;

Telusuri Akar Masalah Kasus Pungli Warga China di Bandara Soekarno-Hatta

Yoga 03 Feb 2025 Kompas
Langkah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang mencopot semua pejabat di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Bandara Soekarno-Hatta menyusul dugaan pemerasan atau pungutan liar terhadap warga negara China dinilai belum cukup. Ombudsman RI mendorong pemerintah menelusuri akar masalah yang menyebabkan terjadinya pungli dan mengatasinya agar kasus serupa tidak kembali terulang. Anggota Ombudsman RI, Jemsly Hutabarat, mengatakan, pihaknya mengapresiasi sikap Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang telah mencopot semua pejabat di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Bandara Soekarno-Hatta sebagai tindak lanjut dugaan pemerasan terhadap warga negara China. ”Tetapi, itu tidak cukup. Kita harus lihat stimulus, kondisi di lapangan ini seperti apa. Mengapa sampai ada orang yang mau memberikan uang, itu harus diselesaikan,” katanya, di Jakarta, Minggu (2/2/2025). Jemsly mengingatkan, dugaan pungutan liar terhadap warga negara asing yang terjadi di bandara bukan pertama kali terjadi. Pada 2023-2024, Ombudsman menerima laporan dugaan pungutan liar dilakukan petugas di Bandara Ngurah Rai, Bali.

Laporan itu kemudian ditindaklanjuti Ombudsman dengan inspeksi mendadak (sidak) dilapangan. Dari sidak Ombudsman menemukan penumpukan penumpang di bandara pada jam-jam sibuk menciptakan situasi yang rentan terhadap praktik maladministrasi, seperti penyogokan atau pungutan liar. Ia menggambarkan, dalam satu jam terdapat enam pesawat penerbangan internasional mendarat. Pesawat ini membawa ribuan penumpang dari berbagai belahan dunia yang harus melewati proses imigrasi. Selain itu, pembayaran visa on arrival tidak berjalan mulus karena banyaknya penumpang dan akibat keterbatasan loket, petugas, dan lambatnya proses pembayaran menggunakan kartu kredit. ”Bandara Soekarno-Hatta dan Ngurah Rai sama- sama bandara internasional dan menjadi gerbang utama masuknya turis asing. Jadi, saya rasa masalahnya tidak akan jauh berbeda,” katanya.

Jemsly menuturkan, jika sistem tidak cepat dan petugas kurang, keterlambatan layanan bisa menciptakan peluang bagi oknum tertentu meminta imbalan. ”Bottleneck dalam sistem imigrasi ini harus diperbaiki. Kalau proses lancar, peluang pungli bisa ditekan. Tapi kalau sistem lambat, ada faktor pendukung yang membuat praktik ini subur,” katanya. Selain itu, Jemsly menyebutkan ada kendala bahasa asing yang kerap memunculkan terjadi kesalahan komunikasi antara petugas bandara dan turis asing. ”Perlu ditulis dengan jelas petunjuk-petunjuk dalam bahasa asing yang membantu turis, misalnya, untuk membayar visa on arrival. Jadi, kesalahan komunikasi bisa diminimalisasi,” katanya. Potensi malaadministrasi Data Ombudsman dalam 10 tahun terakhir menunjukkan bahwa potensi maladministrasi di sektor imigrasi cukup tinggi. Beberapa pelanggaran yang sering terjadi antara lain petugas tidak memberikan pelayanan yang semestinya (24,9 persen), penundaan layanan berlarut (24,3 persen), penyimpangan prosedur (20,8 persen), perilaku tidak patut petugas bandara (8,7 persen), serta permintaan imbalan uang dan jasa (5,6 persen). (Yoga)

Kanada dan Meksiko Balas Perang Tarif Trump

Yoga 03 Feb 2025 Kompas (H)
Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani perintah untuk mengenakan tarif tinggi pada impor dari Meksiko, Kanada, dan China setelah menunda selama dua pekan. Kanada dan Meksiko dikenai bea masuk impor hingga 25 persen. Adapun China dikenai tarif tambahan 10 persen dari tarif yang sudah diterapkan sebelumnya. Meksiko dan Kanada dengan sengit menanggapinya. Mereka akan mengenakan tarif balasan. Sementara itu, China akan mengadukan kebijakan tarif Trump ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Tarif baru impor dari tiga negara itu akan diterapkan mulai Selasa (4/2/2025). Tarif impor ini berlaku kecuali untuk energi Kanada, seperti minyak, gas alam, dan listrik. Energi dari Kanada dikenai bea masuk 10 persen. Gedung Putih mengumumkannya pada Sabtu lalu atau Minggu dini hari waktu Indonesia. Trump menggunakan Undang-Undang KekuatanEkonomi Darurat Internasional sebagai basis kebijakan itu.

Gedung Putih mengatakan, perintahTrump juga mencakup mekanisme untuk menaikkan tarif jika negara-negara tersebut membalas AS dengan memberlakukan tarif balasan. Perintah tersebut juga akan memungkinkan pemberlakuan tarif impor Kanada pada barang senilai kurang dari 800 dollar AS. Saat ini, impor di bawah jumlah tersebut dapat masuk ke AS tanpa bea cukai. Washington telah mengirimkan pemberitahuan resmi kepada Ottawa soal pemberlakuan tariftersebut. Seorang pejabat senior Pemerintah AS, yang meminta identitasnya dirahasiakan, mengatakan bahwa tarif yang lebih rendah pada energi dari Kanada mencerminkan keinginan Trump untuk meminimalkan kenaikan harga energi di dalam negeri. Para ahli ekonomi telah memperingatkan bahwa pajak impor pada energi dapat meningkatkan inflasi di AS. Hal ini bisa jadi ganjalan bagi Trump karena selama kampanye dia juga berjanji menjinakkan inflasi.

CEO American Fuel & Petrochemical Manufacturers Chet Thompson mengatakan, perusahaan penyulingan minyak AS bergantung pada minyak mentah dari Kanada dan Meksiko untuk memproduksi bahan bakar yang terjangkau dan andal yang dibutuhkan konsumen setiap hari. Beberapa wilayah di AS juga bergantung pada produk olahan Kanada, seperti bensin, solar, dan minyak pemanas. Langkah balasan Gerah pada tarif yang dikenakan Trump, Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum siap membalasnya. Sheinbaum mengatakan, dirinya memerintahkan Menteri Ekonomi Meksiko untuk menerapkan tindakan tarif dan nontarif guna melindungi kepentingan Meksiko. Sheinbaum membuat pengumuman tersebut dalam sebuah unggahan di X, Sabtu waktu setempat. Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau juga mengambil langkah serupa dengan memberlakukan tarif 25 persen pada barang dari AS, total senilai 106,5 miliar dollar AS atau setara dengan 155 miliar dollar Kanada. Tarif balasan Kanada pada barang-barang dari AS dimulai Selasa besok dengan nilai awal 30 miliar dollar Kanada. (Yoga)

Google Perbaiki Kesalahan, Data Kurs Tidak Akurat

Yoga 03 Feb 2025 Kompas
Google mengakui dan tengah memperbaiki kesalahan data terkait kurs rupiah yang sempat tercatat Rp 8.170 per dollar AS. Bank Indonesia menegaskan nilai tukar rupiah saat ini berkisar Rp 16.312 per dollar AS. ”Kami menyadari adanya masalah yang memengaruhi informasi nilai tukar rupiah di Google Search. Data konversi mata uang berasal dari sumber pihak ketiga. Ketika kami mengetahui ketidakakuratan, kami menghubungi penyedia data untuk memperbaiki kesalahan secepat mungkin,” kata perwakilan Google secara tertulis, Minggu (2/2/2025). Sebelumnya, data Google Finance menunjukkan kurs rupiah tercatat berada di level Rp 8.170 per dollar AS pada Sabtu (1/2/2025) sore. Penguatan itu sangat signifikan dibandingkan penutupan sebelumnya yang sebesar Rp 16.355 per dollar AS atau menguat 50,04 persen. Selain itu, nilai tukar rupiah terhadap mata uang euro dalam Google Finance juga tercatat menguat 50,91 persen menjadi Rp 8.348 per euro.

Namun, data itu kini sudah tidak lagi termuat dalam laman Google Finance. Dalam pernyataannya, Google menyatakan, semua data dan informasi disediakan apa adanya hanya untuk kepentingan informasi. Data itu tidak dimaksudkan untuk kepentingan perdagangan atau keuangan, investasi, pajak, hukum, akuntansi, atau nasihat lainnya. Terkait dengan konversi mata uang, Google tidak dapat menjamin akurasi nilai tukar yang ditampilkan. Oleh sebab itu, pengguna harus mengonfirmasi nilai tukar saat ini sebelum melakukan transaksi apa pun yang dapat terpengaruh oleh perubahan nilai tukar. Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menegaskan, posisi nilai tukar rupiahRp 8.100 per dollar AS sebagaimana tercatat dalam Google Finance bukanlah level yang seharusnya. Oleh sebab itu, BI tengah berkoordinasi dengan Google Indonesia.

”Kami sedang berkoordinasi dengan pihak Google Indonesia terkait ketidaksesuaian tersebut untuk segera dapat melakukankoreksi yang diperlukan,” tuturnya dalam keterangan resmi, Sabtu (1/2/2025). Mengutip data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan Jumat (31/1/2025) di level Rp 16.312 per dollar AS. Selama sepekan terakhir, kurs rupiah bergerak dalam rentang Rp 16.200-Rp 16.300 per dollar AS. Tidak lazim Fenomena penguatan atau pelemahan nilai tukar dalam kurun waktu singkat tersebut memang tergolong tidak lazim Selain itu, pergerakan nilai tukar yang sangat fluktuatif justru berdampak negatif, baik bagi sektor riil maupun investasi. Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk (BCA) David Sumual berpendapat, belum pernah terjadi dalam waktu singkat satu hari nilai tukar langsung menguat atau melemah secara signifikan.Biasanya, penguatan atau pelemahannilai tukar terjadi secara bertahap dan dipengaruhi oleh faktor fundamental atau sentimen. (Yoga)

Menteri ESDM Larang Pedagang Eceran Jual LPG 3 LG

Yuniati Turjandini 03 Feb 2025 Tempo
 Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, mengatakan kebijakan pemerintah yang melarang penjualan LPG 3 kilogram (kg) di tingkat pengecer dan hanya bisa dilakukan di pangkalan resmi yang terdaftar di Pertamina mulai 1 Februari 2025 bertujuan untuk memastikan LPG 3 kg tidak dijual di atas harga eceran tertinggi (HET). “Karena harga sampai di pangkalan itu pemerintah bisa kontrol. Kalau harga di pangkalan itu dinaikkan, izin pangkalannya dicabut, dikasih denda, dan kami bisa tahu siapa pemainnya,” kata Bahlil dalam konferensi pers bertajuk “Capaian Sektor ESDM Tahun 2024 dan Rencana Kerja Tahun 2025” di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin, 3 Februari 2025 seperti dilansir dari Antar.

Pada kesempatan tersebut, Bahlil mengungkapkan bahwa lahirnya regulasi tersebut bermula dari laporan yang diterima oleh Kementerian ESDM terkait penyaluran LPG 3 kg (gas melon) yang tidak tepat sasaran, mengingat gas melon tersebut merupakan subsidi dari pemerintah. Selain itu, kata Bahlil, ada juga temuan terkait banyaknya pengecer yang menjual gas melon di atas HET yang ditetapkan oleh pemerintah. “Ada satu kelompok orang yang membeli LPG dengan jumlah yang tidak wajar. Ini untuk apa? Harganya juga naik. Sudah volume yang tidak wajar, harganya pun dimainkan,” ujar Bahlil. Penjualan gas melon di atas HET dinilai merugikan bagi masyarakat dan harga gas melon pun seolah-olah mengalami peningkatan. Karena itu, untuk memastikan distribusi subsidi bisa sesuai target, Kementerian ESDM kemudian mewajibkan para pengecer mendaftarkan diri menjadi pangkalan resmi. Dengan demikian, tidak ada lagi LPG 3 kg yang dijual di pengecer.

“Saya sudah meminta agar pengecer-pengecer yang sudah memenuhi syarat itu dinaikkan statusnya menjadi pangkalan. Supaya apa? Dia bisa kita kendalikan harganya. Karena kalau tidak (dikendalikan), ini bisa berpotensi penyalahgunaan,” ucap Bahlil. Sebelumnya, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung, meminta para pengecer untuk mendaftarkan diri menjadi pangkalan resmi. “Yang pengecer itu, kami jadikan pangkalan, per 1 Februari,” ucap Yuliot ketika ditemui di Jakarta, Jumat, 31 Januari 2025. Menurut Yuliot,  langkah tersebut merupakan upaya untuk mencegah harga LPG 3 kg yang lebih mahal daripada HET yang ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah. Selain itu, distribusi LPG 3 kg pun menjadi lebih tercatat, sehingga pemerintah bisa mengetahui berapa kebutuhan masyarakat. (Yetede)


Inflasi Tahunan Januari 2025 0,76 Persen

Yuniati Turjandini 03 Feb 2025 Tempo
Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan inflasi secara tahunan pada Januari 2025 merupakan yang paling rendah dalam 25 tahun terakhir. BPS mencatat inflasi tahunan pada Januari kemarin sebesar 0,76 persen, atau terendah sejak tahun 2000. Pelaksana tugas Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan informasi tersebut dalam konferensi pers di Kantor BPS, Jakarta pada Senin, 3 Februari 2025. "Inflasi tahunan year on year pada Januari 2025 ini adalah terendah sejak Januari tahun 2000," kata Amalia. Pada Januari 2000, inflasi yang tercatat adalah sebesar 0,28 persen secara tahunan. Saat itu, Indonesia sedang mengalami periode penurunan harga-harga komoditas setelah lonjakan saat krisis ekonomi 1998.

Sementara itu, pada Januari 2025, BPS mencatat terjadi peningkatan Indeks Harga Konsumen (IHK) menjadi 105,99. Angka tersebut naik sebesar 0,76 persen dari Januari 2024 yaitu sebesar 105,19 poin. BPS menyampaikan inflasi tahunan 0,76 persen pada Januari 2025 terpengaruh oleh beberapa faktor. Di antaranya inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan laju inflasi 3,69 persen dan berandil 1,07 persen terhadap keseluruhan. Dalam kelompok tersebut, komoditas yang berandil paling besar terhadap inflasi adalah minyak goreng dengan 0,14 persen dan sigaret kretek mesing dengan 0,12 persen. "Komoditas lain yang juga memberikan andil inflasi cukup besar adalah cabai rawit, kopi bubuk dan beras," ucap Amalia.

Selain itu, BPS menyampaikan komoditas lain yang berandil cukup besar terhadap inflasi tahunan Januari 2025 adalah emas perhiasan dengan 0,36 persen. Sementara kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah mengalami deflasi terdalam dengan 1,39 persen. Pada Januari 2025, Indonesia juga mengalami deflasi sebesar 0,76 persen secara bulanan atau month-to-month. Amalia deflasi 0,76 persen dihitung dari penurunan harga pada Januari 2025 dari Desember 2024. "Terjadi penurunan Indeks Harga Konsumen dari 106,80 pada Desember 2024 menjadi 105,99 pada Januari 2025," kata Amalia. Amalia berujar deflasi pada Januari 2025 ini merupakan yang pertama kali sejak beberapa bulan terakhir. "Deflasi bulanan pada Januari 2025 ini merupakan deflasi pertama setelah terakhir kali terjadi di September 2024," ucap dia. (Yetede)

IDEAS Prediksi Sawah di Jabodetabek Bakal Hilang Kalau Pemerintah Tidak Ambil Langkah Signifikan

Yuniati Turjandini 03 Feb 2025 Tempo
 Institute for Demographic and Affluence Studies (IDEAS) menemukan alih fungsi lahan sawah yang begitu masif di aglomerasi Jakarta. Menurut IDEAS, jika pemerintah tidak mengambil langkah signifikan untuk melindungi sawah yang tersisa, maka akan terjadi kepunahan. “Dalam 10 tahun terakhir, lahan sawah di Jawa, terutama di kawasan aglomerasi Jakarta, mengalami ancaman serius akibat urbanisasi yang tidak terkendali,” ujar Peneliti IDEAS, Sri Mulyani, dalam keterangan resmi pada Senin, 3 Januari 2025.  Sri mengkritik kebijakan pemerintah yang menetapkan Jabodetabek-Punjur sebagai kawasan strategis nasional, namun malah diikuti oleh sejumlah proyek infrastruktur berskala besar. Menurut Sri, hal tersebut justru semakin mempercepat urbanisasi. 

Ia memaparkan, pada 2024, jumlah sawah di koridor timur yang meliputi Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Karawang hanya seluas 129.830 hektar. Jumlah ini berkurang 30.174 hektar dari tahun 2019 yang masih mencapai 160.004 hektar. Artinya, kata dia, tingkat konversi di tiga kota ini mencapai 4,09 persen per tahun.
 Dari angka tersebut, Sri berujar, Bekasi memiliki laju konversi sawah yang paling tinggi mencapai 8,70 persen. Kota ini kehilangan sekitar 4.205 hektar sawah per-tahunnya. “Jika tren ini terus berlanjut tanpa adanya intervensi kebijakan yang kuat, maka lahan sawah di Bekasi diperkirakan akan habis pada tahun 2033,” ujar Sri.

Lebih lanjut, Sri mengatakan di sisi selatan Jakarta yang mencakup Depok, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, dan Cianjur juga mengalami fenomena yang sama. Dalam lima tahun terakhir, empat kota ini kehilangan 26.753 hektar sawah dengan laju konversi mencapai 5,22 persen per tahun.  “Pada tahun 2019 lahan sawah di kawasan ini masih seluas 113.766 hektar. Namun pada tahun 2024 hanya tersisa 87.013 hektar,” tuturnya.  Di kawasan ini, Kabupaten Bogor menjadi wilayah yang paling cepat kehilangan lahan sawahnya dengan tingkat konversi mencapai 6,38 persen atau setara dengan 2.591 hektar sawah setiap tahunnya. Jika pola ini terus berlanjut, IDEAS menilai lahan sawah di Bogor bisa punah pada tahun 2037.   (Yetede)


Persaingan Ketat di Segmen Premium

Hairul Rizal 03 Feb 2025 Bisnis Indonesia (H)

Meskipun ada peningkatan penjualan retail mobil premium di Indonesia yang mencerminkan kuatnya kepercayaan konsumen terhadap segmen ini, penurunan tajam dalam setahun terakhir memberikan sinyal peringatan bagi para produsen yang bersaing di pasar kendaraan mewah. Salah satu tantangan besar yang dihadapi adalah peralihan konsumen dari mobil premium ke kendaraan listrik, yang semakin populer dan menjadi kebutuhan pasar di masa depan.

Menurut beberapa tokoh industri otomotif, pabrikan mobil premium harus berinovasi dan menghadirkan kendaraan listrik premium untuk tetap bersaing di pasar nasional. Kehadiran merek-merek baru turut memberi tekanan, namun juga membuka peluang bagi pabrikan lama untuk meningkatkan kualitas produk dan menyesuaikan diri dengan ekspektasi konsumen Indonesia. Pemerintah, di sisi lain, perlu meninjau regulasi pajak, terutama PPN dan pajak daerah, yang berpotensi menghambat daya beli konsumen, termasuk di segmen mobil premium.

Pasar Mobil Mewah

Hairul Rizal 03 Feb 2025 Bisnis Indonesia

Pasar mobil premium di Indonesia hanya mencakup 1%-2% dari total penjualan kendaraan, segmen ini terus berkembang dengan kinerja yang cukup signifikan dalam lima tahun terakhir. Beberapa merek seperti BMW, Mini, dan Lexus mengalami peningkatan penjualan yang cukup baik, sementara Mercedes-Benz menghadapi stagnasi. Menurut Kariyanto Hardjosoemarto, Sales and Marketing Director PT Inchcape Indomobil Distribution Indonesia, meski pertumbuhannya cenderung lambat, pasar premium di Indonesia tetap memiliki potensi, terutama dengan masuknya merek baru yang memberikan lebih banyak pilihan bagi konsumen.

Namun, segmen ini sangat sensitif terhadap kondisi geopolitik dan ekonomi global, yang dapat mempengaruhi daya beli konsumen. Oleh karena itu, stabilitas ekonomi dan kebijakan yang mendukung sektor otomotif menjadi penting. Selain itu, faktor penting dalam menarik pelanggan premium adalah strategi harga yang kompetitif dan kemudahan perawatan kendaraan, seperti yang disampaikan oleh Kariyanto, serta penekanan pada pengalaman pelanggan yang eksklusif oleh merek-merek seperti Lexus dan Mazda.

Kondisi regulasi, seperti perubahan pajak PPN yang dapat memengaruhi harga jual kendaraan premium, juga menjadi faktor yang harus dipertimbangkan oleh pelaku pasar. Menurut Ketua Gaikindo Jongkie D. Sugiarto, meskipun ada penundaan opsen pajak, kenaikan pajak tetap perlu diperhitungkan dalam strategi pemasaran. Chief Economist Bank Permata, Josua Pardede, menyebutkan bahwa ketidakpastian ekonomi dan pajak dapat meningkatkan biaya pembelian mobil dan mempengaruhi minat beli.

Namun, beberapa pihak optimistis bahwa pasar mobil premium tetap memiliki prospek yang baik, terutama dengan daya beli kelas menengah ke atas yang masih kuat. Menurut Mohammad Faisal dari CORE Indonesia, pasar premium di Indonesia berpotensi tumbuh karena daya beli yang stabil dan kebutuhan akan kendaraan yang lebih berkualitas, dengan perusahaan otomotif perlu fokus pada tren, desain, dan layanan untuk memenangkan persaingan di segmen ini.

Pakar otomotif, Yannes Martinus Pasaribu, juga berpendapat bahwa pasar otomotif premium tetap menjanjikan, didorong oleh aspirasi kelas menengah atas yang menjadikan kendaraan premium sebagai simbol status sosial. Oleh karena itu, produsen otomotif perlu menerapkan strategi adaptif berbasis data untuk meraih kesuksesan di pasar yang berkembang ini.

Langkah Indonesia Hadapi Proteksionisme AS

Hairul Rizal 03 Feb 2025 Bisnis Indonesia

Dengan terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden ke-47 Amerika Serikat, kebijakan perdagangan AS akan memasuki era yang lebih konservatif, termasuk penerapan tarif impor untuk negara yang memiliki surplus perdagangan dengan AS. Kebijakan ini berpotensi memicu "perang dagang", terutama dengan China, yang dapat menurunkan volume perdagangan global. Ini akan berdampak pada Indonesia, karena China merupakan salah satu mitra dagang utama Indonesia. Penurunan ekspor produk China ke AS bisa berimbas pada ekonomi Indonesia.

Di sisi lain, AS juga menghadapi masalah inflasi yang tinggi, yang dapat mempengaruhi nilai tukar mata uang di negara-negara berkembang. Oleh karena itu, kebijakan yang lebih proteksionis dan tekanan pada nilai tukar dapat memengaruhi stabilitas ekonomi Indonesia. Untuk itu, keputusan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan) diharapkan dapat memperkuat kerjasama perdagangan dan menjaga stabilitas ekonomi nasional, mengingat kontribusi besar negara-negara BRICS terhadap ekspor Indonesia.

Dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi, Bank Indonesia (BI) juga mengoptimalkan kebijakan moneter, seperti Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Sukuk Valuta Asing (SUVBI), dan kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, khususnya dalam sektor-sektor yang memiliki kapasitas tinggi untuk menyerap tenaga kerja.

Dengan kebijakan yang pro-growth dan pro-kerja, diharapkan porsi pekerja formal yang terdampak pandemi Covid-19 dapat meningkat, mendukung stabilitas ekonomi, dan membantu memulihkan perekonomian Indonesia di tengah ketidakpastian pasar global.

Kendaraan Premium Kian Canggih dengan Teknologi Mutakhir

Hairul Rizal 03 Feb 2025 Bisnis Indonesia

Segmen pasar kendaraan premium di Indonesia semakin menjanjikan, seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang kendaraan ramah lingkungan dan teknologi canggih. Luther T. Panjaitan, Head of Marketing, PR & Government BYD Indonesia, menekankan bahwa kehadiran DENZA, sub-brand premium BYD, menjadi bukti komitmen perusahaan untuk menawarkan kendaraan premium yang menggabungkan teknologi terkini dengan harga yang kompetitif. BYD berfokus pada inovasi teknologi untuk menarik konsumen Indonesia, khususnya di segmen kendaraan listrik (NEV), yang diprediksi akan terus berkembang.

Untuk memenangkan pasar premium, BYD akan segera membuka jaringan dealer di berbagai wilayah Indonesia, meningkatkan layanan pelanggan seperti hotline 24 jam, dan menyediakan fasilitas pengisian daya eksklusif. Kehadiran merek-merek baru, termasuk DENZA, diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan pasar otomotif Indonesia, terutama untuk kendaraan listrik. Saat ini, BYD telah meraih 36% pangsa pasar NEV di Indonesia pada 2024.

Namun, tantangan terbesar yang dihadapi adalah edukasi masyarakat mengenai manfaat kendaraan listrik, termasuk efisiensi biaya operasional dan kontribusinya terhadap pengurangan emisi karbon. BYD berharap dukungan dari pemerintah dalam percepatan pembangunan infrastruktur kendaraan listrik, seperti stasiun pengisian daya, serta kebijakan yang mendukung ekosistem kendaraan listrik, dapat mempercepat adopsi kendaraan listrik di Indonesia. Dengan langkah-langkah tersebut, BYD optimis dapat memperkuat posisinya di pasar otomotif Indonesia, khususnya di segmen premium.

Pilihan Editor