Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat sepanjang 2020 pihaknya telah menerima 68.057 laporan transaksi keuangan mencurigakan.

Kepala PPATK Dian Ediana Rae mengungkapkan, ada 2.738.598 laporan transaksi keuangan tunai, kemudian 6.829.067 laporan transaksi transfer dana dari dan ke luar negeri.

Selain itu untuk meningkatkan pelaporan ini PPATK akan mengajak industri financial technology (fintech) untuk menjadi pelapor.

Karena itu PPATK terus berinergi dan menjalin komitmen dengan pimpinan Apgakum seperti Kapolri, Jaksa Agung, Ketua KPK, Kepala BNN, Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Selain untuk membantu proses penegakan hukum, LHA dan LHP yang disampaikan pada tahun 2020 juga berkontribusi pada penerimaan negara sebesar Rp1,5 triliun, dengan potensi penerimaan negara sebesar Rp1,36 triliun.

Kasus dugaan suap aparat Direktorat Jenderal Pajak, Selasa (23/3), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor pusat di Jakarta Pusat.

Penjelasan juru bicara KPK. Ali Fikri menyebut ada dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait pemeriksaan perpajakan tahun 2016-2017 atas bank dengan kode saham PNBN. Di kantor pusat Bank Panin, tim penyidik mengamankan dokumen dan barang elektronik.

Bank Panin adalah salah satu perusahaan yang diduga memberikan hadiah atau janji hadiah kepada aparat pajak yakni Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdani. Ketiga perusahaan yang diduga menyuap pajak hingga Rp 50 miliar secara bertahap itu adalah PT Johlin Baratama, Bank Panin dan Gunung Madu Plantion, perusahaan gula milik keluarga Cendana.

Realisasi anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021 hingga 17 Maret lalu mencapai Rp 76,59 triliun. Angka ini setara 10,9% dari pagu program PEN senilai 699,43 triliun.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemkeu), realisasi anggaran PEN terbesar pertama, program kesehatan Rp 12,4 triliun, atau setara 7% dari total anggaran Rp 176,3 triliun.

Kedua, perlindungan sosial sebesar Rp 25,97 triliun, setara 16,5% dari pagu yakni Rp 157,41 triliun. Ketiga, program prioritas sebesar Rp 1,44 triliun atau 1,2% dari jumlah alokasi anggaran senilai Rp 122,42 triliun.

Keempat, dukungan UMKM dan korporasi sebesar Rp 29,63 triliun, atau telah terserap 16% dari total anggaran Rp 184,83 triliun. Kelima, insentif dunia usaha dalam bentuk perpajakan senilai Rp 7,15 triliun, sama dengan 12,2% dari pagu yang mencapai Rp 58,46 triliun.

Pemerintah membuka keran ekspor mineral mentah untuk tujuh komoditas. Yakni, konsentrat tembaga, konsentrat besi, konsentrat timbal, konsentrat seng, konsentrat mangan, bauksit serta nikel. Kebijakan ini berlaku selama setahun ke depan.

Kementerian ESDM menyatakan izin ekspor mineral akan diberikan ke perusahaan yang mengajukan permohonan dan dianggap memenuhi syarat. Salah satu perusahaan yang akan menikmati berkah relaksasi ekspor ini adalah PT Freeport Indonesia.

Bahkan Freeport telah meraih rekomendasi kuota ekspor konsentrat tembaga untuk satu tahun ke depan. “Kuota ekspor 2 juta ton konsentrat, Freeport berkomitmen untuk memberikan nilai tambah bagi Indonesia dalam berbagai cara,” ungkap Riza Pratama, Vice President Corporate Communication Freeport Indonesia kepada KONTAN, Selasa (23/3).

Rekomendasi kuota tersebut naik dari tahun lalu yang sebanyak 1,06 juta wet ton konsentrat tembaga. Tahun 2019, Freeport hanya mengantongi kuota ekspor 746.953 wet ton konsentrat tembaga.

Aneka Tambang (ANTM) juga meraih izin ekspor bauksit. ANTM mendapat persetujuan ekspor mineral logam untuk bijih bauksit tercuci dengan kadar Al203 =42% sebesar 1,89 juta wet metrik ton selama periode 2021-2022.

Rancangan Undang-Undang (RUU) Larangan Minuman Beralkohol resmi masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI prioritas pada tahun 2021. Pelaku usaha di industri minuman beralkoholpun angkat bicara terkait rencana pembahasan beleid tersebut.

Asosiasi Pengusaha Importir dan Distributor Minuman Impor (APIDMI) , Ipung Nimpuno merespons urgensi perumusan RUU Larangan Minuman Beralkohol dipandang tidak jelas. Sebab, konsumsi minuman beralkohol di Indonesia tergolong minim, yakni hanya 1 mililiter per orang atau salah satu yang terendah di kawasan Asia.

APIDMI khawatir jika RUU ini lolos dan disahkan, maka akan mematikan industri minuman beralkohol di Indonesia. Hal ini mengingat produksi, distribusi, hingga konsumsi produk tersebut dilarang.

Pada dasarnya izin usaha dan tata cara produksi minuman beralkohol sudah diatur dalam Permenperin No. 17/ 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol.

Agar mampu bertahan selama pandemi Covid-19 melalui digitalisasi, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM memerlukan layanan internet yang terjangkau. Selain internet, tiga kebutuhan utama UMKM adalah pendanaan usaha dan penciptaan permintaan.

Data diperoleh dari survei terhadap 11.567 mitra penjual dan 9.259 pembeli serta transaksi penjual-pembeli di ekosistem Tokopedia. Survei secara dalam jaringan berlangsung pada 20 Oktober-22 November 2021.  Riset yang sama menunjukkan, sebanyak 74,2 persen responden mitra menyatakan bahwa penjualan mereka meningkat selama pandemi Covid-19. Nilai tengah atau median kenaikan penjualan sekitar 133 persen. Provinsi yang membukukan kenaikan penjualan tertinggi dari luar Jawa ialah Nusa Tenggara Barat (144,6 persen), Sulawesi Tengah (73,4persen), dan Sulawesi Selatan (73,3 persen).

Menurut data internal Tokopedia, mitra penjual yang pada Januari 2020 sebanyak 7,2 juta orang bertambah menjadi 10 juta orang pada saat ini. Sebanyak 68,6 persen mitra penjual Tokopedia merupakan pencari nafkah tunggal di keluarga.

Dari sisi pembeli, lebih dari 60 persen konsumen berpenghasilan di atas Rp 1 juta per bulan menyatakan akan terus berbelanja secara daring. Sebaliknya, ada 50 persen konsumen di kelompok penghasilan Rp 500.000-Rp 1 juta per bulan yang mempertimbangkan perbedaan harga toko fisik dan daring sebelum berbelanja di platform digital.

Dalam rangka menjaga momentum adopsi digital, Direktur Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Tokopedia Astri Wahyuni mengatakan, inovasi dan pengembangan produk serta layanan berorientasi pada kebutuhan mitra UMKM dan konsumen.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki berpendapat, data dan riset penting untuk menunjukkan dan memetakan proses adopsi digital UMKM di Indonesia selama pandemi. (JUD)

Bank Indonesia (BI) mencermati peningkatan efisiensi pada operasional perbankan di awal tahun. Lantaran perbankan melakukan penurunan biaya tenaga kerja dan biaya sewa akibat digitalisasi, yang masing-masing turun sebesar 3 basis poin (bps) year on year (yoy) dan 5 bps yoy hingga Januari 2021.

Bank Rakyat Indonesia (BRI) mencatatkan rasio Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), Pada tahun 2021 ini rasio BOPO akan diproyeksikan berada di kisaran 75%. “Strategi efisiensi yang dilakukan BRI terkait ini adalah melalui digitalisasi proses bisnis, dengan digitalisasi ini diharapkan proses bisnis akan semakin efisien dan efektif,” ujar Aestika kepada KONTAN, Rabu (24/3)

Direktur Keuangan BCA, Vera Eve Lim menyatakan, pengelolaan operasional yang efisien dalam situasi ini dilakukan dengan optimalisasi transaksi. Melalui layanan perbankan digital dan transaksi nontunai sebagaimana yang tersedia di mobile banking dan internet banking.

Jumlah transaksi melalui mobile dan internet banking terus bertumbuh pesat, yakni sebesar 50,7% yoy, rasio BOPO sebesar 63,45% sepanjang tahun 2020. Adapun BOPO BCA di 2019 tercatat sebesar 59,09%.

PT Freeport Indonesia mendapatkan berkah dari kebijakan pemerintah membuka keran ekspor tujuh komoditas mineral mentah. Satu dari tujuh komoditas itu adalah konsentrat tembaga.

Vice President Corporate Communication PT Freeport Indonesia, Riza Pratama menyatakan, pihaknya menyambut baik kebijakan pemerintah mengeluarkan izin ekspor untuk satu tahun ke depan.

Dalam catatan KONTAN, rekomendasi ini meningkat dari tahun lalu yang mencapai 1.069.000 wet ton konsentrat tembaga pada 16 Maret 2020 untuk satu tahun. Pada 2019, Freeport hanya mengantongi kuota ekspor 746.953 wet ton konsentrat tembaga.

Sebelumnya Kementerian ESDM menerbitkan kebijakan untuk membuka ekspor tujuh mineral mentah. Ketujuh komoditas itu adalah konsentrat tembaga, konsentrat besi, konsentrat timbal, konsentrat seng, konsentrat mangan, bauksit dan nikel.

Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, realisasi penerimaan pajak hingga akhir Februari 2021 sebesar Rp 146,1 triliun atau turun 4,8% year on year (yoy). Jika dibandingkan dengan realisasi Januari 2021 yang kontraksi hingga 15,3% yoy, pencapaian ini jauh lebih baik. Terlebih, Februari tahun lalu belum terjadi pandemi Covid-19.

Secara kumulatif, pencapaian dalam dua bulan pertama di tahun 2021, setara dengan 11,2% dari target sepanjang tahun yang sebesar Rp 1.229,6 triliun.

Perbaikan kinerja penerimaan pajak tersebut, terdorong oleh tiga sektor usaha yang semuanya mencatatkan pertumbuhan positif.

Pertama, sektor perdagangan pada Februari tumbuh 7,18% joy, Kedua, sektorjasa keuangan dan asuransi tumbuh 1,08% yoy pada Februari, Ketiga, sektor industri pengolahan tumbuh 10,77% yoy.