Jakarta - Kolaborasi penyelenggara fintech peer to peer (P2P) lending AwanTunai dengan SayurBox telah berhasil memfasilitasi pembiayaan kepada sekitar Rp 5.000 UMKM petani di Indonesia. Kolaborasi itu akan didukung pendanaan dari Swiss Capacity Building Facility (SCBF) guna menjangkau sekitar 19 juta UMKM petani. Sebagian besar UMKM petani Indonesia tidak memiliki akses ke modal kerja yang terjangkau dan rantai pasokan yang merata. Terbatasnya akses ke dukungan kredit formal, permodalan, teknologi, dan akses menimbulkan berdampak negatif terhadap stabilitas ekonomi petani.

Pihak SayurBox sangat senang dapat bekerja sama dengan AwanTunai dalam mendukung industri pertanian Indonesia yang semakin berkembang. Pertanian adalah salah satu sektor utama perekonomian Indonesia yang paling banyak menyerap tenaga kerja Indonesia. Di Indonesia, kinerja pembayaran dan pembiayaan untuk UMKM petani belum optimal. Kendala dalam pengelolaan tanaman, dana pinjaman, dan hasil panen membuat pembiayaan menjadi tantangan untuk diterapkan secara konsisten. 

Peran AwanTunai dalam kerja sama itu adalah untuk mengembangkan pengumpulan data dan infrastruktur penilaian digital melalui dana yang difasilitasi oleh SCBF. Inisiatif tersebut bertujuan untuk membentuk proses manajemen risiko kredit yang diterima bank agar lebih sesuai untuk UMKM petani serta mengembangkan sistem infrastruktur dasar (pengembangan aplikasi handphone) dan melakukan aktivitas penjualan dan pemasaran. 

AwanTunai melakukan kolaborasi dengan SayurBox sebagai offtaker pertanian. Dengan begitu, dukungan pembiayaan berkelanjutan dan terjangkau akan mempercepat siklus arus kas UMKM petani dalam menerima dana dari penjualan hasil panen. UMKM petani bisa bergabung dan mendapatkan pembiayaan yang terjangkau hanya dengan menjukkan KTP mereka.

(Oleh - IDS)

Perkumpulan Petani Sarang Walet Nusantara (PPSWN) meminta pemerintah segera mengeluarkan kebijakan yang setara (Equel Treatment) terhadap eksportir SBW (Sarang Burung Walet) nasional. Dewan Pembina Perkumpulan Petani Sarang Walet Nusantara (PPSWN) Benny Hutapea mengatakan, salah satu kesulitan pelaku usaha di dalam mengekspor sarang burung walet adalah adanya kewajiban dimana eksportir SBW harus teregistrasi dengan teknis otoritas karantina China 'General Administration Of Customs China (GACC) dan memiliki sertifikat ekspor sebagai eksportir terdaftar (ET-SBW).

“PPSWN berharap pemerintah membuat terobosan untuk mempermudah ekspor SBW ke China,” katanya.

PPSWN meminta agar pemerintah dapat membantu menerbitkan Sertifikat sebagai Eksportir Terdaftar (ET-SBW) kepada pelaku eksportir baru, khususnya eksportir SBW, yang terintegrasi dengan ''General Administration Of Customs China (GACC)'' sehingga saat SBW telah diperiksa Karantina RI, tidak perlu diperiksa kembali oleh GACC.

Perkembangan industri teknologi finansial alias fintech di dalam negeri terus bergerak masif. Namun perkembangan dari fintech di tanah air ternodai dengan kehadiran para fintech ilegal. Kehadiran fintech bodong juga tantangan, bukan hanya untuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tapi juga pelaku industri di dalamnya. Direktur Legal dan Compliance Finpedia Chandra Kusuma menjelaskan, OJK sudah menutup ribuan lembaga fintech ilegal yang pada akhirnya hanya akan merugikan masyarakat. Dengan suku bunga yang tinggi dan akses data yang berlebih, lanjut Chandra, hanya membuat masyarakat dirugikan, baik secara finansial maupun secara sosial. Karena itu, penting untuk terus meningkatkan literasi keuangan masyarakat agar tercipta inklusi keuangan yang sempurna.

Berdasarkan data Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), sampai dengan saat ini terdapat sekitar 46,6 juta pelaku UMKM yang belum memiliki akses kredit. Hadirnya industri teknologi finansial dapat menjadi oase bagi masyarakat yang membutuhkan pendanaan cepat untuk menunjang pengembangan usahanya.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendukung pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) melalui kebijakan industri yang tertuang dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, lanjut dia, Kemenperin juga mendorong penggunaan energi baru dan terbarukan sebagaimana diserukan melalui standar industri hijau yang sejalan dengan pasal 32 huruf a, dan dijelaskan lagi di pasal 34 sebagai energi yang diupayakan menggunakan energi baru dan terbarukan. Adapun Kebijakan Industri Nasional (KIN) tahun 2020-2020 difokuskan pada upaya mencapai tiga aspirasi dalam Making Indonesia 4.0 serta implementasi tahap kedua dalam RIPIN 2015-2035.

Dari 10 kelompok industri prioritas dalam KIN 2020-2024, Industri Pembangkit Energi menjadi bagian di dalamnya dengan pengembangan industri alat kelistrikan, yaitu motor/generator listrik, baterai sebagai pendukung pembangkit listrik, solar cell dan solar wafer, turbin, tungku pemanas (boiler), pipa alir uap panas, dan mesin peralatan pembangkit listrik.

Harga batu bara untuk kontrak pengiriman April 2021 menguat 4,22 persen menjadi US$ 93,8 per metrik ton, Jumat (19/3). Dalam sepekan, harga batu bara naik 6,89 persen dan secara year to date (ytd), menguat 15,59 persen. Harga batu bara ini merupakan harga tertinggi sejak 2018.

Menurut Founder Traderindo. com, Wahyu Tribowo Laksono, harga batu bara kembali memanas sebagai buntut dari kenaikan harga batu bara di Cina, sebagai konsumen batu bara terbesar di dunia.

Kebutuhan batu bara di Cina sedang naik seiring dengan kegiatan ekonomi yang kembali dimulai dan pemulihan industri yang sedang terjadi karena Cina berhasil mengatasi pandemi lebih dahulu dibandingkan dengan negara lain.

Untuk jangka pendek. wahyu memperkirakan, harga batu bara akan berada di angka US$90-US$95 per metrik ton. Untuk jangka menengah sampai jangka panjang, ia memperkirakan, harga batubara akan berada di kisaran US$80-US$100 per metrik ton.

Petani karet di Kalimantan Selatan tersenyum manis. Hal ini disebabkan semakin membaiknya harga karet bahkan pekan ini kenaikan harga pada K3 100 persen tembus antara Rp 21.500 - Rp 22. 000.

Dengan begitu, harga di tingkat petani karet menjadi Rp 8.700 hingga Rp 11.000 per kilogram tergantung Kadar Karet Kering (K3) yang dihasilkan.

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalsel, Suparmi mengatakan, Disbunak selalu berupaya dan mendorong mutu karet petani Dumi Lambung Mangkurat terus meningkat melalui upaya memperkuat Kelembagaan Petani Karet untuk bergabung dalam Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB). Dengan luas karet di Kalsel 273.058 hektare dan 90.05 persen merupakan perkebunan karet rakyat.

Gelombang transisi energi tengah terjadi di dunia. Pemanfaatan batubara memudar seiring peralihan ke energi terbarukan. Industri batubara Indonesia mesti berperan dalam transisi ini.

JAKARTA, KOMPAS — Bisnis batubara diperkirakan melemah pada 2050 seiring semakin masifnya transisi energi dari fosilke energi terbarukan. Sejumlah proyeksi memperkirakan bahwa pada 2050 permintaan batubara global anjlok sampai 90 persen. Hilirisasi batubara menjadi dimetileter dan metanol adalah satu-satunya pilihan agar bisnis batubara berlanjut. Demikian yang mengemuka dalam webinar ”Transformasi Bisnis Sektor Batubara dalam Mendukung Transformasi Energi Indonesia”, yang diselenggarakan oleh Bima sena Society, Jumat (19/3/2021).Menurut Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ridwan Djamaluddin, tahun 2014 adalah puncak permintaan batu-bara global. Saat itu, permintaannya 8 miliar ton. Seiring dengan ketatnya pengaturan emisi gas rumah kaca dan teknologi energi terbarukan yang kian efisien, permintaan batubara perlahan menyusut tajam.”Seiring dengan target menjaga kenaikan suhu bumi menjadi 1,5 derajat celsius, dampaknya adalah turunnya permintaan batubara global hingga 90 persen pada 2050,” kata Ridwan yang menjadi salah satu narasumber webinar.

(Oleh - HR1)

Saat ini, Indonesia menggarap tiga komoditas kelautan dan perikanan unggulan untuk tujuan ekspor, yakni udang, lobster, dan rumput laut.  Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengajak usaha rintisan berbasis teknologi (start up) di sektor kelautan dan perikanan untuk cermat melihat tren pasar dunia agar terus tumbuh dan meningkatkan perekonomian. Data pasar bisa menjadi dasar dalam mengembangkan inovasi teknologi dan membuka ruang baru usaha-usaha perikanan yang memiliki potensi besar. 

”Start up digital ini bagus, tapi kalau mau lebih hebat lagi supaya meningkat dan menjadi unicorn ke depan harus melihat kapasitas pasar dan tidak menutup kemungkinan untuk kolaborasi sistem antarusaha rintisan,” ujar Menteri Trenggono, dalam keterangan tertulis, Jumat (19/3/2021), seusai bertemu dengan Digifish Network, jaringan usaha rintisan kelautan dan perikanan Indonesia.

Di sisi lain, perkembangan start up sektor kelautan dan perikanan di Indonesia terus meningkat. Hingga tahun 2020, terdata 32 usaha rintisan yang tergabung dalam Digifish Network. Penggagas Digifish Network Rully Setya mengatakan, pihaknya siap untuk terus melakukan inovasi dan berkolaborasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengembangkan industri kelautan dan perikanan.

Sejumlah pelaku usaha rintisan berinovasi mengembangkan layanan. Usaha rintisan Jala, misalnya, tahun lalu mengembangkan laboratorium udang di Banyuwangi, Jawa Timur, sebagai sarana pemeriksaan penyakit. Selain itu, usaha rintisan ini mengembangkan platform pengecekan harga udang dan menggarap pemasaran secara daring dengan menjembatani hasil panen petambak udang dengan industri pengolahan.

”Yang diutamakan dalam pembangunan perikanan udang nasional adalah merevitalisasi tambak-tambak rakyat. Ekstensifikasi tidak dibuka lebar, penambahan tambak intensif diperkirakan hanya 10.000 hektar sampai tahun 2024. Adapun tambak tradisional ditingkatkan agar menjadi lebih produktif,” katanya.

Pengembangan produksi udang akan dilakukan dengan membentuk shrimp estate atau kawasan budidaya udang. Setiap tahun, direncanakan akan dikembangkan empat kawasan percontohan tambak. Kawasan itu di antaranya ada Aceh Timur dengan luas lahan yang direncanakan mencapai 10.000 hektar dan terbagi dalam 10 kluster. Pemerintah berperan menyiapkan infrastruktur dasar.

Dari total 109 bank di Indonesia per akhir 2020, bank berstatus badan usaha milik negara atau BUMN hanya ada empat. Kendati demikian, kelompok bank BUMN sangat dominan dalam industri perbankan nasional. Mereka menguasai 43,1 persen total dana pihak ketiga perbankan nasional yang sebesar Rp 6.665,4 triliun per akhir 2020. Sementara pangsa kreditnya mencapai 44,6 persen dari total Rp 5.481,6 triliun pada periode yang sama.

Kondisi tersebut menunjukkan betapa timpangnya struktur industri perbankan di Tanah Air. Bahkan, ketimpangan makin kentara apabila merujuk data ini: 7 bank terbesar menguasai hampir 60 persen total dana pihak ketiga, yang berarti 40 persen sisanya diperebutkan 102 bank. Timpangnya struktur perbankan nasional menimbulkan banyak masalah, salah satunya terjadi penguasaan pasar oleh segelintir bank sehingga mekanisme pasar tidak berjalan semestinya.

Penguasaan pasar yang dominan cenderung membentukkartel, menghindari persaingan, dan melakukan kerja sama yang saling menguntungkan. Berkat dominasi dan posisi tawar yang tinggi, penguasa pasar cenderung mengatur harga dan menentang mekanisme pasar demi meraup keun-tungan sebesar-besarnya yang ujungnya membuat konsumenkerap menjadi korban. Praktik semacam itu, dalam level tertentu, juga terjadi di industri perbankan nasional. Harga jual produk perbankan, yang dalam hal ini disebut suku bunga kredit, terbukti tidak mengikuti mekanisme pasar.

Seperti halnya harga barang, pembentukan bunga kredit juga dipengaruhi sejumlah faktor, yakni biaya dana (cost offunds), biaya operasional (overhead cost), margin keuntungan(profit margin), dan premi risiko. Faktor-faktor lain di luar premi risiko cenderung bisa dikendalikan dan dikalkulasi oleh bank sehingga dianggap sebagai pembentuk suku bunga dasar kredit (SBDK). Cost of funds merupakan biaya yangdikeluarkan bank untuk membayar bunga dana pihak ketiga,seperti tabungan, deposito, dan giro. Dalam industri ma-nufaktur, biaya ini disebut sebagai ongkos bahan baku.

Perlu intervensi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar kompetisi pada industri perbankan nasional menjadi lebih sehat dan berdaya saing. Intervensi berupa pemberian insentif, yang pernah beberapa kali dicoba, sepertinya tidakefektif untuk mendorong penurunan SBDK. Perlu aturanyang lebih keras, semisal memberi penalti kepada bank yangmengambil margin keuntungan berlebihan (excessive mar-gin). Penalti layak diterapkan karena praktik excessive margin sangat merugikan sektor riil. Di sisi lain, pemerintah jangan membebani manajemen bank BUMN dengan target dividen yang terlampau tinggi. Penyaluran kredit berbunga rendah yang dapat memulihkan kembali sektor riil niscaya jauh lebih bermanfaat bagi negara ketimbang dividen dari bank-bank pelat merah.

PALEMBANG, SRIPO -  Harga kebutuhan pokok  jelang bulan suci Ramadhan terus beranjak naik. Seolah menjadi tradisi, ketika di momen-momen  hari besar keagamaan sering terjadi kenaikan harga pada sejumlah komoditas pangan. Kasmiati, salah seorang pedagang sayur di Plaju Palembang mengatakan, kenaikan harga terjadi pada komoditas seperti cabai, baik jenis cabai burung, rawit, dan cabai merah.

"Yang paling meroket itu cabai burung, biasanya di kisaran Rp 100 ribu perkilo, kini menjadi Rp 115 ribu perkilo, sudah setara harga daging," ujarnya. Diakui Kas, meski relatif ada kenaikan harga, namun pembeli masih cukup banyak yang mencari cabai.

"Paling diakali beli Rp 5 ribu, itupun dapat setengah ons. Namun, buat pedagang yang untuk jualan ayam geprek atau lainnya, mau tidak mau masih tetap belum ada juga yang dicampur dengan rawit agar lebih pedas,"ujarnya.

Meski demikian, dirinya kata Kas, tetap menyediakan stok untuk mengantisipasi pembeli yang mencari komoditas cabai burung. "Tapi tidak banyak, takutnya ketika tidak laku khawatir busuk apalagi sekarang juga musim hujan, terkadang malas ke pasar," katanya.