Jakarta - Baja lokal diprediksi menguasai 80% pasar domestik tahun ini, seiring target penurunan impor sebesar 50%. Tahun lalu, porsi baja lokal mencapai 58%, sedangkan impor baja 35%. Pasar baja domestik mencapai 15,8 juta ton. Tahun ini, pasar baja diprediksi tumbuh 6% menjadi 16,7 juta ton. Penjualan baja lokal bisa tumbuh lebih tinggi dibandingkan pasar, yakni 10-15% tahun ini. Dengan catatan impor bisa dipangkas 50%, seperti target pemerintah.

Penurunan impor baja pada 2020 merupakan angin segar bagi industri baja dalam negeri. Hal ini diharapkan terus berlanjut pada 2021 agar upaya peningkatan utilisasi industri dalam negeri terealisasi. Persetujuan impor diberikan atas pertimbangan Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Kemenperin menerapkan Sistem Database Supply-Demand Besi dan Baja Nasional (Sibana) serta Standard Nasional Indonesia (SNI) sebagai technical barrier impor.

(Oleh - IDS)

Jakarta - PT Pertamina (Persero) melalui Subholding Refining and Petrochemical, PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), melanjutkan penyiapan lahan untuk proyek Kilang Tuban, Jawa Timur. Langkah ini menyusul telah rampungnya pembebasan lahan milik warga yang dipastikan mengikuti ketentuan yang berlaku. Mayoritas warga terdampak sudah menerima penggantian dana dari Pertamina untuk pengadaan lahan Proyek Kilang Tuban. Lahan yang dibebaskan telah mencapai 99%dari target seluas 377 hektare tanah warga.

Pertamina telah mengikuti prosedur penilaian ganti kerugian sesuai ketentuan dengan menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang kemudian ditetapkan melalui Badan Pertahanan Nasional setempat. Pertamina tidak dapat melakukan interevensi atas proses penilaian lahan yang dilakukan KJPP dan di pihak lain. Pertamina juga berprinsip agar proses pengadaan lahan ini tidak merugikan warga yang lahannya terdampak. Bahkan, Pertamina juga memberikan edukasi kepada para warga agar dapat mengelola uang hasil penggantian lahan dengan sebaik-baiknya. 

Pertamina sempat menyatakan kebutuhan lahan untuk proyek kilang dan fasilitas petrokimia di Tuban ini mencapai sekitar 800 hektare di mana sebagian lahan merupakan milik masyarakat dan sebagian di bawah Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Pada Mei tahun lalu, perseroan telah merampungkan pembebasan lahan milik KLHK. Proyek Kilang Tuban merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional amanat Pemerintah ke Pertamina. Dengan adanya Kilang di Tuban, maka kebutuhan BBM ke depan dapat dipenuhi dari kilang dalam negeri sehingga mengurangi impor.

(Oleh - IDS)

Jakarta - PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) melalui anak usahanya, PT Kalbe Genexine Biologics (KGBio), menandatangani perjanjian lisensi dengan Genexine (Korea Selatan) untuk mengembangkan dan melakukan komersialisasi obat imuno-onkologi GX-I7 atau Efineptakin Alpha. Perjanjian lisensi ini mencapai US$ 1,1 miliar. Nilai keseluruhan lisensi tersebut termasuk upfront payment US$ 27 juta, uji klinik, registrasi, komersialisasi, serta royalti sebesar 10% terhadap pendapatan penjualan. Lisensi akan dibayarkan bertahap sesuai milestone, setelah produk mencapai penjualan yang ditargetkan.

Melalui lisensi ini, akan terbangun kolaborasi antara KGBio dengan banyak mitra global. Alhasil, KGBio bisa berkembang ke level berikutnya, untuk menjadi perusahaan bioteknologi terkemuka di Asia Tenggara. Kesepakatan dengan lisensi KGBio telah membuktikan produk GX-I7 memiliki nilai yang tinggi. 

KGBio telah mendapat persetujuan pelaksanakan uji klinik dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM). GX-I7 adalah satu-satunya long-acting interleukin-7 dalam pengembangan di dunia yang dapat meningkatkan jumlah limfosit absolut. KGBio tercatat mendappatkan lisensi long-acting erythropoietin GX-E4 atau Efepoetin alfa dari Genexine untuk terapi anemia, dan saat ini sedang melakukan uji klinis fase 3 di Australia, Taiwan, dan Asia Tenggara.

(Oleh - IDS)

PT Pertamina terus mematangkan rencana untuk usahanya menggelar penawaran umum perdana atau initial public offering (IPO) di bursa saham domestik. Ada tiga perusahaan yang dirancang untuk go public yaitu PT Pertamina Power Indonesia (PPI), PT Pertamina Geothermal Energi (PGE) dan PT Pertamina Internasional Shipping.

Senior Vice President Corporate Communication and Investor Relation PT Pertamina Agus Suprijanto bilang, saat ini pihaknya sedang mengkaji opsi terbaik untuk mekanisme pendanaan bagi pertumbuhan anak usaha.

Dalam upaya peningkatan nilai perusahaan dan keberlanjutan usaha ke depan, pembiayaan lewat pasar modal menjadi salah satu opsi Pertamina. “Antara lain melalui penerbitan obligasi, project financing, partnership, pembiayaan pasar modal dan opsi lainnya, “ kata dia, kemarin.

Director of Business Planning PT Pertamina Internasional Shipping, Wisnu Medan Santoso, Saat ini, Pertamina juga masih fokus pada restrukturisasi internal, termasuk restrukturisasi bisnis shipping. “Pembentukan Subholding Shipping akan meningkatkan fundamental bisnis sehingga dapat membiayai rencana ekspansi secara mandiri, “ ungkapnya.

Selain itu, go public bisa menjadi instrumen untuk meningkatkan transparansi perusahaan. Analis Binaartha Sekuritas, Nafan Aji berpendapat, rencana IPO anak usaha Pertamina cukup prospektif dan akan disambut baik oleh para pelaku pasar.

Bank Indonesia (Bl) menetapkan Loan to Value (LTV) dan Financing to Value (FTV) sebesar 100% untuk kredit properti. Ini berarti, seluruh dana untuk mengambil kredit properti ditanggung 100% oleh bank, dengan kata lain konsumen menanggung 0% alias tidak perlu membayar down payment (DP) atau uang muka.

Kebijakan ini berlaku untuk semua jenis properti, seperti rumah tapak, rumah susun, serta ruko/rukan. BI menetapkan kebijakan DP 0% berlaku sejak 1 Maret hingga 31 Desember 2021.

Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI), Totok Lusida mengapresiasi bank sentral atas penetapan LTV/FTV hingga 100%. Dia berharap kebijakan ini dapat membangkitkan penjualan seluruh pengembang properti dan perlahan membantu pemulihan ekonomi nasional, ungkap dia kepada KONTAN, kemarin.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Daniel Jumali juga mengusulkan sejumlah insentif untuk membangkitkan bisnis properti. Pihaknya mengusulkan agar pemerintah meringankan beban konsumen dalam pembelian rumah subsidi dan segmen menengah bawah di masa wabah korona.

Pemerintah melanjutkan stimulus sektor pariwisata. Salah satu bentuk stimulus tersebut adalah hibah pariwisata, yang merupakan bagian dari program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021 yang pada tahun lalu telah terserap 70% untuk segmen hotel dan restoran.

Pada 2020, dana hibah pariwisata yang merupakan bagian dari PEN 2021 tercatat sebesar Rp 3,3 triliun. Selain itu, pemerintah akan melanjutkan berbagai program stimulus dalam rangka PEN yang sudah berjalan pada tahun lalu, misalnya subsidi bunga, restrukturisasi kredit, dan KUR Pariwisata.

Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Maulana Yusran bilang sektor pariwisata adalah salah satu sektor yang paling sulit bertahan saat ini.

Apalagi, menurut Maulana, pada awal tahun ini justru sektor pariwisata memasuki low season dimana masyarakat justru tidak melakukan perjalanan wisata. Apalagi, pemerintah baru saja memperpanjang kebijakan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PKM).

Bisnis Jakarta - Komisi Pengawas Persaingan Usaha mulai mencari alat bukti dugaan praktik monopoli dermaga eksekutif lintas Merak, Banten -  Bakauheni, Lampung yang dikeluhkan para pengusaha feri dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Proses pencarian alat bukti itu dilakukan dengan meminta keterangan sejumlah pihak. Pada tahap awal, KPPU telah meminta keterangan beberapa operator kapal penyeberangan dan Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap). 

Dalam proses penelitian, pihaknya akan mencari satu alat bukti terkait dengan dugaan pelanggaran Undang-Undang No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Bila dalam proses penelitian ditemukan satu alat bukti maka proses penelitian akan dilanjutkan ke tahap penyelidikan. Bila dua alat bukti sudah diperolwh, proses selanjutnya adalah tahap pemberkasan untuk dinilai layak tidaknya laporan hasil penyelidikan untuk dilakukan pelaporan dan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pendahuluan (persidangan).

Kemenhub menyarankan PT ASDP Indonesia Ferry mengikuti prosedur yang ditetapkan KPPU serta memastikan pembangunan Sky Bridge Dermaga eksekutif yang dikhususkan bagi swasta. Dugaan monopoli itu muncul karena tingginya permintaan feri di dermaga 6. Dermaga tersebut terkesan kuat hanya mampu melayani feri milik ASDP, padahal operator feri swasta lainnya masih banyak.

(Oleh - IDS)

Bisnis, JAKARTA — Para pengembang properti berharap pemerintah memberantas praktik mafia tanah di Indonesia yang kerap meresahkan masyarakat.

Ketua Umum DPP Aliansi Pengembang Perumahan Nasional (Apernas) Jaya Andre Bangsawan mengatakan mafia tanah sangat meresahkan pengembang sehingga perlu ketegasan penegak hukum.

Ketua Umum DPP Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Endang Kawidjaja mengatakan pemerintah bisa menghilangkan praktik mafia tanah dengan sertifikasi elektronik.

Menurutnya, mafia tanah yang kerap kali terjadi sebagian besar mengincar tanah yang nilainya tinggi di atas Rp1 juta per meter persegi.

PEMALSUAN

Dia menilai kasus mafia tanah bukan ranah kementeriannya karena aksi memalsukan sertifikat tanah sudah tergolong aksi kejahatan penipuan.

Salah satu kasus mafia tanah yang baru saja terjadi yakni sertifikat rumah milik ibu dari Dino Patti Djalal yang beralih nama menjadi milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Biasanya, Sofyan mengungkapkan cara kerja yang dilakukan mafia tanah dalam memalsukan sertifikat dengan mendatangi pemilik tanah atau rumah dan menyatakan tertarik ingin membeli aset tersebut.

Sofyan mengimbau agar masyarakat lebih berhati-hati menjaga data pribadi.

Dia melanjutkan Kementerian ATR/BPN tengah menyiapkan sejumlah cara untuk memberantas mafia tanah.

Dia juga terus memperbaiki berbagai hal di internal BPN guna mencegah beraksinya mafia tanah.

Sofyan menuturkan pendaftaran tanah akan dibuat secara sistematis lengkap bernama Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Bisnis, Jakarta - Otoritas fiskal berupaya untuk meningkatkan kontribusi bendahara pemerintah terhadap perpajakan sejalan dengan melejitnya kebutuhan belanja pada tahun ini. Bendahara pemerintah memiliki tugas yang penting dalam mendukung penerimaan, serta menjamin belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat berkontribusi kembali dalam bentuk setoran pajak. Pajak yang dipungut oleh bendahara pemerintah menjadi unsur penerimaan yang strategis dalam mendukung pembangunan nasional. Namun sejauh ini setoran dari bendahara pemerintah masih sangat terbatas.

Tantangan ini mendorong Ditjen Pembendaharaan selaku pembina untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme bendahara. Upaya tersebut dilakukan melalui sertifikasi dan program kelanjutannya, serta terus menyempurnakan sistem aplikasi. Kontribusi bendahara negara terhadap perpajakannya relatif masih rendah.

Kementrian Keuangan telah merealokasi belanja negara 2021, dengan dalih mengedepankan APBN sebagai countercyclical terhadap kondisi perekonomian. Belanja negara pada tahun ini ditetapkan sebesar Rp 2.750 triliun. Belanja non-K/L ditetapkan Rp 910 triliun, serta transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) mendapat alokasi senilai Rp 780,5 triliun.

(Oleh - IDS)

Bisnis, JAKARTA — Booming aset kripto beberapa waktu belakangan membuat pemangku kepentingan perdagangan berjangka berinisiatif membangun pasar crypto asset yang akan diluncurkan pada kuartal I/2021.

Direktur Utama PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI) Fajar Wibhiyadi menyatakan pihaknya tengah menggarap bursa untuk aset kripto di Indonesia. Langkah ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk memperkuat ekosistem perdagangan aset kripto di dalam negeri yang potensinya besar.

Menurut Fajar, aset-aset kripto yang dapat diperdagangkan pada bursa sudah ditentukan berdasarkan sejumlah kriteria, salah satunya sudah mendapat perizinan dari Bappebti guna memberi perlindungan pada para investor.

Dia juga mengimbau calon investor untuk mengetahui ketentuan yang ada terlebih dahulu sebelum berinvestasi.