Skema rencana pembentukan induk usaha (holding) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang ultra mikro sektor keuangan semakin terang. Holding tiga BUMN itu akan terdiri dari PT Pegadaian dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dan berada di bawah naungan Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) sebagai induknya.

BRI akan menerbitkan saham baru (rights issue) dalam rangka pembentukan holding tersebut. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, negara akan mengambil seluruh rights issue BRI, serta mengalihkan semua saham seri B di PNM dan Pegadaian ke BRI.

Targetnya holding ultra mikro ini dapat menjangkau 29 juta usaha kecil hingga tahun 2024. Naik 93% dari target jangkauan 2021 yakni 15 juta ultra mikro. Harapannya, pengusaha ultra mikro bisa mendapatkan kredit yang lebih murah. Nantinya biaya dana alias cost of fund holding lebih murah dari BRI saat ini.

la optimistis pembentukan holding ini menaikkan rasio kredit UMKM terhadap total kredit bank dari 19,75% tahun lalu jadi 22% di tahun 2024.

Industri minuman ringan diproyeksikan baru dapat bangkit pada semester II/2021 setelah terpuruk sepanjang tahun lalu akibat pandemi Covid-19. Cukup sulit untuk mencetak pertumbuhan pada semester I/2021 ini. Pasalnya, vaksinasi yang dilakukan pemerintah masih belum menyentuh masyarakat secara luas. Pertumbuhan Ekonomi secara keseluruhan yang diharapkan mulai terjadi pada tahun ini juga belum bisa dijadikan acuan. Yang paling vital bagi industri minuman ringan adalah pemulihan konsumsi masyarakat pada sektor hotel dan perjalanan.

Pada tahun lalu volume produksi minuman ringan anjlok sekitar 24% menjadi 34 miliar liter dari periode tahun sebelumnya sebanyak 45 miliar liter. Dengan angka produksi tersebut, level utilisasi industri minuman ringan sepanjang pandemi juga hanya berkisar di angka 65%. Ketua Umum ASPADIN optimistis pihaknya masih dapat mencatatkan pertumbuhan volume produksi yang positif pada 2020 di tengah industri minuman ringan yang turun. Hal tersebut disebabkan oleh jenis kemasan yang hanya ada pada industri air minum dalam kemasan (AMDK), yakni kemasan galon. 

(Oleh - IDS)

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, ekonomi Indonesia pada tahun 2020 tumbuh -2,07% year on year (yoy). Perputaran pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa mencapai 58,75% dengan pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar -2,51% yoy. Secara nominal produk domestik bruto (PDB) nasional tahun 2020 senilai Rp 15.434,2 triliun sehingga Pulau Jawa menyumbang sekitar Rp 9.067,59 triliun.

Hitungan KONTAN, dengan PDB nominal Pulau Jawa sebesar Rp 9.067,59 triliun dan jumlah penduduk 151,6 juta berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020, pendapatan per kapita di Jawa mencapai Rp 59,81 juta.

Namun, kesenjangan di Pulau Jawa yang diukur oleh gini ratio masih tinggi. Badan Pusat Statistik mencatat, gini ratio DKI Jakarta pada Maret 2020 sebesar 0,399. Bahkan Jawa Barat dan Yogyakarta periode yang sama masing-masing 0,403 dan 0, 434.

Sementara di Kalimantan, dengan pendapatan per kapita yang tinggi, gini ratio di pulau ini lebih rendah ketimbang di Jawa. Catatan BPS, gini ratio Kalimantan Barat pada Maret 2020 sebesar 0,317, Kalimantan Tengah 0,329, Kalimantan Selatan 0,332, Kalimantan Timur 0,328, dan Kalimantan Utara sebesar 0,292.

Pemerintah kembali menyuntikkan dana kepada sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) pada 2021 lewat mekanisme penyertaan modal negara (PMN). Tahun ini, alokasi anggaran yang disiapkan pemerintah mencapai Rp 42,48 triliun untuk sembilan perusahaan pelat merah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan hal ini saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Senin (8/2). Ia menyebut, suntikan PMN ke BUMN menjadi tren sejak 2010. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah agar BUMN bisamenjadi salah satu motor penggerak perekonomian.

Kementerian Keuangan mencatat, selama periode 2010-2019, PMN ke BUMN dan badan usaha lainnya mencapai Rp 186,47 triliun. Pada periode ini, kontribusi penerimaan pajak BUMN mencapai Rp 1.518,7 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) berupa dividen mencapai Rp 377,8 triliun.

Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) mengusulkan tarif royalti di rentang 14%-20% bagi perusahaan tambang pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Kelak, tarif itu akan dikenakan setelah pemegang PKP2B mendapatkan perpanjangan operasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Pengusaha mengusulkan tarif royalti progresif dengan mengacu pada indeks Harga Batubara Acuan (HBA). Ada empat rentang tarif yang diusulkan. Pertama, jika harga batubara di bawah USS 70 per ton, maka tarif royalti yang dikenakan untuk batubara yang dijual di pasar domestik sebesar 14%, begitu pula untuk batubara ekspor.

Kedua, jika harga di rentang USS 70 per ton-USS 80 per ton, maka usulan royalti untuk domestik 14% dan ekspor 16%. Ketiga, saat harga USS 80 per ton-US$ 90 per ton, royaltinya 14% untuk domestik dan 18% untuk ekspor. Keempat, jika harga di atas US$ 90 per ton, maka royalti domestik sebesar 14% dan ekspor 20%.

Sebelumnya Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin bilang, perubahan tarif royalti bertujuan meningkatkan pendapatan negara. Untuk batubara, penyesuaian tarif royalti lantaran ada perubahan status batubara, dari semula barang bukan kena pajak menjadi barang kena pajak.

Grab dan Yummy Corp bekerja sama memberdayakan pelaku usaha kuliner melalui penyediaan restoran virtual. Dapur bersama bagi pelaku usaha berbasis komputasi awan ini menyatukan layanan pengantaran makanan GrabFood dan manajemen operasional makanan Yummy Corp.

Neneng Goenadi, Country Managing Director Grab Indonesia, dalam siaran pers, Senin (8/2/2021), mengatakan, kerja sama ini membuka peluang bagi pelaku usaha untuk terlibat dalam ekosistem digital. Apalagi, jumlah mitra yang aktif di GrabFood terus meningkat. Saat ini Grab dan Yummy Corp mengoperasikan lebih dari 80 cloud kitchen di 7 kota di Indonesia.

Kasus kontaminasi virus korona tipe baru pada kemasan dan produk perikanan RI yang diekspor ke China masih berlanjut. Sejak September 2020 hingga Februari 2021, Otoritas Bea dan Cukai China (GACC) menemukan 10 kasus kontaminasi virus korona tipe baru pada kemasan dan produk perikanan dari Indonesia yang dikirim delapan perusahaan.

Kepala Pusat Pengendalian Mutu Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (BKIPM-KKP) Widodo Sumiyanto, Senin (8/2/2021), menyampaikan, temuan kasus kontaminasi virus korona tipe baru terdiri dari sembilan kasus pada kemasan produk dan satu kasus pada produk ikan.

Namun, Widodo mengakui, belum seluruh proses hulu-hilir menerapkan persyaratan tambahan tersebut. Pengawasan hulu meliputi proses produksi penangkapan dan budidaya, sedangkan hilir mencakup pengolahan, penyediaan kemasan, dan distribusi.

Syarat tambahan adalah mencantumkan nama kapal penangkap ikan dan lokasi tangkapan oleh unit pengolahan ikan. Anak buah kapal dan pekerja pabrik olahan beserta produk yang dikirim ke China akan diuji Covid-19. Adapun ekspor ikan hasil budidaya mesti mencantumkan usaha dan lokasi tambak serta menerapkan sistem kendali uji Covid-19.

Pertamina Regional Sulawesi mencatat konsumsi LPG Non Subsidi jenis Bright Gas baik 5.5 kg dan 12 kg meningkat 66% sepanjang 2020 dibandingkan periode sama pada 2019 lalu.

“Ini menandakan masyarakat Sulawesi sudah mulai beralih menggunakan LPG sesuai peruntukkannya. Bright Gas 12 Kg mengalami peningkatan hingga 88 persen dan Bright Gas 5.5 kg meningkat hingga 33 persen pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019,” kata Unit Manager Comm, Relations & CSR Pertamina Regional Sulawesi, Laode Syarifuddin Mursali, Senin (8/2).

Harga minyak goreng baik curah maupun dalam kemasan dan gula pasir yang diperdagangkan di pasar-pasar tradisional maupun modern di Kota Pematangsiantar, Senin (8/2) melonjak.

Harga minyak goreng curah jadi Rp 14.000 per Kg dari sebelumnya Rp 12.000 per Kg, minyak goreng dalam kemasan bervariasi mulai dari Rp 27.000 per bungkus (isi 2 liter) hingga Rp 33.000 per bungkus dari sebelumnya Rp 24.000-Rp 26.000 per kg. Sementara gula pasir Rp 13.000 per kg dari sebelumnya Rp 12.000 per liter.

Jumlah dana desa (DD) untuk 161 desa di Kabupaten Dairi tahun 2021 sebesar Rp 129, 7 miliar lebih. Sekretarsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispemdes) Dairi, Edison Silalahi, Jumat (5/2) mengatakan, penggunaan Dana Desa 2021 diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi, mendukung program nasional, adaptasi kebiasaan baru aman Covid-19. Hal itu sesuai Permendes No 13 Tahun 2020 dan PMK No 222 Tahun 2020.

“Tahun ini, setiap desa harus tetap menganggarkan BLT dana desa selama 12 bulan/ hingga Desember,” katanya.

Lanjutnya, alokasi dana desa (ADD) tahun 2021 sebesar Rp 61,1 miliar lebih. Dana tersebut untuk honor kepala desa dan perangkatnya, serta untuk operasional kantor desa.