi keuangan syariah di Indonesia, sejalan dengan misi pemerintah. 

AFPI mengakui bahwa dibalik pertumbuhan pembiayaan masih terdapat rapor merah yang harus segera dibenahi. Tingkat keberhasilan bayar 90 hari (TKB 90) per Desember 2020 tercatat sebesar 95,22% atau melambat dibandingkan akhir 2019 di level 96,35%. TKB 90 akhir tahun lalu masih dalam tahap pemulihan sejak terperosok pada posisi 91,73% pada September 2020 sebagai dampak pandemi Covid-19. Kecepatan pemulihan (recovery) TKB 90 sejalan dengan kecepatan pemulihan penyaluran pembiayaan. Hal itu akan lebih baik jika diimbangi kesuksesan bayar dari pembiayaan baru. Taufan turut menerangkan, fintech data center (FDC) membantu menyeleksi penerima pinjaman (borrower) dengan tujuan peminjaman yang buruk, sehingga mampu mendukung perbaikan TKB 90. Tidak kalah penting adalah pendekatan masing-masing penyelenggara. Maksudnya, setiap penyelenggara mesti meningkatkan akurasi credit scoring-nya dan meningkatkan kebijakan operasional bisnis. Berbagai inovasi fintech turut dipercaya dapat mendukung kualitas pembiayaan di masa mendatang.

(Oleh - IDS)

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melakukan pengawasan merger dan akuisisi perusahaan digital akan diperketat untuk mencegah konsentrasi ekonomi digital di kelompok tertentu. Pada 2019, KPPU menerima notifikasi 7 perusahaan ekonomi digital merger atau akuisisi, yang meningkat menjadi 12 perusahaan pada 2020.

Laporan e-conomy SEA 2020 yang dirilis Google, Temasek, dan Bain & Company, nilai ekonomi digital Indonesia pada 2020 sebesar 44 miliar dollar AS.

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mendata, volume ekspor kelapa sawit dan produk turunannya asal Indonesia merosot dari 37,4 juta ton tahun 2019 menjadi 34 juta ton pada 2020. Meski demikian, nilai ekspornya naik dari 20,21 miliar dollar AS menjadi 22,97 miliar dollar AS.

Sementara itu, konsumsi produk kelapa sawit domestik meningkat dari 16,75 juta ton pada 2019 menjadi 17,35 juta ton tahun 2020. Kenaikan tersebut, antara lain, ditopang oleh konsumsi produk oleokimia yang melonjak dari 89.000 ton pada Januari 2020 menjadi 197.000 ton pada Desember 2020 serta biodiesel yang meningkat dari 5,8 juta ton menjadi 7,2 juta ton.

Secara keseluruhan, Gapki mendata, produksi CPO dan minyak kelapa sawit kernel sepanjang 2020 mencapai 51,62 juta ton. Pada 2021, Gapki memproyeksikan, total produksi keduanya sebesar 53,93 juta ton dengan volume ekspor total 37,5 juta ton dan konsumsi domestik 18,5 juta ton.

Badan Pusat Statistik akan mengumumkan pertumbuhan ekonomi 2020 pada Jumat ini. Sejumlah ekonom memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada 2020 berkisar antara minus 2 persen dan minus 2,15 persen. Adapun proyeksi pemerintah minus 1,7 sampai 2,2 persen.

Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI), Teuku Riefky, berpendapat, kontraksi ekonomi sepanjang 2020 secara umum disebabkan langkah penanganan krisis kesehatan yang kurang efektif dan efisien.

Badan Koordinasi Penanaman Modal menargetkan realisasi investasi pada 2021 bisa mencapai Rp 858,5 triliun dengan porsi sektor sekunder atau manufaktur sebesar Rp 268,7 triliun atau 31,3 persen dari total investasi.

Sementara itu, di tengah kebutuhan pembiayaan yang tinggi untuk menangani Covid-19 dan memulihkan ekonomi, pemerintah masih harus menanggung risiko utang. Sampai akhir 2020, total utang pemerintah Rp 6.074,56 triliun. Sebanyak 86 persen utang itu berasal dari penerbitan surat berharga negara sebesar Rp 5.221,65 triliun, sedangkan sisanya pinjaman luar negeri.

Penjualan unit perkantoran di gedung tinggi diprediksi akan kembali bertumbuh di tahun ini. Pengembang gedung perkantoran pun mulai menyiapkan strategi untuk menarik konsumen pada produk ini.

“Salah satu strategi yang kami siapkan adalah menyediakan ruang kantor yang siap pakai. Hal ini untuk menarik konsumen dari segmen milenial yang di Surabaya, bisnis sedang bertumbuh, “ kata Harto Laksono, Direktur Pemasaran PT Intiland Grande, anak usaha PT Intiland Development Tbk untuk pengembangan di Surabaya, Kamis (4/2).

Diakuinya, di tahun ini, ada sinyalemen permintaan ruang perkantoran di Surabaya berangsur angsur mengalami tren positif. Salah satunya terJadi pada Spazio Tower, gedung perkantoran strata title yang dikembangkan oleh perseroan yang berhasil diserap pasar dengan cukup baik. Terdapat lebih dari 60 persen unit dipakai sendiri oleh pemilik.

Selain Spazio Tower, perseroan juga mengembangan Praxis, area perkantoran modern berkonsep sehat di pusat kota Surabaya. Praxis merupakan pengembangan mixed use & high rise terpadu yang menempati area seluas 1,1 hektare.

Ekspor produk minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) Indonesia secara keseluruhan turun selama 2020. Hal itu tidak lain akibat dampak pandemi Covid-19 yang membuat banyak pembatasan di berbagai negara.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Joko Supriyono mengatakan total ekspor kelapa sawit selama 2020 mencapai 34 juta ton atau turun 9% dibanding 2019 yang mencapai 37,39 juta ton.

Penurunan terbesar terjadi ke China yakni sebesar 1,96 juta ton, ke Uni Eropa (UE) turun 712,7 ribu ton, ke Bangladesh turun 323,9 ribu ton, ke Timur Tengah turun 280,7 ribu ton, dan ke Afrika turun 249,2 ribu ton. Hanya ke Pakistan yang tumbuh 275,7 ribu ton dan ke India yang tumbuh 111,7 ribu ton.