Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjatuhkan sanksi denda kepada PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek) sebesar Rp 3,3 miliar. Sanksi ini terjadi karena Gojek terlambat memberitahukan (notifikasi) akuisisi atas PT Global Loket Sejahtera (Loket).

Majelis Komisi dalam putusan Perkara dengan nomor register 30/KPPU-M/2020, Majelis menyatakan Gojek melanggar ketentuan Pasal 29 Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 /2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

“Atas pelanggaran tersebut, Majelis Komisi menghukum Gojek untuk membayar denda sebesar Rp3,3 miliar, dan wajib harus disetor ke Kas Negara selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Putusan KPPU memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht),” kata Deswin Nur, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama KPPU, Kamis (25/3).

Kementerian Koperasi dan UKM menyatakan mereka tidak berada dalam posisi menentukan harga batas atas terhadap nilai komisi yang ditentukan penyedia layanan pesan antar (LPA) makanan daring terhadap mitra.

Pernyataan ini sekaligus menjawab keluhan para mitra UMKM atau merchant di salah satu platform, yakni Gofood, terhadap kebijakan pengenaan komisi. Para pelaku UMKM keberatan dengan skema komisi terbaru GoFood.

Awalnya GoFood mengenakan potongan 12% + Rp 5.000 untuk setiap produk yang terjual. Sejak 5 Maret 2021, skema itu berubah menjadi 20%+Rp 1.000 dari setiap produk makanan dan minuman yang dijual mitra UMKM.

Kemenkop dan UKM, “Kami berharap platform LPA daring dapat terus menggulirkan program insentif yang dapat berdampak positif bagi mitra atau merchant yang aktif berjualan di platformnya,” kata dia.

Sementara Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun mengatakan pemerintah perlu mengatur batas komisi yang diberlakukan setiap penyedia layanan pesan-antar daring. Hal ini terkait dengan keluhan pengusaha UMKM yang menilai besaran komisi sebesar 20%+Rp1.000 yang diberlakukan salah satu LPA, memberatkan kelompoknya.

Pengembangan lumbung ikan nasio-nal di Maluku diharapkan menjadi pintu masuk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  Salah seorang pengusaha,Kuntoro Alfred Kusno, yang berkecimpung di perikanan  sejak 1993, menyebutkan per-lunya laboratorium uji mutudi Maluku. Selama ini, ikanyang akan diekspor harus di-kirim ke Bali untuk diuji kadarlogam berat, histamin, dan Covid-19. Biaya uji mutu men-jadi lebih mahal, prosesnya pun memakan waktu.

Logistik di Maluku juga mahal.  Jadi, pelabuhan yangterintegrasi sangat diperlukan di Maluku.  Di sisi lain, pengurusan dokumen dinilai sudah sangat cepat di Maluku. Namun, pengiriman ikan biasanya tidak bisa langsung. Dari Ambon, biasanya kapal harus menung-gu di Surabaya atau Jakarta. Problem lain, di Maluku ha-nya ada tiga pusat pengolahanikan, yaitu di Laut Banda, Se-ram, dan Arafuru. Karena itu  sebagian besar hasil perikanan Maluku dibawa ke Jawa.Sebagian dijual ke pasar domestik, sebagian diekspor. Namun,sebelum sampai di negara tujuan, kata Daniel Rusli dari PTSamudra Indo Sejahtera, kapal juga harus melalui Singapuraatau Malaysia. ”Apabila bisa mengekspor langsung dari Pro-vinsi Maluku, kami bisa reduksi cost logistic dan harga ikan kenelayan akan lebih baik,” ujar Daniel

Ketimpangan akibatpandemi tidak hanya untuk jangka pendek, tetapi akan ber-lanjut hingga seusai pandemi.  Kondisi ini perlu disikapi pemerintah dengan program jangka panjang yang lebih terarah,efektif, dan tepat sasaran agartidak semakin parah.  Data Survei Angkatan Kerja Nasional 2020 oleh BPS menggambarkan, mayoritas angkatan kerja yang menganggur selama pandemi adalah masyarakat berkategori miskin dengan pendapatan rendah (54 persen).Jumlah itu lebih banyak dari masyarakat kategori menengah (39 persen) dan masyarakat kelas atas berpendapatan tinggi (7persen).

Ketimpangan jender juga semakin tajam. Hanya 25,47 per-sen perempuan yang bisa mendapatkan pekerjaannya kembali setelah PHK. Sementara 74,53 persen laki-laki masih mungkin mendapatkan pekerjaannya kembali setelah PHK.  Dengan kondisi saat ini, pemulihan ekonomi pasca pandemi diprediksi berbentuk huruf K (k-shaped recovery), yakni kelompok menengah atas selamat dari krisis, bahkan semakin sejahtera, sedangkan sebagian masyarakat kecil akan semakin terpuruk dan sulit pulih.

Teguh Dartanto, mengatakan, pemerintah harus menyiapkan strategi jangka panjanguntuk mengatasi problem ketimpangan sosial. ”Dampak pandemi ini luar biasa dan baru terasa 5-10 tahun mendatang. Perlu upaya sungguh-sungguh dan komprehensif dari sekarang.  Penyaluran program sosial harus berdasarkan kategori masyarakat yang lebih rentan terdampak pandemi. Banyak kebijakan yang belum pas dan terarah karena tidak memperhatikan bias-bias ini. Jika  ini tidak dicermati dalam perumusan kebijakan, ketimpangan akan semakin lebar.

Dalam Rapat Kerja Nasional Kementerian Perdagangan, 4 Maret, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan keputusan pemerintah mengimpor beras 1 juta ton. Sebanyak 500.000 ton untuk cadangan beras pemerintah (CBP). Sisanya untuk kebutuhan Bulog. Tambahan diharapkan memperkuat CBP yang ditargetkan 1 juta-1,5 juta ton.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyiarkan potensi produksi padi sepanjang Januari-April 2021 yang bisa lebih tinggi daripada periode yang sama tahun 2020 dan 2019. Sepanjang Januari-April 2021, potensi produksi diperkirakan mencapai 14,54 juta ton setara beras, sedangkan pada periode yang sama pada 2019 dan 2020 masing-masing 13,63 juta ton dan 11,46 juta ton.

Ironisnya, perkiraan peningkatan produksi ini dibarengi tren penurunan harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani. BPS mencatat, harga GKP pada Februari 2021 adalah Rp 4.758 per kilogram atau turun 3,31 persen dibandingkan dengan Januari 2021. Bahkan, dibandingkan dengan Februari 2020, turunnya mencapai 8,08 persen.

Menurut Koordinator Nasional Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan Said Abdullah, penurunan harga itu terimbas kabar keputusan impor beras oleh pemerintah. Harga gabah di tingkat petani disebutnya turun hingga Rp 1.000 per kg.

Kejanggalan keputusan impor beras tidak hanya terlihat dari perkiraan peningkatan produksi padi yang disampaikan BPS. Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian pun memproyeksikan, ketersediaan beras sepanjang Januari-Mei 2021 bisa mencapai 24,9 juta ton. Adapun kebutuhan beras pada periode itu hanya 12,33 juta ton. Artinya, ada potensi surplus dari neraca beras nasional.

Salah satu e-commerce terbesar Indonesia, yakni PT Bukalapak.com digugat dengan tuduhan perbuatan melawan hukum bersama dengan PT Leads Property Service Indonesia. Keduanya digugat oleh PT Harmas Jalesveva.

Gugatan itu terdaftar dengan nomor perkara 294/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 24 Maret 2021. Pihak penggugat, yakni Harmas Jalesveva melayangkan 14 petitum dalam permohonan gugatannya.

Beberapa petitum itu di antaranya meminta pengadilan untuk menyatakan Bukalapak.com dan dan Leads Property Service Indonesia telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Penggugat juga meminta Bukalapak untuk membayar kerugian secara tunai sebesar Rp. 90.329.805.675.

Bukan cuma itu, penggugat juga meminta pengadilan untuk menghukum Bukalapak.com agar membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000.000 per hari, terhitung sejak putusan diucapkan, Bukalapak.com menyerahkan barang jaminan berupa sahamnya dan juga menyelesaikan semua kewajibannya yang dituntut dan diputus dalam perkara ini.

Kakao merupakan salah satu komoditas unggulan Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, yang berpotensi besar untuk dikembangkan. Untuk mewujudkannya, perlu dukungan sinergi berbagai sektor untuk meningkatkan nilai tambah. Koperasi Berau Kakao Sejahtera mulai beroperasi sejak 2017. Tugasnya adalah membeli produk kakao basah dari petani yang berasal dari 12 kelompok tani yang tersebar pada delapan kampung di Kabupaten Berau.Tidak mudah untuk mendirikan koperasi yang memiliki peran yang hampir sama dengan tengkulak. Persoalannya adalah harga beli dari petani.

Namun, koperasi memberikan pemahaman kepada para tengkulak tersebut agar mau bersinergi meningkatkan nilai keekonomian dari hasil produksi tanaman kakao.Apalagi, potensi produksi kakao yang ditangani oleh koperasi masih cukup besar. Luas lahan saat ini sekitar 400 hektare (ha) dengan rata-rata produksi mencapai 1,2 ton per ha. Dari luasan itu, baru 70% yang berproduksi karena ada perawatan tanaman.Sementara itu, berdasarkan data Dinas Perkebunan Kabupaten Berau, luas lahan tanaman kakao pada 2019 mencapai 1.625,55 ha yang tersebar di 10 kecamatan dari total 13 kecamatan di Bumi Batiwakkal.Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Berau Sumaryono mengatakan bahwa kakao merupakan salah satu dari lima produk unggulan perkebunan di Kabupaten Berau, di samping kelapa sawit, kelapa dalam, karet, dan lada.

(Oleh - HR1)

Bisnis, JAKARTA — Emiten pertambangan mineral, PT Ifishdeco Tbk. memasang target agresif pada tahun ini setelah membukukan kinerja loyo pada tahun lalu.Direktur Ifishdeco Muhammad Ishaq mengatakan perseroan menargetkan volume penjualan nikel pada 2021 sebesar 2 juta ton, naik 155,83% dibandingkan dengan perolehan 2020 yang hanya sebesar 781.767 ton.Adapun, perolehan penjualan 2020 itu anjlok 65% dari perolehan 2019 sebesar 2,26 juta ton.

Sejalan dengan target penjualan itu, maka pendapatan 2021 emiten berkode saham IFSH itu diproyeksi dapat mencapai Rp1,01 triliun. Lagi-lagi, pendapatan itu juga jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kinerja pendapatan (unaudited) pada 2020 yang hanya sebesar Rp395,01 miliar.Kinerja pendapatan 2020 itu, menyusut 63,5% dibandingkan dengan perolehan 2019 sebesar Rp1,08 triliun.

fishdeco juga terus mengejar progres pengembangan proyek smelter nikel dengan menggunakan teknolo-gi Rotary Klin-Electric Furnace atau smelter RKEF.Sekretaris Perusahaan Ifishdeco Christo Pranoto mengatakan sampai saat ini perseroan masih dalam tahap penjajakan dengan calon mitra strategis dari China untuk mengembangakan proyek smelter RKEF.Proyek itu rencananya akan membangun dua tungku dengan target penyelesaian dan kapasitas produksi yang masih dalam tahap negosiasi dengan calon mitra stra-tegis. IFSH memperkirakan total investasi yang dibutuhkan sebesar US$1,1 juta.

(Oleh - HR1)

Bisnis, JAKARTA — Realisasi dari pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor untuk penanganan pandemi Covid-19 terbatas, yakni hanya mencapai 76,6% dari pagu anggaran yang senilai Rp3,76 triliun. Hal ini mengindikasikan bahwa serapan dari fasilitas fiskal itu masih seret. Berdasarkan data Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan yang diperoleh Bisnis, total realisasi pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) selama tahun lalu tercatat Rp2,88 triliun. Jika dibandingkan dengan prognosis Ditjen Bea Cukai yang senilai Rp2,41 triliun, realisasi itu memang cukup memuaskan yakni mencapai 119,5%. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan pagu anggaran, realisasinya hanya 76,6%.

Secara terperinci, fasilitas yang dimanfaatkan untuk pengadaan alat kesehatan penanganan Covid-19 mencapai Rp2,17 triliun. Kemudian, fasilitas untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Badan Layanan Umum (BLU) Rp561 miliar. Adapun fasilitas yang dimanfaatkan oleh yayasan atau lembaga nonprotif tercatat hanya senilai Rp144 miliar. Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan Syarif Hidayat mengatakan angka prognosis itu disusun berdasarkan data realisasi impor pada masa awal pandemi Covid-19. 

Direktur Eksekutif Pratama Kreston Tax Research Institute Prianto Budi Santoso mengatakan realisasi stimulus disebabkan karena dua hal. Pertama keterbatasan anggaran sehingga insentif tidak terserap, dan kedua banyak wajib pajak penerima insentif tidak menyampaikan laporan. “Bisa juga insentif terserap, akan tetapi wajib pajak yang memanfaatkan insentif itu belum menyusun laporan realisasi. Sehingga angka yang dipaparkan lebih rendah,” kata dia.

Segenap indikator dinilai tidak mendukung urgensi impor 1 juta ton beras. Keputusan impor mesti memiliki dasar kuat karena akan berdampak langsung ke pendapatan belasan juta rumah tangga petani padi di Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS — Ombudsman RI menilai ada potensi malaadministrasi terkait keputusan pemerintah mengimpor 1 juta ton beras tahun ini. Sebab, segenap indikator tidak mendukung urgensi impor, khususnya dari sisi produksi dan harga beras di dalam negeri.

Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, dalam telekonferensi pers, Rabu (24/3/2021), menyebutkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras nasional sepanjang Januari-April 2021 diperkirakan 14,54 juta ton, naik 3,08 juta ton atau 26,84 persen dibandingkan dengan Januari-April 2020 yang 11,46 juta ton. Potensi peningkatan itu seiring meningkatnya potensi luas panen dari 3,84 juta hektar menjadi 4,86 juta hektar pada periode yang sama.

Situasi stok beras yang tersebar di pedagang, rumah tangga, serta hotel, restoran, dan kafe juga relatif aman. Hal itu tecermin dalam situasi harga beras yang relatif stabil selama kurun tahun 2018-2020. Oleh karena itu, Yeka mengatakan, Ombudsman RI menduga ada potensi malaadministrasi dalam pengambilan keputusan pemerintah mengimpor 1 juta ton beras.

Paparan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam rapat kerja Kementerian Perdagangan 2021, Kamis (4/3/2021), mengonfirmasi rencana impor itu. Pemerintah memutuskan akan mengimpor 500.000 ton beras untuk cadangan beras pemerintah (CBP) dan 500.000 ton untuk kebutuhan Perum Bulog. Tambahan itu diharapkan memperkuat cadangan beras (iron stock) pemerintah yang ditargetkan setidaknya 1-1,5 juta ton.

Tambahan beras dianggap perlu karena stok yang dikuasai Perum Bulog dinilai kurang. Dalam rapat dengan Komisi VI DPR, Senin (22/3/2021), Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyebutkan, cadangan beras Perum Bulog dapat berada di bawah 500.000 ton tahun ini.

Penolakan petani

Guru Besar Fakultas Pertanian IPB University sekaligus Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) Dwi Andreas Santosa mengapresiasi langkah Ombudsman menelusuri keputusan impor beras. Sebab, keputusan itu berpotensi merugikan negara dan khususnya petani.

Sementara itu, penolakan terkait rencana impor beras terus disuarakan oleh sejumlah kalangan di daerah, terutama petani. Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Lampung, misalnya, menolak rencana impor karena dinilai menekan harga di tingkat petani. Apalagi harga jual gabah mulai anjlok dan sulit diserap oleh penggilingan.

Menurut Wakil Ketua I KTNA Lampung M Amin Syamsudin, saat ini sebagian besar wilayah di Indonesia tengah memasuki masa panen raya. Petani saat ini terpuruk karena harga jual gabahnya terus turun. Di Lampung, harga jual gabah kering panen (GKP) di tingkat petani berkisar Rp 3.700-Rp 4.200 per kilogram.

(Oleh - HR1)