Kinerja emiten sektor konsumer dan sektor unggas digadang-gadang akan bersinar menjelang Ramadan 2021. Kurang sebulan menjelang bergulirnya Ramadan, emiten-emiten barang konsumsi dan unggas diproyeksi bakal mendulang pertumbuhan pendapatan.Head of Equity Trading MNC Sekuritas Frankie Wijoyo Prasetyo memprediksi tingkat konsumsi masyarakat pada tahun ini lebih baik dibandingkan dengan Ramadan periode 2020. Senada, Analis Panin Sekuritas William Hartanto menilai konsumer serta unggas sebagai dua sektor yang bakal terlihat pertumbuhan kinerjanya pada Ramadan tahun ini. Namun, dari pergerakan yang ada sejauh ini, kenaikan harga saham emiten-emiten unggas bisa jadi bakal tampak lebih mencolok.

Oleh sebab itu, dia lebih banyak memberikan rekomendasi buy untuk saham-saham sektor unggas. Beberapa yang William sebut menarik adalah saham PT Charoen Pokphan Indonesia Tbk. (CPIN), PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. (JPFA), dan PT Malindo Feed-mill (MAIN).Adapun, emiten produsen produk kebutuhan makanan pokok seperti produsen beras kemasan PT Buyung Poetra Sembada Tbk. (HOKI) dan daging olahan PT Estika Tata Tiara Tbk. (BEEF) menurutnya lebih menarik untuk sektor konsumer.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat total produksi daging unggas pada tahun lalu, mentok di angka 3,27 juta ton. Angka ini turun tajam dari 3,49 juta ton pada 2019.Ini merupakan kali pertama produksi mengalami penurunan sejak fenomena serupa terjadi terakhir kali pada 2005, atau 15 tahun sebelumnya. Kondisi tersebut juga terefleksi dari kinerja emiten-emiten unggas yang cenderung tertekan.

(Oleh - HR1)

Para peternak ayam mandiri melakukan laporan adanya indikasi perlakuan kartel dan monopoli pada penjualan bibit anak ayam (Day Old Chicken/DOC). Laporan itu disampaikan hari ini ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Ketua Paguyuban Peternak Rakyat Nusantara (PPRN) Alvino Antonio menjelaskan telah terjadi kartel penentuan harga pada tingkat breeding farm alias peternakan bibit ayam. Alvino menilai bahwa harga DOC selalu sama dijual oleh berbagai breeding farm.

Masalahnya, harga yang dia sebut kartel ini sekarang sudah sangat jauh dari harga acuan yang ditetapkan pemerintah. Dia menjelaskan harga acuan Kementerian Perdagangan berada di Rp 5.000-6.000 per ekor.

“Harga DOC ini jadi diatur nggak wajar, padahal acuan Kemendag kan Rp 5.000 sampai Rp 6.000, ini kenyataannya bisa sampai Rp 7.000,” papar Alvino.

Selain melaporkan adanya praktik kartel dalam penentuan harga DOC, Alvino menilai pembagian DOC dari breeding farm juga kurang adil. Menurutnya, banyak petani rakyat mandiri sepertinya tidak bisa mendapatkan bibit ayam.

Pada tahun ini, pemerintah menugaskan Perum Bulog untuk mengimpor 80.000 ton daging kerbau dari India. Impor dilakukan untuk menjaga ketersediaan pasokan daging dalam negeri, dan juga untuk stabilisasi harga daging sapi lokal.

Namun, menurut Ketua Komite Tetap Industri Peternakan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Yudi Guntara Noor, tujuan itu belum tercapai sepenuhnya, karena maraknya aksi pedagang pasar menjual daging sapi dan kerbau yang dicampur.

Yudi mengatakan, daging kerbau yang diimpor dari India sebagian besar tidak dijual di pasar dalam keadaan beku atau utuh tanpa dicampur. Daging tersebut dicairkan, lalu dijual dengan dicampur dengan daging sapi tanpa diketahui pembeli.

Ia menegaskan, pemerintah harus membuat segmentasi daging untuk konsumen di pasar. Dengan demikian, konsumen mengetahui dengan jelas jenis daging yang dibeli, dengan harga yang sesuai. Kondisi ini harus diperhatikan karena akan berdampak pada para peternak lokal yang tak bisa mendapatkan insentif jika para pedagang menjual daging sapi dengan dicampur.

Ketua KWT Siti Nurul Ida Susanti mengungkapkan tiga bulan sejak membudidayakan bibit pohon yang dibeli dari Gresik tersebut, anggota KWT memanen daun-daun pohon tersebut untuk dijadikan teh.

Tak hanya daun dan buahnya, Siti dan anggota KWT juga mulai membudidayakan pohon tin dalam bentuk stek batang. “Laris juga kami jual satu batang Rp 35 ribu, jadi kami memang fokus membudidayakan pohon tin secara maksimal karena potensi ekonominya yang besar, “ ujarnya.

Potensi ekonomi pohon tin juga seiring dengan manfaatnya sebagai terapi menstabil kolesterol. Para anggota KWT juga turut mengonsumsi teh daun tin setiap panen.

Fathiyah Amieni, pengurus Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) sekaligus pembina KWT Kedurus Asri mengungkapkan, “Buah tin sebenarnya sudah banyak, tetapi cara penjualannya yang berbeda. Dan KWT ini punya pasar sendiri dibandingkan petani pohon tin di Sidoarjo dan Gresik,” pungkasnya.

Chief Executive Officer PTPN XIV Ryanto Wisnuardhy mengatakan, PT Perkebunan Nusantara XIV (PTPN XIV) mencatat kebutuhan produksi gula di Provinsi Sulsel mencapai sekitar 200 ribu ton per tahun. Namun ia tak menampik angka tersebut sejauh ini belum mampu dipenuhi. Apalagi, tahun ini PTPN XIV hanya menargetkan produksi gula 69 ribu ton. Kemudian, masalah utama yang dihadapi pihaknya, jelas Ryanto adalah para petani yang lebih senang menanam komoditi lain, yakni padi dan porang karena dianggap perputarannya lebih cepat. Sedangkan tebu yang merupakan bahan baku industri gula pasir (gula kristal), setidaknya ditanam 9 bulan dulu sebelum masuk proses penggilingan. 

PT Perusahaan Listrik Negara dikabarkan meminta pemenuhan volume Domestic Market Obli-gation (DMO) batu bara dan penurunan harga untuk pembangkit listrik.

Harga batu bara yang dikenakan untuk pembangkit listrik ditetapkan sebesar US$ 70 per metrik ton (MT) Free On Board Vessel sesuai Kepmen ESDM Nomor 255. K/30/MEM/2020.

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, pada 2020 DMO ditargetkan mencapai 155 juta ton dimana realisasinya hanya mencapai 132 juta ton. Adapun dari besaran tersebut sebanyak 105 juta ton digunakan untuk kebutuhan pembangkit dalam negeri.

Merujuk data Kementerian ESDM, dari target 109 juta ton untuk kebutuhan kelistrikan 2020, realisasinya hanya mencapai 96 persen atau setara 104.8 juta ton. Dari besaran tersebut, kebutuhan PLN mencapai 65 juta ton dan independent Power Producer (IPP) sebanyak 39.8 juta ton.

Indeks komoditas Bloomberg secara tahunanhingga Maret 2021 naik 11 persen, sedangkan kumula-tif meningkat 40 persen dalam 52 pekan terakhir.  Hal ini mirip situasi pas-cakrisis keuangan Asia1998-1999. Saat itu Indonesia terdampak parah karena permintaan yang tertahan. Saat krisis, masyarakat menahan konsumsi dan fokus belanja dasar, seperti sandang pangan. Masyarakat pun menahan pengeluaran barang-barang tahan lama dan aktualisasi diri, seperti perjalanan wisata.

Ada tiga komoditas yangmemimpin the new commo-dity supercycle ini (Home[2021]). 

1. Pertama, minyak yang diwakili West Texas Intermediate (WTI).  Harga minyak WTI yang sejak awal September 2020 tertahan pada 40-an dollar AS per barel naik di atas 50dollar AS per barel pada pertengahan Desember 2020. 
2. Komoditas berikutnya adalah tembaga. Harga tem-baga saat ini sekitar 9.000dollar AS per metrik ton atau hampir mencapai titik tertinggi pada 2011. Kenaikan harga didorong pembukaan kembali perekonomian negara-negara industri dan stimulus fiskal di Ame-rika Serikat. Permintaan masyarakat terhadap barang-barang elektronik danendaraan pun diperkirakan melonjak.  Faktor berikutnya adalahpergeseran ke arah kendara-an listrik. Kendaraan listrik membutuhkan empat kali  lebih banyak komponen berbasis tembaga dibandingkan dengan kendaraan berbahan bakar fosil. Asosiasi tembaga internasional memperkirakan permintaan akan naik dari1 85.000 ton pada 2017 menjadi 1,74 juta ton pada 2027 (Kimani [2021]).
3. Komoditas ketiga adalah litium. Sebagai konsekuensi peningkatan permintaan kendaraan listrik, permintaan litium—sebagai alternatif kobalt dan nikel untuk bahan komponen baterai kendaraan listrik—juga meningkat

Kegiatan jual beli di ranah digital membukukan nilai transaksi yang menanjak. Survei Litbang ”Kompas” pun menangkap peningkatan antusiasme warga dalam kegiatan ini. Meski begitu, sejumlah persoalan muncul di tengah potensi perkembangan ”e-commerce”.

Berdasarkan data Bank Indonesia, nilai transaksi e-commerce pada 2020 sebesar Rp 253 triliun dan akan tumbuh 33,2 persen pada 2021. Indonesian E-commerce Association juga melaporkan transaksi sebesar Rp 11,6 triliun pada Hari Belanja Nasional 2020, atau naik 452 persen dari tahun 2015 (Kompas, 17/3/2021).E-commerce atau e-dagang secara sederhana didefinisikan sebagai kegiatan penjualan atau pembelian barang atau jasa melalui jaringan internet. Proses pembayaran dan pengirimannya tidak harus dilakukan secara daring (online).Dalam riset terbaru Litbang Kompas terkait e-dagang, sebanyak 40,3 persen responden mengaku pernah berbelanja daring. Sebanyak 15,3 persen dari seluruh responden tersebut terindikasi makin sering berbelanja selama sembilan bulan terakhir. Hal ini berarti ada peningkatan belanja selama pandemi.Riset Litbang Kompas tersebut dilakukan dengan bertanya langsung kepada 1.200 responden di 34 provinsi di Indonesia pada 27 Desember 2020 hingga 9 Januari 2021. Dalam riset ini juga terpotret karakter dan pendapat masyarakat terkait pengalaman mereka ketika berbelanja daring.

Hasil survei ini setidaknya menunjukkan indikasi awal bahwa masyarakat Indonesia masih bersetia pada pembayaran konvensional, bahkan dalam transaksi diranah digital. Gagasan menuju cashless society rasanya masih butuh proses yang panjang di tengah gambaran perilaku publik di atas.Kelebihan di aspek kedua adalah terkait kualifikasi barang. Sebanyak38,3 persen menyebut platform belanja daring menyediakan banyak pilihan yang unik sekaligus jarang ditemukan di toko biasa. Barang yang dibeli juga tidak terbatas jarak sehingga bisa membeli barang dari luar kota. Demikian sebut 20 persen responden. Menurut 13,4 persen responden, di internet jenis barang yang sama juga bisa diperbandingkan dari satu toko ke toko lainnya.Kelebihan di aspek ketiga didorong faktor ekonomi. Responden mengakui kepincut berbelanja di toko daring sebagai pilihan rasional untuk mencari barang yang murah dengan kualitas yang sama dengan di toko biasa. Sebanyak 33,7 persen mengatakan, harga barang yang murah adalah keuntungan belanja di sini. Sementara 27,2 persen merupakan responden yang antusias dengan banyaknya promo, mulai dari diskon, cashback, hingga ”gratis ongkir”  

(Oleh - HR1)

Praktik ilegal yang dilakukan kapal-kapal ikan dalam negeri cenderung meningkat. Praktik yang marak di sejumlah wilayah itu, antara lain, pelanggaran wilayah tangkapan ikan dan manipulasi ukuran kapal dengan menurunkan bobot kapal.  Berdasarkan data data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), sejak awal 2021, aparat pengawasan KKP telah menangkap 46 kapal perikanan. Kapal yang ditangkap itu terdiri dari 40 kapal ikan berbendera Indonesia dan 6 kapal ikan berbendera Malaysia.

Pengawasan terhadap kapal-kapal ikan dalam negeri yang longgar dalam setahun terakhir memicu lonjakan pelanggaran.  Pelanggaran yang dominan, antara lain, adalah pelanggaran daerah penangkapan ikan dan kapal tidak berizin. Ada pula praktik manipulasi ukuran kapal dengan menurunkan bobot kapal untuk mengecilkan nilai pungutan perikanan.

Sejumlah pemerintah daerah juga melanggar kewenangan yurisdiksi dengan menerbitkan izin kapal di bawah 30 gros ton (GT) untuk melaut sampai ke luar batas wilayah tangkapan sehingga memicu konflik horizontal dengan nelayan di daerah lain.

Pung menegaskan, praktik perikanan perlu ditertibkan karena potensi pendapatan negara di sektor perikanan menjadi hilang. Adapun penangkapan ikan di luar batas zona penangkapan juga berpotensi memicu koflik horizontal antarnelayan.

Pemerintah menargetkan 30 juta usaha mikro, kecil, dan menengah masuk pasar digital pada 2023. Untuk mencapai target itu, gerakan membeli atau belanja produk lokal terus digaungkan.

“Saat ini sudah 12 juta UMKM yang go digital (masuk pasar digital). Ditargetkan pada 2023 menjadi 30 juta UMKM,” ujar Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki saat membuka Jabar Culture and Tourism Festival (JaFest) 2021 di Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu(21/3/2021).

Menurut Teten, nilai transaksi ekonomi digital Indonesia terbesar di Asia Tenggara dan diproyeksikan mencapai Rp1.826 triliun pada 2025. Ini juga peluang bagi UMKM. Namun, baru 19 persen UMKM terhubung dengan ekosistem digital.