Pemerintah menyiapkan anggaran Rp 2,77 trilliun untuk subsidi kuota internet yang terbagi Rp 2,3 trilliun oleh Kementerian Kebudayaan, Reset, dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) dan Rp 470 milliar oleh Kementerian Agama (Kemenag). Bantuan subsidi kuota akan berlangsung selama tiga bulan dari September hingga November 2021. "Dengan adanya Covid-19 kegiatan belajar mengajar dilakukan secara jarak jauh , maka kami memutuskan untuk memberikan subsidi kuota internet. Seperti diketahui bahwa kebijakan ini sudah dimulai sejak 2020 saat pandemi Covid-19 terjadi," ucap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konverensi pers secara virtual, rabu (4/8). 

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas, ) menyatakan, pemerintah harus melakukan tranformasi ekonomi untuk bisa keluar dari jebakan kelas menengah (middle income trap). Pasalnya, bila pertumbuhan ekonomi hanya 5%, Indonesia sulit keluar dari middle income trap sebelum 2045. "Covid-19 menyebabkan  setback dalam pembangunan, Inodnesia kembali menjadi low middle income economy. Dan untuk itu kita perlu tumbuh 6% jika ingin keuar dari middle income trap. Indonesia punya tugas besar ke depan." ucap Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti dalam seminar daring, rabu (4/8) Menurut Amalia, Transformasi Ekonomi Indonesia secara konsisten mengangkat trajectory ekonomi Indonesia, "Satu-satunya cara, kita harus melakukan redesain transformasi ekonomi yang saat ini sedang dilakukan  Bappenas. Tetapi Transformasi ekonomi kedepan harus inklusif masuk ke green recovery dan tentunya harus berkelanjutan," ucap Amalia. Pemerintah sudah menerbitkan undang-undang No.11 tahun 2020 sebagai perwujudan reformasi tersebut. Regulasi tersebut untuk mengurangi berbagai peraturan yang membebani dunia usaha. 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan, pembiayaan adaptasi perubahan iklim yang seimbang dengan mitigasi berpotensi menyelamatkan produk domestik bruto (PDB) sebesar Rp 110,38-577,01 trilliun. "Yang kita sasar adalah bagaimana mengurangi potensi kehilangan PDB. Potensi kehilangan PDB karena perubahan iklim itu nilainya cukup besar Rp 110-570 trilliun lebih," kata Kepala Sub Direktorat Sumber Daya Pendanaan  Direktorat Mobilitas Sumber Daya Sektoral dan regional di Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim KLHK Agus Rusly dalam sesi Pojok Iklim untuk Peluang Pembiayaan Karbon Biru di Indonesia, Rabu (4/8)

Karena itu seperti yang disampaikan Menteri LHK Siti Nurbaya dalam pertemuan tingkat menteri lingkungan hidup menjelang Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim PBB (Conference of Parties/COP) 26 secara daring beberapa waktu lalu, diharapkan pembiayaan untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim berimbang. Dia mengatakan, upaya adaptasi dalam NDC dilakukan sbegai upaya mempertahankan berkontribusi ekonomi, sosial, dan mata pencaharian, serta ekosistem dan bentang alam (Lanskap) terhadap PDB. Adaptasi untuk ketahanan ekonomi  yang dilakukan, kata dia, antara lain melakukan pertanian dan berkebunan berkelanjutan, pengelolaan daerah aliran sungai terintegrasi, menurunkan deforestasi dan degradasi hutan, konservasi lahan, pemanfaatan lahan,  terdegradasi untuk energi terbarukan, serta perbaikan efisiensi energi dan pola konsumsi. 

Ketua Dewan Pertimbangan Pengendalian Perubahan iklim KLKH Sarwono Kusumaatmadja mengatakan, dampak perubahan iklim meningkat drastis dan mengerikan. Namun, kelihatannya Indonesia masih beruntung karena letak geografis yang menumpulkan dampak peningkatan kondisi perubahan iklim itu. Potensi penyerapan emisi karbon dari wilayah transisi antara terestrial dan laut, menurut dia, perlu mendapatkan perhatian. Karena itu suatu gambaran tentang Indonesia sebagai negara kepulauan. Hal ini seharusnya bisa memacu semangat untuk masa depan, sekaligus tanggung jawab terhadap stabilitass iklim global. 

(YTD)

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat system ketertelusuran (traceability system) pada industry perikanan nasional melalui implementasi system ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional (Stelina). Sistem ketertelusuran Stelina tertuang dalam Permen KK No.29 tahun 2021 tentang Stelina. Masih maraknya praktik Illegal, Unreported, and Unregulated, (IUU) Fishing menjadi ancaman serius bagi kelestarian sumber daya perikanan. Terlebih praktik ini tertdampak pada ekosistem, keamanan pangan, dan mata pencaharian, dan ekonomi Negara-negara di dunia, khususnya Indonesia.

Dirjen Penguatan Daya Saing Produak Kelautan dan Perikanan KKP Artati Widiarti menegaskan “Seluruh proses pengadaan, penyimpanan, distribusi, dan pemasaran pada sector hilir mudik memerlukan informasi riwayat produk beserta pergerakannya atau yang lebih dikenal dengan tracebility system,” terang Artati pada Peringatan Ulang Tahun ke-8 Masyarakat dan Perikanan Indonesia, kemarin.

Direktur Eksekutif Yayasan MDPI Yasmin Simbolon mengapresiasi upaya tersebut. MDPI menilai, pemberantasan IUU Fishing tidak hanya terbatas pada pendekatan hukum, tetap juga pendekatan pasar. Contoh, kewajiban pemenuhan persyaratan dalam US Seafood Importing Monitoring Program. European Union Cacth Certificate, dan Japan Domestic Trade Spesific Marine Animals, and Plants Act yang akan dimulai pada Desember 2022. Persyaratan pasar diatas ingin memastikan  agar produk perikanan  yang di ekspor ke negara-negara tersebut wajib bebas dari atau tidak terkait dengan kegiatan IUU Fishing. (YTD)

Industri petrokimia menolak rencana pemerintah menerapkan pajak karbon mulai 2022.Hal tersebut tertuang dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Aturan itu menyebutkan, subjek pajak karbon adalah orang pribadi atau badan yang membeli barang mengandung karbon dan/atau melakukan aktivitas yang menghasilkan emisi karbon.

Sekretaris Jendral Asosiasi Industri Aromatik Olefin dan Plastik Fajar Budiono berkata, “Di saat situasi pandemic ini yang serba sulit, pemerintah jangan lagi membebani sektor usaha dengan regulasi yang berat, karena beban pelaku usaha atau pengenaan pajak atas emisi karbon itu bakal memperburuk iklim usaha dan yang lebih ekstrim lagi akan terjadi banyak PHK,” ungkap Fajar di Jakarta, selasa (3/8)

“Pajak karbon akan membuat produk impor semakin menguasai pasar domestik. Negara Industri kuat seperti Tiongkok, Amerika Serikat, dan India tidak menerapkan kebijakan ini. Rencana penerapan pajak karbon ini ibaratnya membuat industri sudah jatuh tertimpa tangga,”tukas dia. Tahun ini saja, dia menerangkan, industri keramik sudah digempur barang impor. Selama Januari-Mei 2021, impor keramik melonjak 45%. Asaki tidak bisa membayangkan keadaan industri keramik ketika pajak karbon berlaku. Bisa-bisa, produk impor menguasai pasar domestik,” ujar Fajar lagi. (YTD)

Jakarta - Hypefast, sebuah perusahaan rintisan yang didirikan oleh mantan Chief Marketing Officer Lazada akan melakukan investasi ke sepuluh brand lokal pada semester kedua 2021, dengan nilai hingga Rp 50 miliar untuk setiap brand. Sejak didirikan pada Januari 2020, Hypefast telah berinvestasi ke 20 brand di Indonesia pada kategori fesyen, kesehatan dan kecantikan, serta kebutuhan ibu dan anak. Selain modal dan tim, Hypefast juga terus mengembangkan ekosistem penunjang pertumbuhan brand yang efisien seperti gudang terpusat, toko offline, cross border facility, hingga berbagai solusi operasional bisnis.

Kriteria yang dicari saat ini adalah brand-brand di kategori fesyen dan aksesoris, kesehatan dan kecantikan, kebutuhan ibu dan anak serta perlengkapan rumah beromset minimal Rp 500 juta per bulan dengan lebih dari 50% omset datang dari kanal online. Hypefast memiliki ambisi untuk mengkolaborasikan brand-brand terbaik dibawah konsep house of brands dan bersama-sam menembus pagar global. Baru-baru ini Hypefast menandatangani nota kesepahaman dengan Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk bersinergi dalam pengembangan pemasaran produk kreatif di Indonesia dan mengumumkan kolaborasi 12 brand bersama Disney.

Setelah resmi menjalin kemitraan strategis dengan Taiheiyo Cement Corporation (TCC) asal Jepang, PT Semen  Tbk, (SMGR) berpeluang besar mengekspor sebanyak 500 ribu ton semen per tahun ke pasar Amerika Serikat (AS). Direktur Strategis Bisnis&Pengembangan Usaha Semen Indonesia Fadjar Judisiawan mengatakan, setelah meraih peluang besar semen ke pasar AS, perseruan juga akan menggarap peluang ekspor ke pasar lainnya. Bahkan pada Agustus ini, perseroan juga sudah mulai masuk ke pasar Philipina.

“Untuk pasar AS kemungkinan bisa berkembang menjadi 1 juta ton per tahun. Filipina mulai Agustus sampai akhir tahun bisa 200 ribu ton. Pasar lain seperti di Afrika juga lagi kami jajaki dengan Taibeiyo Cement, begitu juga dengan Australia untuk pasar semen dan klinker,” Kata dia (4/8)

Direktur Utama Semen Indonesia Hendi Prio Santoso menyatakan, kerja sama ini merupakan tonggak bersejarah bagi Semen Indonesia Group yang mampu menjalin kerja sama strategis dengan perusahaan berkualitas dunia. “Pemerintah dalam hal ini sangat mendukung bahkan mendorong penciptaan peluang-peluang investasi lainnya, dan kerja sama yang saling menguntungkan untuk mengembangkan untuk meningkatkan standar, kualitas, daya saing sektor, industri. Agar sanggup menjawab tantangan persiangan usaha, berkontribusi pada pembangaunan negara, serta menjadi bagian dari solusi permasalahn global,” papar Menteri BUMN Erick Thohir secara terpisah. (YTD)

Disrupsi pandemic Covid-19 memberikan tantangan baru di dunia logistik dan mengangkat rantai pasok global ke tingkat yang lebih tinggi, menjawab tantangan tersebut, PT Samudera Indonesia Tangguh (Samudera Indonesia) dan PSA Corporation Ltd, sepakat untuk meningkatkan kerja sama antara kedua perusahaan dalam kolaborasi mendorong lahirnya inovasi logistik. Kolaborasi ini mencakup mengembangan jalur perdagangan antara Indonesia, Asia Tenggara, dan dunia untuk menyediakan layanan multimoda, freight forwording, pergudangan, dan trade financing.

Regional CEO Southeast Asia PSA Ong Kim Pong optimis melihat ke masa depan kerja sama dengan Samudera Indonesia dalam berupaya berinovasi dan meraih keunggulan dalam transportasi kargo dan rantai pasok. Kolaborasi ini merupakan usaha bersama untuk memperkuat konektivitas logistik yang tangguh dan memiliki daya tahan dalam menjawab tantangan masa depan.

“PSA senantiasa berkomitmen untuk meningkatkan kapabilitas dan mendorong koordinasi rantai pasok, memperkuat reputasi Singapura sebagai hub logistik dan pengelolaan rantai pasok yang efisien,” kata dia  dalam keterangan tertulis,  kemarin. Sementara itu, Direktur Utama Samudera Indonesia, Bani M. Mulia menambahkan “Selain kerja sama layanan pelayaran ke pelabuhan Singapura yang sudah terjalin selama ini, kami bersemangat menyambut kolaborasi lebih jauh dengan PSA untuk mengekplorasi peluang investasi logistik dan inovasi digital,” ujarnya. (YTD)

JAKARTA – Penyelenggara dompet digital Dana menyatakan telah memiliki lebih dari 79 juta pengguna sampai Juli 2021. Seiring dengan capaian tersebut, Dana menjadi aplikasi finansial Indonesia dan Asia Tenggara yang paling banyak diunduh. CEO dan CoFounder Dana Vince Iswara menyampaikan, pertumbuhan signifikan dirasakan sejak awal kemunculan Dana di Tanah Air. Merujuk pada data yang terhimpun dalam perusahaan penyedia analisis aplikasi dan data pasar aplikasi yakni App Annie, lonjakan tertinggi berlangsung 32 bulan setelah diluncurkannya dompet digital Dana kepada publik. Dalam peluncuran perdananya saat itu, jumlah pengguna melesat hingga mencapai 40 juta. "Merujuk pada data pertumbuhan yang Dana miliki, pertumbuhan jumlah pengguna masih konstan terjadi di mana Dana kini menyentuh angka lebih dari 79 juta pengguna pada akhir bulan Juli tahun 2021," jelas Vince melalui siaran pers, Rabu .

Selaras dengan jumlah penggunanya yang kian menanjak, dia menerangkan, Dana juga menguatkan peringkatnya sebagai aplikasi finansial di Indonesia dan Asia Tenggara yang paling banyak diunduh pada ponsel pintar berbasis iOS dan Android pada kuartal II2021 berdasarkan App Annie. Peringkat pertama itu umumnya diraih perusahaan secara berkelanjutan. Vince mengungkapkan, pertumbuhan terjadi seiring dengan semakin matangnya kapabilitas teknologi dan fitur yang dimiliki. Usia muda memberikan banyak ruang untuk perusahaan bereksplorasi dan berinovasi berdasarkan kebutuhan pengguna. Pihaknya menyadari akan kebutuhan masyarakat yang menginginkan transaksi digital. Guna menopang tingginya penerimaan masyarakat Indonesia terhadap teknologi finansial digital yang tercermin melalui pertumbuhan Dana, edukasi berkelanjutan pun tetap digencarkan. Hal itu dilakukan lewat kampanye baru bertajuk Pakai Dana #BebasDrama yang telah dikomunikasikan melalui pelbagai kanal yang perusahaan miliki. Pada kampanye teranyar itu, Dana menanamkan ulang beragam manfaat dompet digital yang terangkum dalam tiga prinsip utama, yaitu keamanan bertransaksi, solusi keuangan yang terintegrasi, serta teknologi pintar yang memudahkan pengguna dalam bertransaksi. Jaminan keamanan yang diberikan kepada pengguna ini ditopang oleh beragam perlindungan Dana yang berlapis, termasuk salah satunya kebijakan Dana Protection yang memberikan jaminan proteksi 100%.

Selanjutnya, Dana tak lupa memastikan kemudahan bertransaksi digital pengguna. Kemudahan tersebut dimaksudkan agar pengguna dapat merasakan langsung integrasi solusi keuangan yang ditawarkan perusahaan. Perusahaan merefleksikan kemampuannya melalui berbagai fitur yang relevan dengan kehidupan pengguna sehari-hari, mulai dari pengiriman uang, pembayaran tagihan, hingga pembelanjaan daring.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengaku menaruh perhatian besar terkait sumbangan Rp2 triliun dari keluarga almarhum Akidi Tio yang belum juga cair hingga hari ini. PPATK kemudian menyatakan profil penyumbang dana penanganan Covid-19 tidak sesuai dengan jumlah yang akan disumbangkan Rp2 triliun. Ketua PPATK Dian Erdiana Rae mengatakan sejak rencana sumbangan itu dipublikasi, PPATK memberikan perhatian untuk dilakukan analisis profil penyumbang dalam hal ini adalah keluarga Akidi Tio.