FinAccel sebagai perusahaan induk dari Kredivo mengumumkan bakal melantai di bursa Amerika Serikat melalui penawaran saham perdana (IPO). Kredivo akan bergabung dengan VPC Impact Acquisition Holdings II sebagai Special Purpose Acquisition Company (SPAC) yang didukung oleh Victory Park Capital (VPC). Dengan aksi korporasi tersebut akan membawa FinAccel untuk melantai di bursa Nasdaq dengan valuasi bisa mencapai kisaran US$ 2,5 miliar. Penggabungan perusahaan dan IPO di Nasdaq direncanakan akan selesai paling lambat di kuartal pertama tahun 2022. "Mengingat sebesar 66% populasi di wilayah Asia Tenggara masih dalam kategori belum mendapatkan atau minum akses ke layanan perbankan," ujar Akhsay Co-Founder dan CEO FinAccel, dalam rilis, selasa (3/8).

(Oleh - HR1) 

Dana tersebut akan dipakai untuk pengadaan perangkat teknologi dan informasi. Hal ini dilakukan dengan mendorong produksi dalam negeri didukung Google Indonesia Modernisasi perangkat keras di sekolah-sekolah mulai tahun 2021. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Wikan Sakarinto mengatakan, pada 2021 Kemendikbudristek menyiapkan anggaran sekitar Rp 3,7 triliun untuk pengadaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi, terbanyak untuk laptop Chromebook yang merupakan produksi dalam negeri. "Kolaborasi dilakukan dengan berbagai pihak, seperti Google dan perusahaan elektronik dalam negeri, dan nantinya melibatkan siswa SMK untuk perakitan dan pascapenjualan." 

Managing Director Google Indonesia Randy Jusuf mengatakan, Google berkomitmen membantu transformasi pendidikan digital di Indonesia. Tak hanya mendukung teknologi yang terjangkau demi menyukseskan belajar jarak jauh atau daring, tetapi juga turut meningkatkan kompetensi guru, pelajar, dan orangtua untuk memanfaatkan teknologi pendidikan yang disediakan Google. "Pandemi Covid19 menunjukkan pentingnya alat tepat untuk bekerja sama dan PJJ . " Sejumlah jenis laptop memakai Chrome OS akan dibuat di Indonesia. Google Indonesia bekerja sama dengan enam produsen lokal untuk merakit Chromebook di Indonesia, yakni Axioo, Advan, Evercross, SPC, Zyrex, dan TSMID.

Google dipastikan terlibat dalam proyek pengadaan laptop di sektor pendidikan mulai 2021. Hal ini setelah Google mengumumkan enam produsen laptop lokal akan memproduksi Chromebook pada tahun ini.Chromebook adalah laptop yang memiliki sistem operasi ChromeOS buatan Google. Adapun enam produsen laptop lokal itu adalah Advan, Axioo, Evercoss, SPC, TSMID, dan Zyrex. Managing Director Google Indonesia, Randy Jusuf mengemukakan, pengembangan teknologi di bidang pendidikan sudah menjadi misi penting bagi Google. Terlebih, di masa pandemi Covid-19 kebutuhan perangkat Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) kian meningkat seiring tuntutan kegiatan belajar mengajar virtual. “Ada 170 juta pelajar di seluruh dunia yang mengandalkan alat-alat dari kami. Google berusaha menghadirkan teknologi yang terjangkau untuk pendidikan,” ujar dia dalam acara Google for Education secara virtual, Selasa (3/8).

Mobil bekas banyak diburu masyarakat. Meski ada insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) masih belum menggugah masyarakat untuk membeli mobil baru. Kalau melihat data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada separuh pertama 2021, pembiayaan mobil bekas masih terkontraksi 4,18% menjadi Rp 56,4 triliun. Hanya saja, kontribusi pembiayaan mobil bekas terhadap keseluruhan pembiayaan mobil justru meningkat secara tahunan dari 32,24% menjadi 34,04%.

(Oleh - HR1)

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah terus mendorong pembatasan keran impor di ranah e-dagang demi menyelamatkan usaha mikro kecil dan menengah lokal. Kali ini, penutupan akses impor dilakukan di lokapasar Lazada untuk tiga kluster produk, yakni tekstil dan fashion,kuliner, serta kerajinan. Diyakini ketiganya dapat dipenuhi oleh UMKM lokal. Sebelumnya, lokapasar Shopee juga membatasi 13 kategori produk impor. Pembatasan masuknya pedagang cross border diharapkan akan memperbesar peluang UMKM lokal. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam konferensi pers daring ”Penutupan Akses Impor Melalui Gerakan Akselerasi Karya Rakyat (AKAR) Indonesia”, Selasa (3/8/2021), mengatakan, ”Langkah ini lebih dilakukan untuk melindungi UKM, bukan untuk melawan praktik perdagangan.”

Penanganan kasus infeksi virus korona terus dilakukan Pemerintah Indonesia. Selain menguatkan 3T (pengetesan, pelacakan, perawatan) serta vaksinasi, pemerintah perlu menjamin akses terapi pengobatan bagi pasien di rumah sakit atau yang sedang isolasi mandiri di rumah. Akses obat juga harus diawasi agar penggunaan obat sesuai kebutuhan.Indonesia masih terus berjuang menghadapi wabah penyakit yang disebabkan virus korona tipe baru atau SARS-CoV-2. Hingga 30 Juli 2021, jumlah kasus positif Covid-19 mencapai 3,37 juta kasus. Wilayah Jawa masih menjadi episentrum penyebaran virus korona secara nasional.Keberhasilan pengobatan penyakit yang disebabkan virus korona menjadi harapan bagi seluruh pasien di Indonesia, baik yang dirawat di rumah sakit maupun sedang isolasi mandiri. Data Satgas Penanganan Covid-19 menyebutkan, terdapat 2,64 juta orang dinyatakan sembuh dari positif korona. Jika dibandingkan data pasien sembuh tersebut dengan jumlah kasus terkonfirmasi, tingkat kesembuhan mencapai 80,24 persen.

Tak hanya Ivermectin, sejumlah obat lain juga mengalami lonjakan permintaan, seperti Azithromycin, Oseltamivir, Favipiravir, Actemra, dan Gamaras. Hal ini menimbulkan masalah kelangkaan obat terapi Covid-19 di sejumlah daerah. Kondisi tersebut adalah imbas lonjakan kasus positif di Indonesia sejak akhir Mei 2021.Kemenkes RI mencatat ada lonjakan permintaan obat terapi hingga 12 kali lipat sehingga perlu peningkatan kapasitas produksi obat. Stok sejumlah obat masih terus dipantau, seperti Azithromycin tersisa 11,4 juta stok secara nasional, Favipiravir sebanyak 6 juta stok, serta Oseltamivir sebanyak 12 juta stok.Tiga jenis obat tersebut dapat diproduksi di dalam negeri. Namun, ada jenis obat yang belum bisa diproduksi oleh Indonesia, yaitu Remdesivir, Actemra, dan Gamaras, sehingga sangat bergantung dari impor. Rencana impor ketiga obat tersebut adalah Remdesivir (1,2 juta stok), Actemra (138.000 stok), dan Gamaras (27.000 stok) pada Agustus 2021.

Hingga hari ini, pandemi Covid-19 di Indonesia belum menunjukkan tanda-tanda melandai. Sampai 2 Agustus 2021, berdasarkan data Satuan TugasPenanganan Covid-19, total kasus positif Covid-19 di Indonesia mencapai 3.462.800 dengan 97.291 kematian. Kasus positif baru masih berada di atasangka 22.000 lebih, sementara kasus yang masihaktif berada di angka 523.000 lebih.

Secara umum suplai oksigen di sejumlah rumah sakit dinyatakan relatif mencukupi. Ada kebijakan nasional yang menetapkan suplai untuk oksigen industri jauh lebih besar dibandingkan untuk kebutuhan medis. Karena pandemi, perhitungan diprioritaskan untuk medis. Hanya saja, dari kapasitas produksi nasional, yang riil sebetulnya ternyata sekitar 75 persen.  Kemudian selain dari produksi, ada sejumlah masalah lain yang masih harus diperhatikan. Antara lain lokasi produsen utama oksigen medis yang kebanyakan berada di Jawa Barat dan Jawa Timur, transportasi, ketersediaan tabung yang masih diimpor, hingga jaminan pasokan listrik. Sehingga Jawa Tengah misalnya, sangat bergantung pada suplai dari daerah-daerah lain.

Dalam sepuluh tahun terakhir, tren impor terbesar lebih terlihat pada tabung oksigen, sementara oksigen medis cenderung turun. Aspek lain yang juga seharusnya disadari adalah keterbatasan rumah sakit. Dalam kondisi normal, dengan cadangan sekitar 6,2 juta liter oksigen, jumlah ini cukup untuk kebutuhan 20 kamar operasi dan 22 tempat tidur ICU selama 10 hari. Di luar kasus Covid19, pengguna oksigen terbesar di RS adalah kamar operasi dan ICU. Masalahnya, apakah hal ini efektif mengingat masih banyak RS yang tetap menjalankan pola normal tersebut.

Hingga 7 Juli 2021, hanya Provinsi Jawa Tengah (71 persen) dan DI Yogyakarta (62 persen) yang terhitung disiplin melaporkan data persentase pengisian oksigen melalui Sistem Informasi Rumah Sakit . Hal lain yang tak kalah penting adalah adanya rencana pemerintah yang meminta agar rumah sakit menyiapkan stok oksigen hingga tiga bulan ke depan. Belum lagi biaya perawatan jaringan pipa oksigen yang tidak murah dan sering kali alokasinya tidak rutin.

Prospek penerimaan pajak pada tahun ini kembali suram menyusul performa manufaktur atau industri pengolahan yang berada pada level kontraksi mengawali semester II/2021 setelah selama delapan bulan berturut-turut berada pada jalur ekspansi.IHS Markit melaporkan perolehan Purchasing Manager’s Index (PMI) Manufaktur Indonesia periode Juli 2021 berada di posisi kontraksi 40,1, setelah mencatatkan level ekspansif di atas poin 50 sejak Juni 2020.Sementara itu, berdasarkan data Kementerian Keuangan, manufaktur atau industri pengolahan menyumbang 29,6% penerimaan negara selama semester I/2021 atau Rp154,34 triliun dari total realisasi penerimaan pajak senilai Rp557,8 triliun.Di sisi lain, outlook penerimaan pajak pada tahun ini sebesar Rp1.176,3 triliun, atau setara dengan 95,7% dari target APBN 2021 yang mencapai Rp1.229,6 triliun. Outlook penerimaan pajak pada 2021 tumbuh 9,7% dibandingkan dengan capaian tahun lalu.

"Penerimaan pajak semester kedua diproyeksikan masih melanjutkan pertumbuhan positif. Namun laju pertumbuhannya bergantung kepada prospek aktivitas ekonomi pasca-PPKM Darurat," tulis dokumen Kementerian Keuangan yang dikutip Bisnis, Selasa (3/8).Otoritas fiskal pun memastikan bahwa target penerimaan pajak yang tertuang di dalam APBN 2021 senilai Rp1.229,6 triliun sulit direalisasikan, sehingga outlook pencapaian hanya ditaksir 95,7%."Secara keseluruhan penerimaan pajak diperkirakan dibawah target, dampak peningkatan kasus Covid-19 yang menahan laju pemulihan dan kebutuhan pemberian insentif kepada dunia usaha," tulis pemerintah.

Kepala Bidang Humas Polda Sumsel Kombes Supriadi mengatakan pihaknya sudah melakukan konfirmasi dan koordinasi dengan Bank Mandiri selaku bank penarik."Kami dapat konfirmasi dari pihak bank bahwa saldo di rekening bilyet giro itu tidak cukup, yang ingin dicairkan itu kan Rp2 triliun. Supriadi juga memberikan klarifikasi bahwa foto bilyet giro yang beredar di aplikasi pesan merupakan lembar yang diberikan Heryanti kepada Polda Sumsel untuk donasi Rp2 triliun tersebut."Nama penerima yang dibukakan rekening di Bank Mandiri atas nama Kabid Keuangan Polda Sumsel , itulah yang akan kami kliringkan di Bank Mandiri," jelasnya. "Saat ini ada lima saksi yang kami periksa, mungkin bertambah lagi untuk perkuat alat bukti," ujarnya. "Status yang bersangkutan masih saksi, kami saat ini memperkuat alat bukti, ahli pidana juga sudah kami periksa."Dalam perkembangan lain, petugas tenaga kesehatan Dinas Kesehatan Sumsel dengan membawa tabung oksigen ukuran sedang melakukan perawatan terhadap Heryanti di rumah pribadinya Jalan Tugu Mulyono.

Seorang petugas Dinas Kesehatan Provinsi Sumatra Selatan Teja Kusuma mengatakan kedatangan mereka tersebut berdasarkan instruksi dari pimpinan di kantor untuk memberikan perawatan seorang yang mengalami sesak nafas."Kami diperintahkan untuk ke sini oleh pimpinan di kantor ada yang sesak napas," katanya dilansir dari Antara. Berdasarkan pantauan lokasi, tampak petugas kepolisian masih berjaga-jaga selagi dokter melakukan perawatan kepada Heriyanti. Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, Polda Sumsel merencanakan kembali memanggil Heryanti beserta suaminya Rudi Sutadi dan beberapa anggota keluarga almarhum Akidi Tio lainnya, kemarin. Pemeriksaan tersebut untuk mendapatkan kepastian terkait kebenaran dana hibah senilai Rp2 triliun yang diproyeksikan untuk penanggulangan Covid-19, namun yang bersangkutan tidak kunjung datang ke Mapolda Sumsel. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumsel Komisaris Besar Polisi Hisar Siallangan mengatakan penyidik telah melakukan pemeriksaan, dan semua keterangan yang diberikan, empat orang tersebut yang menjamin uang donasi ada dan akan dicairkan pada Selasa melalui bilyet giro Bank Mandiri.

Dari Jakarta, Polda Metro Jaya akan membuka kembali perkara dugaan tindak pidana penipuan yang melibatkan Heryanti, meskipun pihak pelapor sudah mencabut laporannya. Dalam kasus tersebut, putri bungsu Akidi Tio yaitu Heryanti ternyata pernah jadi terlapor dalam perkara tindak pidana penipuan terhadap Ju Bang Kioh yang menjadi korbannya sekaligus pelapor. Yusri mengemukakan uang itu dipinjam oleh Heryati kepada Ju Bang Kioh untuk mengerjakan tiga proyek yang ada di Istana Negara. " Kemudian, Ju Bang Kioh melaporkan hal itu ke Polda Metro Jaya pada Februari 2020."Jadi kasus ini sudah lama sejak Februari 2020 dan tidak ada sangkutannya dengan kasus yang ada di Sumatra Selatan.

Kendati proses pemulihan ekonomi diklaim berjalan lancar, likuiditas pelaku usaha masih cukup rentan. Hal itu tercermin dari  melonjaknya restitusi yang diajukan oleh wajib pajak korporasi selama paruh pertama tahun ini. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kementrian Keuangan Neilmardrin Noor mengatakan, angka tersebut tumbuh sebesar 15,87% dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama tahun lalu.

"Pertumbuhan restitusi PPh Badan didominasi oleh pertumbuhan restitusi normal tahun pajak 2019yang jatuh tempo pada Mei 2021," kata Neil kepada Bisnis, selasa (3/8). Secara kumulatif selama Januari-Juni tahun ini, ketiga jenis retitusi meningkat dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 5,65% untuk retitusi  normal, 24,17% untuk restitusi dipercepat, serta 28,78% untuk restitusi yang bersumber dari upaya hukum. "Restitusi yang bersumber  dari upaya hukum masih tumbuh tinggi, meskipun nominalnya masih setara dengan dengan bulan-bulan sebelumnya," ujar Niel.

Direktur Eksekutif MUC Tax Research Insitute Wahyu Nuryanto mengatakan melejitnya realisasi pencairan restitusi yang berdampak pada tertekannya penerimaan pajak merupakan konsekuensi yang harus dihadapi oleh pemerintah. Rancangan Undang-Undang tentang ketentuan dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) menghapus ketentuan yang ada di dalam Pasal 4A UU No.42/2009 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No.8/1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM). Akan tetapi di dalam RUU KUP, pasal tersebut dihapus. Artinya, barang hasil pertambangan dan batu bara kena pajak (BKP) yang wajib bayar PPN.

Misalnya, ketika seorang pelaku usaha kena pajak lebih banyak mengeluarkan biaya untuk membeli perlengkapan atau peralatan operasional, tentu PKP tersebut wajib membayar PPN. Banyaknya pajak masukan tersebut saat dikreditkan dengan pajak keluaran hasilnya akan menimbulkan kelebihan pembayaran pajak.  Hal inilah yang kemudian disebut PPN lebih bayar, sehingga pelaku usaha restitusi. Adapun lebih bayar pajak bisa dikembalikan oleh pemerintah melalui skema restitusi. (YTD)