Kinerja ekspor produk manufaktur maupun komoditas di sejumlah daerah mengalami kenaikan seiring mulai bangkitnya ekonomi negara tujuan. Namun, pelaku industri menghadapi tantangan berat untuk melanjutkan kinerja ekspor tetap moncer.Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kenaikan kinerja ekspor di Jawa Tengah pada Juni 2021 sebagai indikator mulai pulihnya ekonomi di sejumlah negara.“Juni tahun 2021, ekspor Jawa Tengah mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan dengan bulan Mei 2021 maupun dibandingkan dengan Juni 2020,” ujar Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah Sentot Bangun Widoyono, Senin (2/8).Lima komoditas nonmigas yang mengalami peningkatan nilai ekspor adalah pakaian jadi bukan rajutan US$38,91 juta, barang-barang rajutan US$30,88 juta, kayu dan barang dari kayu US$16,31 juta, serat stafel US$14,32 juta, dan mesin peralatan listrik US$12,26 juta.Sentot menjelaskan, moncernya kinerja ekspor juga diperngaruhi oleh kenaikan aktivitas ekonomi negara tujuan utama ekspor Jateng misalnya Amerika Serikat yang mencatatkan pertumbuhan ekonomi 6% (YoY) pada kuartal II/2021.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Provinsi Jawa Tengah Frans Kongi mengatakan kendati sudah ada tanda-tanda recovery, industri manufaktur Jawa Tengah masih menghadapi sejumlah tantangan. Kenaikan freight cost yang mencapai 500% serta kelangkaan kontainer jadi kendala. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Tengah Arif Sambodo menjelaskan terkait keluhan pelaku industri sudah dilakuka koordinasi dengan pemerintah pusat. “Kami dengan Pak Gubernur sudah membuat surat ke Kementerian Perdagangan. Pemerintah Provinsi sudah mengusulkan bahwa untuk biaya-biaya kontainer, ekspor, dan sebagainya mohon ada kebijakan khusus,” jelasnya kepada Bisnis, beberapa waktu lalu. Adapun, peningkatan ekspor karet Sumut pada Januari—April 2021 sejalan dengan membaiknya permintaan dari negara konsumen, diantaranya Jepang, Amerika Serikat, China, dan India. Sedangkan pada Mei dan Juni turun karena buyer melakukan penjadwalan ulang pengapalan akibat terkendala operasional dari perusahaan pelayaran lantaran kapasitas kapal yang tidak optimal dan kelangkaan kontainer

(Oleh - HR1)

Direktur Executive Indonesia Packaging Federation (IPF) Henky Wibawa mengatakan saat ini kondisi industri kemasan sangat tidak menentu. Menurutnya, pada kuartal I/2021 permintaan pasar menurun, tetapi pada kuartal II/2021 cukup meningkat didorong oleh periode Lebaran. Sayangnya, memasuki kuartal III/2021 permintaan kembali melandai. "Jadi, kami sangat perlu untuk koreksi target growth tahun ini. " Adapun, IPF pada awal tahun optimistis akan mencapai pertumbuhan produksi 4%-5%. Namun, jika tidak ada gelombang Covid-19 selanjutnya, kemungkinan investasi baru dengan nilai lebih besar akan terealisasi tahun ini. Sementara itu, sejalan dengan penurunan permintaan pasar, Henky mencatat tingkat utilitas industri kemasan harus turun sekitar 50%-60% dari kapasitas tahun lalu yang masih di level 70%-80%.

Namun, dia menekankan hal itu tidak serta merta mendorong tercapainya target perseroan yang tahun ini. Tahun ini, emiten dengan sandi saham IGAR ini mematok target pertumbuhan 10,24% dengan total penjualan mencapai Rp819 miliar. Tahun ini perseroan masih yakin akan mencapai pertumbuhan kinerja di level 10%-15%. Direktur dan Sekretaris Perusahaan Panca Budi Idaman Lukman Hakim mengatakan saat ini pabrikan juga tidak melakukan pengurangan kapasitas dan menjaga di level 80% dari total kapasitas pabrik 125.000 ton per tahun.

Korporasi Thailand tampak agresif ekspansi di Indonesia. Gurita bisnis dari Negeri Gajah Putih membesar melalui penanaman modal langsung maupun akuisisi saham korporasi lokal. Nilai total transaksi ini mencapai US$ 1,7 miliar atau setara Rp 24,65 triliun. Kesepakatan tersebut dalam rangka menuntaskan mega proyek pembangunan kompleks petrokimia Chandra Asri II di Cilegon, Banten yang menelan investasi US$ 5 miliar atau setara sekitar Rp 72 triliun. Selain akuisisi saham, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat, selama periode 2015 hingga juni 2021, nilai investasi langsung Thailand di Indonesia mencapai Rp 22,30 triliun. "Terbesar investasi di industri kimia dan farmasi mencapai Rp 10,93 triliun, posisi kedua di industri non logam Rp 2,23 triliun," kata Imam Soejoedi, Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi dan BKPM, kemarin (4/8). 

(Oleh - HR1)

Jakarta - Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementrian Keuangan (Kemkeu) kembali menambah enam perusahaan sebagai pemungut pajak pertambahan nilai (PPN) perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) atas produk digital yang dijual pada Indonesia. Keenam pelaku usaha itu, yakni Shutterstock, Inc., Shutterstock Ireland Ltd., Fenix International Limited, High Morale Developments Limited dan Avecille Pte Ltd. 

Dengan penambahan enam perusahaan tersebut, maka pemungut PPN PMSE yang telah ditunjuk oleh pemerintah menjadi 81 badan usaha. Adapun hingga akhir Juli 2021, realisasi penerimaan PPN PMSE telah mencapai Rp 2,2 triliun. Kedepan, Direktorat Jenderal Pajak terus menjalin komunikasi dengan sejumlah perusahaan lain yang menjual produk digital luar negeri kepada konsumen di Indonesia. 

Pemerintah membebaskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)atas jasa sewa ruangan untuk pedagang eceran. Insentif inidiberikan dalam rangka meringankan beban pedagang ditengah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4. Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan 102/PMK.010/2021 dan mengamanatkan pemerintah menanggung PPN atas jasa sewa ruangan atau bangunan yang terutang Agustus-Oktober 2021 yang ditagihkan pada Agustus-November 2021. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Neilmaldrin Noor, Rabu (4/8/2021),mengatakan, pedagang yang dimaksud merupakan pengusaha yang semua atau sebagian usahanya melakukan penyerahan barang atau jasa kepada konsumen akhir.

Jakarta, CNBC Indonesia - Bank Indonesia (BI) telah berhasil menjalin kesepakatan dengan beberapa negara penggunaan mata uang lokal atau local currency settlement (LCS) dalam transaksi perdagangan maupun investasi. Adalah Malaysia, Thailand dan Jepang serta China. Selanjutnya ada tiga negara lagi yang menjadi incaran BI. "Ke depan, terdapat 3 negara yang akan dijajaki untuk melakukan kerjasama LCS yaitu India, Korea Selatan dan Filipina," kata Kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan BI, Donny Hutabarat kepada CNBC Indonesia. Dengan LCS maka kedua negara yang bekerja sama bisa mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Sehingga kedua mitra dagang, tidak perlu menukar dolar AS terlebih dahulu jika ingin melakukan transaksi perdagangan dan investasi. Transaksi melalui LCS ini mencakup penggunaan kuotasi nilai tukar secara langsung serta perdagangan antar bank untuk mata uang negara tersebut dan rupiah. Selain itu ada juga sharing informasi dan diskusi secara berkala antar otoritas. Sejauh ini Indonesia sudah menjalankan LCS dengan Malaysia, Thailand, dan Jepang mencapai US$ 117,3 juta rata-rata setiap bulannya atau setara dengan Rp 1,68 triliun (kurs Rp 14.400/US$). Indonesia juga sudah sepakat dengan China dan akan diimplementasikan pada bulan ini. "Pada awal Agustus 2021, terdapat penyempurnaan aturan untuk LCS Indonesia-Malaysia dan LCS Indonesia Jepang, serta implementasi LCS Indonesia-Tiongkok," jelas Donny. Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Erwin Haryono menjelaskan lebih dari 90% perdagangan Indonesia dengan negara mitra, baik di kawasan Asia maupun luar Asia menggunakan dolar Amerika Serikat (USD). "Dominasi USD sebagai settlement currency dalam transaksi perdagangan dan investasi menimbulkan ketergantungan tinggi terhadap USD di pasar valas domestik," kata Erwin. Sehingga, lanjut Erwin penggunaan dolar AS yang tinggi menyebabkan tingginya sensitivitas pergerakan rupiah terhadap global shock seperti pandemi saat ini. Selain itu, volatilitas nilai tukar rupiah terhadap dollar AS yang berlebihan, kata Erwin berdampak negatif terhadap stabilitas harga atau inflasi dan dapat mengganggu kemampuan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban utang luar negeri atau perdagangan. "Oleh karena itu, dalam rangka mencapai dan memelihara stabilitas nilai tukar rupiah, serta mendorong pendalaman pasar keuangan non USD domestik, BI terus mengupayakan peningkatan penggunaan mata uang non-USD dalam transaksi perdagangan dan investasi dengan luar negeri," jelasnya.

Harga gabah di tingkat petani dan harga beras eceran turun pada Juli 2021 dibanding pada sebulan sebelumnya. Badan Pusat Statistik mencatat harga gabah kering panen (GKP) bulan lalu sebesar Rp 4.311 per kilogram. Harga itu turun 5,17 persen dibanding pada bulan sebelumnya yang sebesar Rp 4.546 per kilogram. Adapun gabah kering giling (GKG) dihargai Rp 4.874 per kilogram, turun 1,81 persen dibanding pada Juni yang senilai Rp 4.964 per kilogram. 

Ketua Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan, Said Abdullah, menuturkan musim kemarau basah yang terjadi pada tahun ini memicu musim gadu atau musim tanam kedua pada April lalu, lebih cepat dari jadwal semula pada Mei. Implikasinya, puncak musim panen, yang biasanya baru terjadi pada akhir Agustus atau awal September, menjadi tiba lebih awal. “Ketika produksi cukup baik pada musim pertama dan kedua ini, seharusnya pemerintah mengusahakan untuk memperbesar cadangan pangan,” tutur Said kepada Tempo, kemarin.

Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras, Sutarto Alimoeso, berujar, ketersediaan pasokan beras memang sedang tinggi. Penyebabnya ialah terjadi surplus 3,8 juta ton pada musim panen raya pertama lalu (Oktober 2020-Maret 2021), yang bertepatan dengan musim hujan. Pada saat itu, Sutarto mengatakan, pemerintah tidak menyerap dengan optimal. “Pada saat normal, serapan pemerintah bisa mencapai 3 juta ton. Namun saat ini tidak sampai 1 juta ton. Pasar juga sedang lesu akibat pandemi, khususnya untuk masyarakat kelas menengah ke bawah,” tutur Sutarto.

Kementerian Keuangan membebaskan pajak sewa toko untuk sektor retail. Insentif pajak dengan skema pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah tersebut berlaku selama tiga bulan, yaitu dari Agustus hingga Oktober 2021.

Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.10/2021 tentang PPN atas Penyerahan Jasa Sewa Ruangan atau Bangunan kepada Pedagang Eceran yang Ditanggung Pemerintah. Pedagang eceran yang berhak mendapat keringanan ini adalah pengusaha yang kegiatan usahanya melakukan penyerahan barang atau jasa kepada konsumen.

Ketua Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia, Budihardjo Iduansjah, mengungkapkan bahwa keringanan itu cukup memberikan angin segar bagi sektor retail yang tengah berada dalam masa sulit akibat pembatasan operasi dan penutupan toko, khususnya selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berencana membuat perusahaan induk (holding) pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) milik PT PLN (Persero) yang tak lagi menguntungkan. Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, mengatakan holding tersebut dibentuk untuk memudahkan ekspansi PLN ke energi baru dan terbarukan.

Bahkan terbuka peluang bagi holding tersebut untuk menggelar penawaran umum saham perdana atau initial public offering (IPO) di bursa saham. Dengan melepas aset yang menjadi beban, kata Arya, keuangan PLN bisa lebih prima untuk berekspansi pada pengembangan energi bersih.

Menurut Arya, saat ini pemerintah bersama PLN tengah mengidentifikasi aset yang akan dialihkan pada holding. PLTU tersebut harus memenuhi dua dari tiga kriteria yang ditetapkan, yaitu sudah berusia tua, memiliki faktor kapasitas lebih rendah dari 80 persen selama lima tahun terakhir, atau memiliki faktor kapasitas lebih rendah dari 50 persen pada lima tahun ke depan.

Arya optimistis aset-aset yang tak efisien tersebut masih dilirik investor. Meski memasuki masa senja, pembangkit listrik berbahan bakar batu bara ini masih bisa dioperasikan hingga 20 tahun ke depan.

Rencana pembentukan holding ini juga diungkapkan oleh Serikat Pekerja PLN, Persatuan Pegawai Indonesia Power, serta Serikat Pekerja Pembangkitan Jawa Bali (PJB). Menurut mereka, pembentukan holding ini merupakan bagian dari rencana IPO 14 perusahaan pelat merah dan anak usahanya. Holding yang diberi nama PT Pembangkit Listrik Tenaga Uap itu akan terdiri atas PT Indonesia Power serta PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB).

Jakarta, CNBC Indonesia -  Kementerian Perdagangan sedang menuntaskan permasalahan hambatan dagang di Uni Eropa soal aturan pajak produk Indonesia yang memiliki carbon footprint tinggi. Hal ini satu dari berbagai 'hambatan' pasar Indonesia di Uni Eropa. Persoalan ini berpotensi menambah panjang perselisihan perdagangan Indonesia dan Uni Eropa, sebelumnya soal hambatan sawit dan larangan ekspor nikel. "Kita ini sekarang berhadapan dengan yang disebut Cross Border Carbon Tax , yang dimajukan Uni Eropa, meski ini belum menjadi hukum di Eropa tapi movement ini sudah jalan. Ini dikenakan pada produk yang memiliki carbon footprint yang tinggi," jelas Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, dalam konferensi pers, Kamis (5/8). Carbon footprint   atau jejak karbon adalah nilai emisi karbon dihasilkan dari organisasi, peristiwa, produk, dan aktivitas manusia yang menghasilkan karbon ke alam. Pihak Kemendag saat ini memastikan aturan ini tidak akan mengganggu kinerja ekspor Indonesia ke depannya. Lutfi juga meyakini aturan ini bertentangan dengan kaidah aturan WTO. "Jadi kalau kita merasa ini mengganggu, saya dengan Ketua Umum Kadin berbincang bersama dengan industri untuk kita tuntut di jalur hukum dan ini tantangan yang besar," jelasnya. Selain itu Lutfi mengatakan Indonesia saat ini sedang berevolusi dalam industri dan perdagangan, menjual barang mentah setengah jadi, menjadi barang industri berteknologi tinggi. Pihaknya sedang menggalakkan ekspor ke negara non tradisional, yang selama ini terkonsentrasi di Eropa dan Amerika. "Kemendag saat ini sedang men- shifting , pada kepentingan negara non tradisional saya menutup atase perdagangan di Denmark, dan dipindahkan ke Turki, saya juga sudah menutup International Trade Promotion Center (ITPC) di Milan akan dipindahkan ke Karachi, ini perubahan dimana kita mencari non tradisional market," jelasnya. Hal ini dilakukan supaya Indonesia dapat mendorong ekspor dari barang jadi dan berteknologi tinggi.  Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi pada kuartal II-201 mencapai 7,07%. Kontribusi ekspor yang tumbuh mencapai 31%, menjadi salah satu faktor Indonesia mencapai pertumbuhan yang tinggi ini. Selain dari meningkatnya konsumsi rumah tangga dan investasi.