Bisnis, Jakarta - Pemerintah Jawa Barat menetapkan komoditas unggulan yang akan diterapkan bagi peserta program Petani Milenial agar risiko gagal panen dan gagal bayar bisa dihindari. Perdebatan soal komoditas yang akan dikembangkan oleh peserta Program Petani Milenial mewarnai rapat organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. 

Risiko gagal panen menjadi salah satu materi rapat yang dibahas secara intens. Selain urusan lahan yang dipastikan sudah siap. Komoditas yang ditanam pun disesusikan dengan kebutuhan pasar dan kondisi lahan. Hal itu dilakukan agar komoditas hasil petani muda dapat terserap pasar atau bahkan masuk pasar global. Ini menjadi landasan bagi OPD terkait untuk menajamkan komoditas. 

(Oleh - IDS)

Akibat anjloknya harga sayur kol Rp 500 per kilogram, petani di Karo memilih membiarkannya membusuk di lahan. Dua bulan harga kubis mencapai Rp 4.000 per kilo gram, tapi saat ini harga di tingkat petani hanya Rp 500 per kilogram di lahan pertanian . Harga Rp 4.000 per kilogram hanya bertahan beberapa bulan saja.

Ia menjelaskan untuk biaya perawatan hingga masa panen membutuhkan biaya Rp10 juta. Dengan harga kubis Rp 500 sudah dipastikan akan mengalami kerugian yang cukup besar.

Pemerintah sedang menggencarkan peremajaan sawit rakyat (PSR). Melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) digelontorkan bantuan Rp 30 juta/hektare (ha) kepada para pekebun sawit dengan luas lahan maksimal 4 ha.

Proses mendapatkan bantuan Rp 30 juta itu dilakukan dengan beberapa tahapan. Pertama, proses usulan PSR di kelembagaan tani. Pengajuan usulan PSR sesuai persyaratan yaitu legalitas kelembagaan dan legalitas lahan.

Kemudian Dinas Perkebunan Kabupaten/Provinsi melakukan proses verifikasi administrasi dan lapangan. Selanjutnya tim terintegrasi Ditjen Perkebunan melakukan proses verifikasi tim terintegrasi. Baru kemudian Ditjen Perkebunan memberikan rekomendasi teknis.

Setelah SK Dirut diterbitkan kemudian dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) 3 pihak, dalam hal ini antara BPDPKS, koperasi atau gapoktan (gabungan kelompok tani) dengan bank yang akan menyalurkan dana tersebut.

Beberapa proyek infrastruktur nasional terpaksa ditunda pada tahun anggaran ini. Sebab, ada refocusing anggaran terkait pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

“Kita memang mengalami refocusing dari anggaran awal TA 2021 Rp 53,9 triliun. Kami mendapatkan tugas penghematan melalui refocusing ini senilai Rp 6,88 triliun dan percepatan penarikan PHLN dan peluncuran SBSN senilai Rp 0,55 triliun sehingga per hari ini posisi pagu DIPA menjadi senilai Rp 47,63 triliun,” ujar Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR RI, Selasa (30/3).

Adapun beberapa proyek infrastruktur Jokowi yang ditunda pembangunannya adalah kawasan industri (KI) Subang karena kriteria readiness-nya juga disebut belum siap. Lalu, kegiatan lainnya yang ditunda adalah pembangunan KI Batang dan Pengembangan Food Estate.

Selain itu, proyek infrastruktur lainnya yang ditunda adalah beberapa pembangunan jalan. Semula untuk proyek ini Dirjen Bina Marga mengajukan Pagu DIPA sebesar Rp 12,6 triliun namun kemudian dilakukan penghematan Rp 4,28 triliun sehingga menjadi hanya Rp 7,88 triliun.

Dengan begitu, target pembangunan Bina Marga juga akan berkurang. Awalnya untuk kegiatan pembangunan jalan baru ditarget bisa selesai 920 kilometer jalan baru di tahun ini, kini menjadi 788 kilometer. Demikian pula dengan pembangunan jembatan baru (fly over/underpass), semula ditarget selesai 29,741 meter menjadi 29.357 meter.

Tokopedia menjadi rumah bagi pelaku UMKM untuk tetap berkembang di masa pandemi. Pandemi Covid-19 mendorong pelaku usaha untuk beradaptasi mengikuti perubahan perilaku konsumen. Platform digital seperti Tokopedia menjadi tempat bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mempertahankan dan meningkatkan kembali penjualannya yang sempat menurun saat pandemi, termasuk bagi para pencari nafkah tunggal di keluarga yang menggantungkan hidup dari berjualan. Riset Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) yang bertajuk “Bertahan, Bangkit dan Tumbuhnya UMKM di Tengah Pandemi melalui Adopsi Digital” mencatat, saat pandemi terdapat 90% penjual berskala mikro di Tokopedia. Selain itu, ada 68,6% penjual yang baru bergabung di Tokopedia saat pandemi merupakan pencari nafkah tunggal di keluarga. 

Menariknya, penjualan pelaku UMKM di platform online, seperti Tokopedia, justru meningkat. Riset LPEM FEB UI menunjukkan 7 dari 10 pelaku usaha mengalami peningkatan volume penjualan dengan median 133%. Dengan besarnya permintaan dari konsumen saat pandemi, frekuensi pesanan pelaku usaha di Tokopedia pun terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu.  Bila dibandingkan minggu pertama 2020, rata-rata frekuensi pemesanan di wilayah yang menerapkan PSBB periode Januari – Februari 2020 meningkat 4,4%, lalu kembali naik 53,7% pada Maret-April serta 79,3% pada Mei-Juni. Adapun kenaikan tertinggi terjadi pada Juli – Agustus 2020 dengan lonjakan frekuensi pemesanan mencapai 109,3%.

(Oleh - HR1)
 

Perum Bulog meminta pemerintah memberikan dukungan kepada Bulog untuk menyalurkan beras cadangan pemerintah. Salah satunya dengan menyalurkan beras kepada aparatur sipil negara (ASN), juga anggota TNI dan Polri.

Rencana penyaluran beras ke aparat negara merupakan gagasan Presiden Joko Widodo. “Bulog masih sanggup menyerap beras tapi persoalannya di hilir,” katanya Budi Waseso, Senin (29/3).

Penyaluran beras kepada ASN, TNI dan Polri ini berupa tunjangan pembelian beras bagi para TNI, Polri dan ASN Jika saat ini tunjangan sebesar Rp 7.400 per kg, dinaikkan menjadi Rp 10.769 per kg. Dengan nilai ini Bulog bisa menyalurkan beras premium dengan nilai Rp 10.769 per kg kepada ASN, TNI dan Polri.

Tak hanya berdampak pada penyaluran beras Bulog yang meningkat, Buwas sebut penyaluran beras ke TNI, Polri dan ASN ini akan meningkatkan kemampuan penyerapan gabah/beras dalam negeri dari petani.

Bisnis, JAKARTA — Amerika Serikat akhirnya menghentikan investigasi mengenai layanan pajak digital atau digital service tax terhadap Indonesia. Hal ini disebabkan karena pemerintah sejauh ini masih belum menerapkan secara penuh pemajakan atas ekonomi digital tersebut. Berdasarkan dokumen yang diperoleh Bisnis, Amerika Serikat (AS) melalui The United States Trade Representative (USTR) menyatakan Indonesia belum mengadopsi atau tidak menerapkan digital service tax yang menjadi dasar investigasi tersebut. Atas dasar itu kemudian USTR menghentikan investigasi terhadap sistem pemajakan yang dirumuskan oleh pemerintah.

“Investigasi yang dilakukan terhadap Indonesia dihentikan pada 26 Maret 2021,” kata Penasihat Umum USTR Greta Peisch dalam dokumen yang dikutip Bisnis, Senin (29/3).

Dalam keterangannya, Peisch menjelaskan bahwa hingga 25 Maret 2021 Indonesia belum menerapkan digital service tax. Sementara itu, investigasi yang dilakukan oleh AS terkait dengan hal ini membutuhkan waktu sedikitnya selama 1 tahun.Dia menambahkan, saat ini merupakan waktu yang tepat bagi USTR untuk menghentikan investigasi terhadap Indonesia. Namun demikian, Negeri Paman Sam itu terus memantau status digital service tax di setiap negara mitra.Penghentian investigasi juga dilakukan oleh USTR terhadap sejumlah negara lain, yakni Brasil, Republik Ceko, dan Uni Eropa. Adapun investigasi tetap dilakukan kepada Austria, India, Italia, Spanyol, Turki, dan Inggris.

Investigasi dilakukan karena AS beranggapan skema pajak yang diusung oleh negara-negara tersebut merugikan korporasi asal Negeri Paman Sam.Indonesia sebenarnya telah memiliki skema pemajakan digital, terutama yang terkait dengan Pajak Penghasilan (PPh), melalui UU No. 2/2020. Hanya saja ketentuan PPh tersebut masih belum diimplementasikan. Hal inilah yang kemudian mendasari AS untuk menghentikan investigasi terhadap Indonesia.

Sementara itu, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Neilmaldrin Noor tidak menjawab pertanyaan yang disampaikan Bisnis. Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo yang tidak bersedia menanggapi penghentian investigasi ini.

(Oleh - HR1)

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia memastikan penyiapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) aspal di Buton, Sulawesi Tenggara, segera dituntaskan.

KENDARI, KOMPAS - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memastikan penyiapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) aspal di Buton, Sulawesi Tenggara, segera dituntaskan. Hal itu seiring upaya pemenuhan penggunaan aspal dalam negeri untuk program pemerintah. Produksi akan terus dikembangkan sehingga dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri.

“Pembahasan KEK aspal di Buton Utara sedang dalam pembahasan tim ekonomi. Kami juga telah laporkan ini ke Menteri Koordinator terkait hingga Presiden,” kata Bahlil, selepas menghadiri Rapat Kerja Daerah I Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulawesi Tenggara, di Kendari, Selasa (30/3/2021).

Saat ini, terang Bahlil, persiapan KEK masih dalam tahap administrasi. Meski begitu, ia berjanji, dalam dua bulan, teknis administrasi bisa dirampungkan. Pencanangan kawasan khusus aspal dimaksudkan untuk menggalakkan investasi di sektor aspal, peningkatan lapangan kerja, sekaligus kesejahteraan masyarakat.

Produksi aspal dengan kapasitas sebanyak 100.000 ton dilakukan oleh PT Kartika Prima Abadi di Buton, sebuah perusahaan penanaman modal asing (PMA). Dalam kunjungannya ke perusahaan tersebut akhir Februari lalu, Bahlil turut menyerahkan langsung pemberian insentif investasi dalam bentuk tax holiday kepada perusahaan ini.

Pada tahap pertama, perusahaan itu telah melakukan investasi sebesar Rp 358 miliar. Perusahaan ini mengolah bahan baku aspal buton yang dikenal dengan nama “asbuton”. “Dalam beberapa tahun mendatang, produksi akan ditingkatkan hingga 500.000 ton. Sekarang feasibility study sedang berjalan,” kata Bahlil.

(Oleh - HR1)

Upaya menggenjot ekspor udang membutuhkan langkah sinergis dan sinkron untuk menopang produksi hingga produksi yang bernilai tambah. Pasar udang masih terbuka luas.

JAKARTA, KOMPAS — Kemudahan perizinan merupakan faktor utama untuk menggenjot produksi udang nasional. Nilai ekspor udang nasional ditargetkan meningkat 250 persen sedara bertahap hingga 2024, seiring rencana pemerintah mendongkrak produksi udang.

Pemerintah telah menetapkan komoditas udang sebagai salah satu dari tiga unggulan perikanan budidaya. Pada 2020, kontribusi ekspor udang sekitar 39 persen dari total ekspor perikanan nasional.

Data Kementerian Kelautan dan Perikanan menunjukkan, total ekspor perikanan pada 2020 sebanyak 1.262.000 ton atau senilai 5,203 miliar dollar AS. Volume ekspor itu meningkat 6,6 persen dibandingkan 2019, sedangkan nilai ekspor tumbuh 5,4 persen. Dari sisi nilai ekspor, kontribusi terbesar berasal dari komoditas udang, yakni 2,04 miliar dollar AS. Adapun volume ekspor udang tercatat 239.230 ton (18,9 persen),

Pandemi Covid-19 menyebabkan anjloknya pasar ekspor food service untuk restoran, kafe, dan katering. Unit pengolahan ikan yang mampu bertahan dan berkembang di masa pandemi Covid-19 adalah yang mengalihkan pasar ke produk ritel yang berupa udang olahan. Salah satu produk andalan untuk pasar ritel adalah olahan udang, berupa udang yang sudah dimasak (cooked shrimp) dan udang tepung (breaded shrimp).

Pada 2020, ekspor produk udang tepung dari Indonesia ke AS tumbuh hampir 200 persen dibandingkan 2019 sehingga menempatkan Indonesia naik dari peringkat ke-4 menjadi peringkat ke-1 pemasok produk udang tepung ke AS. Ekspor udang olahan rata-rata meningkat 40 persen, dengan kontribusi 30 persen dari total ekspor udang.

Platform layanan pesan antar makanan Shopee Food dan Grab Food mengklaim tak membebani mitra dalam berbisnis. ShopeeFood mengaku mengutip 20% kepada mitra UMKM, sementara Grab Food tak mau membuka skema bisnisnya.

Cindy Candiawan, Head of Campaigns and Growth Marketing ShopeeFood menjelaskan, saat ini mereka menerapkan skema komisi hingga 20% untuk layanan standar.

Sementara itu, Head of Marketing GrabFood, Hadi Surya Koe, tidak memberikan detail mengenai sistem skema yang mereka jalankannya, termasuk komisi yang ditetapkan. Namun pihaknya menerangkan skema itu telah diterapkan pada tahun lalu dan belum berubah sejak masa awal pandemi korona.

Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun mengatakan pemerintah perlu mengatur batas komisi yang diberlakukan oleh tiap penyedia layanan pesan antar.

“Idealnya kenaikan maksimal 15% dari harga yang ditetapkan oleh merchant, tidak lebih dari itu dan tidak perlu lagi ditambah Rp 1.000. Jangan bebankan kepada merchant dan pembeli juga,” ungkap dia, pekan lalu.