Data Kementerian Kelautan dan Perikanan, stok garam per tanggal 20 Maret 2021 masih mencapai 701.097 ton. Stok garam yang melimpah karena belum terserap pasar dan harganya yang anjlok hingga Rp 300-Rp 400 per kilogram (kg), di bawah rata-rata ongkos produksi, telah memukul semangat petambak garam untuk berproduksi.

Tahun 2021, impor garam direncanakan sebanyak 3,07 juta ton atau meningkat dibandingkan dengan kuota impor garam tahun lalu yang 2,9 juta ton. Alasan kenaikan impor antara lain karena kebutuhan bahan baku garam untuk industri terus meningkat dan hingga kini dinilai belum bisa dipenuhi oleh garam rakyat.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi memperkirakan produksi garam rakyat tahun ini mencapai 2,1 juta ton, sementara kebutuhan bahan baku industri mencapai 4,67 juta ton.

Presiden Joko Widodo meminta rantai pasok garam rakyat dibenahi secara besar-besaran dari hulu hingga hilir (Kompas, 6/10/2020). Amanat ini perlu segera ditindaklanjuti dengan langkah tepat meningkatkan kuantitas dan kualitas serta daya saing produksi garam nasional.

Asosiasi Industri Pengguna Garam Indonesia (AIPGI) menyatakan akan menyerap garam rakyat dengan kadar NaCl minimal 90 persen atau naik 13,8 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Komitmen serupa disampaikan Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi). Dari sekitar 743.000 ton kebutuhan bahan baku garam industri makanan dan minuman, Gapmmi berjanji menyerap garam rakyat sekitar 131.000 ton.

Para pelaku industri makanan minuman optimistis pertumbuhan sektoral bakal berlanjut tahun ini. Peningkatan permintaan konsumen menjelang Ramadhan dan Lebaran diharapkan mendongkrak penjualan dan kinerja industri.

JAKARTA, KOMPAS — Kinerja industri makanan dan minuman dinilai membaik seiring dengan semakin pulihnya perekonomian nasional tahun ini. Peningkatan permintaan konsumen menjelang bulan Ramadhan dan hari raya Idul Fitri diharapkan menopang pertumbuhan.

Ketika secara umum industri pengolahan terkontraksi 4,34 persen pada triwulan III-2020 dan 3,14 persen pada triwulan IV-2020, industri makanan minuman tumbuh positif 0,66 persen dan 1,66 persen secara tahunan pada triwulan III dan IV tahun lalu. Pada awal tahun ini, pertumbuhan itu diyakini bakal berlanjut.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi S Lukman, ketika dihubungi Jumat (2/4/2021), menyatakan, sektor makanan dan minuman berkinerja baik pada Januari 2021. Para pelaku sektor makanan dan minuman optimistis kondisi bisnis bakal semakin bagus. Optimisme itu antara lain dari permintaan dari peritel menjelang bulan puasa dan Lebaran tahun ini.

Adhi menambahkan, jika perekonomian Indonesia mampu tumbuh berkisar 5-6,1 persen tahun 2021, Gapmmi memperkirakan pertumbuhan industri makanan minuman akan berkisar 5-7 persen. ”(Kinerja sektor makanan minuman) Sampai Februari 2021 juga baik. Namun, di akhir Maret 2021 sedikit datar karena ada pelarangan mudik,” ujarnya.

Bagi perusahaan yang bergerak di sektor makanan dan minuman dalam kemasan, periode Ramadhan dan Lebaran menjadi periode yang penting untuk menggenjot penjualan. Para pelaku optimistis pemulihan ekonomi nasional akan berlanjut tahun ini.

Optimisme itu muncul seiring dengan perbaikan penjualan pada Februari 2021. ”Untuk perusahaan yang bergerak di sektor makanan-minuman, ada waktu musiman penjualan naik menjelang Lebaran,” kata Direktur Utama PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk Hardianto Atmadja saat berkunjung ke Kompas, Kamis (1/4/2021).

Hardianto didampingi Corporate Planning and Development Director Paulus Tedjosutikno, Marketing Director Ferry Haryanto, dan Head of Corporate Communication Dian Astriana. Kunjungan diterima Pemimpin Redaksi Kompas Sutta Dharmasaputra.

Garudafood melantai di Bursa Efek Indonesia mulai Oktober 2018 dengan kode emiten GOOD. Produk utama Garudafood menggunakan merek Garuda, Gery, Chocolatos, Clevo, Leo, Prochiz, dan Top Chiz yang dipasarkan di dalam dan luar negeri. Bisnis internasional Garudafood fokus ke kawasan ASEAN, China, dan India, meskipun produk perusahaan diekspor ke lebih dari 26 negara.

(Oleh - HR1)

After years of talk, a powerful head of steam is building behind the idea of a wealth tax on the very rich. Could it actually happen?

While President Biden didn’t include it as a funding mechanism in his new $2 trillion infrastructure plan, White House press secretary Jen Psaki earlier in March pointedly refused to rule it out as part of a larger tax reform package. “Middle-class families are paying more than their fair share,” she said, echoing a favorite Biden talking point. “And those at the top are not doing their part.” Fanning the flames is new research suggesting that the top 1% illegally evade billions of dollars in federal income tax.

A wealth tax is fundamentally different from income tax. It taxes the value of an individual’s net assets—typically including cars, homes, stocks, businesses, real estate, paintings, copyrights, and almost anything else, tangible or intangible, of value. The assets are “net” because their value is reduced by the individual’s debt; the taxpayer must pay a percentage of the net assets’ value every year.

Sen. Elizabeth Warren (D-Mass.) recently reintroduced a wealth tax bill that would impose a 2% annual levy on net assets between $50 million and $1 billion, plus 3% on net assets above $1 billion. If the U.S. adopts a single-payer health care system, the levy on billionaires would double to 6%.

Warren’s bill by itself is no surprise; she has been pushing for a wealth tax since her 2019 presidential run. But the idea seems to be catching on. Seven California state assembly members have recently started the process of amending the state constitution to permit a wealth tax (1% on net assets between $50 million and $1 billion; 1.5% on assets above $1 billion). Washington state legislators have introduced a bill to impose a wealth tax. The Australian Greens Party last weekend called for a 6% levy on the assets of billionaires, and South Africa’s government has been considering a wealth tax.

Jakarta - Tiga perusahaan teknologi rintisan (startup) konglomerasi berstatus unicorn dan decacorn siap melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham pada semester II-2021. Ketiga perusahaan itu memiliki total valuasi US$ 21,5 miliar sekitar Rp 11,7 triliun. Otoritas bursa belum menginformasikan secara terbuka nama-nama calon emiten tersebut. Namun, pasar menduga ketiga startup itu adalah Traveloka, Bukalapak, dan hasil merger Gojek-Tokopedia. Perusahaan-perusahaan startup ini kemungkinan mencatatkan saham di dalam dan luar negeri (dual listing).

Masuknya unicorn dan decacorn ke bursa saham domestik berpotensi mendongkrak market cap saham emiten di BEI dan menarik lebih banyak investor, termasuk investor asing. Masuknya perusahaan-perusahaan startup itu juga bakal lebih menggairahkan perdagangan saham di bursa dalam negeri. Perihal apakah para startup konglomerasi teknologi itu akan dual listing atau single listing di BEI. Valuasi perusahaan-perusahaan konvensional, umumnya menggunakan pendekatan price to book value (PBV) atau price to earning ratio (PER). Adapun pada perusahaan startup, valuasi bisa mencakup price to revenue.

(Oleh - IDS)

Jakarta - Syarat tingkat komponen dalam negeri (TKDN) mobil bermesin di bawah 1.500cc yang bisa mendapatkan insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) 0% akan diturunkan menjadi 60% dari sebelumnya 70%. Hal ini bertujuan mendorong prinsipal menambah investasi di Indonesia sekaligus menguntungkan masyarakat dan pemerintah. Relaksasi PPnBM bertujuan mendorong penjualan mobil produksi dalam negeri. Insentif PPnBM ditanggung pemerintah (PPnBM-DTP). 

Hingga akhir Maret 2021, telah terjadi peningkatan penjualan cukup signifikan untuk mobil berkapasitas mesin di bawah 1.500cc, yaitu sekitar 140% dari Februari 2021. Hal ini akan berdampak positif terhadap pemulihan sektor industri otomotif, yang memiliki efek berantai cukup luas bagi sektor industri lainnya. TKDN mobil dihitung berdasarkan pembelian komponen di dalam negeri (local purchase). Skema ini tidak memperhitungkan bahan baku komponen yang dibeli, apakah dari dalam negeri atau luar negeri.

Industri otomotif merupakan salah satu sektor andalan yang memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Saat ini, tercatat ada 21 perusahaan industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang ada di Indonesia. Mereka telah menanam investasi senilai Rp 71,35 triliun untuk kapasitas produksi sebesar 2,35 juta unit per tahun. Sektor ini mampu menyerap tenaga kerja langsung sebanyak 38 ribu orang dan 1,5 juta lebih orang yang bekerja di sepanjang rantai nilai  industri tersebut. Kebijakan relaksasi untuk mobil bermesin di 1.500cc saja sudah tidak tepat, apalagi perluasan ke mobil bermesin lebih besar. Tanpa ada insentif, pasar mobil domestik rata-rata tumbuh 5% per tahun dalam kondisi normal. PPnBM 0% mobil 1.500 - 2.500cc juga tidak akan berpengaruh terhadap pergerakan pasar. Sebab, kontribusi segmen ini terhadap total penjualan sangat rendah.

(Oleh - IDS)

Pemerintah daerah Papua sebentar lagi mendapatkan jatah 10% saham PT Freeport Indonesia. Pemda melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Papua Divestasi Mandiri akan menggenggam saham Freeport. Dari porsi itu, Pemkab Mimika akan menguasai 70% dan Pemprov Papua 30%.

Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Pemprov Papua Derek Hegemur mengungkapkan, Pemprov Papua dan Pemkab Mimika telah melakukan pertemuan rutin untuk membahas pengalihan jatah 10% saham Freeport.

Saat ini, 10% saham untuk Pemda Papua secara tidak langsung akan ditampung dalam PT Indonesia Papua Metal dan Mineral (IPMM). IPMM merupakan perusahaan patungan (joint venture) antara Inalum dan BUMD Papua.

Nilai transaksi dari proses peralihan 10% saham Freeport oleh PT Papua Divestasi Mandiri diperkirakan mencapai USS 818 juta.

Investor bisa terlibat dalam berbagai proyek infrastruktur melalui Indonesia Investment Authority. Ekosistem baru ini akan menggairahkan investasi di Tanah Air.

JAKARTA, KOMPAS — Dunia usaha optimistis peluang investor domestik menjadi mitra strategis pemerintah dalam pembangunan infrastruktur semakin terbuka. Keyakinan ini muncul seiring kehadiran Indonesia Investment Authority atau Lembaga Pengelola Investasi milik Pemerintah Indonesia.

Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA) digawangi lima orang anggota dewan direktur dan lima orang anggota dewan pengawas.

Ketua Komisi Tetap Kebijakan Strategis Infrastruktur Kamar Dagang Industri (Kadin) Indonesia Mohammed Ali Berawi mengatakan, INA akan menghadirkan babak baru bagi ekosistem investasi di Tanah Air. ”Kehadiran INA membuka peluang keterlibatan investor dalam negeri untuk proyek-proyek infrastruktur dengan fleksibilitas dalam berinvestasi, baik dalam bentuk dana atau aset, selama sesuai dengan standar investasi internasional,” ujarnya dalam diskusi virtual, Rabu (31/3/2021).

Selain membuka peluang, INA juga memiliki sejumlah tantangan untuk meminimalisasi risiko kebocoran dan penyalahgunaan dana. Untuk itu, menurut Ali, pemerintah perlu membangun sistem pertanggungjawaban yang transparan dan hati-hati untuk INA.

Anggota Komisi XI DPR, Muhammad Misbakhun, mengatakan, kehadiran INA dapat memacu pemulihan ekonomi Indonesia dari krisis akibat pandemi Covid-19. Akselerasi percepatan pemulihan dan pertumbuhan ekonomi  dapat didorong melalui investasi dari berbagai pihak dan lembaga yang kelak akan dikelola INA.

”Untuk itu, INA perlu menerapkan tata kelola secara baik dalam rangka mencegah potensi yang dapat menghambat proses pemulihan maupun merugikan negara,” ujarnya.

Facebook dan Google mempersiapkan proyek jaringan kabel laut langsung antara Amerika Serikat dan Indonesia; kurangi ketergantungan akses internet melalui jaringan Singapura dan Hong Kong.

JAKARTA, KOMPAS — Untuk pertama kalinya Indonesia akan memiliki jaringan internet laut yang langsung terhubung dengan kawasan Amerika Utara. Proyek yang direncanakan selesai pada 2023-2024 ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas jaringan internet Indonesia sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap jaringan Singapura dan Hong Kong.

Dua jaringan sistem komunikasi kabel laut (SKKL) yang diberi nama Echo dan Bifrost ini adalah hasil inisiatif dari raksasa media sosial Facebook. Proyek ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas koneksi internet antara Asia Tenggara dan Amerika Utara. Echo direncanakan akan mulai dapat digunakan pada 2023, sedangkan Bifrost pada 2024.

Investasi Facebook untuk jaringan Bifrost akan ditanggung bersama dengan Telin, lengan bisnis internasional dari Telkom, dan perusahaan konglomerat Singapura, Keppel. Sementara Echo akan menjadi investasi bersama Facebook dengan Google dan XL Axiata.

VP Global Networking Google Cloud Bikash Koley mengatakan, koneksi Echo langsung antara AS dengan Jakarta dan Singapura ini akan mempersingkat kecepatan akses atau latency pengguna terhadap layanan yang menggunakan platform komputasi awan milik Google, yakni Google Cloud Platform (GCP).

Berdasarkan data dari firma riset pasar telekomunikasi TeleGeography, selama ini kebanyakan jalur telekomunikasi bawah laut dari AS ke Asia cenderung melalui sisi utara, dengan landing point di pantai timur Jepang, Taiwan, maupun Hong Kong.

(Oleh - HR1)

ADB menyetujui pinjaman senilai 450 juta dollar AS bagi Indonesia untuk membantu PT Bio Farma (Persero) memperoleh dan menyalurkan vaksin Covid-19. ADB juga akan membantu meningkatkan manajemen logistik vaksin.

JAKARTA, KOMPAS — Bank Pembangunan Asia (ADB) menyetujui pinjaman senilai 450 juta dollar AS bagi Indonesia. Pinjaman akan digunakan untuk membantu PT Bio Farma (Persero) memperoleh dan menyalurkan vaksin Covid-19.

Responsive Covid-19 Vaccines for Recovery (Recover) akan mendanai pembelian sekitar 65 juta dosis vaksin Covid-19 itu. Recover merupakan kelanjutan dari serangkaian bantuan ADB pada Indonesia untuk mengatasi tantangan pandemi.

Pogram tersebut juga didukung Fasilitas Akses Vaksin Asia Pasifik (Asia Pacific Vaccine Access Facility/APVAX) senilai 9 miliar dollar AS. APVAX yang diluncurkan pada Desember 2020 ini bertujuan mendukung ketersediaan vaksin secara cepat dan adil bagi negara-negara berkembang anggota ADB.

Presiden ADB Masatsugu Asakawa, Rabu (31/3/2021), mengatakan, program ini akan membantu vaksinasi jutaan warga yang rentan, baik secara sosial maupun ekonomi, dan memiliki risiko tertular yang tinggi serta bagi para pelayan masyarakat yang menyediakan layanan penting.

ADB mencatat, Pemerintah Indonesia menargetkan memvaksin 181,5 juta orang. Jumlah ini merupakah salah satu kegiatan vaksinasi terbesar di dunia. Sebelumnya, ADB telah menyediakan hibah Asia Pacific Disaster Response Fund senilai 3 juta dollar AS yang disetujui pada April 2020. Dana ini digunakan Kementerian Kesehatan RI untuk menyalurkan peralatan dan pasokan medis penting.

Selain itu, ADB juga memberikan pinjaman Program Covid-19 Active Response and Expenditure (Cares) senilai 1,5 miliar dollar AS sebagai dukungan anggaran bantuan kesehatan masyarakat, sosial, dan ekonomi yang mendesak. Program Cares ini dibiayai bersama Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia, Japan International Cooperation Agency, kerja sama pembangunan Jerman melalui KfW, dan Asian Infrastructure Investment Bank.

Sektor perbankan masih menjadi penyetor pajak penghasilan (PPh) badan usaha terbesar di jajaran perusahaan yang mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia. Tercatat hingga 30 Maret 2021 ada 105 emiten yang sudah mempublikasikan laporan keuangan 2020. Sedangkan 614 emiten belum mengumumkan.

Dari emiten yang sudah mempublikasikan laporan keuangan, KONTAN mencatat, dari 20 emiten dengan setoran PPh badan terbesar selama 2020, tiga besar pembayar pajak terbesar berasal dari sektor perbankan. Mereka adalah yakni PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, PT Bank Central Asia Tbk serta PT Bank Mandiri.

Sejak tahun lalu, tarif PPh Badan ditetapkan sebesar 22%, turun dari ketentuan di tahun sebelumnyang mencapai 25%. Bahkan tarif untuk emiten yang melepas saham ke publik lebih dari 40% diberikan diskon tambahan hingga 3%, sehingga PPh Badan yang dibayar hanya 19%.

Sebagai gambaran, penerimaan pajak sepanjang tahun lalu mencapai Rp 1.069,98 triliun. Nilai ini turun 19,71% dari tahun sebelumnya dan setara 89,25% di APBN 2020 yakni Rp 1.198,82 triliun.

Pemerintah menargetkan penerimaan pajak tahun 2021 senilai Rp 1.229,6 triliun. Hingga Februari 2021 pajak yang terkumpul baru Rp 146,13 triliun atau minus 4,84% yoy.