Menurut Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Dadan Kusdiana, Selasa (23/3/2021), pengembangan biogas di Indonesia tak lagi mendapat dukungan APBN tiga tahun terakhir.

Namun, pemerintah menyadari, fungsi biogas dapat menggantikan elpiji yang sebagian besar disubsidi dan merupakan komoditas impor. Biogas juga berkontribusi terhadap pencapaian target bauran energi terbarukan sebesar 23 persen pada 2025.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, 1 meter kubik biogas setara dengan 0,46 kilogram elpiji, 0,62 liter minyak tanah, dan 3,5 kilogram kayu bakar. Kotoran tiga sapi bisa menghasilkan biogas 4 meter kubik per hari. Selain kotoran ternak, bahan baku biogas juga bisa dari sampah rumah tangga, seperti limbah sayur dan sejenisnya.

Pemerintah menargetkan ekspor perikanan Indonesia tahun2021 mencapai 6 miliar dollar AS atau naik 15,31 persen dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yang 5,203 miliar dollar AS. Lobster hasil budidaya jadi salah satu komoditas unggulan yang dibidik untuk ekspor. Direktur PemasaranK ementerian Kelautan dan Perikanan Machmud Sutedja,Selasa (23/3/2021), mengatakan, komoditas unggulan yangd ibidik untuk ekspor tahun ini, antara lain, ialah udang,tuna-tongkol-cakalang, rajungan, kepiting, rumput laut, dan lobster hasil budidaya. Pasar utamanya adalah Amerika Serikat, China, dan Jepang. Upaya meningkatkan daya saing produk dinilai perlu ditopang logistik. Oleh karena itu, tahun ini pemerintah berencana membangun 16 gudang pendingin dan menambah 15 kendaraan pendukung distribusi. (LKT)

Pemerintah mendorong ekspor perikanan tahun ini meningkat 15,31 persen. Sejumlah komoditas unggulan akan digenjot untuk ekspor.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menargetkan nilai ekspor perikanan Indonesia pada tahun ini mencapai 6 miliar dollar AS atau tumbuh 15,31 persen dibandingkan dengan realisasi tahun lalu yang sebesar 5,203 miliar dollar AS. Lobster hasil budidaya merupakan salah satu komoditas unggulannya.

Direktur Pemasaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Machmud Sutedja menyampaikan, komoditas unggulan yang dibidik untuk peningkatan ekspor perikanan tahun ini antara lain udang; tuna, tongkol, dan cakalang; rajungan; kepiting; rumput laut; dan lobster hasil budidaya. Adapun tujuan ekspor pada 2021 masih fokus pada pasar utama, yakni Amerika Serikat, China, dan Jepang.

Pada 2020, ekspor udang sebanyak 239.227 ton atau senilai 2,04 miliar dollar AS. Volume ekspor itu berkontribusi 7,15 persen terhadap ekspor dunia. Target ekspor udang antara lain Amerika Serikat, China, Jepang, Uni Eropa, Korea Selatan, dan Timur Tengah.

Rantai dingin

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Artati Widiarti memaparkan perlu upaya hulu-hilir untuk mendorong ekspor hasil perikanan. Upaya itu di antaranya memetakan peluang pasar dan tren ekspor di pasar utama dan pasar potensial. Selain itu, meningkatkan produksi hilir dan mengembangkan produk bernilai tambah.

Upaya meningkatkan daya saing produk perikanan perlu ditopang logistik ikan nasional. Penopang logistik itu, antara lain, penyediaan sarana pergudangan dan distribusi ikan yang dilengkapi pendingin, yakni gudang pendingin dan truk berpendingin.

”Banyak nelayan mitra yang di daerahnya tidak memiliki akses listrik. Dengan ketersediaan listrik, maka rantai dingin akan terjaga,” katanya.

Pemerintah menargetkan ekspor perikanan Indonesia tahun 2021 mencapai 6 miliar dollar AS atau naik 15,31 persen dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yang 5,203 miliar dollar AS. Lobster hasil budidaya jadi salah satu komoditas unggulan yang dibidik untuk ekspor.

Direktur Pemasaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Machmud Sutedja, Selasa (23/3/2021), mengatakan, komoditas unggulan yang dibidik untuk ekspor tahun ini, antara lain, ialah udang, tuna-tongkol-cakalang, rajungan, kepiting, rumput laut, dan lobster hasil budidaya. Pasar utamanya adalah Amerika Serikat, China, dan Jepang.

Uni Emirat Arab menggulirkan investasi senilai 10 miliar dollar AS atau sekitar Rp 140 triliun. Investasi itu ditempatkan pada Indonesia Investment Authority, lembaga pengelola investasi milik Pemerintah Indonesia.

Salah satu materi yang menjadi fokus pembicaraan adalah Indonesia Investment Authority (INA) yang telah terbentuk dan beroperasi di Indonesia. INA merupakan lembaga pengelola investasi Indonesia yang dibentuk dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Lembaga itu bertujuan untuk meningkatkan optimalisasi aset, menarik investasi dan kerja sama dari berbagai pengelola investasi lainnya di dunia, serta untuk meningkatkan iklim investasi yang lebih baik di Indonesia.

Sementara itu, Fitch Ratings Ltd, lembaga pemeringkat kredit internasional, memperkirakan ekonomi Indonesia akan pulih bertahap, yaitu tumbuh 5,3 persen pada 2021 dan 6 persen pada 2022. Fitch juga memproyeksikan, defisit fiskal Indonesia akan sedikit turun menjadi 5,6 persen pada 2021 dari 6,1 persen pada 2020.

Perum Bulog mendapatkan penugasan untuk mengimpor daging kerbau dari India sebanyak 80.000 ton. Impor dilakukan secara bertahap, untuk periode Maret-Juni ditetapkan kontrak pengadaan sebanyak 22.000 ton.

Sekretaris Perusahaan Bulog Awaludin Iqbal mengatakan, daging kerbau dari India itu sudah ada yang sampai di Tanah Air, dan sebagian masih dalam perjalanan.

Di bulan Maret ini, Bulog memperkirakan ada sekitar 10-20% dari kontrak pengadaan pertama yang akan masuk. Artinya, ada sekitar 2.200-4.400 ton daging kerbau impor dari India yang akan masuk.

Awaludin menegaskan, impor ini dilakukan untuk menyediakan pilihan bagi masyarakat dalam mengkonsumsi daging, dan juga stabilisasi harga daging dalam negeri. Pasalnya, harga daging sapi masih bertahan di level Rp 120.000/Kg. Harapannya, dengan kehadiran daging kerbau ini maka harga daging sapi di dalam negeri bisa turun.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mendukung Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga untuk menjadi roda penggerak industri perikanan guna mengoptimalkan sumber daya di daerahnya masing-masing.

Menteri Trenggono dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa (23/3), berharap agar masyarakat nelayan Tapanuli Tengah dan juga Sibolga dapat merasakan dampak baik dari program tersebut dimana seluruh hasil tangkapan akan terkonsolidasi untuk kesejahteraan nelayan.

Trenggono juga memaparkan program utama lainnya adalah pengembangan perikanan budidaya baik budidaya darat, laut maupun payau, serta peningkatan kesejahteraan nelayan melalui tunjangan hari tua, tunjangan kesehatan, dan tunjangan kecelakaan.

Fajar Wibhiyadi, Direktur Utama PT KBI (Kliring Berjangka Indonesia) (Persero) dalam siaran persnya, Selasa (23/3), “perlu tata niaga yang baik terkait transaksi timah dalam negeri, yang pada akhirnya akan memberikan keuntungan kepada negara dan masyarakat,” pungkasnya.

Adanya perdagangan timah dalam negeri ini sejalan dengan Peraturan Menteri Perdagangan No 53 Tahun 2018 Tentang perubahan kedua atas peraturan menteri perdagangan nomor 44/M-DAG/ PER/7/2014 tentang ketentuan ekspor timah.

Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa transaksi timah murni batangan wajib diperdagangkan di bursa. Terkait Pasar Fisik Timah Murni Batangan, telah berjalan di Bursa Berjangka Jakarta sejak tahun 2019.

Mekanisme trading pada dasarnya sama dengan transaksi timah luar negeri yang membedakan hanya di lottase bahwa 1 lot = 1 ton sedangkan untuk ekspor 1 lot = 5 ton.

Jenis timah yang diperdagangkan juga sama dengan untuk ekspor, yaitu TLEAD300,200,100,50 dan TPURE099.

Data dari PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) menyebutkan, pada awal pembukaan perdagangan dalam negeri yang dilakukan pada hari Senin 22 Maret 2021, telah terjadi transaksi sebanyak 150 Lot dengan berat 150 ton dengan harga transaksi Rp 356.408.648/ton.

Jakarta -  Achmad Zaky, melalui perusahaan modal ventura (venture capital) besutannya, Init 6, menginvestasikan dana US$ 5 juta du IDCloudHost, start-up besutan anak bangsa yang bergerak di bidang solusi komputasi awan (cloud). Zaky dikenal sebagai founder dari perusahaan teknologi dan e-commerce Bukalapak. Dana segar tersebut akan digunakan IDCloudHost untuk memperkuat teknologi, pengembangan sumber daya manusia (SDM), serta mengembangkan pasar cloud, khususnya pada segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia dan Asia Tenggara. IDCloudHost menargetkan untuk menambah jumlah pelanggan menjadi 1 juta pelanggan dalam waktu dua tahun ke depan. Saat ini, start-up ini memiliki 100 ribu pelanggan yang sebagian besar UMKM.

IDCloudHost pun akan terus berinovasi serta melahirkan berbagai produk dan layanan terbaik yang dibutuhkan oleh pasar. Perusahaan yang dipimpinnya akan menjadi solusi dalam mempercepat digitalisasi di Indonesia dan kawasan Asia lainnya. Sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asean, Indonesia merupakan pasar yang sangat menarik. Perkembangan infrastruktur digital selama delapan tahun terakhir di berbagai sektor, seperti UMKM, korporasi, dan start-up juga semakin cepat. IDCloudHost fokus memberikan layanan infrastruktur cloud. Visi perusahaan yang dipimpinnya menjadi cloud provider di Indonesia yang terbesar, terlengkap dan terpercaya, dengan membawa nilai-nilai sosial dalam mendukung ekosistem digital.

(Oleh - IDS)

Jakarta - Kementrian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan membentuk Gugus Tugas Penanganan Pelaku Ekonomi Digital untuk menggali potensi pajak dari transaksi ekonomi digital secara menyeluruh. Dirjen Pajak Kemenkeu melihat bahwa ekonomi digital sudah  berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, selain mencoba menggali potensi, di sisi administrasi DJP juga harus bisa mengikuti perkembangan tersebut.

Gugus Tugas Penanganan Pelaku Ekonomi Digital akan mengusulkan perbaikan-perbaikan regulasi agar pemenuhan kewajiban perpajakan para pelaku ekonomi digital lebih mudah. Pemerintah telah menerbitkan aturan turunan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, berupa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2021 dan PP Nomor 49 Tahun 2021 mengenai pemberlakuan perpajakan transaksi Lembaga Pengelola Investasi (LPI). 

Direktorat Jenderal Pajak (DJBC) juga menyiapkan dua PMK yaitu pertama, PMK tentang Perdagangan Pelabuhan Bebas. Beleid ini mengenai pembiayaan fiskal dan ketentuan larangan dan pembatasan, hingga pemungutan cukai. Kedua, PMK tentang KEK, termasuk soal ketentuan penggunaan IT, pengawasan DJBC, hingga pengadaan barang dan jasa dan pelayanan berbasis manajemen risiko.

(Oleh - IDS)