Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi melakukan groundbreaking proyek pembangunan PLTGU berkapasitas 2x800 MW (megawat) di Desa Perupuk Kabupaten Batubara, Rabu (17/2).

Proyek yang dikerjakan di lahan 200 hektare oleh PT Hanlim Energy Power dengan nilai investasi USD 2 miliar itu, proses pembangunannya ditargetkan selama tiga tahun.

Disebutkan, pembangunan PLTGU tiga tahap dan tiga tahun harus selesai, karena di bulan Mei dan Juni mulai akan dibangun kegiatan industri dan wisata di atas lahan 23 ribu hektare, semua terbangun di Batubara.

Dia menambahkan, PLTGU itu diperuntukkan untuk perusahan dan industri besar. Mr Kim, Lee Korea dan Amerika akan mendatangkan ratusan investor ke Batubara, setelah pembangunan proyek tahap pertama ini.

Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulbar, mencurigai ada penyalahggunaan anggaran yang dikelola Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulbar.

Kepala BPBD Sulbar, Darno Majid juga telah diperiksa BPKP terkait dugaan tersebut. Darno diperiksa menyusul adanya dugaan dana penanganan bencana, bersumber dari donatur sebesar Rp1,2 miliar yang tidak jelas penggunaannya.

Ketua Pansus Pengawasan Anggaran dan Penyaluran Logistik DPRD Sulbar, Sudirman mengatakan, anggaran dari donasi pihak luar harusnya digunakan untuk kebutuhan pengungsi, bukan digunakan sebagai biaya operasional.

Bisnis, JAKARTA — Kendati telah terbukti mampu bertahan di tengah pandemi Covid-19, sektor pertanian Indonesia diproyeksikan tidak akan tumbuh signifikan pada tahun ini.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Ahmad Tauhid meramalkan pertumbuhan sektor pertanian tahun ini berkisar antara 2%—3%. Hal itu disebabkan sektor ini masih diliputi oleh beragam tantangan.

Adapun sepanjang tahun lalu, dari sisi investasi, sektor ini memiliki catatan yang cukup baik. Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), pada tahun lalu realisasi investasi penanaman modal asing (PMA) sektor pertanian naik menjadi US$1,27 miliar dari periode 2019 senilai US$1,04 miliar.

Penanaman modal dalam negeri (PMDN) juga turut mencatatkan kenaikan menjadi Rp53,21 triliun dari periode 2019 senilai Rp33,82 triliun.

Sementara itu, Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Arif Satria merekomendasikan sejumlah langkah untuk meningkatkan peran sektor pertanian dalam menunjang ketahanan pangan masyarakat.

Salah satunya dengan peningkatan produktivitas dan mutu komoditas pertanian.

(Oleh -HR1)

Bisnis, JAKARTA — Kendati memiliki potensi yang besar, optimalisasi ekspor produk usaha mikro, kecil, dan menengah masih terganjal oleh sejumlah kendala, khususnya terkait dengan standardisasi produk.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM), Te­ten Masduki mengatakan banyak produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang potensial untuk diekspor. Berbagai produk dari sejumlah subsektor seperti pertanian, perikanan, furnitur, herbal, dan pakaian memiliki permintaan yang tinggi di luar negeri.

Kemenkop UKM pun akan fokus pada peningkatan kapasitas produksi dan daya saing. Meski jumlah UMKM tercatat mencapai 64 juta unit, skala usaha masih didominasi oleh usaha kecil dengan kemampuan ekspor yang terbatas.

Publikasi Indonesia Eximbank bahkan menunjukkan bahwa usaha kecil hanya mengekspor sekitar 39,3% produk yang dihasilkan.

Senada, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyatakan kesesuaian standar produk menjadi kendala kendala yang dihadapi UMKM yang hendak melakukan ekspor. Di sisi lain, pengusaha nasional harus menghadapi rumitnya perizinan ketika pasar telah diperoleh.

Data Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan menunjukkan bahwa kontribusi UKM selama Januari sampai September 2020 hanya mencapai 9,7% dari total ekspor periode tersebut atau sekitar US$11,36 miliar.

Adapun, menurut data Kemenkop UKM, kontribusi UMKM terhadap ekspor secara keseluruhan mencapai 14,37%. Namun, jumlah ini masih tertinggal dibandingkan dengan negara Asia Pasifik lain yang bisa mencapai 35%.

OPTIMISTIS

Sementara itu, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan P. Roeslani mengatakan usaha skala kecil dan menengah menjadi salah satu yang terdampak selama pandemi Covid-19. Namun, serapan tenaga kerja di sektor ini masih tinggi, yakni mencapai 97% dari total tenaga kerja nasional.

Optimisme pun disampaikan Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun. Menurutnya, kontribusi ekspor dari usaha skala kecil dan menengah diperkirakan masih bisa tumbuh pada tahun ini meskipun pandemi masih berlangsung.

Oleh karena itu, dia mengusulkan agar pemerintah dapat meningkatkan peran perwakilan Indonesia di negara tujuan. Para perwakilan di kedutaan besar diharapkan bisa menjadi penghubung dengan calon pembeli atau importir.

Mengandalkan kehadiran perwakilan dagang, lanjut Ikhsan, perlu didukung pula dengan kehadiran sebuah platform yang khusus menjadi etalase produk Indonesia.

Ekonom Senior Institute for Development of Economic and Finance (Indef), Enny Sri Hartati menilai peningkatan kontribusi ekspor UMKM bisa dicapai dengan mengoptimalisasi pemasaran pada produk-produk dengan keunikan khusus. Kelompok produk ini cenderung masih memiliki permintaan yang terjaga karena menyasar kelompok menengah ke atas.

Bisnis, JAKARTA — Peluang pemerintah untuk kembali melebarkan defisit anggaran kian terbuka menyusul terus membengkaknya anggaran belanja yang dialokasikan untuk program pemulihan ekonomi nasional pada tahun ini.

Pemerintah memutuskan kembali menaikkan anggaran untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 menjadi Rp688,3 triliun, hampir dua kali lipat dibandingkan dengan alokasi awal yang senilai Rp372,3 triliun.

Berdasarkan informasi yang diperoleh Bisnis, saat ini otoritas fiskal tengah menghitung penyesuaian defisit APBN 2021 sejalan dengan terus membengkaknya belanja untuk program PEN 2021.

Pemerintah pun berulang kali menegaskan bahwa anggaran untuk pemulihan ekonomi masih cukup fleksibel. Dengan kata lain, penambahan alokasi program PEN 2021 masih sangat terbuka.

Di sisi lain, penerimaan pajak Indonesia masih sangat tergantung pada setoran pajak penghasilan (PPh) badan atau pajak korporasi, yang mana performanya selalu seiring sejalan dengan perkembangan ekonomi.

Sri Mulyani menjelaskan, strategi yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan terus membengkaknya dana dalam program PEN 2021 adalah dengan memindahkan alokasi belanja di sektor lain.

Artinya, seiring dengan penambahan dana PEN 2021, maka akan ada pemangkasan alokasi belanja di pos lain.

BANTUAN SOSIAL

Di sisi lain, pemerintah masih mengandalkan program bantuan sosial untuk menggeliatkan daya beli masyarakat di tengah resesi ekonomi. Artinya, pemerintah membutuhkan sumber pembiayaan yang lebih luas.

Dengan kata lain, pemerintah wajib mempercepat tahapan dan distribusi vaksin agar perekonomian nasional bisa lekas pulih.

Jika terwujud, hal ini bisa mengompensasi besarnya belanja yang digelontorkan selama hampir dua tahun terakhir.

Ekonom Indef Bhima Yudhistira menambahkan pemerintah perlu memperbesar alokasi untuk bantuan sosial pada tahun ini. Selain untuk meningkatkan daya beli, strategi ini juga diperlukan guna menahan pertumbuhan angka kemiskinan.

Bonsai. Siapa yang tidak tertarik memandang atau memilikinya. Anggun, indah, eksotik, nuansa hijau, hingga menambah kuat ikatan batin dengan alam. Ada banyak pecinta tanaman bonsai di Metrolopis. Catatan Perkumpulan Penggemar Bonsai Indonesia (PPBI) cabang Palembang, jumlahnya bahkan mencapai ratusan penggemar tanaman hias tersebut. Salah satunya Fauzan AS yang juga tercatat sebagai anggota PPBI yang tinggal di Jl. S. Suparman No. 2709 Rt 29 Kel. Sukajaya Kec. Sukarami. Saat kita berkunjung, Suasana lingkungan lingkungan rumahnya begitu hijau, ada banyak tanaman, di antaranya tanaman bonsai. Dia menceritakan kegilaannya dengan tanaman hias sejak duduk di bangku SMP.

Sekitar tahun 1990. Waktu itu melihat TV hitam putih. Ada event tanaman bonsai di buka Menteri Lingkungan Hidup, Ismail Saleh. Beliau  memegang tanaman bonsai. Mungil tapi indah.. Itulah yang mengilhamibya membuat tanaman bonsai. Jangan terkejut jika ke rumahnya melihat ratusan bonsai buatannya. Beragam bonsai pun ada, mulai dari bonsai pohon beringin, cucur atap, anting putri, lohansung, cemara udang, jeruk tingkil, dan lain-lain. Tapi tak sekedar mengoleksinya, Fauzan juga menjualnya dengan harga variasi mulai dari jutaan hingga puluhan juta.

Tapi ada salah satu bonsai kesayangan tidak dijual sama sekali. Bagi Fauzan, ternyata tidak semua bonsai bisa dia lepas begitu saja walaupun ditawar dengan harga tinggi. Dalam menanam bonsai selain memiliki keterampilan, keuletan, ketekunan, dan ketelitian tinggi, juga harus dibaremgi chemistry dengan bonsai buatannya. Terlebih saat mencari bahan bonsai. Untuk mendapatkan bahan juga tidak gampang. Lelaki paruh baya ini harus rela meninggalkan anak istri  dan pergi ke daerah terpencil. seperti hutan Bangka. Ada banyak tanaman unik dan bisa di jadikan bonsai. Kadang ia juga beli bahan dari tangan petani. Begitu juga proses pembudidayaan memerlukan waktu panjang paling cepat 8 bulan. Dikatakan, profesi yang digeluti ini kurang lebih sudah 30 tahun. Setidaknya bisa memenuhi kebutuhan hidup bersama istri dan seorang anak. Penghasilan Fauzan bisa dibilang pasang surut. Tetapi untuk sekedar diketahui, ketika dia melepas satu bonsai miliknya, bisa untuk hidup keluarganya hingga empat bulan kedepan. Melihat perjuangan Fauzan, ada satu hal yang di dapat, selain tidak kenal lelah ternyata hobi bila di tekuni dengan benar bisa menjadi ladang rezeki bagi siapa saja.

Pemerintah harus memantau ketat implementasi diskon pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) kendaraan roda empat. Diskon PPnBM akan bermanfaat jika berujung pada penurunan harga jual mobil.

Pengamat otomotif Bebin Djuana menilai, pemerintah wajib memantau implementasi kebijakan PPnBM di lapangan. “Harga jual ke konsumen harus dipantau. Maka harus terbuka juga soal harga,” kata dia, kemarin.

Ketua Gaikindo Jongkie D Sugiarto memastikan, aturan diskor PPnBM akan menurunkan harga mobil di pasaran. “Sekarang kami menunggu juklak juknisnya agar APM bisa segera berhitung (terkait penurunan harga mobil),” ungkap dia dalam B-Talk, diKompasTV, kemarin.

PT Sokonindo Automobile (DFSK). PR & Media Manager DFSK, Achmad Rofiqi mengatakan, DFSK melihat insentif PPnBM sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap sektor otomotif. “Dengan insentif ini, tentu bisa meningkatkan daya beli masyarakat dan berujung pada peningkatan penjualan domestik,” kata dia, kemarin.

Kabar initial public offering (IPO) unicorn dalam negeri kembali menghangat. Terbaru, Traveloka berencana menghelat IPO di bursa Amerika Serikat (AS).

Reza Amirul Juniarshah, Corporate Communication Traveloka, menyebut, pihaknya saat ini dalam tahap finalisasi perencanaan. Traveloka akan masuk melalui special purpose acquisition company (SAPC) tahun ini.

Dengan melakukan pencatatan di Wall Street, Traveloka akan sejajar dengan perusahaan teknologi dunia. Ini menjadikan Traveloka lebih kompetitif di level global. “Sehingga memungkinkan kami membawa sumber daya ke Indonesia dan Asia Tenggara, “ terang Reza.

Selain Traveloka, Tokopedia dan Gojek dikabarkan bakal IPO lewat SPAC. Kedua start up ini jika digabungkan memiliki valuasi USS 35 miliar-US$ 40 miliar.

Kejaksaan Agung akhirnya menetapkan Direktur PT Jakarta Emiten Investor Relationship, Jimmy Sutopo (/S), sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan dana investasi milik Asabri.

Kepala Pusat Penerangan Hukum, Leonard Eben Ezer Simanjuntak menjelaskan JS diduga secara bersama-sama dengan tersangka lain, yakni Benny Tjokrosaputro (BTS) melakukan korupsi dan pencucian uang dalam kasus pengelolaan keuangan dan dana investasi Asabri.

JS diduga bersepakat dengan tersangka lain, yakni BTS, mengatur transaksi saham milik BTS kepada Asabri. Caranya, JS menyiapkan sejumlah nominee, membukakan akun atas nama sejumlah nominee di perusahaan sekuritas dan menunjuk sejumlah perusahaan sekuritas.

Leonard menyatakan, Kejaksaan Agung akan terus menelusuri dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus ini, sehingga bukan tak mungkin jumlah tersangka baru akan bertambah lagi. Salah satu pihak yang terus ditelusuri adalah keterlibatan sejumlah manajer investasi yang ikut mengelola dana Asabri.

JAKARTA-Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati memastikan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA) sudah bekerja. Setelah diperkenalkan Presiden Jokowi kepada publik, Selasa (16/2), lembaga yang kerap disebut sovereign wealth fund (SWF) itu langsung beroperasi.

“Struktur INA sudah diumumkan Presiden dan langsung beroperasi. Kami langsung bekerja, bahkan kami sudah mulai melakukan pertemuan dengan para calon mitra fund,” kata Sri Muyani yang juga menjabat sebagai Ketua Ex-Officio Dewan Pengawas INA, dalam pertemuan virtual dengan para pemimpin redaksi (pemred) media massa di Jakarta, Selasa (16/2) malam.

Menurut Menkeu, INA sudah dibekali modal Rp 30 triliun lewat penyertaan modal negara (PMN) dari APBN yang masing-masing disuntikkan tahun lalu dan awal tahun ini. Presiden Jokowi pada Selasa (16/2) pagi memperkenalkan jajaran Jajaran Dewan Pengawas dan Direksi INA. Dewan Pengawas INA terdiri atas Menkeu Sri Mulyani dan Menteri BUMN Erick Thohir masing-masing sebagai Ketua Ex-officio dan anggota Ex-Officio, yang dibantu tiga anggota dari profesonal, yaitu Darwin Cyril Noerhadi Yozua Makes dan Haryanto Sahari. Adapun jajaran Direksi INA meliputi Ridha Wirakusumah (Direktur Utama), Arief Budiman (Wakil Direktur Utama), Stefanus Ade Hadiwidjaja (Direktur Investasi), Marita Alisjahbana (Direktur Risiko), dan Eddy Porwanto (Direktur Keuangan).

INA berstatus badan hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki pemerintah Indonesia. Lembaga yang bertanggung jawab kepada presiden ini diberi kewenangan khusus (sui geneis) dalam rangka pengelolaan investasi pemerintah pusat sebagaimana diatur Undang-Undang (UU) No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dipercaya Investor 

Presiden Jokowi yakin INA akan memperoleh kepercayaan investor, baik domestik maupun asing. Selain menjadi mitra strategis bagi para investor dalam maupun luar negeri, INA akan menyediakan pembiayaan yang cukup untuk program pembangunan, khususnya program pembangunan infrastruktur nasional.

“Pertama, pembentukan INA mempunyai dasar hukum yang kuat, yaitu diperintah langsung oleh UU Cipta Kerja. Kelembagaan dan cara kerjanya juga jelas sebagaimana diatur dalam PP Nomor 74 Tahun 2020,” ujar dia. 

Kedua, kata Presiden, INA dijamin menjadi institusi profesional yang dilindungi UU dan menggunakan pertimbangan-pertimbangan profesional dalam menentukan langkah-langkah kerjanya. Ketiga, INA dikelola oleh putra-putri terbaik bangsa yang berpengalaman di kancah profesional internasional, yang telah dijaring oleh panitia seleksi, dibantu para head hunter profesional.

Presiden menjelaskan, keberadaan INA juga akan mengurangi kesenjangan kemampuan pendanaan domestik dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan. INA akan menjadi mitra strategis bagi para investor, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, agar tersedia pembiayaan yang cukup untuk program pembangunan, khususnya program pembangunan infrastruktur nasional.

Sangat Strategis 

Presiden Jokowi memperkenalkan satu per satu jajaran Dewan Pengawas dan Dewan Direktur INA. Di jajaran Dewan Pengawas, dari unsur profesional ada tiga orang, yakni Haryanto Sahari, Yozua Makes, dan Dar win Cyril Nurhadi. Har yanto Sahari merupakan ahli di bidang tata kelola perusahaan dan manajemen risiko. Ia telah berpengalaman lebih dari 30 tahun sebagai akuntan senior yang mengaudit berbagai perusahaan besar kelas dunia.

Haryanto juga anggota komite audit Unilever Indonesia 2016 hingga sekarang. Sebelumnya, ia pernah menempati posisi sebagai senior auditor di PricewaterhouseCoopers (PwC) Australia dan partner PwC Indonesia.

Selanjutnya Yozua Makes, ahli di bidang hukum, korporasi, dan keuangan. Pendiri dan managing partner firma hukum Makes and Partner ini berpengalaman lebih dari 30 tahun di bidang hukum dengan spesialisasi menangani merger dan akuisisi, corporate finance, termasuk penanaman modal asing.

Adapun Dar win Cyril Noerhadi merupakan ahli di bidang pasar modal yang punya pengalaman dalam fundraising dan investasi hingga US$ 1,5 miliar di Indonesia, Malaysia, India, dan Vietnam. Ia pun berpengalaman sebagai komisaris dan direksi di berbagai entitas ternama, antara lain corporate finance dan partner PwC Indonesia serta chairman Cradel Capital.

Jokowi juga memperkenalkan jajaran Direktur INA yang terdiri atas Ridha Wirakusumah (Direktur Utama), Arief Budiman (Wakil Direktur Utama), Stefanus Ade Hadiwidjaja (Direktur Investasi), Marita Alisjahbana (Direktur Risiko), dan Eddy Pur wanto (Direktur Keuangan). Presiden mengungkapkan, Ridha Wirakusumah ditetapkan sebagai Direktur Utama/Chief Executive Officer (CEO) INA karena sangat berpengalaman sebagai eksekutif senior di perbankan, jasa keuangan, dan investasi.

Langsung Bergerak 

Menurut Menkeu Sri Mulyani, INA langsung bergerak. Lembaga itu sudah menyiapkan sejumlah langkah dan rencana kerja awal. “Kami sudah mulai bekerja. Pak Ridha sebagai Dirut INA nanti menyampaikan langkah-langkah awal yang disiapkan,” tutur dia. 

Sri Mulyani menjelaskan, Indonesia masih memiliki masalah struktural fundamental, salah satunya di bidang pembiayaan infrastruktur. Jika pemerintah tak mengambil langkah terobosan, Indonesia bisa terperangkap dalam jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap).

Penuh Integritas 

Sementara itu, Direktur Utama LPI/ INA, Ridha Wirakusumah menyatakan siap bekerja secara profesional dan penuh integritas. “Kami akan menjalankan tugas ini dengan integritas tertinggi dan sesuai tata kelola yang berlaku,” tegas dia. 

Ridha berjanji akan menciptakan iklim investasi yang nyaman bagi para investor, sehingga mereka tertarik berpartisipasi dalam program pembangunan di Indonesia.

Menurut Menkeu Sri Mulyani, banyak fund manager yang menyatakan ketertarikannya terhadap INA. “Sudah ada beberapa fund manager yang melakukan expression of interest dengan menulis surat langsung kepada saya dan Pak Erick (Menteri BUMN). Sebelum Dewas selesai pun, mereka sudah menyampaikan keinginannya, bahkan menyampaikan indikatif angka yang mereka ingin masukkan dalam INA,” papar dia. Di sisi lain, Kementerian PUPR dan Kemenhub menyambut positif mulai bekerjanya LPI/INA. Anggota BPJT Kementerian PUPR, Koentjahjo Pamboedi berharap INA berperan mengurangi beban badan usaha jalan tol (BUJT), terutama BUMN.

Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR, Eko Djoeli Heripoerwanto mengungkapkan, pada skema pembiayaan pembangunan jalan tol ke depan, Kementerian PUPR menyiapkan beberapa instrumen, salah satunya land value capture (LVC) yang diterapkan dalam pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).

Menurut pengamat BUMN, Toto Pranoto, INA adalah berita baik bagi dunia usaha, terutama BUMN, yang aktif berinvestasi atau ditunjuk pemerintah mengerjakan proyek infrastruktur. Sebab, alternatif pembiayaan terdiversifikasi bukan saja pada instrumen utang, tetapi mulai masuk ke ekuitas.

Kedepankan Transparansi 

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Shinta Widjaja Kamdani menyambut positif terbentuknya INA. “INA bisa menjadi trigger positif untuk iklim usaha dan investasi di Indonesia apabila betul-betul dijalankan sesuai konsepsi awal, independen, profesional, dan akuntabel,” tegas dia.

Ekonom Core Indonesia, Yusuf Rendy mengatakan, susunan organisasi INA yang lengkap harus diikuti akuntabilitas, terutama menyangkut transparansi pengelolaan dana. “Lembaga pemeriksa maupun masyarakat harus ikut mengawasi dari mana dana kelolaan didapatkan dan akan digunakan untuk proyek mana,” jelas dia. Yusuf menilai INA juga memiliki risiko terkait pemilihan instrumen investasi kelak

(oleh - HR1)