Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat China masih mendominasi di neraca perdagangan Indonesia pada Januari 2021. China menjadi negara nomor satu tujuan ekspor maupun impor Tanah Air.

Neraca perdagangan Indonesia tercatat surplus US$ 1,96 miliar di Januari 2021. Hal ini karena nilai ekspor lebih tinggi dibandingkan nilai impor. Otoritas statistik mencatat, nilai ekspor sebesar US$ 15,30 miliar dan nilai impor US$ 13,34 miliar di Januari tahun ini.

Dominasi China, dikatakan Kepala BPS Suhariyanto terlihat dari pangsa pasar ekspor Indonesia yang sebesar 21,16% dari total ekspor US$ 15,30 miliar tertuju ke negeri Tirai Bambu.

Dari sisi impor, pria yang akrab disapa Kecuk ini mengatakan China masih menguasai pangsa pasarnya dengan 35,18% atau setara US$ 4,15 miliar dari total impor yang sebesar US$ 13,34 miliar.

Setelah ekspor komoditas sawit yang dipersoalkan oleh negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa (EU) yang kemudian digugat oleh Pemerintah Indonesia, maka muncullah gugatan lain soal ekspor nikel yang dilarang oleh Pemerintah Indonesia ke Uni Eropa. Pada kasus perlakuan Uni Eropa atas ekspor komoditas sawit.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengambil prakarsa medorong semua pihak ikut ambil bagian dalam kampanye positif minyak kelapa sawit (CPO). Hal ini merupakan tanggapan balik (respon) terhadap kebijakan Uni Eropa selama ini atas produk sawit Indonesia yang memperoleh perlakuan diskriminatif dan mendapat kampanye hitam di pasar internasional. Pemerintah memang tidak tinggal diam dengan diskriminasi dan kampanye negatif sawit tersebut, apalagi selama ini, CPO merupakan komoditas ekspor andalan Indonesia.

Rasionalitas Ekspor Impor

Pemerintah Indonesia setidaknya selama pemerintahan Presiden Joko Widodo bersama Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marinves) Luhut Binsar Panjaitan terus menggencarkan kebijakan hilirisasi mineral dan batu bara agar memperoleh keuntungan lebih banyak dibandingkan hanya menggali dan menjual tambang mentah. Salah satu komoditas mineral yang pesat kemajuan pembangunan hilirnya adalah industri yang berbahan baku nikel.

Sebanyak-banyaknya, bahkan seperti dikejar 'hantu" pemerintah dalam membangun industri ini, dan tak hanya smelter bijih nikel, namun pabrik turunan lainnya seperti stainless steel hingga komponen baterai juga sedang dibangun.

Hal tersebut tentunya saja sesuatu yang baik dan positif saja, sebab membutuhkan lebih banyak bijih nikel yang harus diproduksi, dan Indonesia merupakan produsen terbesar dunia. Namun, meskipun telah masuk dalam rencana strategis pemerintah, semestinya pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) dan Kemendag harus melakukannya secara komprehensif, aktual dan rasional.

Berdasarkan teori ekonomi atas permintaan dan penawaran atas produk atau komoditas, maka perdagangan internasional atau ekspor dan Impor juga memenuhi prinsip ini. Ekspor-Impor itu bukanlah soal hak dan kewajiban sebagaimana ketentuan halal dan haram sebuah zat atau kandungan makanan dalam ajaran agama. Kebijakan ekspor harus dilakukan disebabkan oleh adanya kelebihan pasokan (supply) di dalam negeri atau belum mampu mengolah bahan mentah menjadi produk jadi, dan itu sah saja.

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) telah mempublikasikan data selama Semester I 2020, produksi minyak sawit Indonesia dan turunannya telah mencapai sebesar 23,47 Juta ton. Industri kelapa sawit mulai menunjukan kecenderungan adanya pemulihan ketika menghadapi situasi sulit akibat pandemi Covid-19. Tingkat produktivitas kembali mencatatkan peningkatan pada akhir Kuartal III 2020. Menurut laporan Gapki tersebut, produksi minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) pada September 2020 sejumlah 4,73 Juta Ton, meningkat dibanding produksi bulan Agustus 2020 yang sebesar 4,38 Juta Ton.

Sementara, nilai ekspor produk sawit pada bulan September Tahun 2020 mencapai sejumlah US$ 1.871 Juta, atau mengalami kenaikan sebesar10 persen dibandingkan bulan Agustus yang sekitar US$ 1.697 Juta. Bahkan, total nilai ekspor produk sawit selama Januari-September 2020 mencapai US$ 15.498 Juta. Jumlah tersebut merupakan kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan periode yang sama pada Tahun 2019 yang sebesar US$ 14.458 Juta.

Kebijakan Perdagangan

Diilain pihak, Indonesia merupakan produsen bijih nikel terbesar di dunia sepanjang tahun lalu, 2019. Merujuk pada data yang disampaikan oleh Badan Geologi Kementerian ESDM, pada tahun 2019 lalu, total produksi nikel dunia mencapai 2.668.000 ton Ni. Dari jumlah itu, sejumlah 800.000 ton Ni atau hampir 30 persen berasal dari Indonesia.

Kepala Badan Geologi Eko Budi Lelono menyampaikan, produksi bijih nikel Indonesia sebanyak 800.000 ton Ni pada tahun lalu menjadi yang terbesar di dunia. Disusul oleh Filipina dengan 420.000 ton Ni dan Rusia sebanyak 270.000 ton Ni. New Caledonia sebesar 220.000 ton Ni dan negara lainnya dengan total 958.000 ton Ni. Indonesia secara global menduduki sebagai produsen nikel terbesar pada tahun 2019, dari sekitar produksi nikel 2,6 juta ton, Indonesia menghasilkan sekitar 800 ribu ton nikel.

Sementara itu, berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.16 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian ESDM tahun 2020-2024, produksi bijih nikel diperkirakan naik hampir tiga kali lipat menjadi 71,40 juta ton pada 2024 dari tahun ini sekitar 19,31 juta ton. Permen ESDM ini ditetapkan Menteri ESDM Arifin Tasrif pada 18 September 2020 dan berlaku sejak diundangkan pada 25 September 2020. Maka, peningkatan produksi bijih nikel mulai terlihat pada 2021 menjadi 30,10 juta ton, lalu mengalami kenaikan lagi, yaitu menjadi 59,94 juta ton pada Tahun 2020, dan 71,74 juta ton pada 2023.

Sejalan dengan peningkatan produksi bijih nikel, bijih yang diolah di dalam negeri pun mengalami peningkatan. Bijih yang diolah di dalam negeri menjadi sasaran (target) pemerintah akan naik menjadi 52,14 Juta ton pada 2024 dari 12,77 Juta Ton pada Tahun 2020 lalu. Artinya, meskipun belum sepenuhnya bijih nikel yang diproduksi itu diolah di smelter dalam negeri, namun terjadi peningkatan rasio bijih nikel yang diolah di smelter di dalam negeri menjadi 73% pada 2024 dari Tahun 2020 yang hanya sekitar 66%.

Dilain pihak, pasar internasional bijih nikel dengan kadar 1,65 persen dihargai US$ 43-46 per ton, justru APNI optimistis pembukaan keran ekspor dapat mendatangkan devisa untuk negara. Jika kran ekspor dibuka kembali untuk tiga tahun ke depan, maka proyeksi APNI penerimaan devisa bisa mencapai Rp 100 Triliun. Selain itu akan terdapat penyerapan 15 ribu tenaga kerja di Provinsi Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara.

Alasan pembukaan kebijakan ekspor bijih nikel kadar rendah ini selama tiga tahun didasarkan kepada Undang-Undang Minerba terbaru. Dalam Pasal 170 A Ayat 1 diatur pemegang Kontrak Karya, Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, atau Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi mineral logam dapat menjual produk tertentu yang belum dimurnikan selama tiga tahun. Syaratnya, pemegang izin telah melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian, dalam proses pembangunan smelter, atau bekerja sama untuk pengolahan dan pemurnian mineral logam.

Data ekspor bijih nikel selama Tahun 2019 tercatat sebesar 30 juta ton atau meningkat sebesar 50% dibandingkan tahun sebelumnya (Tahun 2018) yang hanya 20 juta ton. KESDM merinci, ekspor bijih nikel terdiri dari nikel matte 64 ribu ton turun dibandingkan tahun sebelumnya 75 ribu ton. Fero nikel 1 juta ton naik dibandingkan tahun sebelumnya 573 ribu ton. Lalu nikel pig iron (NPI) sebesar 130 ribu ton turun dibandingkan tahun sebelumnya 323 ribu ton.

(oleh - HR1)

JAKARTA – Pemerintah merevisi target pertumbuhan ekonomi tahun ini menjadi 4,5-5,3% atau sedikit menurun dari target sebelumnya di kisaran 4,5-5,5%. Pemulihan ekonomi tahun ini dari kondisi 2020 yang masih kontraksi 2,07%, akan disumbang dari sisi penerimaan maupun sisi produksi yang diperkirakan meningkat. 

“Kita terus melakukan (pemulihan) pada 2021. Kalau kita lihat 2021, dengan per tumbuhan ekonomi yang kita perkirakan kembali pulih di 4,5% hingga 5,3%,” ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat berbicara dalam Rapat Pim pinan (Rapim) TNI-Polri secara virtual, Senin (15/2).

Menkeu menegaskan bahwa kunci utama bagi terjadinya pemulihan ekonomi adalah jika pemerintah bisa mengendalikan pandemi Covid-19, program vaksinasi, dan implementasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Vaksinasi diharapkan menjadi faktor positif untuk menekan penularan dan mengembalikan confidence masyarakat untuk beraktivitas ekonomi.

Di sisi lain, Menkeu mengatakan, selama pandemi Covid-19, Indonesia justru menjadi negara yang menjadikan pandemi sebagai momentum untuk melakukan reformasi. Pasalnya, banyak negara yang tidak memanfaatkan krisis dan semakin terperosok dalam krisis kesehatan, sosial, ekonomi, dan politik. Dengan demikian, Menkeu berharap, Indonesia tidak hanya bisa keluar dari pandemi Covid-19, namun juga tumbuh lebih cepat dan menjadi negara yang lebih kuat.

Sri Mulyani mengatakan, kebijakan fiskal dan APBN akan digunakan secara optimal untuk mendorong momentum pemulihan berkelanjutan. Bahkan, Menkeu menilai sudah melihat tanda-tanda pemulihan ekonomi, yakni sisi konsumsi rumah tangga, investasi, dan kinerja ekspor yang menuju perbaikan meski masih negatif.

Selain vaksinasi dan 3T yang dilakukan pemerintah, Sri Mulyani meminta masyarakat untuk terus menjalankan protokol kesehatan sehingga vaksinasi bisa memunculkan herd immunity, serta tetap melakukan disiplin protokol kesehatan 3M yakni mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. “Ini jadi kunci agar Covid-19 tetap bisa terkendali dan terus memulihkan ekonomi nasional,” tandas dia. 

Tahun ini, pemerintah mengalokasikan belanja negara sebesar Rp 2.750 triliun dengan rincian untuk belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.954 triliun, belanja K/L yang dialokasikan kepada 87 K/L yang anggarannya Rp 1.032 triliun dan belanja non-K/L sebesar Rp 922,6 triliun. Kemudian anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp 795,5 triliun dengan rincian Transfer ke Daerah Rp 723,5 triliun dan Dana Desa Rp 72 triliun.

(oleh - HR1)

JAKARTA – MNC Studios International Tbk (MSIN) melalui anak perusahaannya, PT MNC Movieland Indonesia, akan memulai pembangunan Movieland, di atas lahan seluas 21 hektar di Kawasan Ekonomi Khusus MNC Lido City, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Nantinya, Movieland akan digunakan untuk produksi film dan drama seri kelas dunia demi membangkitkan kembali sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang terpuruk akibat Covid-19.

Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Angela Herliani Tanoesoedibjo berkenan hadir dalam seremoni, sekaligus meresmikan pembangunan Movieland yang dirancang sebagai “creative hub” pertama di Indonesia, dan diharapkan akan menjadi langkah besar dalam industri kreatif Indonesia. 

Dalam sambutannya, Angela Tanoesoedibjo menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya ke pada MNC Group karena te rus berinovasi membantu pe merintah membangkitkan kembali sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang terpuruk akibat Covid-19.

Kawasan Wisata 

Sementara Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo melihat kawasan Lido bisa jadi kawasan wisata yang sangat menjanjikan, dari gunung all the way sampai dengan ke laut. Pembangunan nya mudah sekali karena infrastruktur sudah ada semua.

“Dengan demikian, investor akan datang berbondong-bondong. Sehingga pemerintah ti dak perlu investasi lagi. ITDC tidak perlu lagi keluar uang. Ada third party dari luar maupun dalam negeri yang siap. Saya yakin kawasan ini akan berkembang pesat,” tandas Hary Tanoesoedibjo. 

Movieland mengusung konsep pusat industri film dan dra ma seri (TV & OTT) yang ter integrasi. Juga akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas pro duksi seperti backlot (lokasi shooting), sound stage (studio ter tutup), peralatan produksi de ngan teknologi mutakhir, hing ga fasilitas pasca produksi dengan teknologi berkelas dunia.

Direktur Utama MSIN Ella Kartika mengatakan, Movieland dibangun untuk para sineas Indonesia maupun manca negara yang jumlahnya diprediksi akan terus bertambah. Movieland adalah Most Integrated and One Stop Studios dan akan menjadi pusat industri film dan drama seri (TV & OTT) kelas dunia pertama di Indonesia.

MNC Studios International Tbk adalah penyedia konten media terbesar di Indonesia. Bisnis utamanya adalah memproduksi dan mendistribusikan konten-konten siaran terbaik dan berkualitas tinggi melalui semua platform media yang ada saat ini, baik melalui sistem analog hingga digital, yaitu terrestrial TV (Free To Air), Pay Per View (Pay TV), Catch Up TV, Over The Top (“OTT”), Video on Demand (“VOD”), bioskop, dan semua fitur yang ada di dalam Internet Protocol Television (“IPTV”). 

Bisnis utama MSIN didukung oleh unit bisnis di bawahnya yang bergerak di bidang produksi drama seri (TV & OTT) film, infotainment, reality show, game show, esport, talent management, dan jasa periklanan.

(oleh - HR1)

JAKARTA–Indonesia membutuhkan sapi indukan impor sebanyak 2 juta ekor pada 2021-2023 guna mengakselerasi peningkatan populasi dan produksi sapi di dalam negeri. Impor sapi indukan tersebut bisa berasal dari Meksiko, Australia, Spanyol, Amerika Serikat, atau Selandia Baru. 

Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (PKH Kementan) Fini Murfiani mengatakan, untuk mencapai proporsi penyediaan daging sapi/kerbau dalam negeri sebesar 70% pada 2024 maka perlu dilakukan upaya-upaya akselerasi peningkatan populasi dan produksi, salah satu solusinya dengan menambah indukan sapi/kerbau dalam negeri melalui impor indukan. “Berdasarkan hasil simulasi dan parameter teknis, untuk mencapai kondisi tersebut perlu dilakukan impor indukan sapi sebanyak 2 juta ekor secara bertahap pada 2021- 2023,” kata dia, kemarin. 

Dalam keterangan Kementan disebutkan, peningkatan populasi dan produksi daging sapi/kerbau melalui impor indukan ini juga diharapkan bisa menambah nilai ekonomi dari komoditas sapi/ kerbau sebesar Rp 61,70 triliun dan penyerapan tenaga kerja sebesar 26,90 juta orang pada periode 2020-2024. Pada 2020, konsumsi daging sapi/kerbau nasional 2,53 kilogram (kg)/kapita/ tahun sehingga kebutuhannya mencapai 681.180 ton, dengan produksi/stok dalam negeri 404.997 ton maka masih terdapat defisit 276.183 ton. 

Sementara konsumsi daging sapi/ kerbau tahun 2020 tersebut menurun 4,89%dari perkiraan awal 2,66 kg/kapita/tahun akibat pandemi Covid-19. Sedangkan untuk 2021 diperkirakan konsumsi daging sapi/kerbau nasional 2,56 kg/kapita/tahun sehingga kebutuhannya mencapai 696.956 ton, dengan produksi/stok dalam negeri 473.814 ton maka masih terdapat defisit 223.142 ton   

(oleh - HR1)

PALEMBANG - Smarfren dan Xiaomi semakin mengukuhkan diri sebagai brand internet dan smartphone dengan rentang harga terjangkau. Hal itu seiring dengan program bundling kartu perdana terbaik untuk Xiaomi Redmi terbaru.

Melalui bundling kali ini, masyarakat bisa lebih mudah mendapatkan smartphone Xiaomi Redmi 9C dan Xiaomi Redmi Note 9/9 Pro. Mereka juga bisa menikmati dukungan jaringan Smartfren yang sudah 100% 4G LTE Advance, serta bonus kuota yang berlaku nasional.

Sukaca Purwokardjono, Deputy CEO Mobility Smartfren mengatakan, bundling ini mewakili semangat Smartfren untuk terus membantu membuka peluang bagi lebih banyak orang untuk mendapatkan paket internet terbaik untuk memaksimalkan smartphone andalannya. "Harapannya, paket bundling terbaru ini bisa membantu memudahkan pelanggan memanfaatkan smartphone dan internet dalam membuka peluang baru, seperti menjadi pengusaha online, menjadi kreator konten di YouTube maupun Instagram, atau menjadi berlatih menjadi atlet e-Sports," katanya.

Menurutnya, pelanggan yang mengaktifkan kartu perdana Smartfren yang di-bundling dengan Xiaomi Redmi 9C, Redmi Note 9/9 Pro dan mengisi pulsa minimal sebesar Rp50 ribu pelanggan akan langsung mendapatkan bonus kuota utama 2 GB, kuota chatting 3 GB, dan kuota malam 10 GB. Total bonus sebesar 15 GB ini dapat diperoleh satu kali per bulan selama 24 bulan.

"Bonus ini diperoleh tanpa memotong pulsa sama sekali serta aktif selama 14 hari. Pelanggan juga mendapatkan gratis telepon berkualitas HD ke sesama nomor Smartfren, gratis telepon ke operator lain 20 menit, gratis 1x mengganti nomor Smartfren melalui aplikasi My Smartfren," ucap dia.

Selain itu, sambung dia, khusus pengguna Xiaomi juga bisa melakukan pembelian paket Special Service seharga Rp50.000 dengan manfaat berupa kuota utama 8 GB, kuota chatting 2 GB, kuota malam 10 GB, Super 4G Video 2 GB, dan Super 4G Music 4 GB. Kuota yang di peroleh dari pembelian paket tersebut sebesar 26 GB, sehingga pelanggan mendapatkan total kuota 41 GB per bulan. Adapun masa aktif paket ini selama 30 hari.

Xiaomi Redmi 9C memiliki kelebihan berupa layar jumbo 6,53 inci dengan resolusi HD+, dan teknologi triple camera Al. Xiaomi Redmi Note 9 dibekali dengan teknologi kamera 48 MP quad camera, sedangkan Xiaomi Redmi Note 9 Pro memiliki resolusi yang lebih tinggi dengan teknologi 64 MP quad camera.

MARTAPURA - Di masa pandemik Covid 19, UMKM menjadi bisnis yang bertahan. "Dampak Covid 19 banyak usaha yang terpuruk dan tak bisa berkembang". Menghidupkan kembali UMKM menjadi langkah yang tepat, ujar Bupati OKU Timur HM Kholid MD di sela-sela pelantikan pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) OKU Timur periode 2020-2023 oleh Ketua (SMSI) Sumsel, Jon Heri, di ruang Praja 1 Pemkab OKU Tmur Terkait pelantikan pengurus SMSI, Kholid mengatakan, media harus berimbang. "Jangan hanya kegagalan yang diungkapkan tapi keberhasilan juga harus diberitakan. Karena media harus berada di posisi yang bijak dalam menyajikan sebuah berita" katanya.

Ketua SMSI Sumsel Jon Heri, S.Sos, menjelaskan, SMSI merupakan wadah pemilik perusahaan pers. "Empat tahun lalu SMSI hadir tiga tahun melangkah dengan terseok-seok, karena saat itu jika bukan konstituen Dewan Pers dinyatakan tidak sah. Dengan perjuangan panjang akhirnya SMSI menjadi konstituen Dewan Pers,” katanya.

Ketua SMSI OKU Timur Elvandri Jefriadi, S.Kom, menambahkan, ke depan diharapkan SMSI bisa diterima dan bersinergi memajukan kabupaten yang lebih dikenal sebagai daerah lumbung pangan ini. "Kita dari SMSI siap bersinergi dengan pemerintah dalam bidang pemberitaan," ungkapnya.

SAN FRANCISCO – Maryland telah menjadi negara bagian Amerika Serikat (AS) pertama yang mengenakan pajak pendapatan iklan digital. Hal ini terjadi setelah anggota dewan legislatif di Senat negara bagian tersebut meraup suara yang cukup untuk mengabaikan veto Gubernur Republik Larry Hogan. Dia disebut-sebut berusaha menggagalkan pengenaan pajak pendapatan yang diambil dari iklan daring (online) yang ditampilkan di Maryland. 

“Ini semua tentang pajak dan tidak ada hasil. Ini bukanlah akhir dari pertarungan ini, ini hanyalah permulaan. Pajak ini tidak bisa dan tidak akan bertahan,” ujar Hogan dalam cuplikan video yang diunggah di Twitter, pada Jumat (12/2) waktu setempat Pajak tersebut diperkirakan akan digugat di pengadilan. 

Tahun lalu, Hogan memveto rancangan undang-undang (RUU) itu. Menurut dia, RUU ini bakal menaikkan pajak bagi orang-orang yang sudah berjuang karena pandemi. Pasalnya, besaran potongan pajak hingga 10% akan diambil dari porsi pendapatan iklan digital yang dihasilkan dari penggunaan internet di negara bagian itu. 

“Maryland akan menjadi negara bagian pertama di AS yang memastikan perusahaan-perusahaan teknologi besar membayar bagian yang adil sambil menghasilkan miliaran dolar setahun menggunakan data pribadi kami untuk menjual iklan digital,” kata Senator negara bagian Bill Ferguson dalam komentar mendukung RUU yang diunggah di Facebook   

Negara-negara lain pun diharapkan mengikuti dalam membidik raksasa internet yang telah membangun kerajaan keuangan dengan layanan gratis yang didukung oleh iklan ber target. Negara-negara termasuk Austria, Inggris, Prancis, dan Spanyol diketahui telah memberlakukan pajak layanan digital. 

Sedangkan pemerintahan Presiden AS Joe Biden menyatakan dukungan untuk pajak global yang diusulkan pada raksasa digital seperti Amazon, Facebook dan Google. Namun, legalitas pajak iklan digital di Maryland diperkirakan digugat di pengadilan. 

(oleh - HR1)

JAKAR TA – Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Dito Ganinduto menyambut baik kebijakan relaksasi penurunan tarif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk kendaraan bermotor. Kebijakan ini akan berdampak positif terhadap produksi dan penjualan industri otomotif.

Ia mengatakan, relaksasi juga bertujuan untuk meningkatkan purchasing power dari masyarakat dan memberikan jump start pada perekonomian. Bahkan, kebijakan ini juga akan memberikan pengaruh terhadap keseluruhan ekonomi, dari sisi produksi akan mencapai 81.752 unit dan diproyeksikan dapat menyumbangkan penerimaan negara sebesar Rp 1,62 triliun. 

Di sisi lain, industri pendukung otomotif menyumbang lebih dari 1,5 juta orang pekerja dan berkontribusi terhadap PDB sebesar Rp 700 triliun. Dengan demikian, kebijakan relaksasi ini mendorong tumbuhnya industri komponen dan industri pendukung di dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan bahan baku dan komponen impor pada industri otomotif dan permesinan serta meningkatkan daya saing industri nasional.

Sebelumnya, pemerintah memberikan insentif penurunan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk jenis kendaraan bermotor tertentu. Pemberian insentif akan dilakukan secara bertahap selama sembilan bulan dengan masing-masing tahap akan berlangsung selama tiga bulan. 

Insentif PPnBM sebesar 100% dari tarif akan diberikan pada tahap pertama, lalu diikuti insentif PPnBM sebesar 50% dari tarif yang akan diberikan pada tahap kedua. Tahap terakhir, insentif PPnBM diberikan sebesar 25%. Besaran insentif ini akan dilakukan evaluasi setiap tiga bulan

(oleh - HR1)

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan sebanyak 5,43 juta ton batu bara terserap untuk kebutuhan di dalam negeri sepanjang Januari. Realisasi tersebut 44,3% lebih rendah dibandingkan penyerapan Januari 2020 silam sebesar 10,68 juta ton. 

Adapun alokasi kuota batu bara dalam negeri tahun ini ditetapkan sebesar 137,5 juta ton. Besaran alokasi itu sesuai ketentuan domestic market obligation (DMO) sebesar 25% dari produksi batu bara 2021 yang mencapai 550 juta ton.

Pada akhir Januari kemarin, Kementerian ESDM telah menyiapkan sejumlah langkah guna memastikan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik di Pulau Jawa terpenuhi. Pasalnya di akhir bulan kemarin, ketersediaan batu bara di stokpile pembangkit mulai menipis. Pemerintah menegaskan tidak ada pemadaman bergilir alias kebutuhan energi bagi masyarakat tetap terpenuhi.

Berdasarkan data Kementerian ESDM produksi batu bara di Januari 2021 telah mencapai 44,75 juta ton. Realisasi produksi tersebut pun lebih rendah dibandingkan produksi diperiode yang sama tahun lalu sebesar 50,97 juta ton. Sedangkan volume batu bara yang diekspor sepanjang bulan lalu mencapai 38,03 juta ton. Volume tersebut sedikit lebih tinggi dibandingkan realisasi di Januari 2020 yang mencapai 32,01 juta ton.

Untuk tingkat harga batu bara di awal 2021 menunjukkan tren penguatan semenjak beberapa bulan terakhir jelang 2020. Di Januari kemarin harga batu bara acuan (HBA) menembus US$70/ton atau tepatnya sebesar US$75,84/ton. Kondisi tersebut lebih tinggi dibandingkan posisi harga di Desember 2020 yang berada di level US$59,65/ton. 

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia menegaskan kebutuhan dalam negeri khususnya bagi pembangkit listrik telah memiliki kontrak jangka panjang. Artiannya anggota APBI berkomitmen memenuhi kebutuhan DMO.

Hendra menerangkan permintaan batu bara meningkat terutama di Tiongkok diakibatkan musim dingin yang cukup ekstrim. Kemudian juga pengaruh dari tingginya harga batu bara domestik Tiongkok. Oleh karena itu Pemerintah Tiongkok meningkatkan impor batu bara dalam beberapa bulan terakhir ini.

(oleh - HR1)