JAKARTA. Sejak pandemi virus corona melanda Indonesia pada Maret 2020, penerimaan pajak terus tertekan, terlebih bagi basis pajak atas konsumsi. Bahkan hingga Januari 2021 masih minus 14,88% year on year (yoy). Nah, kabar baiknya berdasarkan data yang dihimpun Kontan.co.id tersebut, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, realisasi penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) mencapai Rp 58,12 triliun di sepanjang Januari-Februari 2021. Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati sudah memprediksi adanya pemulihan penerimaan dari PPN&PPnBM karena adanya pemulihan konsumsi masyarakat. Hal ini sejalan dengan indikator ekonomi yang mulai berbalik arah dari posisi kuartal IV-2020 hingga awal tahun ini. Kendati realisasi PPN & PPnBM positif, tetapi total realisasi penerimaan pajak hingga Februari lalu masih negatif. Dari data DJP tersebut mencatat realisasinya sebesar Rp 144,93 triliun, minus 5,62% secara tahunan. 

(Oleh - HR1)

Petani di sejumlah daerah gundah karena gabah hasil panennya ditawar murah. Berdasarkan pantauan Kompas di Jawa Barat dan Jawa Timur, Kamis (18/3/2021), sejumlah daerah mulai memasuki masa panen raya. Petani mengeluhkan harga gabah kering panen yang berkisar Rp 3.200-Rp 3.700 per kilogram, jauh di bawah harga pembelian pemerintah Rp 4.200 per kg. Saat ini harga gabah kering panen (GKP) di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, berkisar Rp 3.300-Rp 3.700 per kilogram (kg), jauh di bawah harga pembelian pemerintah (HPP) Rp 4.200 per kg. Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Cirebon Tasrip Abubakar mengatakan, anjloknya harga gabah petani tidak sesuai dengan meningkatnya ongkos tanam. Kini, lanjutnya, modal tanam petani di Cirebon bisa mencapai Rp 10 juta per hektar.

Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan, produksi gabah kering giling nasional sepanjang Januari-April 2021 akan mencapai 25,37 juta ton. Angka itu naik 26,88 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Proyeksi produksi gabah itu setara dengan 14,54 juta ton beras.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Slamet Soebiakto menyampaikan,tiga komoditas unggulan budidaya yang fokus digarap sebagai bagian program terobosan KKP 2020-2024 adalah udang, lobster, dan rumput laut. Menurut data KKP, volume ekspor lobster Indonesia pada 2020 sebanyak 2.022 ton atau 4,21 persen dari pasar ekspor dunia. Ekspor RI senilai 75,25 juta dollar AS. Indonesia merupakan produsen lobster kedua terbesar di dunia setelah Vietnam. Pasar utama lobster antara lain China, Hong Kong, Taiwan, Singapura, dan Timur Tengah. Adapun komoditas udang diprioritaskan karena peluang ekspornya tinggi. Pada 2020, ekspor udang sebanyak 239.227 ton atau senilai 2,04 miliar dollar AS. Volume ekspor itu berkontribusi 7,15 persen terhadap ekspor dunia. Target ekspor udang antara lain Amerika Serikat, China, Jepang, Uni Eropa, Korea Selatan, dan Timur Tengah.

Pengembangan budidaya lobster akan difokuskan melalui pembentukan kampung-kampung lobster di sentra penangkapan benih lobster. Kawasan yang dibidik antara lain Lombok Timur, Jawa Timur, Jawa Barat, dan pantai barat Sumatera. 

PT Saputra Global Harvest dari Indonesia akan memproduksi dan memasarkan Saputra Futura, inovasi pupuk berbahan baku batubara, di Nigeria, Afrika Barat. Kerja sama antara PT SGH dan perusahaan asal Nigeria, MAAIC & MAAH Ltd, dimulai Februari 2021 dengan pengiriman sampel pupuk untuk diterapkan di lahan pertanian padi dan sayuran di Negara Bagian Jigawa. Jika hasil panen yang diperkirakan pada Mei 2021 baik, MAAIC & MAAH Ltd akan membeli pupuk itu senilai 40.000 dollar AS.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima dan segera menganalisis laporan Masyarakat Antikorupsi Sumbar terkait dengan temuan dugaan penyalahgunaan dana penanggulangan Covid-19 di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar. Sesuai laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang kepatuhan atas penanganan pandemi Covid-19 tahun 2020 pada Pemprov Sumbar, setidaknya ada dua temuan pelanggaran di BPBD Sumbar. Keduanya ialah indikasi pemahalan harga pengadaan penyanitasi tangan dan transaksi pembayaran pada penyedia barang/jasa yang tak sesuai ketentuan.

Dalam pengadaan penyanitasi tangan terindikasi pemahalan Rp 1,872 miliar (ukuran 100 mililiter) dan Rp 2,975 miliar (500 ml). Selain itu, kekurangan volume pengadaan logistik kebencanaan (masker, pistol termometer, dan penyanitasi tangan) senilai Rp 63 juta. Kerugian negara Rp 4,91 miliar. Sementara itu, Bupati Minahasa Utara 2005-2008 dan 2016-2021 Vonnie Anneke Panambunan ditetapkan sebagai tersangka korupsi proyek tanggul pemecah ombak Likupang II setelah mengembalikan kerugian negara Rp 4,2 miliar.

Di Aceh, Kejari Pidie Jaya memproses dugaan korupsi pembangunan jembatan di Kecamatan Trienggadeng senilai Rp 11,217 miliar. Pembangunan itu pascagempa 2016. Kamis (18/3), para penyidik Kejari menggeledah Kantor Badan Penanggulangan Bencana Aceh, koordinator pemulihan pascagempa. Potensi kerugian negara Rp 1 miliar.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendukung sektor otomotif untuk meningkatkan daya saing dan produktivitasnya. Dari hasil pertemuan di Jepang, beberapa prinsipal otomotif menyatakan komitmennya untuk memperluas pasar ekspor kendaraan yang diproduksi di Indonesia. Kemenperin mencatat, selama ini Indonesia telah diguyur investasi sebesar Rp 97.3 dari empat prinsipal otomotif raksasa asal Jepang, yakni Toyota (Rp 63 triliun). Honda (Rp 6,2 triliun), Suzuki (Rp 21 triliun), dan Mitsubishi (Rp 7,1 triliun).

Sampai tahun 2024, Toyota akan memperluas pasar ekspornya sebanyak 100 negara, kemudian Honda (31 negara), Suzuki (100 negara), dan Mitsubishi (39 negara). Perluasan pasar ekspor ini seiring dengan peningkatan kapasitas produksi. Total penyerapan tenaga kerja dari investasi empat prinsipal ini bakal mencapai 9.000 orang.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani melepas ekspor perdana produk reduktan herbisida produksi PT Pandawa Agri Industri (PAI), Sebanyak 20 ribu liter cairan pengurang dosis obat-obatan kimia pertanian tersebut dikirim ke Malaysia. Pelepasan tersebut dilakukan di pusat pabrik PAI di Desa Benelan Lor, Kecamatan Kabat, Banyuwangi, Rabu (17/3). Bupati Ipuk mengapresiasi ekspor produk reduktan herbisida ini yang digawangi oleh tiga putra daerah asal Banyuwangi. Produk inovatif ini menjadi bukti bahwa inovasi bisa melahirkan banyak peluang bisnis prospektif.

CEO dan Founder PT Pandawa Agri Industri Kukuh Roka Putra mengatakan, perusahaannya telah mendapatkan pesanan perdana produk reduktan herbisida 'Weed Solution' dari perusahaan raksasa sawit asal Malaysia. Total pesanan dari Malaysia tersebut pada tahun 2021 ini mencapai 100 ribu liter. PT Pandawa Agri Industri merupakan perusahaan agrokimia pertama di Indonesia asal Banyuwangi yang saat ini menjadi satu-satunya perusahaan yang memiliki inovasi dalam pengembangan produk pereduksi (reduktan) pestisida. 

Jakarta - Kehadiran start-up digital lokal akan menjadi salah satu kontribusi dan modal penting untuk mendorong Indonesia menjadi pemenang di dalam persaingan ekonomi digital. Bahkan, keberadaan pelaku usaha di sektor hilir ekonomi digital itu akan melengkapi upaya pemerintah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Tanah Air. Kehadiran start-up digital seperti Traveloka, memberikan gambaran pandemi Covid-19 tidak akan mampu menghentikan semangat pemerintah untuk terus bekerja maju. 

Bisnis pada sektor ekonomi digital juga berpeluang menjadi salah satu andalan dan tulang punggung dalam pemulihan ekonomi nasional yang terdampak pandemi Covid-19. Dengan pertumbuhan sektor TIK dalam perekonomian nasional. Pemerintah dan komponen masyarakat dengan kerja serius dan sungguh-sungguh mampu mengatasinya. Selain mengapresiasi dan mendorong kemunculan start-up digital lokal beserta ekosistemnya, seperti lembaga pendidikan dan pengembangan, pemerintah juga mengambil bagian dalam penyediaan infrastruktur TIK. Tujuannya untuk meningkatkan rasio akses internet lebih merata di seluruh Indonesia.

(Oleh - IDS)

Jakarta - Untuk pertama kalinya, Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan uji coba perdagangan emisi karbon di sektor pembangkitan listrik. Uji coba ini untuk mendukung target pemangkasan emisi karbon atau gas rumah kaca (GRK) di sektor energi sebesar 314 - 398 juta ton pada 2030. Pemerintah tengah menyusun kebijakan tentang nilai ekonomi karbon, termasuk perdagangannya. Uji coba perdagangan karbon ini selaras dengan kebijakan yang telah digarap tersebut. Jika berhasil, perdagangan karbon ini akan tambah capaian penurunan emisi GRK dalam rangka pemenuhan target emisi sektor energi. 

Perdagangan karbon ini menggunakan mekanisme cap and trade. Pemerintah akan menetapkan batas emisi dari suatu pembangkit listrik berdasarkan intensitasemisi tertimbang di 2019. Perdagangan dilakukan untuk selisih antara realisasi dan batas emisi karbon yang diperbolehkan. Mekanisme offset juga diterapkan dalam perdagangan ini sebagai kompensasi GRK yang dihasilkan. Terdapat beberapa syarat jual beli karbon. Perusahaan PLTU wajib terkonfirmasi sebagai peserta dan melaporkan emisinya melalui Aplikasi Perhitungan dan Pelaporan Emisi Ketenagalistrikan (APPLE-GATRIK). Bagi PLTU dengan emisi di bawah batas, hanya boleh jual beli jika sudah lakukan mitigasi emisi atau membangun pembangkit energi terbarukan. Selain itu, volume karbon yang dijual juga hanya boleh maksimal 70% dari total surplus. Sehingga, setelah diperdagangkan, nilai emisi PLTU ini tetap di bawah batas.

(Oleh - IDS)

Jakarta - Pemerintah akan membuka keran impor garam industri sebanyak 3 juta ton tahun ini, naik 13,8% dari tahun lalu. Impor garam kembali dilakukan karena kualitas garam dalam negeri belum memadai untuk industri. Impor garam tidak akan mengganggu nota kesepahaman (MoU) penyerapan garam rakyat tahun lalu sebanyak 1,2 juta ton. Kemenperin mendapatkan tugas untuk mendorong penyerapan 1,5 juta ton garam dari petani oleh industri pengolahan garam.

Garam masih menjadi barang yang strategis. Saat ini, 84% permintaan garam datang dari industri, sedangkan sisanya dari rumah tangga dan restoran. Dari angka 84% itu, sebanyak 53% diserap industri kimia atau tahun ini sekitar 2,4 juta ton. Angka itu telah menghitung investasi baru yang dilakukan para pelaku industri. Sementara itu, di industri aneka pangan, sebagian kebutuhan sudah mampu dipenuhi garam lokal dan sebagian masih harus impor. Jika garam lokal sudah mampu memenuhi standar kualitas dan kebutuhan industri, penyerapan garam rakyat juga akan naik. Hal tersebut bisa menjadi basis penguatan industri dalam negeri.

(Oleh - IDS)