JAKARTA. Pemerintah terus menyisir potensi-potensi penerimaan pajak dari sektor digital. Direktorat Jenderal Pajak menganggap sektor ini menikmati untung di tenagh tekanan pandemi Covid-19. Berdasarkan informasi yang didapat, Dirjen Pajak Tengah menyiapkan strategi untuk menggali potensi penerimaan pajak di sektor digital. Salah satunya dengan membentuk tim khusus. Tim ini bernama Gugus Tugas Penanganan Pelaku Ekonomi Digital. 

Ada dua pokok tugas yang dijalankan Gugus Tugas Penanganan Pelaku Ekonomi Digital. Pertama, menunjuk pelaku perdagangan melalui sistem elektronik (PMSA). Kedua, memantau kegiatan influencer. Caranya; dengan pemanfaatan data internal dan eksternal kantor pajak.  Ditjen Pajak juga menggali potensi penerimaan pajak dari influencer, sejak tahun 2020. Neilmaldrin menilai, influencer yang tergolong sebagai wajib pajak high wealth individual (HWI) yang jumlahnya sedikit, tapi potensi penerimaan pajaknya besar. 

Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (Idea) Bima Laga mengatakan, untuk menciptakan level playing field dengan pengusahaan dalam negeri, otoritas patut menarik PPh atas perusahaan digital atau PMSA asing, tapi ia mengingatkan, cara atau dasar hukum yang digunakan memungut PPh ini jangan sampai bersifat kontroversial sehingga malah merusak hubungan dagang negara lain yang jadi asal usul perusahaan digital tersebut. Untuk pemungutan PPN dan PPH terhadap PMSE dalam negeri saat ini sudah tak masalah. 'Perusahaan yang dalam negeri dipastikan tunduk dengan aturan yang ada. jadi no issues," katanya. 

(Oleh - HR1) 

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Dana Moneter Internasional (IMF) melihat telah muncul tanda-tanda pemulihan ekonomi global yang lebih kuat. Namun, di saat yang sama, lembaga ini mengingatkan bahwa risiko ekonomi juga masih besar, termasuk munculnya mutasi virus Covid-19.

Dengan adanya tanda-tanda tersebut, IMF akan memperbaharui perkiraan pertumbuhan global pada awal April mendatang, dari perkiraan terakhir di Januari lalu sebesar 5,5%.

Para produsen biodiesel berencana menambah kapasitas pabriknya hingga 4,9 juta kiloliter hingga 2022 untuk mendukung pengembangan industri energi ramah lingkungan tersebut. Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) memperkirakan pada tahun ini ada penambahan kapasitas pabrik sebanyak 3,98 juta kiloliter (kl). Untuk tahun depan, tambahannya akan berkurang menjadi 936.782 kl.Berdasarkan data Aprobi, saat ini kapasitas terpasang pabrik biodiesel tercatat mencapai 11,62 juta kl. Dengan adanya rencana penambahan tersebut, kapasitas terpasang pabrik biodiesel hingga 2022 diestimasikan dapat mencapai 16,53 juta kl.

Harapan kami [penambahan kapasitas] sekitar 15 juta kl sampai akhir tahun ini dan 16 juta kl sampai 2022,” ujar Ketua Harian Aprobi Paulus Tjakrawan, Sabtu (20/3).Paulus mengatakan pemanfaatan biodiesel masih menemui sejumlah tantangan. Salah satu di antaranya adalah selisih harga biodiesel dengan solar yang makin melebar akibat anjloknya harga minyak bumi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan-kebijakan tertentu dari pemerintah agar perbedaan harga antara solar dan biodiesel bisa teratasi. Dengan demikian, hal tersebut tidak mengganggu implementasi program mandatori campuran 30% biodiesel dalam minyak solar atau B30.

Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat realisasi serapan biodiesel tahun lalu mencapai 8,4 juta kl. Realisasi tersebut hanya mampu mencapai sekitar 88% dari target yang ditetapkan tahun lalu sebesar 9,6 juta kl.Alasannya, pandemi Covid-19 telah menekan kinerja hampir seluruh industri, termasuk biodiesel.Adapun, tahun ini serapan biodiesel ditargetkan dapat mencapai 9,2 juta kl.Direktur Bioenergi Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Andriah Feby Misna mengakui bahwa implementasi B30 tengah menghadapi tantangan terkait harga.

PEMANFAATAN LAIN

Di samping mengembangkan biodiesel, pemerintah juga akan mendorong pemanfaatan biofuel lainnya, seperti bioetanol untuk mengurangi impor bahan bakar minyak. Pemerintah sebenarnya telah mencanangkan program bioetanol sejak 2006. Namun implementasi pemanfaatannya hingga saat ini belum bisa berjalan. Hal ini lantaran harga bioetanol masih cukup mahal dan sumber insentif belum tersedia.

Koordinator Investasi dan Kerjasama Bioenergi Ditjen EBTKE Kementerian ESDM Elis Heviati menambahkan bahwa tantangan implementasi bioetanol lainnya adalah terkait terbatasnya ketersediaan bahan baku. Oleh karena itu, rencana pengembangan bioetanol akan didorong berdasarkan potensi lokal setempat agar lebih mudah implementasinya. Salah satu rencana pengembang-an berbasis potensi lokal yang dilakukan, yakni kerja sama Kementerian ESDM, badan usaha negara dan swasta, serta Pemerin-tah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk pengembangan bioetanol berbasis rumput gajah di Lombok

(Oleh - HR1)

Setelah timbul tenggelam selama beberapa tahun, revisi UU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan akhirnya masuk ke dalam program legislasi nasional prioritas 2021. Hal ini sekaligus membuka kembali lembaran teka-teki baru terkait dengan arah kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak.

Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya memasuk-kan revisi UU No. 28/2007 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.Keputusan untuk memasukkan kembali revisi UU KUP ke dalam prolegnas tak lepas dari beratnya tantangan fiskal yang dihadapi oleh pemerintah sepanjang tahun ini, serta prospek penerimaan pajak yang cukup suram.Revisi UU KUP memang mencakup seabrek ketentuan mengenai pajak, di antaranya pembukuan dan pencatatan, pelaporan pengusaha kena pajak, pembayaran pajak, surat pemberitahuan, dan ketentuan lainnya di bidang pajak

Kubu pro integrasi menganggap bahwa pajak bagaimanapun adalah kesatuan dari pengelolaan fiskal. Dengan demikian, keberadaan Ditjen Pajak tidak bisa dipisahkan dari Kementerian Keuangan.Sebaliknya, kubu pro independensi juga berkeyakinan Ditjen Pajak bisa bergerak secara leluasa dengan mempertimbangkan besarnya tanggung jawab di bidang penerimaan negara.Ruang keleluasaan yang dimaksud mencakup pelaksanaan kebijakan maupun dalam konteks penggunaan anggaran negara.

Sementara itu, sejumlah pejabat di internal otoritas fiskal tidak menjawab pertanyaan yang disampaikan Bisnis terkait dengan substansi dari revisi UU KUP dan wacana mengenai pemisahan Ditjen Pajak dari Kementerian Keuangan.Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo enggan merespons pertanyaan yang di-sampaikan Bisnis. Pun dengan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kementerian Keu-angan Neilmaldrin Noor.

(Oleh - HR1)

Insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) kendaraan bermotor listrik bertenaga baterai murni sebesar 0% tersebut akan diberikan kepada pelaku usaha yang merealisasikan modal senilai Rp5 triliun. Hal itu dibutuhkan agar pelaku industri yang merealisasikan kendaraan listrik secara lebih masif. Adapun, rancangan beleid baru tersebut akan merevisi PP No. 73/2019 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai PPnBM. Aturan tersebut mengecualikan battery electric vehicle (BEV) dalam skema pentahapan kenaikan tarif. Muncul spekulasi bahwa produsen otomotif Jepang menjadi rawan terusik oleh investasi baru dari negara lain melalui relaksasi PPnBM mobil listrik.

Seperti diketahui, ekosistem manufaktur otomotif nasional sejauh ini dikuasai oleh pabrikan asal Jepang. Besarnya dominasi Jepang di industri otomotif saat ini tampak dalam data investasi di National Single Window for Investment. Pada 2020, total investasi kendaraan bermotor asal Jepang mencapai US$219,16 juta. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan penanaman modal asing kendaraan bermotor asal negara lain.

SVP Research PT Kanaka Hita Solvera Janson Nasrial menilai semua pabrikan kendaraan bermotor yang secara tradisional masih memproduksi mobil berbahan bakar fosil, harus mulai beradaptasi dengan era ekonomi hijau pada 2050. Corporate Communications PT Astra International Tbk. (ASII) Boy Kelana Soebroto mengatakan insentif PPnBM yang diberikan pemerintah untuk mobil listrik hingga akan dapat dimanfaatkan oleh semua merek, termasuk keluaran Astra. Boy mengatakan Astra akan memberikan dukungan kebijakan untuk mengadaptasi mobil listrik. Apalagi, Indonesia memiliki komitmen terhadap penurunan angka greenhouse gases (GHG), sehingga mau tidak mau perusahaan juga harus berbenah ke arah tersebut. 

(Oleh - HR1)

Petani garam di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, menolak kebijakan pemerintah pusat yang melakukan impor garam sebanyak 3,07 juta ton pada 2021 ini karena hanya akan membuat petani menjerit. Ismail Marzuki, 34, petani garam asal Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon mengatakan, kebijakan impor garam seharusnya tidak dilakukan. Sebaliknya, pemerintah harus berupaya mengangkat garam lokal agar bisa memenuhi kebutuhan industri.“Pemerintah harusnya mendorong agar hasil produksi garam lokal bisa meningkat dan kualitasnya layak untuk kebutuhan industri, bukan malah impor garam yang membuat kesejahteraan petani garam terpuruk,” kata Ismail di Kabupaten Cirebon, Minggu (21/3).Ismail mengatakan, untuk meningkatkan kualitas garam hingga kadar NaCL nya tinggi, sebenarnya petani garam lokal di Kabupaten Cirebon bisa membuat hal tersebut.

Petani garam lainnya, Ngadirun mengatakan, dibandingkan dengan kebijakan impor, pemerintah pusat harus bisa membuat regulasi terkait penetapan harga eceran tertinggi (HET) per kg.Saat ini, kata Ngadirun, harga garam selalu ditentukan oleh tengkulak dan para petani pun terpaksa mengikuti aturan main itu karena masih kesulitan untuk proses pemasaran.“Jadi permainan tengkulak, garam di sini dijual Rp150 setiap kilogramnya, itu kan sangat tidak masuk akal,” katanya. Berdasarkan neraca garam 2020, volume garam impor berkontribusi hingga 50,29% dari ketersediaan garam nasional. Kebutuhan garam nasional tahun lalu sebesar 4,46 juta ton dengan kebutuhan industri mencapai 83,86% atau 3,74 juta ton.Hingga akhir 2020, garam dari petambak domestik diramalkan akan mencapai 2,8 juta ton sedangkan stok garam lokal dari 2019 mencapai 2,1 juta ton.

(Oleh - HR1)

Perusahaan analisis pasar global YouGov melakukan survei laporan berjudul On the Money: YouGov’s Global Banking and Finance report 2021 yang meneliti dampak pengurangan pendapatan akibat pelemahan aktivitas bisnis dan ketenagakerjaan di 17 negara. Melihat tren tersebut, perusahaan pembiayaan PT Akulaku Finance Indonesia, bagian dari Akulaku Group, optimistis penggunaan fitur paylater, yang juga disediakan Akulaku, semakin diminati.

Sepanjang 2020, Akulaku Finance mencatatkan pertumbuhan penyaluran pembiayaan lebih dari 40 persen. Sementara rasio non-performing financing (NPF) nett Akulaku terjaga di level 0,05 persen. Pemain paylater Kredivo juga berhasil meningkatkan basis pengguna hingga 3 kali lipat di tahun 2020. Setali tiga uang, layanan paylater Gopay juga mencatatkan kenaikan nilai transaksi sampai dengan 3,3 kali lipat di 2020.

Berdasarkan studi dari Coherent Market Insights, pasar paylater global diperkirakan akan tumbuh dari 5 juta dollar Amerika Serikat (AS) pada 2019, menjadi 33,6 juta dollar AS pada 2027, dengan tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata (CAGR) lebih dari 21,2 persen.

Jakarta - Prinsipal otomotif asal Korea Selatan (Korsel), Hyundai Motor Company, akan segera memulai produksi mobil listrik (electric vehicle / EV) di kawasan GIIC Deltamas, Cikarang, Jawa Barat. Produsen kendaraan listrik terbesar keempat di dunia ini akan menggandeng LG Group untuk memasok baterai bagi mobil listrik yang bakal diproduksi di Indonesia. Hyundai telah menyiapkan investasi sekitar US$ 1,5 miliar untuk membangun pabrik otomotif di Indonesia dengan kapasitas 150 ribu unit per tahun. Pabrik yang dibangun di Kawasan GIIC Deltamas tersebut telah mencapai progress 97%.

Pabrik Hyundai di Deltamas bakal menjadi basis produksi Hyundai untuk Asia Tenggara. Indonesia dipilih sebagai basis produksi karena pasar dalam negerinya besar dan memiliki sumber bahan baku baterai listrik yang memadai. Penjualan mobil Hyundai akan dilakukan langsung melalui sales company Hyundai, PT Hyundai Motors Indonesia (HMID). Sebelumnya, Hyundai menjual mobil Hyundai di Indonesia melalui distributor. Tapi, sekarang Hyundai sudah mendirikan HMID yang akan menjual langsung ke konsumen.

(Oleh - IDS)

JAKARTA – Transformasi digital dinilai dapat memberikan dampak terhadap perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi di dalam negeri. Melalui transformasi digital ini, pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) industri pengolahan di perkirakan dapat meningkat menjadi 8,1%, sedangkan kontribusi industri pengolahan terhadap PDB menjadi 21,0% pada 2024. “Sementara itu, tambahan lapangan pekerjaan baru hingga 17 juta orang dapat tercipta bagi masyarakat pada tahun 2025,” ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/ Bappenas) Suharso Monoarfa dalam keterangan tertulisnya, Sabu (20/3).

Transformasi digital yang dilakukan, lanjut Suharso, antara lain melalui otomatisasi atau digitalisasi kegiatan produksi yang dapat berdampak kepada perubahan jenis pekerjaan yang akan tergantikan oleh mesin. Studi menunjukkan, akan lebih banyak jenis pekerjaan yang dapat diciptakan oleh otomatisasi daripada jenis pekerjaan yang hilang digantikan oleh mesin.

Studi yang dilakukan oleh Google menunjukkan, internet ekonomi Indonesia diperkirakan dapat mencapai US$ 27 milliar pada 2018 dan bertumbuh menjadi US$ 100 milliar di 2025. “Transformasi digital di layanan pemerintahan antara lain ditandai dengan upaya berbagi pakai infrastruktur pusat data berpotensi menghemat biaya operasi dan pemeliharaan sebesar Rp 8,1 triliun per tahun melalui konsolidasi 2.700 pusat data,” ucap dia.

(Oleh - HR1)

Jakarta - Perkumpulan Petani Sarang Walet Nusantara (PPSWN) meminta pemerintah segera mengeluarkan kebijakan kemudahan ekspor sarang burung walet (SBW) ke Tiongkok. Sebab, regulasi ekspor SBW dinilai menyulitkan dunia usaha. Indonesia adalah sentra komoditas SBW dunia, karena mampu memproduksi sekitar 80% dari pasar dunia. Namun, regulasi ekspor kerap menyulitkan pemain komoditas ini. Keinginan Presiden memacu ekspor dengan menyederhanakan regulasi. Keinginan Presiden ini seharusnya disambut dan dijalankan oleh seluruh jajarannya terutama kementrian teknis.

Salah satu kesulitan ekspor SBW, adalah kewajiban eksportir teregistrasi dengan teknis otoritas karantina Tiongkok, General Administration Of Customs (GACC) dan memiliki sertifikat ekspor sebagai eksportir terdaftar (ET-SBW). Alhasil, hingga kini, belum ada ekspor SBW ke Tiongkok. Salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah dari sumber kekayaan alam dan perdagangan. Dengan demikian, guna menyelamatkan perdagangan Indonesia, PPSWN meminta pemerintah menerapkan perlakuan yang setara terhadap kegiatan ekspor SBW ke Tiongkok.

(Oleh - IDS)