;

310 Ribu Pengecer Enggan jadi Pangkalan Resmi Gas Elpiji

Yuniati Turjandini 04 Feb 2025 Investor Daily (H)
Pendaftaran pengecer menjadi subpenyalur atau pangkalan resmi LPJ tabung 3 kg sudah bergulir sejak September 2024. Berdasarkan dokumen yang diperolah, jumlah pengecer yang telah terdata melalui merchant app Pertamina mencapai 374,867 pengecer hingga akhir Desember 2024. Selama ini pengecer menjual kembali ke LPG subsidi yang mereka peroleh dari penyalur dengan harga bervariasi.  Hal ini yang membuat masyarakat membeli "gas melon" tidak sesuai dengan HET Merchant app Pertamina sendiri sudah digunakan untuk mendata konsumen LPG tiga kg secara digital sejak Juni 2024. Pemerintah kemudian mulai melakukan penataan distribusi LPG tiga kg dengan menaikkan status mengecer  menjadi sub penyalur  atau pangkalan resmi. Dengan cara ini, penyaluran "gas melon" diharapkan tepat sasaran dan masyarakat menikmati dengan harga wajar. Namun, dari dokumen itu pula disebutkan, hingga akhir 31 Desember 2024 sebanyak 299 pengecer sudah tercatat menjadi subpenyalur, kemudian sebanyak 1.260 pengecer dalam proses pengangkatan. Sedang 310  ribu pengecer tidak bersedia menjadi subpenyalur. (Yetede)

Kebijakan Menyulut Perang Dagang

Yuniati Turjandini 04 Feb 2025 Investor Daily (H)

Kebijakan tarif Amerika terhadap Kanada, Meksiko, dan China  akan mulai berlaku pada Selasa, pukul 00.01 dini hari waktu setempat. Kebijakan Presiden AS Donald Trumph yang memberlakukan tarif 25% atas Kanada dan Meksiko, serta tarif 10%  terhadap China tersebut diprediksi akan memperlambat pertumbuhan global, sekaligus mendongkrak harga-harga yang lebih tinggi bagi warga Amerika. Indonesia bisa mencari peluang dari kondisi tersebut untuk memperluas pasar ekspor untuk mencari peluang  dari kondisi tersebut untuk memperluas pasar ekpor dan menarik investasi serta mempekuat diplomasi dagang, meningkat daya saing industri, dan memanfaatkan insentif perdagangan seperti Generalized System of Preferences (GSP). Namun peluang,  itu tampaknya sempit.

Berbagai kendala dan tantangan di dalam negeri masih membayangi iklim investasi dan perdagangan Indonesia. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani menyarankan  agar pemerintah proaktif melakukan pendekatan-pendekatan bilateral yang dibutuhkan agar Indonesia tidak mengalami penyempitan akses pasar eskpor AS. "Justru kalau bisa Indonesia melobi agar menjadi rekan dagang preferensial bagi AS,"ucap dia.  Dia menyebutkan, perang dagang bukan hal baru, karena sudah terjadi sejak 2018 hingga saat ini. Jadi kebijakan Trump baru-baru ini hanya mengakselerasi tren fragmentasi perdagangan global yang sudah terjadi sejak 2018. (Yetede)

Presiden Meminta Para Pengusaha Penggilingan Padi Jangan Sampai Menurunkan Harga

Yoga 04 Feb 2025 Kompas
Presiden Prabowo Subianto memastikan usaha menuju swasembada pangan benar-benar terlaksana. Presiden meminta pengusaha penggilingan padi tidak menurunkan harga gabah kering panen. Presiden Prabowo Subianto mendadak mendatangi kantor pusat Kementerian Pertanian di Jakarta, Senin (3/2/2025). Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pun menyambutnya, kemudian dialog dilakukan secara daring dengan kepala dinas pertanian provinsi dan kabupaten/kota serta perwakilan pengusaha beras, petani, dan penyuluh pertanian. Dalam sambutannya, Presiden mengatakan, kedatangannya tidak direncanakan, tetapi sebagai langkah koordinasi. Selain berterima kasih atas kerja keras semua pihak menuju swasembada pangan, Presiden Prabowo juga beberapa kali menekankan pentingnya Indonesia mencapai ini. ”Saya tekankan lagi bahwa masalah swasembada pangan, masalah pangan, adalah hidup dan matinya bangsa Indonesia. Saya ulangi, masalah pangan adalah masalah kedaulatan, masalah kemerdekaan, masa survival kita sebagai bangsa. Kalau kita mau jadi negara maju, pangan harus aman,” tuturnya.

Presiden juga meminta semua sama-sama bekerja dengan tulus untuk itu. Semua perlu sama-sama mendukung dan bukan sekadar ingin mendapat untung sendiri. Petani sebagai produsen pangan pun harus sejahtera. Untuk itu, pemerintah menetapkan harga gabah kering panen dari petani sebesar Rp 6.500 per kilogram. Presiden pun siap menerbitkan peraturan pemerintah terkait hal ini. ”Saya tidak main-main. Ini adalah masalah kebangsaan. Pengusaha A harus untung, tetapi tidak bisa untung seenaknya. Semua pihak harus menang. Produsen, petani, pengusaha, dan konsumen. Kalau negara lain bisa, Indonesia harus bisa juga,” tambahnya. Presiden juga menegaskan, pengusaha yang tak mau bekerja sama dan mengikuti aturan dalam menyerap gabah kering panen petani akan ditinggalkan. ”Kalau tidak mau, ya sudah, tutup saja. Tidak usah bikin penggilingan padi, saya ambil alih. Negara akan ambil alih penggilingan padi,” ujarnya. Penyerapan gabah kering panen Dalam laporannya, Ketua Umum DPP Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Sutarto Alimoeso melaporkan bahwa penyerapan gabah kering panen sudah dilakukan. Penggilingan padi pun mulai memasok ke Bulog baik di Aceh, Nusa Tenggara Barat, Lampung, maupun Pulau Jawa dengan harga yang diputuskan pemerintah. (Yoga)

Surabaya Bongkar Beras Impor asal Myanmar

Yoga 04 Feb 2025 Kompas

Ribuan ton beras impor asal Myanmar dibongkar di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, pada awal 2025. Hal ini memicu keresahan petani padi di lumbung pangan terbesar nasional ini karena kini mereka sedang bersiap memasuki musim panen raya. Masuknya beras impor diketahui dari bongkar muatan kapal di Pelabuhan Tanjung Perak, tepatnya di Jalan Perak Barat, Perak Utara, Kecamatan Pabean Cantikan, Surabaya, pada 18 Januari 2025. Video tentang aktivitas pembongkaran beras asal Myanmar itu diunggah oleh pemilik akun @barokah.www di media sosial Tik-tok. ”Assalamualaikum warah matullah wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Laporan buat mas gondrong lagi. Ini di dek kedua sudah seperti ini di tanggal 18 Januari 2025. Ini proses pembongkaran,” ujar seseorang di video tersebut. Beras impor yang tiba di Pelabuhan Tanjung Perak itu sudah dikemas dalam zak warna putih bertuliskan beras Bulog dengan berat 50 kilogram (kg).

Pada kemasan itu juga tertera tulisan beras putih asal Myanmar dengan tingkat kepecahan 5 persen. Adapun perusahaan yang mengekspor ke Indonesia ialah SWY PTE LTD yang berkantor di Singapura. Masuknya beras impor itu memicu keresahan petani di Jatim, salah satunya Jumantoro. Ketua Perkumpulan Petani Pangan Indonesia itu mengatakan, masuknya beras impor bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang menyatakan tidak ada impor beras pada tahun 2025. Produksi beras di Jatim mengalami surplus setiap tahun sehingga sebagian dikirim ke luar daerah. Di sisi lain, sebagian petani di sejumlah daerah di Jatim sudah memasuki masa panen dan akan mencapai panen raya serentak pada Maret 2025. ”Petani khawatir gabahnya tidak terserap pasar dan Bulog sehingga harganya jatuh ke titik paling rendah. Sementara biaya produksi yang dikeluarkan petani saat ini cukup tinggi,” kata Jumantoro, Senin (3/2/2025). Menurut dia, untuk panen Saat ini, pembelian gabah petani masih dilakukan para pedagang. Di Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, misalnya, gabah petani hanya dihargai Rp 5.000-Rp 5.800 per kg sesuai kualitasnya.

Harga itu jauh di bawah harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen (GKP) Rp 6.500 per kg. Kekhawatiran terkait kehadiran beras impor juga disampaikan Muhammad Suud (50), petani di Kecamatan Balongbendo, Sidoarjo. Alasannya, petani saat ini bersiap menghadapi masa panen di musim hujan sehingga kualitas gabah kurang bagus karena kadar airnya tinggi. Pengadaan tahun 2024 Direktur Pengadaan Perum Bulog Awaludin Iqbal mengatakan, beras impor yang dibongkar di PelabuhanTanjung Perak merupakan pengadaan tahun 2024. Beras itu tiba di Indonesia pada Desember 2024, tetapi baru bisa dibongkar dari kapal pada Januari 2025. ”Semua kapal datang pada 2024. Namun, saat kapal dating di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, tidak bisa langsung membongkar muatannya,” ujar Awaludin saat dikonfirmasi, Minggu (2/2/2025) malam. Ia menyebutkan, salah satu kendala dalam pembongkaran beras impor adalah kondisi cuaca ekstrem di perairan Surabaya. Selain itu, antrean bongkar muat kapal di pelabuhan juga banyak sehingga memerlukan waktu untuk membongkar beras impor. (Yoga)

 

Dilema Suku Bunga: Antara Stimulus dan Stabilitas

Hairul Rizal 04 Feb 2025 Bisnis Indonesia (H)

Tren inflasi yang rendah memberikan peluang bagi Bank Indonesia (BI) untuk menurunkan suku bunga, BI menghadapi dilema karena faktor-faktor eksternal, terutama pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang dipengaruhi oleh ketegangan perang dagang global. Meskipun Indonesia mencatatkan deflasi 0,76% pada Januari 2025, yang sebagian besar dipengaruhi oleh diskon tarif listrik, kondisi global yang tidak stabil membuat BI sulit untuk segera menurunkan suku bunga.

Ekonom seperti Hosianna Evalita Situmorang dan Josua Pardede memperkirakan bahwa BI akan mempertahankan suku bunga acuan 5,75% untuk saat ini, dengan fokus pada perbaikan nilai tukar rupiah dan stabilitas ekonomi. Gubernur BI, Perry Warjiyo, sebelumnya menyatakan bahwa meskipun ruang untuk penurunan suku bunga masih terbuka, keputusan berikutnya akan sangat bergantung pada dinamika ekonomi global dan nasional.

Selain itu, kalangan pengusaha seperti Shinta Widjaja Kamdani dari Apindo menganggap deflasi pada Januari sebagai fenomena sementara yang disebabkan oleh intervensi pemerintah, dan memperkirakan inflasi akan kembali naik ke level target pemerintah 1,5%-3,5% pada Februari dan bulan-bulan berikutnya, terutama menjelang Ramadan dan Lebaran.

Hidup Hemat Ala Gen Z

Hairul Rizal 04 Feb 2025 Bisnis Indonesia

Gaya hidup konsumtif, terutama di kalangan Generasi Milenial dan Generasi Z, semakin menjadi perhatian karena meningkatnya penggunaan pinjaman online (pinjol) dan layanan paylater yang cenderung lebih banyak digunakan untuk pembiayaan konsumtif. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mayoritas penerima pinjaman tersebut adalah kalangan berusia 19 hingga 34 tahun. Untuk menghadapi hal ini, konsep frugal living atau gaya hidup hemat kini menjadi perhatian yang lebih penting.

Frugal living mengajak seseorang untuk lebih berhati-hati dalam mengelola uang dan membatasi pengeluaran konsumtif. Gaya hidup ini bukan berarti pelit, tetapi lebih kepada mengatur prioritas dan menahan diri dari dorongan belanja yang tidak penting. Frugal living menjadi relevan terutama bagi kalangan menengah ke bawah, yang bisa mengambil manfaat dari gaya hidup hemat ini untuk menghindari jebakan konsumtif.

Tokoh yang menonjol dalam diskusi ini adalah salah seorang kawan penulis yang menyarankan agar generasi muda mulai menerapkan frugal living di tahun 2025, mengingat semakin mahalnya biaya hidup. Penerapan gaya hidup ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada utang konsumtif dan membantu seseorang menjalani hidup yang lebih bijaksana dalam pengelolaan keuangan.

Polemik Pengadaan Beras, Bulog Jadi Sorotan

Hairul Rizal 04 Feb 2025 Bisnis Indonesia

Periode panen raya padi diperkirakan akan segera dimulai, dengan produksi padi pada Maret—Mei 2025 diperkirakan melimpah. Produksi pada periode panen raya biasanya mencapai 60%-65% dari total produksi tahunan, sedangkan sisanya dihasilkan pada musim panen gadu dan paceklik. Namun, fluktuasi harga gabah yang terjadi akibat ketergantungan pada iklim dan musim panen yang tidak merata menyebabkan petani dan konsumen sering menghadapi ketidakpastian harga. Petani memiliki daya tawar yang rendah, terutama karena surplus produksi yang harus segera dijual dan kualitas gabah yang dipengaruhi cuaca.

Dalam kondisi pasar yang monopsonistik, pemerintah, melalui Bulog, berperan penting untuk menstabilkan harga dengan menyerap gabah dari petani. Pemerintah juga menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk menjaga kestabilan harga gabah. Tahun ini, produksi beras diperkirakan mengalami surplus, yang memungkinkan Bulog tidak perlu melakukan impor beras. Namun, tantangan bagi Bulog adalah penyerapan gabah domestik yang masih rendah dalam lima tahun terakhir, serta terbatasnya kapasitas penggilingan dan dryer yang dimiliki.

Untuk mengatasi hal ini, Bulog berencana menggandeng mitra penggilingan swasta untuk mengoptimalkan penyerapan gabah. Meskipun langkah ini akan meningkatkan harga pokok beras Bulog, diharapkan dapat memperbaiki likuiditas swasta dan mengurangi persaingan langsung di pasar. Namun, kualitas beras produksi Bulog yang lebih rendah dibandingkan beras impor dapat memengaruhi persepsi konsumen. Meskipun demikian, konsumen diharapkan menghargai produk lokal yang segar dan cocok dengan selera Indonesia, serta mendukung keberlanjutan usaha tani lokal.

Industri Sepeda Motor Hadapi Tantangan Berat

Hairul Rizal 04 Feb 2025 Bisnis Indonesia

Agen pemegang merek (APM) sepeda motor di Indonesia sedang berhitung cermat dalam menghadapi peluang dan tantangan untuk meningkatkan penjualan kendaraan roda dua pada 2025. Beberapa faktor penting yang mempengaruhi strategi penjualan mereka adalah penerapan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% untuk sepeda motor dengan kubikasi mesin 250 cc ke atas, yang mulai berlaku pada Januari 2025. Selain itu, kebijakan pungutan opsen pajak yang diterapkan oleh pemerintah daerah juga menjadi pertimbangan dalam menentukan target penjualan.

Meskipun ada tantangan terkait kebijakan pajak ini, beberapa APM seperti Yamaha dan Honda tetap optimis dan berharap kondisi ekonomi Indonesia akan mendukung peningkatan penjualan. Public Relations Manager PT Yamaha Indonesia, Rifki Maulana, mengungkapkan bahwa meskipun beberapa model motor Yamaha terkena PPN 12%, mereka tetap berharap penjualan tetap meningkat. Sementara itu, General Manager Corporate Communication PT Astra Honda Motor (AHM), Ahmad Muhibbuddin, berharap pasar otomotif Indonesia tetap kondusif dan menargetkan penjualan 6,4 juta hingga 6,7 juta unit sepeda motor pada 2025.

Namun, Ketua Bidang Komersial AISI, Sigit Kumala, mengungkapkan bahwa AISI masih melakukan perhitungan ulang terhadap target penjualan karena ada daerah-daerah yang memberikan insentif atau relaksasi opsen pajak, yang membuat tarif pajak berbeda-beda di setiap provinsi. Di sisi lain, penjualan sepeda motor nasional telah mengalami tren kenaikan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, meskipun ada penurunan tajam pada 2020 akibat pandemi Covid-19.

Secara keseluruhan, meskipun ada tantangan terkait kebijakan pajak baru, pasar sepeda motor di Indonesia diperkirakan masih memiliki potensi pertumbuhan yang baik, terutama jika ekonomi Indonesia terus membaik.

Polri Dalami Kasus Pagar Laut, Fakta Baru Terungkap

Hairul Rizal 04 Feb 2025 Bisnis Indonesia

Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri tengah menyelidiki dugaan perbuatan melawan hukum terkait pemasangan pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Penyelidikan kasus ini dimulai sejak 10 Januari 2025, yang dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri. Meskipun proses penyelidikan sedang berlangsung, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, mengungkapkan bahwa hasil penyelidikan belum dapat disampaikan ke publik, karena penyidik masih mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan.

Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, mengungkapkan bahwa temuan pagar laut ini diduga melanggar beberapa aturan hukum, termasuk Pasal 263 dan 264 KUHP, serta Undang-Undang Pencucian Uang. Proses penyelidikan ini akan terus berkoordinasi dengan lembaga atau kementerian terkait, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), untuk memastikan bahwa kasus ini ditangani dengan tepat.

Era Baru Pengelolaan BUMN di Bawah Danantara

Hairul Rizal 04 Feb 2025 Kontan (H)
DPR dijadwalkan mengesahkan RUU Perubahan Ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN pada 4 Maret 2025. RUU ini akan mengubah tata kelola BUMN Indonesia, yang memiliki total aset lebih dari Rp 10.000 triliun, dengan membentuk Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai super holding yang mengelola perusahaan pelat merah.

Tujuh BUMN besar yang pertama kali berada di bawah Danantara adalah BRI, Telkom, PLN, Mind ID, Bank Mandiri, Pertamina, dan BNI. Dengan ini, Kementerian BUMN akan kehilangan sebagian besar kewenangan strategisnya, yang dialihkan ke Danantara.

Menurut Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, keberadaan Danantara diharapkan memperkuat daya saing BUMN dan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pemerintah juga akan menyuntikkan modal minimal Rp 1.000 triliun agar Danantara dapat berinvestasi secara luas.

Namun, ada tantangan dalam implementasi kebijakan ini. Pengamat BUMN Universitas Indonesia, Toto Pranoto, menekankan pentingnya memilih pemimpin Danantara yang berintegritas untuk menghindari intervensi yang tidak perlu dan memastikan hubungan baik dengan Presiden. Sementara itu, Ekonom Celios, Nailul Huda, mengingatkan bahwa pembagian wewenang antara Menteri BUMN dan Danantara harus jelas agar tidak terjadi benturan kepentingan.

Danantara berpotensi mengubah lanskap BUMN Indonesia, tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada kepemimpinan yang transparan dan akuntabel, serta pengawasan yang efektif dari Kementerian BUMN.

Pilihan Editor