Miana Makin Diburu Penggemar Tanaman Hias
Miana yang memiliki berbagai motif warna dan bentuk makin diburu kalangan pencinta tanaman hias, bahkan harganya juga tidak bisa lagi dianggap recehan. Harga satu stek atau satu polybag anakan Miana berkisar Rp 5.000 hingga Rp 25 ribu, terlebih kalau indukan jenis premium harganya sudah mencapai ratusan ribu per pot.
Bank BUMN Naikkan Cadangan Kredit
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahkan mencatat per Februari 2021 posisi NPL gross ada di level 3,17% naik dari periode akhir 2020 sebesar 3,06%. Alhasil, perbankan pun dikabarkan menyiapkan segala amunisi untuk menekan laju NPL. Salah satunya dengan memupuk pencadangan.
Direktur Keuangan BNI Novita Widya Anggraini. Dia bilang. pembentukan pencadangan juga menjadi kewajiban bagi bank dalam rangka memenuhi ketentuan PSAK 71.
Menurut catatan perseroan untuk posisi Desember 2020 pihaknya telah membentuk CKPN sebesar Rp 16,2 triliun. Dampak dari pembentukan tersebut adalah saldo awal laba ditahan Bank BNI berkurang sebesar Rp 12,9 triliun hingga tahun 2020 dari posisi semula Rp 79,7 triliun menjadi Rp 66,8 triliun.
Integrasi Kawasan Industri Perikanan dan Pelabuhan Butuh Rp 5 Triliun
JAKARTA, KOMPAS — Pembenahan sektor perikanan di Provinsi Maluku akan dimulai dengan pembangunan kawasan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan. Kawasan yang disebut Ambon New Port ini seluas 200 hektar dan memerlukan investasi senilai Rp 5 triliun. Hal ini dibahas dalam rapat tertutup yang dipimpin Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin di Istana Merdeka, Jakarta, Senin(29/3/2021).Pembangunan Ambon New Port ini dilakukan untuk mengembangkan Maluku sebagai kawasan pusat perikanan terpadu.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan, untuk pelabuhan yang terintegrasi dengan kawasan industri, pemerintah akan membebaskan lahan seluas 200 hektar. Di lahan ini, infrastruktur dasar akan disiapkan.Pembangunan akan dilakukan dalam skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Kerja sama pemerintah dan swasta ini akan memerlukan investasi senilai Rp 5 triliun.”Tahap awal, diperlukan Rp 1,3triliun,” ujar Budi.Menurut Budi, pembangunan infrastruktur dasar di kawasan seluas 200 hektar itu ditargetkan rampung dalam dua ta-hun. Selain itu, swasta bisa mengembangkan kawasan ini sampai 900 hektar. Dalam proses-nya nanti, investor swasta harus membebaskan lahan dan membangun kawasan seluas 700 hektar itu di luar lahan yang sudah disediakan pemerintah.
(Oleh - HR1)
Kemudahan Izin akan Dongkrak Industri Udang
Upaya menggenjot ekspor udang membutuhkan langkah sinergis dan sinkron untuk menopang produksi hingga produksi yang bernilai tambah. Pasar udang masih terbuka luas.
JAKARTA, KOMPAS — Kemudahan perizinan merupakan faktor utama untuk menggenjot produksi udang nasional. Nilai ekspor udang nasional ditargetkan meningkat 250 persen sedara bertahap hingga 2024, seiring rencana pemerintah mendongkrak produksi udang.
Data Kementerian Kelautan dan Perikanan menunjukkan, total ekspor perikanan pada 2020 sebanyak 1.262.000 ton atau senilai 5,203 miliar dollar AS. Volume ekspor itu meningkat 6,6 persen dibandingkan 2019, sedangkan nilai ekspor tumbuh 5,4 persen. Dari sisi nilai ekspor, kontribusi terbesar berasal dari komoditas udang, yakni 2,04 miliar dollar AS. Adapun volume ekspor udang tercatat 239.230 ton (18,9 persen),
Ketua Umum Asosiasi Produsen, Pengolahan, dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I) Budhi Wibowo, Senin (29/3/2021), mengatakan, untuk mencapai target lonjakan nilai ekspor udang sebesar 4,2 milar dollar AS atau 250 persen dalam kurun 4 tahun ke depan dibutuhkan peningkatan produksi dan nilai tambah produk. Volume ekspor udang diproyeksikan naik rata-rata 15,8 persen per tahun, sedangkan nilai ekspor tumbuh 20 persen per tahun.
Pada 2020, ekspor produk udang tepung dari Indonesia ke AS tumbuh hampir 200 persen dibandingkan 2019 sehingga menempatkan Indonesia naik dari peringkat ke-4 menjadi peringkat ke-1 pemasok produk udang tepung ke AS. Ekspor udang olahan rata-rata meningkat 40 persen, dengan kontribusi 30 persen dari total ekspor udang.'(Oleh - HR1)
Produksi Vaksin Bio Farma Naik 25 Juta
PT Bio Farma siap meningkatkan kapasitas produksi vaksin virus korona (Covid-19) dari Sinovac pada April 2021 nanti hingga 25 juta vaksin per bulan. Ini artinya ada peningkatan dua kali lipat lantaran sebelumnya kapasitas produksi vaksin hanya 10 juta-20 juta vaksin per bulan.
Direktur Utama PT Bio Farma (Persero) Honesti Basyir saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Senin (29/3) mengatakan, peningkatan kapasitas produksi karena ada dua fasilitas produksi yang akan segera dioperasikan.
Bio Farma menyebut sampai minggu terakhir Maret 2021, sudah ada lima kali pengiriman bahan baku dari Sinovac. Total komitmen Sinovac sebanyak 140 juta bulk vaksin yang dikirim ke Indonesia secara bertahap.
Rencananya, pada pekan pertama dan ketiga April, akan kembali datang bulk vaksin Sinovac total sekitar 30 juta bulk. Biofarma optimistis dengan line production baru maka kapasitas produksi bertambah dan bisa memastikan pemenuhan supply vaksin bagi program vaksinasi pemerintah.
Bengkel Pesawat di Kertajati
Pemerintah berupaya memfungsikan Bandar Udara Kertajati di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Karena itu pemerintah akan memfungsikan bandara tersebut sebagai fasilitas bengkel pesawat alias ada fungsi maintenance repair and overhaul (MRO).
Budi Karya sudah berkoordinasi dengan Panglima TNI dan PT GMF AeroAsia (GMFI). Nantinya, pesawat milik pemerintah dari berbagai instansi bisa melakukan MRO di Bandara Kertajati.
Saat ini, GMFI merupakan salah satu pihak yang telah mengantongi lisensi perbaikan untuk pesawat bermerek dari Amerika Serikat. Dengan lisensi tersebut, GMFI tidak cuma bisa memperbaiki pesawat komersial, tetapi juga pesawat pribadi.
Kertajati memang direncanakan menjadi kawasan industri bagi sektor penerbangan. Saat ini pemerintah menyelesaikan pembangunan akses tol Cisumdawu hingga akhir 2021. Pada tahap awal bandara ini akan dipergunakan untuk memberangkatkan jamaah umrah.
Hari Film, ini tiga fokus Kemenparekraf geliatkan industri layar lebar
Direktur Industri Kreatif, Film dan Animasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengatakan setidaknya tedapat tiga skema utama yang dijalankan untuk mengembalikan roda industri film.
- Pertama : menyiapkan skema mengembalikan kepercayaan masyararkat untuk kembali menonton, dan bahwa menonton itu save dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Hal ini dilakukan dengan menjalankan kampanye untuk kembali ke bioskop.
- Kedua: menghadirkan sebuah konten bioskop dan program ini diharapkan terwujud paling cepat pada Juli 2021
- Ketiga: menanggung biaya pajak tontonan untuk membangkitkan sektor industri film sama seperti pada industri lainnya yang juga pajaknya ditanggung oleh pemerintah pusat.
Program Petani Milenial, Inovasi Mengubah Wajah Petani
Urbanisasi anak muda, dan regenerasi petani di Jawa Barat sudah dalam tahap mengkhawatirkan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat merilis Program Petani Milenial untuk menjawab persoalan ini.
Brainy Briliany, 22 tahun, sudah beberapa tahun terakhir menggeluti profesi sebagai petani. Bersama dengan rekan-rekannya, dia tergabug dalam sebuah kelompok tani di Desa Cikembar Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.
Kelompok tersebut sukses membudidayakan burung puyuh. Sebanyak 2.000 ekor burung puyuh kini berhasil diternakkan dan telah berhasil mendatangkan keuntungan.
Dari peternakan burung puyuh itu, Brainy mengaku bisa mendapatkan penghasilan kotor Rp300.000 per hari. Dia lantas berkeinginan untuk mengembangkan peternakan puyuh, namun keterbatasan modal pribadi maupun kelompok jadi kendala.
Di tengah berpikir keras mendatangkan modal usaha, kabar baik menghampiri saat dia mendapatkan informasi dari grup whatsapp tentang Program Petani Milenial Juara dari Pemda Provinsi Jawa Barat.
Anak muda seperti Brainy diincar Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar bisa bergabung dalam Program Petani Milenial yang diluncurkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Bandung Barat, Jumat (26/3).
Sebanyak 2.204 petani muda resmi bergabung dalam program tersebut. Petani milenial itu nantinya akan memilih jenis pertanian yang diminatinya termasuk bidang perikanan dan peternakan di mana skema lahan, off-taker hingga pembiayaan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan stakeholder terkait.
Petani Milenial dinilai menjadi jawaban persoalan klasik di bidang pertanian. Ridwan Kamil mencatat berdasarkan hasil survei pertanian antar sensus (sutas) 2018 yang dilakukan Badan Pusat Statistik, jumlah petani di Jabar mencapai 3.250.825 orang.
Dari jumlah tersebut, petani yang berusia 25—44 tahun hanya 945.574 orang atau 29%. Kondisi tersebut tentu memberikan efek domino bagi sektor pertanian di Jabar.
Selain regenerasi, program Petani Milenial bertujuan untuk menekan urbanisasi. Saat ini, mayoritas generasi milenial memilih berkarier di perkotaan.
Kepala Biro Perekonomian Setda Jabar Benny Bachtiar mengatakan selain untuk menarik minat generasi milenial, program ini juga bertujuan menumbuh kembangkan kewirausahaan muda pertanian di Jabar.
“Kami ingin menciptakan pertanian maju, mandiri, dan modern. Kemudian, program tersebut diharapkan dapat mengurangi masalah pengangguran sekaligus mengubah wajah pertanian menjadi pertanian modern dan berbasis teknologi,” katanya.
(Oleh - HR1)
Penerimaan Pajak Seret, Konsep Wealth Tax Layak Dikaji
Bisnis, JAKARTA — Sejumlah pengamat pajak menyarankan kepada pemerintah untuk menarik pajak atas kekayaan atau wealth tax sejalan dengan terus meningkatnya kekayaan orang kaya di tengah pandemi Covid-19. Pajak atas kekayaan atau wealth tax memang belum pernah diterapkan. Akan tetapi konsep ini bukan wacana baru di Tanah Air. Sebelumnya, pemerintah juga pernah membuka wacana terkait dengan wealth tax, yakni penerapan pajak atas warisan.
Direktur Eksekutif MUC Tax Research Institute Wahyu Nuryanto mengatakan konsep wealth tax menjadi opsi terbaik yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk memburu sumber pajak baru di tengah suramnya prospek penerimaan akibat pandemi. “Rasanya ini layak dipertimbangkan di tengah kondisi pandemi ini. Karena selama pandemi yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Jadi ketimpangan meningkat,” ujar Wahyu kepada Bisnis, belum lama ini. Adapun, wealth tax mengacu pada jumlah kekayaan atau harta yang dimiliki oleh wajib pajak tersebut. Harta yang dimaksud termasuk aset, yang biasanya setiap tahun mengalami kenaikan valuasi. “Jadi ini yang harus dikejar. Bisa saja harta setiap tahun meningkat. Jadi berbeda dibandingkan dengan PPh,” ujarnya.
Senada, Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar mengatakan konsep wealth tax telah banyak digunakan oleh negara lain. Konsep ini juga muncul di Amerika Serikat (AS) baru-baru ini. Dengan demikian, tidak salah jika pemerintah memburu wajib pajak kaya dan superkaya, baik dari sisi penghasilan maupun dari sisi kekayaan yang dimiliki. “Jadi dari optimalisasi dapat dan dari sisi mendorong equality juga dapat. Di negara lain pun seperti ini, bahkan AS isu wealth tax hidup lagi,” kata dia.
(Oleh-HR1)
Stok Vaksin Kian Tipis, Menkes Budi Deg-degan
JAKARTA. Indonesia menghadapi kabar buruk dalam upaya menggenjot proses vaksinasi Covid--19. Pasalnya, ketersediaan vaksin Covid-19 di Indonesia makin minim. Salah satu penyebabnya, India mengembargo ekspor vaksin Astra Zeneca lantaran terjadi kenaikan kasus di negara itu. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut, saat ini vaksin yang di produksi di India dalam jumlah besar selain Astra Zeneca adalah Novavax.
"Ini berita buruk, India termasuk yang naik kasusnya. Karena dia naik, dia embargo vaksinnya enggak boleh keluar," kata Budi, Minggu (28/3). Sementara kapasitas produksi PT Bio Farma, produsen vaksin di dalam negeri, baru bisa digenjot pada Mei 2021. "Saya deg-degan. Karena Bio Frma sedang pembersihan mesin untuk upgrade supaya mulai Mei kapasitasnya lebih besar. Jadi saya cuma punya 7 Juta stok dari Sinovac, tadinya saya pikir bisa dapat 7,5 juta dari Astra Zeneca jadi bisa 15 juta," ungkap Budi.
Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta Sarman Simanjorang meminta pemerintah segera melobi negara produsen vaksin agar tak ada penundaan yang berdampak pada jadwal vaksinasi. "Penundaan pengiriman vaksin bisa mengganggu jadwal vaksinasi dan menyebabkan proses pemulihan ekonomi menjadi tertunda," ujar Sarman Simanjorang.
(Oleh - HR1)









