Pandemi Covid-19 membuat utang luar negeri (ULN) Indonesia makin menggunung. Bank Indonesia (Bl) mencatat, ULN pada akhir kuartal IV-2020 sebesar USS 417,5 miliar atau tumbuh 3,5% (yoy).

Laporan Bl menyebut, pertumbuhan utang dipicu oleh kenaikan ULN pemerintah sebesar 3,3% yoy menjadi USS 206 miliar. Bahkan pertumbuhannya lebih tinggi dibandingkan dengan kuartal III-2020 yang hanya 1,6% yoy.

Di sisi lain, pertumbuhan ULN swasta mengalami pertumbuhan melambat sebesar 3,8% yoy menjadi USS 208,28 miliar dari kuartal III-2020. Pada kuartal sebelumnya, ULN swasta tercatat tumbuh 6,2% yoy. Dengan demikian, rasio ULN terhadap produk domestik bruto (PDB) pada akhir kuartal IV-2020 sebesar 39,4% dari PDB, kata Direktur Eksekutif, Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono Senin (15/2).

Insentif diskon pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) mobil baru mulai memacu pro kontra. Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan, pemerintah akan memberikan insentif diskon PPnBM mobil untuk mobil sedan 4x2 kurang dari 1.500 cc selama sembilan bulan.

Insentif berlaku tiga tahap. Pertama, 1 Maret-1 Juni 2021 dengan diskon PPnBM 100%. Kedua, potongan PPnBM 50% pada 2 Juni-1 September 2021. Ketiga, diskon PPnBM 30% 2 September-1 Desember 2021. Targetnya, ini bisa bisa mendongkrak penjualan mobil jelang Lebaran Mei 2021.

Taufiek Bawazier, Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kemperin bilang, kenaikan produksi mobil mendorong industri ban, kaca, baja, elektronik dan tekstil. “Local purchase material dan jasa di dalam negeri dan populasi share market mendekati 40% dari data empiris,” kata dia ke KONTAN, Senin (15/2).

Namun, Ekonom Senior Institute for Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menilai, efek insentif fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi akan minim lantaran kontribusi sektor otomotif terhadap produk domestik bruto (PDB) kecil.

Sejak diluncurkan Agustus 2020 hingga akhir Januari 2021, total transaksi melalui Pasar Digital Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PaDi UMKM) mencapai Rp 11,4 triliun.

“Inisiatif PaDi UMKM merupakan salah satu quick wins atau satu upaya percepatan yang diharapkan bisa diterapkan mulai awal 2021,” kata Wakil Menteri BUMN Pahala N Mansury, pada pembukaan PaDi UMKM Virtual Expo 2021 di Jakarta, Senin (15/2/2021).

PaDi UMKM adalah platform untuk mengoptimalkan, mempercepat, dan mengefisienkan transaksi belanja BUMN pada UMKM.

Penjualan produk kitchen appliances atau peralatan dapur selama pandemi covid 19 di tahun 2020, tercatat mengalami peningkatan yang cukup tajam.

“Selama pandemi covid 19 di tahun 2020, penjualan produk kitchen appliances kami mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi. Bisa mencapai 70 persen,” kata Hanggara Yulia Putra, Branch Coordinator Modena Indonesia, Senin (15/2/2021).

Kitchen Appliances Modena ini meliputi kompor gas tanam, kompor oven gas, standing oven dan kompor, hooker, kitchen sink, dan peralatan dapur lainnya. Selain kitchen appliances, Modena juga mencatatkan kenaikan penjualan yang cukup besar untuk produk chest freezer atau kotak pendingin yang mampu tumbuh hingga 50 persen.

Secara umum untuk semua produk, Modena Indonesia mengatakan pertumbuhan sekitar 20 persen di tahun 2020. Untuk tahun 2021, Angga optimis penjualan akan mengalami peningkatan kembali dengan adanya program vaksinasi sehingga masyarakat bisa kembali beraktivitas.

Pengembang properti PT Ciputra Development Tbk mengawali tahun 2021 ini dengan melakukan ekspansi atau pengembangan baru di kota Malang. Mereka mengembangkan pemukiman segmen middle up lewat proyek CitraLand Puncak Tidar Malang.

Agung Krisprimandoyo, Direktur PT Ciputra Development Tbk, mengatakan, pihaknya melihat kondisi ekonomi akan mulai membaik di tahun 2021 ini. Secara umum, market property tahun ini akan mengalami pertumbuhan. Karena ekonomi nasional diperkirakan akan tumbuh 4-5 persen sehingga akan meningkatkan daya beli masyarakat.

Trisena Dipayuda, General Manager CitraLand Puncak Tidar Malang menambahkan, proyek yang dikembangkan berada diatas lahan seluas 32 hektar.  Tahap awal dikembangkan satu cluster seluas 7 hektar. Ada 160 unit rumah ditawarkan dari berbagai tipe dengan harga antara Rp 1,2 miliar hingga Rp 4,6 miliar.

Bisnis, CIREBON — Kabupaten Cirebon bekerjasama dengan Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, dalam upaya peningkatan hasil produksi kerajinan tangan di masing-masing wilayah. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kabupaten Cirebon Deni Agustin mengatakan Kabupaten Cirebon memiliki hubungan erat dengan Prabumulih sejak lama.

Kabupaten Cirebon memiliki 40 komoditas ekspor. Dari jumlah tersebut, ada dua yang menjadi unggulan, yakni furnitur/kerajinan rotan dan batik. Industri rotan yang ada di Kabupaten Cirebon sebanyak 1.311 dengan jumlah pekerja 57.102. Setiap tahunnya hasil produksinya itu mencapai 104.917 ton. Sedangkan dari komoditas batik, Kabupaten Cirebon memiliki 530 unit usaha dan mampu memproduksi 42.024 kodi setiap tahunnya. Deni mengatakan, keunggulan yang ada di Kabupaten Cirebon ini bisa dipasarkan di Kota Prabumulih. Sebaliknya, kerajinan tangan dari Prabumulih bisa dipamerkan.

Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana mengatakan penawaran kerja sama ini mampu mendorong para pelaku UMKM dapat kembali bangkit. Sehingga ekonomi mereka bisa kembali menggeliat.

Di tempat sama Ketua IAI Kota Bandung Yena Iskandar mengatakan pelaku UMKM menjadi kelompok rentan, bahkan tak sedikit yang gulung tikar akibat pandemi Covid-19. “Untuk itu kami apotek perlu berkontribusi membantu para pelaku UMKM, minimal kita menyediakan tempat, sarana, peluang untuk memasarkan produk para pelaku UMKM,” terangnya.

(oleh - HR1)

Bisnis, JAKARTA — Kementerian Perindustrian akan berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Luar Negeri guna mengatasi kelebihan pasokan alat pelindung diri atau APD dan masker di dalam negeri.

Direktur Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki Kemenperin Elis Masitoh mengatakan pihaknya akan menyambut baik setiap permintaan produk APD dan masker dari luar negeri. Pasalnya, industri dalam negeri memiliki kapasitas yang cukup besar di tengah permintaan yang masih terbatas.“Saat ini banyak industri yang telah mempunyai stok APD dan masker yang cukup besar. Kendalanya sekarang adalah bagaimana buyer tersebut bisa terhubung dengan para industri kita,” katanya kepada Bisnis, Senin (15/2). 

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Didi Sumedi menyebutkan potensi ekspor alat kesehatan RI pada 2021 bisa menembus US$4,54 miliar atau setara dengan Rp63,4 triliun. Potensi ini berasal dari surplus produksi industri dalam negeri.

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor pakaian pelindung medis tahun lalu hanya mencapai US$2,47 juta, sementara pada pakaian bedah senilai US$20,29 juta. Adapun, nilai ekspor masker pada tahun yang sama adalah US$75,19 juta untuk masker bedah dan US$74,09 juta untuk masker dari bahan nonwoven.

Sekretaris Jenderal Gabungan Alat Kesehatan Indonesia (Gakeslab) Randy H. Teguh mengatakan permintaan produksi tersebut bukan hanya terkait produk penanganan Covid-19. Menurut Randy, produsen lokal umumnya hanya perlu memperhatikan tata aturan negara tujuan ekspor serta memenuhi standar negara tersebut. 

PANGKAS KAPASITAS

Di sisi lain, mayoritas produsen APD dan masker diproyeksikan akan menurunkan kapasitas produksinya tahun ini seiring dengan banyaknya produk yang tak terserap.Sekretaris Jenderal Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Rizal Tanzil Rakhman mengatakan dalam kondisi saat ini, pabrikan juga tidak akan bisa melakukan stok produk yang besar. Alhasil, penurunan produksi mau tidak mau akan dilakukan. 

Sebelumnya, PT Pan Brothers Tbk. menyatakan akan mengurangi volume produksi masker dan APD medis pada 2021. Vice Chief Executive Officer Pan Brothers Anne Patricia Susanto mengatakan pihaknya akan memangkas kapasitas produksi masker dan APD medis sekitar 60%-70% dari realisasi tahun ini. Alhasil, kontribusi produksi masker dan APD medis ke pendapatan perseroan akan kurang dari 5%.

Direktur Utama Indofarma Arief Pramuhanto mengatakan tahun lalu kinerja produk alat kesehatan disokong oleh produk rapiddiagnosis. Menurutnya, dalam satu shift pabrik milik perseroan  sudah mampu memproduksi hingga 500.000 unit alat rapid test Covid-19. 

Untuk produksi masker dan APD Arief, mengakui saat ini memang terjadi kelebihan pasokan di pasar. Pasalnya, permintaan yang meningkat juga dibarengi dengan pasokan yang bertambah lebih banyak.Indofarma, lanjut Arief, saat ini memiliki kapasitas produksi masker sebesar 800.000 hingga 1,5 juta per bulan. Untuk APD, diproduksi dengan menggandeng usaha kecil dan menengah (UKM) sesuai permintaan yang masuk. 

(oleh - HR1)

Bisnis, JAKARTA — Daya pungut pajak oleh pemerintah sepanjang tahun lalu terpantau sangat rendah. Hal ini tecermin dari elastisitas penerimaan pajak yang terjun lebih dalam dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional.

Berdasarkan penghitungan Bisnis, elastisitas antara penerimaan pajak dan pertumbuhan ekonomi (tax buoyancy) pada tahun lalu mencapai 7,8. Artinya, setiap 1% kontraksi ekonomi nasional menghasilkan kontraksi penerimaan pajak sebesar 7,8%.

Angka ini juga mengonfirmasi bahwa di saat perekonomian turun, penerimaan pajak justru makin elastis.

Sekadar informasi, realisasi penerimaan pajak pada tahun lalu tercatat mencapai Rp1.070,0 triliun, turun sebesar 19,7% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Adapun produk domestik bruto (PDB) nominal tercatat -2,51%.

Direktur Potensi Penerimaan dan Kepatuhan Pajak Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Ihsan Priyawibawa tidak menjawab pertanyaan yang disampaikan Bisnis terkait dengan angka tax buoyancy tersebut.

Tax buoyancy sangat penting untuk mewujudkan penerimaan perpajakan yang berkelanjutan seiring dengan tumbuhnya ekonomi.

Kondisi tersebut memiliki kaitan erat dengan relatif tingginya shadow economy dan belum maksimalnya tingkat kepatuhan wajib pajak.

Pengamat pajak DDTC Bawono Kristiaji mengatakan, elastisitas yang kian tinggi adalah sesuatu yang lazim di masa krisis dan pemulihan sebagaimana tahun lalu saat ekonomi tertekan akibat pandemi Covid-19.

Khusus dalam konteks Indonesia, sektor yang selama ini berkontribusi besar bagi penerimaan pajak seperti manufaktur, perdagangan besar, serta pertambangan terkontraksi cukup dalam.

Dia menambahkan, pada saat ekonomi dalam kondisi normal seperti halnya kinerja dalam satu dekade terakhir yakni 2010—2019, kata dia, tax buoyancy Indonesia secara rata-rata adalah 0,83 atau kurang dari 1.

Artinya, setiap 1% pertumbuhan ekonomi Indonesia selama periode tersebut, secara rata-rata hanya berkontribusi bagi pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 0,83%.

Angka di bawah 1 ini mengakibatkan tren penurunan tax ratio atau rasio pajak karena pertumbuhan PDB jauh lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan penerimaan pajak.

Penyebab hal tersebut biasanya dikarenakan oleh mismatch antara sektor yang memiliki pertumbuhan PDB tinggi dan sektor yang penerimaan pajaknya tinggi.

RASIO PAJAK

Sementara itu, selain tax buoyancy yang relatif rendah, konsekuensi yang harus dihadapi pemerintah jika penerimaan pajak tak kunjung membaik adalah melesetnya target rasio pajak.

Bisnis menghitung, rasio pajak dalam arti sempit sepanjang tahun lalu tercatat 6,9%, kemudian rasio pajak dalam arti sedang 8,3%, dan rasio pajak dalam arti luas 8,9%.

Realisasi ini menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana rasio pajak dalam arti luas sebesar 10,7%, sementara rasio pajak dalam arti menengah 9,7%, dan rasio pajak dalam arti sempit 8,42%.

Adapun rasio pajak dalam arti menengah adalah penjumlahan penerimaan Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai dibagi dengan PDB.

Sementara itu, rasio pajak dalam arti luas yakni penghitungan total penerimaan yang dihimpun Ditjen Pajak, Ditjen Bea Cukai, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sumber daya alam (SDA) yang kemudian dibagi PDB.

(oleh - HR1)

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menargetkan semua aset tanah yang dimiliki dapat tersertifikasi di tahun 2024. Hal ini dilakukan untuk menyelamatkan aset-aset tanah milik Pemprov Sumut dari klaim pihak lain.

Dari total 3.263 persil aset tanah milik Pemprov Sumut, sebanyak 1.713 persil di antaranya sudah bersertifikat, sedangkan sisanya 1.550 masih dalam proses.

Di tahun 2019 Pemprov Sumut berhasil menyertifikasi 53 aset tanah dengan target yang diberikan KPK 50 persil tanah. Di tahun 2020 kembali melebihi target yang diberikan yaitu 100 persil, Pemprov Sumut berhasil menyertifikasi 149 aset tanah.

Selain aset tanah, Pemprov Sumut juga sedang berupaya untuk menertibkan aset kendaraan bermotor. Ada 71 unit kendaraan yang akan ditertibkan, di antaranya 22 kendaraan roda empat dan 49 unit kendaraan roda dua.

Sebagai penghasil telur di Indonesia, Kabupaten Blitar punya andil besar dalam pasokan telur nasional. Sebanyak 30% pasokan telur yang ada di Tanah Air berasal dari Blitar.

Salah satu faktor pendorong dalam distribusi telur adalah koperasi yang punya peran penting dalam memasarkan komoditi unggulan ini. Salah satu koperasi yang mempunyai peran besar adalah Koperasi Putera Blitar pimpinan Sukarman (60).

Terbentuk di tahun 2017, Koperasi Putera Blitar memiliki anggota sebanyak 427 anggota yang tersebar di seluruh Kabupaten Blitar. Tak tanggung-tanggung sebanyak 200-250 ton telur per hari mampu dihasilkan koperasi ini.

Dalam distribusinya, anggota koperasi akan mengirimkan telur-telur yang sudah siap jual ke koperasi untuk nantinya dipilah-pilah sesuai kategori telur. Ada 2 kategori telur yang siap untuk dijual yaitu telur merah dan telur krem.