;

Masuknya Kereta China ke Indonesia, Apa Dampaknya?

Hairul Rizal 03 Feb 2025 Bisnis Indonesia

Kedatangan kereta baru yang diimpor dari CRRC Qingdao Sifang Co., Ltd. menjadi langkah penting untuk meningkatkan kapasitas dan pelayanan KAI Commuter. Joni Martinus, VP Corporate Secretary PT Kereta Commuter Indonesia (KCI), menyatakan bahwa kereta pertama telah tiba di Pelabuhan Tanjung Priok pada 31 Januari 2025 dan setelah melalui pengujian pabrik, kereta ini akan menjalani uji dinamis sebelum dapat digunakan. Pengadaan 11 rangkaian kereta impor dari China, yang dijadwalkan selesai dalam 13 bulan, adalah bagian dari upaya untuk memenuhi kebutuhan operasional yang mendesak akibat peningkatan volume penumpang, terutama setelah diterapkannya Gapeka 2025.

Sementara itu, KAI Commuter juga terus berkomunikasi dengan pihak terkait untuk memastikan bahwa pengadaan kereta tepat waktu dan dapat meningkatkan frekuensi perjalanan, terutama di wilayah Jabodetabek. Kebutuhan investasi untuk pengadaan 35 rangkaian kereta pada 2025 diperkirakan mencapai Rp9,1 triliun, yang akan dipenuhi melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) dan pinjaman sindikasi bank. Meski begitu, kereta produksi PT INKA juga tetap dipastikan akan masuk sesuai jadwal, dengan pengadaan tambahan 12 trainset pada 2026.

Dengan demikian, langkah-langkah yang diambil oleh KAI Commuter bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan efisiensi layanan kereta api, menciptakan kenyamanan bagi penumpang, serta mendukung target proyeksi jumlah pengguna yang terus meningkat.

Penurunan IHSG Februari dan Harapan Sejarah Berulang

Hairul Rizal 03 Feb 2025 Kontan (H)
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada awal tahun 2025 mengalami fluktuasi akibat pelemahan nilai tukar rupiah, arus keluar dana asing, serta kebijakan Bank Indonesia (BI) dan The Fed. Namun, Februari berpotensi menjadi bulan pemulihan, didorong oleh penyesuaian portofolio investor dan musim rilis laporan keuangan tahunan.

Vice President Marketing, Strategy and Planning Kiwoom Sekuritas Indonesia, Oktavianus Audi, menjelaskan bahwa IHSG terdampak oleh beberapa sentimen utama, seperti Trump effect akibat pelantikan kembali Donald Trump sebagai Presiden AS, serta kebijakan BI yang memangkas suku bunga sebesar 25 bps. Namun, Audi optimis IHSG bisa kembali menguat, dengan estimasi pergerakan di support 6.950 dan resistance 7.464 sepanjang Februari.

Technical Analyst BRI Danareksa Sekuritas, Reyhan Pratama, menilai bahwa IHSG sering mengalami pemulihan setelah volatilitas di Januari. Menurutnya, stabilitas ekonomi domestik dan stimulus fiskal dapat menjadi katalis positif, meskipun masih ada risiko dari kebijakan tarif AS dan ekonomi global. Reyhan memperkirakan IHSG bergerak di kisaran 6.937-7.470 bulan ini.

Investment Analyst Edvisor Profina Visindo, Indy Naila, juga melihat bahwa ekonomi AS dan China masih akan memengaruhi arus dana asing ke pasar saham Indonesia. Dia memperkirakan IHSG akan bergerak di 7.016-7.444 dalam sebulan ke depan.

Sementara itu, dana asing mulai kembali masuk ke saham big caps, terutama di sektor perbankan. Direktur Kanaka Hita Solvera, Daniel Agustinus, menyoroti bahwa saham PT Bank Rakyat Indonesia (BBRI) dan PT Bank Negara Indonesia (BBNI) mengalami net buy asing yang signifikan. Buyback saham senilai Rp 3 triliun yang dilakukan BBRI menjadi faktor utama yang menarik investor.

Di sisi lain, Financial Expert Ajaib Sekuritas, Ratih Mustikoningsih, menyarankan strategi buy on weakness bagi investor yang ingin masuk ke saham dengan historis yield dividen menarik, menjelang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setelah rilis laporan keuangan tahunan.

Inflasi Stabil, Prospek Ekonomi Masih Terkendali

Hairul Rizal 03 Feb 2025 Kontan
Inflasi di awal tahun 2025 diperkirakan tetap terkendali, meskipun ada faktor musiman seperti libur panjang akhir tahun dan perayaan Imlek. Ekonom Bank Danamon, Hosianna Evalita Situmorang, memperkirakan inflasi Januari mencapai 0,3% month to month (mtm) dan 1,83% year on year (yoy), lebih tinggi dari bulan sebelumnya. Menurutnya, tren ini menunjukkan perbaikan daya beli masyarakat yang didukung kebijakan moneter proaktif Bank Indonesia.

Sementara itu, Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA), David Sumual, memprediksi inflasi Januari di 0,36% mtm dan 1,90% yoy, dengan penyebab utama lonjakan harga cabai merah dan kenaikan harga emas. Ia juga menyoroti dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) Pertamax, meskipun dalam skala kecil.

Di sisi lain, Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, memperkirakan inflasi Januari di 0,4% mtm dan 1,94% yoy, dengan inflasi inti sedikit meningkat akibat pelemahan rupiah dan kenaikan harga emas. Namun, ia menilai inflasi masih terkendali karena permintaan yang berkurang setelah musim liburan serta harga yang diatur pemerintah tetap stabil.

Para ekonom memproyeksikan inflasi Februari hingga Maret 2025—yang bertepatan dengan Ramadan—akan tetap terjaga, seiring stabilnya harga pangan dan energi. David Sumual bahkan memperkirakan inflasi bisa kembali melambat ke 1,5% yoy pada periode tersebut. Namun, Josua Pardede menilai inflasi tahunan bisa meningkat ke 2% yoy, terutama karena revisi aturan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh pemerintah.

DPR dan Pemerintah Percepat Revisi UU BUMN

Hairul Rizal 03 Feb 2025 Kontan
Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN telah mencapai tahap akhir dan rencananya akan disahkan dalam Sidang Paripurna DPR RI pada Selasa (4/2). Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa pembahasan telah melibatkan berbagai pihak dan tidak ada alasan untuk menunda pengesahannya.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Adi, menekankan bahwa revisi UU BUMN memiliki urgensi tinggi untuk memperkuat BUMN dan perekonomian nasional, sehingga pengambilan keputusan dilakukan dengan cepat, bahkan pada hari libur. Sementara itu, Ketua Panitia Kerja RUU BUMN, Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio), menjelaskan bahwa daftar inventarisasi masalah (DIM) dalam RUU ini telah dibahas dengan total 2.411 item, di mana sebagian besar telah disetujui pada 31 Januari 2025.

Salah satu poin utama dalam revisi ini adalah pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara), yang bertujuan mengoptimalkan pengelolaan dividen BUMN. Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, berharap bahwa dengan revisi ini, BUMN bisa menjadi motor penggerak industri berbasis sumber daya alam, termasuk nikel, bauksit, dan tembaga.

Pengamat BUMN dari Universitas Indonesia, Toto Pranoto, menilai bahwa pembentukan BPI Danantara akan meningkatkan daya saing BUMN, terutama di kancah internasional. Menurutnya, jika BUMN masih dikelola dalam birokrasi kementerian, maka ekspansinya akan terhambat.

Sektor Teknologi Siap Unjuk Gigi di 2024

Hairul Rizal 03 Feb 2025 Kontan
Suku bunga rendah dan penerapan kecerdasan buatan (AI) berpotensi menjadi katalis positif bagi emiten sektor teknologi di Indonesia, terutama di bidang e-commerce dan fintech.

Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Nafan Aji Gusta, menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang stabil di 5% dapat meningkatkan konsumsi domestik dan menopang sektor e-commerce. Hal ini terlihat dari penurunan kerugian PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) sebesar 29% yoy pada kuartal ketiga 2024, meskipun secara keseluruhan sektor ini masih dalam tren negatif.

Analis BRI Danareksa Sekuritas, Niko Margaronis, optimistis bahwa gross merchandise value (GMV) e-commerce akan tumbuh lebih tinggi, didukung oleh media sosial, kredit konsumen, serta produktivitas berbasis AI. Menurut laporan Google, ekonomi internet diperkirakan tumbuh dengan CAGR 14% hingga 2030, dengan Tiktok dan Shopee sebagai pemimpin pasar dalam belanja online.

Adopsi AI dalam layanan on-demand service (ODS) dan fintech juga akan memperkuat bisnis teknologi. Contohnya, Tiktok Shop-Tokopedia kini mempromosikan layanan Gojek, dan meningkatnya penggunaan paylater serta pinjaman digital semakin mendukung pertumbuhan e-commerce. Analis Samuel Sekuritas, Farras Farhan, menilai bahwa perubahan perilaku konsumen yang lebih berorientasi pada fungsi daripada insentif dapat meningkatkan profitabilitas emiten teknologi, meskipun pendapatan sektor ini mungkin masih negatif dalam dua tahun ke depan.

Namun, terdapat beberapa risiko yang membayangi sektor teknologi, seperti sentimen negatif dari kasus eFisheries yang dapat memperburuk persepsi investor.

Penghapusan Tagihan Tak Banyak Pengaruhi Pendapatan Recovery

Hairul Rizal 03 Feb 2025 Kontan
Kebijakan penghapustagihan piutang macet UMKM, sesuai PP Nomor 47 Tahun 2024, berdampak pada pendapatan recovery kredit bank pelat merah, tetapi pengaruhnya tidak signifikan.

Corporate Secretary BTN, Ramon Armando, menyatakan bahwa pengaruh kebijakan ini terbatas karena hanya berlaku untuk kredit macet lebih dari lima tahun, dengan outstanding maksimal Rp 500 juta, dan tidak dijamin asuransi. BTN memperkirakan kehilangan recovery hanya 0,88% dari total kredit UMKM yang telah dihapusbuku.

Direktur Keuangan dan Strategi Bank Mandiri, Sigit Prastowo, juga menegaskan bahwa dampak terhadap pendapatan recovery dari segmen UMKM tidak besar, karena Bank Mandiri telah melakukan penagihan secara optimal dan menyiapkan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) sebagai langkah mitigasi.

Sementara itu, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) diperkirakan kehilangan Rp 2,5 triliun dari pemulihan kredit macet UMKM. Direktur Bisnis Mikro BRI, Supari, menjelaskan bahwa penghapusbuku akan dilakukan terhadap 69.000 nasabah UMKM yang memenuhi kriteria, dan harus mendapat persetujuan dalam RUPS tahunan.

BRI juga telah menghapus kredit Rp 400 miliar, terutama dari debitur yang terdampak bencana gempa bumi di Yogyakarta, tsunami, serta pemisahan Timor Timur dari Indonesia.

Komisi XIII apresiasi Menteri Imipas tindak tegas pungli di Soetta

Aji 02 Feb 2025 Antaranews
Komisi XIII DPR RI memberikan apresiasi kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto atas tindakan tegasnya dalam menindak kasus pungutan liar di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Almuzzammil Yusuf dari Komisi XIII menyatakan bahwa penegakan hukum yang jelas sangat penting untuk menjaga integritas dan profesionalisme aparat negara, terutama di bandara sebagai pintu gerbang udara terbesar di Indonesia. Dia juga menekankan perlunya perbaikan sistem keimigrasian agar transparan, bersih, dan profesional untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan melindungi negara dari ancaman masuk melalui jalur udara.

Mengenal PFAS, Agar Hati-hati pada Bahan Kimia Berbahaya di Tali Smartwatch

Yuniati Turjandini 01 Feb 2025 Tempo
Apple mengklaim tali Apple Watch aman digunakan setelah diduga mengandung PFAS (polyfluoroalkyl substances) dalam sejumlah tali jam pintarnya. PFAS dikenal sebagai “bahan kimia abadi” karena tidak terurai dalam tubuh atau lingkungan dan memiliki risiko terhadap berbagai masalah kesehatan. Sebelumnya, penelitian dari Universitas Notre Dame menemukan bahwa PFAS terdeteksi pada sembilan merek smartwatch dan pelacak kebugaran. Kendati tidak menyebut merek secara spesifik, penelitian tersebut mengungkapkan bahwa tali Apple termasuk dalam uji coba. Hasilnya, dari 22 tali yang diuji, sembilan di antaranya mengandung kadar tinggi PFHxA, jenis PFAS tertentu.

Menurut laporan, Apple menghadapi gugatan hukum terkait tiga tali jamnya, yaitu Sport Band, Ocean Band, dan Nike Sport Band. Gugatan yang diajukan di Pengadilan Distrik Utara California ini menuduh ketiga tali tersebut mengandung PFAS yang disamarkan sebagai fluoroelastomer. Penyamaran ini dinilai untuk menyembunyikan keberadaan PFAS. Merespons hal tersebut, Apple mengklaim bahwa produk mereka aman. “Tali Apple Watch aman untuk pengguna. Selain pengujian internal kami, kami juga bekerja dengan laboratorium independen untuk melakukan pengujian dan analisis menyeluruh terhadap bahan yang digunakan dalam produk kami, termasuk tali Apple Watch,” kata perusahaan dilansir dari 9to5Mac, Selasa, 28 Januari 2025.

Kendati demikian, Apple mengakui keberadaan PFAS pada beberapa produknya, terutama dengan konsentrasi tinggi pada fluoropolymer. Meski begitu, perusahaan berkomitmen untuk menghapus penggunaan PFAS secara bertahap demi meningkatkan keamanan produknya di masa mendatang. Dilansir dari Acs.org, PFAS adalah sekelompok bahan kimia yang mampu bertahan lama di lingkungan serta menolak air, keringat, serta minyak. Karena sifatnya tersebut, produsen memasukkan bahan kimia ini ke dalam banyak produk konsumen, seperti seprai tahan noda, produk menstruasi, dan pakaian kebugaran, termasuk jam tangan pintar dan gelang pelacak kebugaran. Namun, PFAS dikaitkan dengan berbagai risiko kesehatan, seperti gangguan hormonal, penurunan imunitas, keterlambatan perkembangan pada anak, hingga peningkatan risiko kanker tertentu. (Yetede)

Polisi Banyak Bermasalah karena Pelanggaran Anggotanya

Yoga 01 Feb 2025 Kompas (H)
Kepala Polri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo mengakui, banyak masalah yang dihadapi Polri karena pelanggaran oleh anggota kepolisian. Oleh karena itu, ia meminta jajarannya berbuat baik, mengurangi pelanggaran, dan merespons pengaduan atau hal-hal yang menarik perhatian masyarakat dengan cepat. ”Jadi, cukup dijawab bahwa kasus tersebut sudah direspons dan kita akan segera menindaklanjutinya dengan progres,” kata Listyo saat Rapat Pimpinan (Rapim) Polri di Jakarta, Jumat (31/1/2025). Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, Bambang Rukminto, mengatakan, jajaranPolri sudah sering diimbau agar tak melakukan pelanggaran. Namun, imbauan itu perlu diiringi penegakan hukum. Terlebih, selama ini personel yang bermasalah terkesan dilindungi. Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional Arief Wicaksono Sudiutomo mengatakan, dengan kewenangan polisi yang sedemikian luas, terbuka celah penyelewengan yang dimanfaatkan pihak-pihak tertentu. Hal ini terlihat dari munculnya sejumlah kasus, antara lain pemerasan terhadap penonton Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024 dan dugaan pemerasan terhadap pelaku kekerasan seksual dan pembunuhan anak yang ditangani oleh bekas Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Selatan Ajun Komisaris Besar Bintoro. 

Dalam kasus kekerasan seksual dan pembunuhan anak yang ditangani Polres Jakarta Selatan, ketidakberesan mulai tampak ketika kasus itu tidak kunjung diselesaikan hingga munculnya gugatan perdata dari pelaku. Dalam kasus pemerasan DWP, Arief menyebut unsur pidananya sudah jelas. ”Saya bilang, ini, kan, sudah terang perkara pidananya. Maka, ini harus ditindaklanjuti karena pidananya sudah jelas,” katanya. Pengawas Arief menuturkan, Polri punya kewenangan besar dalam penyidikan. Oleh karena itu, pengawasan mesti diperkuat. Terkait kontrol dan pengawasan, menurut Bambang Rukminto, memang masih sangat minim, termasuk dari institusi kepolisian untuk mengawasi dirinya sendiri. Kondisi diperparah dengan tidak adanya kon sistensi penegakan etik dan disiplin. Pungutan liar dan pemerasan yang merupakan delik pidana, selama ini hanya diproses melalui sidang etik dan disiplin. ”Pemerasan terus terulang karena sanksi yang diberikan tak memberi efek jera,” ujarnya. Di saat yang sama, lanjut Bambang, ada problem psikologis di masyarakat yang enggan berurusan dengan soal hukum. (Yoga)
 


Asuransi Gaya Hidup, Pasar Baru yang Kian Menjanjikan

Hairul Rizal 01 Feb 2025 Kontan
PT Asuransi Digital Bersama Tbk (YOII) akan fokus mengembangkan produk asuransi berbasis gaya hidup dengan memanfaatkan inovasi teknologi. Direktur Keuangan YOII, Randy Tandra, menyebutkan bahwa asuransi perjalanan menjadi pilar utama bisnis perusahaan dengan kontribusi 60% terhadap total premi. Ke depan, YOII juga akan mengembangkan produk asuransi kendaraan bermotor dan asuransi mikro lainnya.

Selain itu, YOII menghentikan pemasaran asuransi kredit pada tahun 2025 dan akan mengandalkan asuransi aneka sebagai sumber utama pendapatan. Perusahaan juga tengah mengembangkan aplikasi insurance wallet, sebuah dompet asuransi digital yang mempermudah pelanggan dalam penyimpanan polis, klaim, pembayaran premi otomatis, serta rekomendasi produk berbasis artificial intelligence (AI).

Direktur Utama YOII, Adi Wibowo Adisaputro, menegaskan bahwa inovasi digital ini bertujuan untuk menjadikan asuransi lebih inklusif dan efisien. Dana hasil initial public offering (IPO) sebesar Rp 41,2 miliar akan digunakan untuk pengembangan aplikasi digital, pemasaran, dan infrastruktur teknologi.

Dengan strategi ini, YOII menargetkan pertumbuhan pendapatan premi Rp 420–430 miliar di tahun 2025, meningkat 30% dari tahun sebelumnya. Perusahaan berharap transformasi digital ini akan mempercepat layanan, mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik, serta meningkatkan penetrasi asuransi di Indonesia.

Pilihan Editor