Jakarta - PT Trinity Healthcare (THC) resmi mengakuisisi PT Infiniti Wahana (IW), pemilik 51% saham PT Zebra Nusantara Tbk (ZBRA), perusahaan yang bergerak di bidang transportasi. Setelah akuisisi, Rudy Tanoesoedibjo, kakak kandung Hary Tanoesoedibjo, diberi kuasa untuk melakukan tindakan operasional dalam mengembangkan bisnis Zebra Nusantara. Pada 26 Februari 2021, THC telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat (PJBB) dengan IW selaku pemegang saham pengendali Zebra Nusantara. Diketahui bahwa IW mempunyai saham Zebra Nusantara sebanyak 665.186.134 saham, yang terdiri atas 3.400 saham seri A dengan nilai nominal sebesar Rp 100 per saham. 

Pengambilalihan ini dimaksudkan untuk mengembangkan bisnis perseroan dengan membangun sinergi bersama unit-unit usaha THC lainnya guna mencapai kemajuan perusahaan yang menjanjikan. Zebra Nusantara dikenal sebagai perusahaan yang bergerak di bidang transportasi taksi dan jasa serupa lainnya. Selain mengoperasikan taksi di area Surabaya, perusahaan ini juga menyewakan jasa limusin di area kota tersebut. Perusahaan tersebut melantai di papan pengembangan. Sebelum pengambilalihan saham oleh THC, pemegang saham Zebra Nusantara adalah IW sebesar 77,7% dan masyarakat 22,3%.

(Oleh - IDS)

Bank Indonesia (BI) mencatat adanya kenaikan yang signifikan dari transaksi digital banking. Sejalan dengan itu, transaksi menggunakan kartu ATM, debet maupun kredit mengalami penurunan. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan Uang Kartal Yang Diedarkan (UYD) pada Februari 2021 mencapai Rp 783,6 triliun, tumbuh 11,95% (yoy). Di sisi lain, nilai transaksi pembayaran menggunakan kartu ATM, kartu debet, dan kartu kredit pada Februari 2021 tercatat Rp 579,6 triliun. Angka itu mengalami kontraksi 4,93% (yoy).

Nilai transaksi uang elektronik pada Februari 2021 sebesar Rp 19,2 triliun, atau tumbuh 26,42% (yoy). Volume transaksi digital banking juga terus meningkat, pada Februari 2021 tumbuh 36,41% (yoy) mencapai 464,8 juta transaksi dan nilai transaksi digital banking yang tumbuh 22,94% (yoy) mencapai Rp 2.547,5 triliun.

Direktorat Jenderal Pajak memberikan apresiasi kepada PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) atas sinergi dan kontribusi pajak di tahun 2020. Penghargaan ini diserahkan langsung Kepala KPP Wajib Pajak Besar Empat, Budi Prasetya kepada Direktur Keuangan Telkom, Heri Supriadi di Telkom Landmark Tower, Senin (15/3). “Telkom adalah mitra bagi kami tidak hanya sekedar wajib pajak. Telkom merupakan satu-satunya wajib pajak dengan growth yang masih positif selama tahun 2020 dan menjadi salah satu dari 10 pembayar pajak terbesar di KPP Wajib Pajak Besar Empat,” demikian disampaikan Kepala KPP Wajib Pajak Besar Empat, Budi Prasetya dalam sambutannya.Budi Prasetya mengatakan bahwa pertumbuhan kontribusi TelkomGroup pada tahun 2020 meningkat sebesar 3,24% dengan kontribusi pajak mencapai 26,4% dari total penerimaan pajak KPP Wajib Pajak Besar Empat. “Semoga di tahun 2021 ini kolaborasi antara Telkom dan KPP Wajib Pajak Besar Empat dapat lebih intens lagi,” tambah Budi.

(Oleh - HR1)

Anjloknya harga dan serapan garam rakyat turut berimbas pada tersendatnya sistem resi gudang garam yang digulirkan pemerintah. Padahal, resi gudang menjadi penyangga bagi petambak untuk mendapat harga layak. Hingga kini, stok garam rakyat mencapai 723.000 ton. Indonesia memiliki 24 gudang untuk penyimpanan garam rakyat. Namun, baru tujuh di antaranya yang memiliki sistem resi gudang, yakni di Indramayu, Cirebon, Pati, Rembang, Tuban, Pamekasan, dan Pangkep.

Menurut Direktur Jasa Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan Miftahul Huda, sistem resi gudang tersendat karena perbankan tidak mau menerbitkan resi. Harga garam yang terus anjlok tidak memberi kepastian dan jaminan bagi perbankan, Rabu (17/3/2021). Selain itu, gudang garam nasional juga belum optimal menyerap garam rakyat yang menumpuk. Hal ini, di antaranya, karena beban ongkos angkut garam ke gudang yang wajib ditanggung petambak, sedangkan harga jual garam hanya Rp 400 per kg.

Pandemi Covid-19 telah menambah beban usaha nelayan kecil. Nelayan menghadapi ketidakpastian mengakses perbekalan melaut, sementara penjualan hasil tangkapan tidak menentu. Skema bantuan dari pemerintah untuk pemulihan ekonomi dinilai belum tepat sasaran. Akses perbekalan, seperti bahan bakar minyak (BBM) dan permodalan melaut, juga sulit didapat.

Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Riza Damanik, Rabu (17/3/2021), mengemukakan, Kebutuhan BBM bersubsidi yang memiliki peran signifikan untuk kegiatan produksi, yakni 60-70 persen dari ongkos melaut, masih sulit didapat dan penyalurannya belum sepenuhnya tepat sasaran.

Berdasarkan data BLU-LPMUKP, kredit usaha yang disalurkan sepanjang 2020 sebesar Rp 705,28 miliar. Realisasinya sebesar 97,28 persen dari target Rp 725 miliar. Survei KNTI pada 15 Mei-9 Juni 2020 ini juga terkait penyaluran dana program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bagi nelayan yang terdampak pandemi Covid-19 di lima wilayah, yakni Kota Semarang, Kabupaten Gresik, Kabupaten Lombok Timur, Kota Medan, dan Aceh. Survei tersebut menunjukkan, bantuan hanya menjangkau sebagian kecil nelayan. Penyaluran bantuan tidak merata, terutama karena problem pendataan.

Presiden Joko Widodo kembali menegaskan tidak berminat menjadi presiden selama tiga periode. Masa jabatan presiden yang dibatasi selama dua periode di Undang-Undang Dasar 1945 akan dipatuhinya. “Bolak-balik sikap saya enggak berubah. Saya tegaskan, saya tidak ada niat. Tidak juga berminat menjadi presiden tiga periode. Konstitusi mengamanatkan dua periode. Itu yang harus kita jaga bersama-sama,” ujarnya.

Mantan Ketua MPR Amien Rais melalui media sosial, Sabtu (13/3). Ia mengatakan, ada arah dari rezim yang berkuasa saat ini untuk memperpanjang masa jabatan presiden. Caranya, dengan meminta Sidang Istimewa MPR untuk mengamendemen sejumlah pasal di UUD 1945 yang dinilai perlu diperbaiki.

Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid juga menegaskan, tidak ada agenda MPR untuk mengamendemen UUD 1945 guna memperpanjang masa jabatan presiden. Bantahan juga disampaikan Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Ahmad Basarah. Unsur pimpinan MPR dari fraksi terbesar di MPR itu mengatakan, sejauh ini belum ada pemikiran atau langkah-langkah politik untuk mengubah konstitusi demi memperpanjang masa jabatan presiden. Lanjut Basarah, juga menilai dua periode masa jabatan presiden seperti yang saat ini berlaku sudah cukup ideal dan tidak perlu diubah lagi.

Maraknya bisnis plastik dunia itu membawa dampak signifikan penambahan limbah serta pencemaran lingkungan, termasuk di Indonesia sebagai salah satu importir sampah plastik terbesar dunia. Indonesia termasuk dalam 10 besar negara pengimpor plastik terbanyak, yaitu impor barang manufaktur plastik setengah jadi (peringkat ke-4), tekstil sintetis (peringkat ke-6), limbah plastik (peringkat ke-10), dan plastik aditif (peringkat ke-10).

Badan Pusat Statistik mencatat, volume impor sampah plastik Indonesia mencapai titik tertinggi pada 2018, yakni 320.452 ton atau senilai 102,4 juta dollar AS. Jumlah itu lebih dari dua kali lipat angka impor limbah plastik tahun 2017, yaitu 128.951 ton. Sementara total impor limbah plastik Indonesia pada Januari-Desember 2020 senilai 63 juta dollar AS dengan volume impor sebesar 181.718 ton.Sementara Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Didi Sumedi menuturkan, pemerintah sudah mulai menerapkan kebijakan pembatasan impor limbah plastik. Salah satunya, membuat daftar eksportir tertentu yang memungkinkan re-ekspor barang yang tidak diinginkan atau dibutuhkan.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan tidak melarang masyarakat untuk melakukan perjalanan mudik Lebaran pada tahun ini. Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran menyatakan pihaknya menyambut baik rencana pemerintah yang tidak melarang perjalanan mudik Lebaran. Menurut data Organisasi Angkutan Darat (Organda), pengusaha bus mengalami kerugian mendalam setelah pemerintah mengeluarkan kebijakan larangan mudik pada tahun lalu. Kerugian yang ditanggung pengusaha angkutan penumpang di bawah Organda mencapai Rp 10,5 triliun-Rp 11 triliun.

Direktur Pemasaran PT Eastparc Hotel Tbk (EAST) Wahyudi Eko Sutoro meyakini efek relaksasi perjalanan mudik Lebaran akan berdampak positif terhadap bisnis perhotelan. Untuk itu, EAST menargetkan tingkat hunian kamar tahun ini tumbuh menjadi 65% hingga 75% dengan target pendapatan mencapai Rp 36 miliar sampai Rp 40 miliar.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memang optimistis, tahun 2021 menjadi tahun pemulihan ekonomi Indonesia. Namun demikian, dia tak menampik sejumlah ancaman risiko yang berpotensi menghanbat laju pemulihan ekonomi. Sri Mulyani mencatat, setidaknya ada empat potensi risiko yang harus diwaspadai. Empat faktor itu meliputi, potensi terjadinya gelembung aset (asset bubble), fluktuasi harga komoditas, krisis utang, hingga risiko geopolitik.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menyebutkan, risiko peningkatan utang terjadi di negara maju dan berkembang. Namun dia menilai, rasio utang pemerintah Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) pada tahun 2020 masih aman, yakni di level 38,5%. Di tengah ketidakpastian ini, Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan Badan Pengurus Harian (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Ajib Hamdani berharap pemerintah bisa mendesain regulasi dari hulu sampai hilir. Desain regulasi yang komprehensif tersebut bertujuan agar bisa mengoptimalkan nilai tambah, sehingga ekonomi Indonesia akan bangkit lebih cepat.

Perpindahan kepemilikan bank nasional ke tangan investor asing kian bertambah. Teranyar, Sovereign Wealth Fund asal Singapura, GIC Private Limited, masuk menjadi pemegang saham PT Bank Jago Tbk (ARTO) melalui skema rights issue. Sebelumnya, ada enam bank nasional yang dikuasai asing, yaitu Bank Bank Danamon, BTPN, Bank Permata, Bank Bukopin, Bank IBK Indonesia, dan Bank Oke. Meski begitu, perbankan Indonesia hingga saat ini masih didominasi investor lokal.

Mengacu data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bank BUMN masih merajai aset perbankan. Total aset per Desember 2020 Rp 3.818,58 triliun atau 41,6% dari total aset perbankan. Aset bank pembangunan daerah (BPD) Rp 763,87 triliun. Aset bank swasta nasional mencapai Rp 4.159,8 triliun dan kantor cabang bank asing Rp 435,62 triliun. Peluang bertambahnya kepemilikan asing jmasih terbuka lebar. Sebab, ada lebih dari 25 bank kecil masih harus berjuang memenuhi ketentuan modal inti minimum Rp 3 triliun.