Spekulasi publik selama beberapa hari terakhir terjawab dengan unggahan miliarder Elon Musk di X mengenai kelanjutan Badan untuk Pembangunan Internasional Amerika Serikat atau USAID. Lembaga itu akan ditutup sebagai bagian dari pemotongan anggaran pemerintah. Sebagian besar karyawannya sejak pekan lalu diminta untuk mengambil cuti tanpa batas. Hal itu diumumkan Musk di X Spaces, Senin (3/2/2025). Musk, orang terkaya di dunia versi majalah Forbes, ditunjuk Presiden AS Donald Trump untuk mengepalai Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE). ”Saya sudah berkali-kali rapat dengan Pak Presiden. Keputusannya, USAID memang harus ditutup,” kata Musk. Ketidakpastian nasib USAID bermula pada akhir Januari 2025 ketika Trump mengumumkan penangguhan operasional USAID untuk 90 hari ke depan. Alasannya, ia ingin mengkaji kembali kebijakan dan pelaksanaan USAID agar sesuai dengan semangat kebangkitan kembali AS (Make America Great Again/MAGA). Sesuai prinsip MAGA, kepentingan dalamnegeri AS menjadi prioritas sehingga segala dana ataupun bantuan ke luar negeri dikebelakangkan.

Berdasarkan data Perserikatan Bangsa-Bangsa, AS menyumbang 42 persen bantuan global. Jumlahnya pada 2024 setara dengan 13,9 miliar dollar AS. Dana ini dipakai mulai dari mencari pengobatan HIV/AIDS, membersihkan daerah bekas konflik dari ranjau darat, memberdayakan petani dan buruh perkebunan, hingga membiayai sejumlah rumah sakit lapangan di beberapa negara. Di Thailand, contohnya, USAID mendanai sejumlah kamp pengungsi untuk warga Myanmar. Terhitung ada 100.000 warga Myanmar yang melarikan diri dari negara mereka sejak junta militer melancarkan kudeta pada 2021. Kamp-kamp ini terpaksa ditutup karena bantuan dihentikan. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio pada 29 Januari 2025 mengeluarkan surat edaran mengenai jenis-jenis program bantuan luar negeri yang dikecualikan dari pembekuan. Secara total, nilai bantuan luar negeri AS yang dipermasalahkan oleh Trump mencapai 60 miliar dollar AS yang disalurkan melaluisejumlah lembaga global.

”Program-program bantuan obat-obatan, layanan kesehatan, pangan dan papan, serta logistik untuk membantu kelangsungan hidup manusia tidak masuk kategori yang ditangguhkan,” tulis Rubio dalam surat edaran yang dikutip harian Washington Post. Sebaliknya, program-program kesetaraan jender dan perlindungan ataupun pemberdayaan minoritas etnis dibekukan. Namun, surat edaran Rubio ternyata tidak membantu. Pada Minggu (2/2/2025), ketika Trump ditanya wartawan mengenai masa depan USAID, ia mengatakan, lembaga tersebut tidak sesuai semangat MAGA. Sejak Sabtu (1/2), situs resmi USAID tidak aktif. Bahkan, Direktur Eksekutif USAID Matt Hopson yang diangkat oleh Trump pun mengundurkan diri. Belum ada kejelasan mengenai nasib 10.000 pegawai USAID yang tersebar di seluruh dunia. Sejumlah pegawai di AS diminta untuk mengambil cuti tanpa batas sejak pekan lalu. Trump menginginkan USAID dilebur ke dalam Departemen Luar Negeri. Padahal, selama ini, USAID adalah lembaga pemerintah yang independen dan tidak berada di bawah kementerian mana pun. (Yoga)

Tarif  baru bagi semua barang impor dari Kanada, Meksiko, dan China yang dikenakan  Amerika Serikat berlaku pada Selasa (4/2/2025). Presiden AS Donald Trump mengakui, rakyat AS akan merasakan ”sakit” dari kenaikan harga. ”Akankah ada rasa sakit? Ya, mungkin (dan mungkin juga tidak). Akan tetapi, kita akan membuat AS hebat kembali. Semua rasa sakit ini akan sepadan,” cuit Trump di akun pelantar Truth Social. Para pakar ekonomi di AS memperkirakan, untuk jangka pendek akan ada lonjakan harga barang. Padahal, salah sat alasan Trump memenangi pemilihan umum presiden, November 2024, adalah karena rakyat AS sudah muak dengan inflasi yang menyebabkan kenaikan harga barang sejak pandemi Covid-19. Koran The New York Times melaporkan, harga bahan makanan, kendaraan, barang elektronik, hingga bahan bakar minyak akan naik.

”Karena gabungan ketiga negara (yang menjadi sasaran kebijakan tarif Trump), akan sulit untuk menyusuri lorong toko kelontong dan tidak melihat semacam efek inflasi,” kata Jason Miller, profesor manajemen rantai pasok Universitas Negeri Michigan Harga avokad, tomat, dan stroberi berpotensi naik karena sebagian besar produk ini diimpor dari Meksiko. Pada 2023, hampir tiga perempat impor pertanian AS dari Meksiko terdiri dari sayur-sayuran, buah, minuman, dan minuman beralkohol sulingan. Toko kelontong akan kekurangan stok bahan makanan yang substansial dan berujung pada kenaikan harga. AS juga mengimpor berbagai produk pertanian dari Kanada, termasuk daging dan biji-bijian.

Kenaikan tarif berpotensi meningkatkan harga eceran daging sapi apabila toko-toko kelontong membebankan biaya tersebut kepada konsumen. Trump pada Rabu (1/1) mengumumkan kenaikan tarif 25 persen untuk semua barang impor dari Meksiko dan Kanada. Padahal, AS, Meksiko, dan Kanada terikat perjanjian perdagangan bebas negara-negara Amerika Utara (USMCA). Ia juga menambah tarif 10 persen kepada China. Walhasil, impor dari China kini terkena biaya tambahan sampai 60 persen. Pemberlakuan tarif itu memicu perang dagang. Ada beberapa alasan Trump melakukan itu. Pertama, ia kesal terhadap defisit neraca perdagangan. Meksiko mitra dagang nomor satu AS dan disusul Kanada. Kedua, Trump menyalahkan Meksiko dan Kanada karena membiarkan imigran gelap membanjiri AS. Menurut Trump, imigran adalah penyebab kejahatan, kemiskinan, dan kemerosotan AS. (Yoga)

Terhitung per 1 Februari 2025, pemerintah memberlakukan pembelian elpiji bersubsidi 3 kilogram tidak lagi dapat dilakukan ditingkat pengecer, tetapi hanya bisa dilakukan di pangkalan resmi Pertamina. Aturan ini berimbas pada sulitnya warga di berbagai daerah untuk mendapat gas bersubsidi. Salah satunya dialami  Aan Sanewi (47), warga Tanah Abang, Jakarta Pusat. Beberapa hari terakhir ia kesulitan mendapatkan elpiji 3 kg karena stok di pengecer terbatas. Selama ini ia mudah mendapatkan elpiji 3 kg di warung seharga Rp 25.000 per tabung ataupun Rp 28.000 di pengecer keliling. Ia tidak mempersoalkan harga yang jauh dari harga resmi, yakni Rp 12.750 per tabung, sepanjang mudah mendapatkannya. Sejak kebijakan baru diberlakukan, ia harus keliling ke sejumlah warung untuk membelinya. ”Kadang dapat satu, kadang enggak kebagian,” ucap Aan, Senin (3/2/2025).

Di sejumlah daerah, warga bahkan harus mengantre panjang di pangkalan untuk membeli elpiji 3 kg. Bahkan, seorang warga diduga kelelahan hingga meninggal setelah mengantre untuk membeli elpiji 3 kg. Yonih (62), warga Pamulang Barat, Tangerang Selatan, Banten, meninggal sepulang membeli elpiji, Senin siang. Rohaya (51), adik Yonih, menuturkan, sang kakak pingsan sepulang mengantre untuk membeli dua elpiji. Tak lama berselang, Yonih meninggal. ”Sampai rumah langsung pingsan. Dia tidak ada riwayat penyakit,” ujar Rohaya. Sementara itu, kebijakan larangan penjualan elpiji 3 kg di tingkat pengecer menuai kekhawatiran warga di pelosok Lampung. Mereka khawatir kebijakan tersebut bakal menyulitkan mereka untuk bisa mendapatkan gas bersubsidi. Darman (51), warga Pekon Sukadana, Kecamatan Pulau Pisang, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, menuturkan, selama ini warga di pulau kecil itu mengandalkan warung-warung untuk mendapatkan elpiji 3 kg.

Harga elpiji di Pulau Pisang berkisar Rp 28.000-Rp 30.000 per tabung.Harga itu lebih tinggi dari harga eceran tertinggi elpiji 3 kg di Lampung sebesar Rp 20.000 per tabung. Namun, tidak setiap saat warga Pulau Pisang bisa mendapat gas subsidi itu dengan mudah. ”Kalau angin kencang, elpiji sulit didapat karena kapal tidak bisa menyeberang dari Krui, Pesisir Barat, ke Pulau Pisang untuk memasok elpiji,” kata Darman, dihubungi dari Bandar Lampung. Efek sementara Terkait kondisi warga kesulitan mendapat elpiji 3 kg, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan, hal itu dampak sementara dari upaya perbaikan distribusi gas bersubsidi agar lebih tepat sasaran. ”Mohon kasih kami waktu sedikit saja, akan kami selesaikan ini. Barangnya (elpiji 3 kg) tidak langka, saya jamin itu,” ujarnya. (Yoga)

Dari 100 kementerian/lembaga, 83 K/L dipangkas anggarannya. Sebanyak 17 K/L yang tak kena pemangkasan antara lain institusi penegak hukum. Menurut Kemenkeu, kecil kemungkinan besaran penghematan akan berubah dari nilai dalam surat edaran. Anggaran sejumlah kementerian dan lembaga teridentifikasi dipangkas sebagai langkah lebih lanjut dari efisiensi anggaran sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. Pemangkasan itu diproyeksi bisa mengganggu sejumlah program kerja. Komisi Yudisial, misalnya, berpotensi tidak bisa menyelenggarakan seleksi calon hakim agung. Walakin, Kementerian Keuangan menyatakan, eksekusi efisiensi anggaran sampai sekarang masih menunggu persetujuan DPR. Setiap kementerian dan lembaga kini diberikan waktu kurang dari dua pekan sampai 14 Februari 2025 untuk memfinalkan rencana penghematannya dengan mitra kerja masing-masing di DPR.

Sesuai Surat Edaran (SE) Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025, total anggaran belanja yang mesti dipangkas di seluruh kementerian/lembaga (K/L) adalah Rp 256,1 triliun. Dari 100 K/L yang ada, terdapat 83 K/L yang dipangkas anggarannya dan 17 instansi tak terkena pemangkasan, di antaranya institusi penegak hukum. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro saat dihubungi dari Jakarta, Senin (3/2/2025), mengatakan, eksekusi efisiensi anggaran masih menunggu persetujuan DPR. Meski masih ada dinamika pembahasan di DPR, kecil kemungkinan besaran penghematan anggaran itu akan berubah dari nilai yang sudah ditetapkan dalam SE. Efisiensi anggaran belanja ini dituangkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Target efisiensi anggaran tersebut mencapai Rp 306,69 triliun dari anggaran belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 50,59 triliun.

Ada tujuh poin instruksi efisiensi dari Presiden Prabowo, yakni belanja operasional, perkantoran, biaya pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin. Efisiensi dikecualikan bagi belanja pegawai dan belanja bantuan sosial. Efisiensi anggaran kelak digunakan untuk membiayai program-program prioritas pemerintahan Prabowo, salah satunya Maka Bergizi Gratis. Tak bisa kerja Dengan adanya pemangkasan anggaran ini, pimpinan Komisi Yudisial (KY) menyatakan akan menggelar rapat pimpinan untuk menyikapi situasi tersebut. ”Ya, bisa di-bayangkan. Lembaga negara, kok, enggak bisa kerja melayani masyarakat pencari keadilan,” ujar Juru Bicara KY Mukti Fajar Nur Dewata. KY menjadi salah satu lembaga yang harus melakukan efisiensi senilai Rp 100 miliar dari pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp 184,526 miliar atau setara dengan 54 persen. Adapun tugas-tugas KY yang terancam tidak dapat dilaksanakan akibat pemotongan anggaran tersebut antara lain seleksi calon hakim agung, pelayanan laporan masyarakat, dan pemeriksaan. (Yoga)