Dunia Belum Mencapai Puncak Permintaan Batubara
Pemulihan ekonomi yang semakin kuat dari pandemi Covid-19 membuktikan bahwa dunia masih sangat tergantung pada bahan bakar fosil untuk memenuhi kebutuhan energy yang juga terus meningkat. Hal ini terjadi pada saat sepajang 2021 ini pembahasan mengenai sumbu darurat iklim dan transisi energy berlangsung gencar. Disisi lain, dunia tampaknya belum mencapai puncaknya permintaan batubara. Hal ini, terutama berlaku di Tiongkok, India, dan sebagian besar wilayah di Asia. Dimana ribuan pembangkit listrik tenaga batubara telah mencapai tingkat penggunaannya dalam menghadapi gelombang panas di musim panas ini.
Sementara itu, harga batubara berjangka global dilaporkan mencapai catatan tertinggi baru pada Mei akibat persediaan yang menipis. Harga batubara Australia, sebagai pemasok internasional utama ke Tiongkok, juga dilaporkan mencapai US$ 150 per ton pada Juli atau yang tertinggi sejak 2008. Lonjakan permintaan dan penggunaan batu bara tersebut disebut berada jauh dari terbatas untuk Asia. Surat kabar Wall Street Journal (WSJ) melaporkan pada awal Juli, bahwa penggunaan listrik berbahan bakar batubara di Negara-negara Eropa. Seperti Jerman dan Prancis, pun ikut melonjak. Padahal kedua Negara ini selama bertahun-tahun dengan lantang sesumbar dengan rencananya untuk menghilangkan penggunaan batubara dari profil Negara mereka.
Menurut Kathryn Porter, pendiri Firma konsultasi energy Watt-Logic, situasi itu memperlihatkan keadaan yang gambling dan realistis. “Ketika pemerintah dihadapkan pada pilihan untuk tidak memasok listrik, atau menggunakan batubara, mereka akan menggunakan batubara,” tuturnya.
Negara-negara yang sedang dalam proses memperluas penggunaan batubara, dapat dipastikan tidak melihat hari dimana energi terbarukan dapat menggantikan kebutuhan batubara dalam waktu dekat. Pemintaan berkelanjutan batubara yang besar serta perluasan armada pembangkit listrik tenaga batubara yang berkelanjutan di seluruh Asia. Dan sebagian besar negara berkembang lain telah memperlihatkan salah satu kelemahan utama dalam tujuan pengurangan emisi yang dinyatakan dalam kesepakatan Paris.
Sedangkan AS sudah mampu mengurangi emisi karbonnya sendiri ketingkat yang belum dicapai sejak awal 1990-an, terutama dengan mengganti pembangkit listrik tenaga batubara yang sudah pensiun dengan pembangkit listrik dari gas alam. AS memiliki pesokan gas alam yang sangat melimpah sehingga mampu mengembangkan sektor bisnis yang kuat untuk ekspor gas alam cair (LNG). Negeri Paman Sam itu kini berada diantara tiga pengekspor LNG teratas bersama Qatar dan Australia. Sayangnya kekhawatiran komunitas perubahan iklim yang sama telah memaksa negara-negara maju untuk mencoba melepaskan diri dari tenaga berbahan bakar batubara dan juga memilih untuk menjelekkan gas alam. Alih-alih bertindak mendorong Tiongkok, India dan negara-negara haus batubara lainnya untuk mengganti dengan tenaga gas alam yang benar-benar layak dan terukur pada decade berikutnya. Para pendukung ini memilih mendorong Pemerintah AS dan Eropa untuk memberlakukan subsidi tambahan trillunan dollar untuk tenaga surya dan angin yang tidak terukur. (YTD)
JD.Com Berambisi Masuk Industri Gaming
Perusahaan yang berkantor pusat di Beijing ini, ingin menjadi destinasi bagi kaum muda untuk membeli barang-barang yang berhubungan dengan game. JD mengumumkan rencana kerja sama dengan perusahaan seperti, produsen personal coomputer Tiongkok, Lenovo dan raksasa game Tencent guna mengembangkan ponsel pintar dengan meningkatan kemampuan pada game mobile. Sedangkan bagian kedua dari strateginya adalah berkisar pada e-sports atau pertandingan video game. Tahun lalu, mereka meluncurkan tim game mobile bernama JD Esports.
Pertarungan Layanan Finansial Indonesia Beralih ke Daring
Vmware, perusahaan Information
Communication Technology (ICT) global melakukan
riset tentang kompetisi layanan finansial di Indonesia.
Berdasarkan VMware Digital Frontiers 3.0 Study, peta
pertarungan industri layanan finansial telah beralih ke
daring (online).
Sebanyak 9 dari 10 (90%) responden
Indonesia menyatakan lebih memilih
beralih dari sistem pembayaran tunai
ke nirkontak. Angka ini tertinggi dari
pada negara-negara Asia Tenggara
lain yang disurvei, Singapura (88 %),
Filipina (76%), Malaysia (87%), dan
Thailand (85%).
Pasalnya, sektor industri layanan
keuangan di Indonesia telah mengambil loncatan besar sejak merebaknya
pandemi tahun lalu. Meski demikian,
menurut riset ini, masih terdapat kesenjangan yang perlu segera dibenahi
dalam membangun fondasi digital
yang kokoh dan tepercaya di tengah
sengitnya kompetisi di sektor ini.
“Industri layanan finansial di Indonesia gesit beralih ke dunia digital
selama pandemi ini. Mereka mengembangkan inovasi-inovasi dalam
menghadirkan digital experience mutakhir yang mulus berbasis pada teknologi masa depan. Kini nasabah telah
mahfum dengan teknologi-teknologi
tersebut dalam mendukung interaksi
mereka dengan layanan bank,” kata
Cin Cin Go, Country Manager VMware
Indonesia melalui siaran pers, Selasa,
(3/8/2021).
Sementara itu, Group Chief Information Officer and Head of Technology &
Operations DBS Jimmy Ng menuturkan, DBS menjadi yang terdepan dalam
menghadirkan solusi-solusi invisible
banking yang cerdas dan intuitif bagi
nasabah di pasar-pasar utama kami.
Pandemi Covid-19 lanjut dia, menjadi pemicu semakin cepatnya pengadopsian perilaku digital. Hal ini
menjadi alasan utama bagi DBS untuk
meluncurkan teknologi-teknologi dan
solusi-solusi perbankan digital sepanjang tahun lalu.
“Ini termasuk peluncuran layanan-layanan khusus yang sangat personal, dengan teknologi AI dan biometrik wajah untuk mendukung proses
autentikasi informasi yang cepat dan
aman,” ucap Jimmy
(Oleh - HR1)
Qasir Buka Akses Pendanaan untuk UMKM
Qasir, salah satu point
of sales (POS) startup asli Indonesia
menjajaki kerja sama dengan KoinWorks dan sejumlah perusahaan
fintech lainnya, guna memberikan
alternatif pembiayaan modal usaha
kepada para usahawan di ekosistem
miliknya. Langkah tersebut dilakukan
guna mendukung upaya pemerintah
untuk membantu permodalan bagi
usaha mikro, kecil, dan menengah
(UMKM) di masa pandemi Covid-19.
Mekanisme pemberian bantuan
permodalan yang digunakan adalah
PO financing atau invoice financing.
Dengan sistem ini, merchant dapat
mendaftarkan usaha, proyek yang
sedang dikerjakan, dan menyertakan bukti PO/invoice yang harus
dibayarkan.
CEO Office Qasir Ivan Hadwin
Rarumangkay mengatakan, langkah
ini dibuat sesederhana mungkin karena pihaknya memahami kesulitan
usahawan mikro tidak hanya terletak
dari administratif, tapi juga tantangan
secara literasi digital.
Berdasarkan data dari Qasir, rata-rata merchant mulai membutuhkan
tambahan modal usaha setelah berada pada fase bisnis tertentu. Pertama, saat ada kebutuhan membuka
cabang. Biasanya, merchant ini punya
basis pelanggan besar dan dituntut
untuk bisa lebih dekat dengan area
konsumennya.
“Kedua, saat butuh tambahan inventaris. Semakin bertambah variasi
produk, biasanya membuat usahawan
memper timbangkan kepemilikan
aset-aset baru untuk menunjang produktivitasnya,” imbuhnya.
Ketiga, untuk stabilitas arus kas.
Pasalnya, faktor eksternal yang datangnya tidak kenal waktu, seperti
pandemi, bisa membuat bisnis goyah
dalam hitungan hari. Memiliki pegangan kas adalah strategi usahawan
untuk memastikan bisnisnya punya
cadangan tenaga, sampai kondisi
ekonomi kembali pulih.
(Oleh - HR1)
Lazada Tutup Akses 3 Klaster Produk Impor
Perusahaan e-commerce Lazada menutup akses impor untuk tiga klaster industri nasional yaitu tekstil, makanan-minuman, dan kerajinan yang dijual cross border atau penjual dari luar negeri. Langkah ini dilakukan melalui Gerakan Akselerasi Karya Rakyat (AKAR) Indonesia. Head of Public Affairs and Public Policy Lazada Indonesia Waizly Darwin mengatakan, penutupan kran impor terhadap tiga klaster industri nasional ini dilakukan secara proaktif, progresif, dan secara berkala sepanjang satu tahun belakangan di masa pandemi Covid-19. Tiga klaster Industri nasional tersebut merupakan klaster yang termasuk dalam agenda pemerintah terkait program substitusi impor dan juga program pemulihan ekonomi nasional.
"Upaya penutupan akses impor ini tidak mudah dan masih terus dilakukan oleh Lazada. Disini juga kami membutuhkan masukan yang sama dengan semua pihak terkait termasuk masyarakat. Fungsi gerakan AKAR ini adalah terkait penguat UMKM domesktik terutama di daerah sentra industri nasional," ucap Wayzly. Melalu AKAR ini pedagang lokal yang selama ini masih jualan produk impor yang diambil dari importir bisa menjual produk yang memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri. Kedua membentuk komunitas AKAR melalui forum diskusi antara pemerintah, brand lokal, daerah industri yang difasilitasi Lazada untuk membahas hal yang terkait pengembangan kapasitas dan kualitas produksi UMKM serta kemampuan logistik. Ketiga, program digitalisasi untuk klaster industri di Indonesia yang dilakukan melalui kerjasama dengan Kementerian/Lembaga (KL) terkait dan pemerintah daerah terkait.
Sementara itu Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan sesuai arahan Presiden Joko Widodo bahwa pembangunan infrastruktur bisa memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia. Khususnya memang UMKM yang bisa memanfaatkan infrastruktur untuk kegiatan usaha lewat perdagangan secara elektronik. "Karena ini adanya praktek cross border ilegal e-commerce ini merupakan salah satu perhatian utama yang ditugaskan kepada saya untuk diselesaikan, agar tidak merugikan UMKM lokal. Saya mengapresiasi langkah yang diambil Lazada yang menunjukkan keberpihakan Lazada dalam pengembangkan UMKM Indonesia." kata Teten. Pemerintah menargetkan 30 juta UMKM terhubung ke ekosistem digital pada 2024. Sedangkan saat ini baru sekitar 13,7 juta UMKM terhubung atau 21% ke pasar digital. "Jadi, kami naikkan 5 juta UMKM untuk pasar digital," ujar Teten lagi. (YTD)
Pengusaha Mal Rumahkan 84 Ribu Karyawan
JAKARTA – Industri pusat perbelanjaan (mal) berpotensi merumahkan sekitar 84 ribu karyawan akibat perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 hingga 9 Agustus mendatang. Pusat perbelanjaan juga harus menelan kerugian hingga Rp 5 triliun per bulan karena kebijakan pengetatan aktivitas masyarakat tersebut. Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja kepada Investor "Seperti yang sudah diperkirakan sebelumnya, berbagai pembatasan yang diberlakukan dalam PPKM berdasarkan Level masih belum efektif untuk membawa banyak wilayah keluar dari level 4. Sementara, itu, penutupan usaha yang terus berkepanjangan akan mengakibatkan kembali banyak PHK dan memulai terjadinya penutupan usaha para penyewa secara permanen," terang dia. Pertama, yang masih tetap dibayar utuh. "Sekarang sudah masuk tahap dua, dan ada juga yang beberapa masuk tahap tiga,"tegas Alphon. "250 pusat perbelanjaan anggota APPBI yang berlokasi di Jawa-Bali .
Menurut dia, penyebaran wabah Sementara itu, pembatasan-pembatasan yang diberlakukan selama ini lebih banyak dilakukan di tingkat makro, sehingga dikawatirkan pembatasan akan berkepanjangan akibat penanganan tidak fokus pada dasar atau akar permasalahan.
Pemerintah Resmi Bebaskan Pajak Sewa Gerai di Mal
Menteri Keuangan Sri Mulyani resmi memberikan insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah sebesar 10% atas sewa gerai di mal hingga lapak di pasar.Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 102/PMK.010/2021 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Sewa Ruangan atau Bangunan kepada Pedagang Eceran yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021. Beleid ini berlaku per tanggal 31 Juli 2021.
Insentif ini bertujuan untuk menjaga keberlangsungan usaha sektor perdagangan eceran di masa pandemi Corona Virus Disease 2019 guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah mendukung sektor perdagangan eceran melalui insentif PPN atas penyerahan jasa sewa ruangan atau bangunan kepada pedagang eceran yang ditanggung Pemerintah.
PPN tersebut dihitung dari tarif PPN dikalikan dengan dasar pengenaan pajak berupa penggantian. Adapun insentif yang masuk dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional 2021 itu diberikan kepada pedagang eceran yang terutang jasa sewa ruangan atau gerai yang berdiri sendiri.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menuturkan, insentif PPN DTP sewa ruangan akan membantu pelaku sektor ritel yang sangat terdampak PPKM, khususnya pedagang eceran yang menjual barang dan/atau jasa langsung ke konsumen akhir.
KKP Rilis Aturan Penataan Ruang Laut Berkelanjutan
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerbitkan Permen KP No 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut guna menata ruang laut secara berkelanjutan, Sejalan dengan arah kebijakan Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono, penataan ruang laut merupakan panglima dalam pembangunan seluruh sektor di laut. Terbitnya Permen KP No 28 Tahun 2021 akan melindungi kepentingan masyarakat lokal, tradisional, dan pesisir, juga memberikan kepastian hukum, kepastian ruang, dan kepastian berusaha dan investasi bagi pengguna ruang laut, menjadi acuan perolehan peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) serta menjadi strategi untuk menerapkan ekonomi biru dan menjadi alat kendali guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan. “Penataan ruang laut sangat diperlukan karena laut bersifat common property (milik bersama). Artinya, pemanfaatan ruang laut dan sumber daya harus di bawah kontrol pemerintah, sehingga berlaku rezim open access. Siapa saja boleh memanfaatkan laut untuk berbagai kepentingan Penataan ruang laut sangat diperlukan agar tidak terjadi kehancuran sebagai akibat tragedi bersama (tragedy of the common) yang mempunyai potensi konflik pemanfaatan ruang laut sangat tinggi,” ujar dia.
(Oleh - HR1)
PHI Usul Pajak Karbon Dipungut dari Transaksi Perdagangan Emisi
Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) mengusulkan pajak karbon sebaiknya dipungut dari transaksi dari perdagangan karbon, karena baik penjual maupun pembeli dalam perdagangan karbon memperoleh manfaat dari transaksi ini. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Indroyono Soesilo mengatakan, penerapan pajak karbon berdasarkan transaksi dari perdagangan karbon perlu penguatan melalui percepatan infrastruktur kelembagaan yang saat ini sedang digarap, seperti proses pendaftaran di Sistem Registrasi Nasional, pengukuran, pelaporan dan verifikasi, penerbitan sertifikat penurunan emisi, serta kelembagaan perdagangan karbon domestik. Sektor ini ditargetkan menurunkan emisi sebesar 29% setara dengan pengurangan emisi 834 juta ton CO2e dengan kemampuan sendiri dan sampai 41% setara dengan 1.081 juta ton CO2e dengan dukungan internasional pada tahun 2030.Dari total target tersebut, sektor kehutanan dituntut menyumbang penurunan emisi sebesar 497 juta ton CO2e.
(Oleh - HR1)
Merger dengan SPAC, Induk Usaha Kredivo Masuk Bursa AS
Impact Acquisition Holdings II. Valuasi kedua perusahaan setelah merger diperkirakan mencapai US$ 2,5 miliar. Co-Founder dan CEO FinAccel Asia Tenggara Akshay Garg mengatakan, "Mengingat sebesar 66% populasi Asia Tenggara masuk dalam kategori belum mendapatkan atau minim akses ke layanan perbankan, sehingga kami melihat kesempatan yang luar biasa untuk melayani konsumen dengan beragam kebutuhan keuangan non-kredit. Kami sangat bangga dengan dukungan dan kepercayaan yang tak henti dari para investor terhadap visi dan strategi pertumbuhan jangka panjang kami," ujar Akshay dalam keterangan resminya.
Dari transaksi ini, Kredivo menghasilkan dana tunai sebesar US$ 430 juta. Dana ini termasuk private placement sebesar US$ 120 juta yang dipimpin oleh Marshall Wace, Corbin Capital, SV Investment, Palantir Technologies, Maso Capital, dan sponsor Victory Park Capital dengan komitmen sebesar US$ 55 juta dari investor eksisting Naver dan Square Peg. Partners, dan Kejora Intervest. Dana dari transaksi ini bakal digunakan untuk pengembangan produk, ekspansi ke negara lain, dan pengembangan lini bisnis baru.
Penggabungan usaha sudah memasuki tahap perjanjian definitif dan diharapkan rampung sebelum kuartal I-2022. Adapun Kredivo merupakan perusahaan penyalur pembiayaan kredit instan untuk pembelian di e-commerce dan offline. Kredivo melayani dana pinjaman tunai, berdasarkan real-time decisioning yang didukung teknologi artificial intelligence . Mengutip Dealstreet Asia, Kredivo berdiri sejak 2016 dan memiliki 4 juta pengguna yang terhubung dengan berbagai platform e-commerce di Indonesia. Kredivo berencana ekspansi ke pasar regional, seperti Vietnam pada kuartal III-2021, Thailand pada kuartal I-2022, dan Filipina pada kuartal II-2022.
Pada 2020, Kredivo membukukan pendapatan sebesar US$ 74 juta dengan volume transaksi US$ 574 juta dari 2,2 juta pengguna. Kredivo memprediksi pendapatan bisa bertumbuh dua kali lipat menjadi US$ 163 juta pada tahun ini dengan mempertimbangkan banyaknya permintaan kredit di Indonesia.









