Putin: Rusia Tidak Bermaksud Merusak Ekonomi Global
Presiden Vladimir Putin pada Kamis (24/2) mengatakan negaranya tetap ingin menjadi bagian dari ekonomi dunia dan tidak ada maksud untuk merusaknya. "Rusia tetap bagian dari ekonomi dunia. Kita tidak akan merusak sistem ekonomi dunia karena kita juga termasuk didalamnya. Rusia juga tidak ingin dikeluarkan dari masyarakat ekonomi internasional. Para mitra kita harus memahami ini dan tidak perlu mendorong kita keluar dari sistem ini," ujar Putin, saat mengumpulkan para bos perusahaan besar, setelah ia memerintahkan invasi pasukan ke Ukraina. Dari Washington, AS Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Kristalina Georgieva mengingatkan bahwa konflik di Ukraina akan berdampak ke pemulihan ekonomi global. "Dana Moneter Internasional akan terus menaksir dampak ekonominya, tapi juga akan siap sedia mendukung para anggota yang membutuhkan," kata Gerogieva via Twitter. (Yetede)
Mbizmarket Targetkan Semua Provinsi Manfaatkan Platformnya
Mbizmarket, platform e-matketplace business to business (B2B) untuk pengadaan barang dan jasa milik PT Briliant Ecommerce Berjaya (BEB), telah digunakan oleh lebih dari 25 (70%) provinsi di Indonesia pada akhir 2021. Mbizmarket ditargetkan dapat dimanfaatkan oleh seluruh atau 34 provinsi di Tanah Air pada akhir 2022. Sementara itu, ekosistem pembeli dan penjual, jumlah transaksi, dan jumlah produk di platform Mbizmarket juga telah mencatat pertumbuhan secara organik yang sangat signifikan dan menggembirakan berkisar 500-2.000% pada 2021 dibandingkan pencapaian sepanjang tahun 2020. "Kami menargetkan penerapan Mbizmarket disejumlah kementerian pemerintah pusat dan 34 pemerintah provinsi pada akhir tahun 2022. Kami telah menyiapkan berbagai program untuk UMKM, seperti bimbingan teknis dan pelatihan di daerah, sehingga bisa memasarkan produk lokal melalui Mbizmarket," ujar CEO Mbizmarket Rizal Paramarta, dalam pernyataannya, Kamis (24/2). (Yetede)
Menakar Upaya Melindungi Nurhayati
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPKS) tengah menelaah hasil investigasi nasib Nurhayati, pelapor kasus dugaan korupsi anggaran desa yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian Resor Cirebon, Jawa Barat. Mantan Kepala Urusan Keuangan Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, itu ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penyelewengan dana desa yang dilaporkannya kepada Ketua Badan Permusyawarahan Desa (BPD) Citemu, hingga sampai ke polisian. "Dalam waktu dekat, kami akan memutuskan diterima atau tidak permohonan perlindungan terhadap Nurhayati," kata Wakil Ketua LPKS, Edwin Partogi, 24 Februari 2022.
Awalnya Nurhayati melaporkan dugaan korupsi anggaran desa 2018-2022 yang melibatkan Kepala Desa Citemu, Supryadi, kepada Ketua BPD Citemu, Lukman, pada Januari 2019.Lukman lantas menegur Kepala Desa. Polisi menindaklanjuti laporan itu dengan memeriksa Nurhayati dan sejumlah saksi. Delapan bulan kemudian, polisi menetapkan Nurhayati sebagai tersangka kasus serupa. Menurut Edwin, penyidik Polres Cirebon mengakui, selama pemeriksaan, Nurhayati kooperatif dan keterangannya membantu membongkar kasus korupsi pejabat Desa Citemu. (yetede).
Waspada, Efek Domino dari Perang Rusia-Ukraina
Rusia resmi menyerang Ukraina. Konflik kedua negara itu diyakini berdampak minim terhadap perekonomian Indonesia. Namun pemerintah dan pebisnis harus mewaspadai efek domino ke perekonomian apabila konflik berlangsung lama. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Hubungan Internasional, Shinta Kamdani menilai, ekspor-impor dan investasi yang melibatkan Rusia-Ukraina dengan Indonesia masih mini. "Dampak konflik ini secara langsung terhadap relasi perdagangan dan investasi di Indonesia tak signifikan," kata dia, Kamis (24/2). Direktur Jendral Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Tutukan Ariadji sebelumnya mengungkapkan pemerintah masih mencermati potensi efek domino konflik Rusia-Ukraina. " Hal yang bisa berefek (ke Indonesia) jika ini berdampak ke Timur Tengah, misalnya Saudi Arabia, ke Afrika. Nah itu ada dampak ke suplai di kita, jadi itu yang perlu kita cermati,"kata dia.
Pajak Bidik Korporasi Multinasional dengan Omzet Gede
Pembahasan kesepakatan perpajakan internasional di forum menteri keuangan G20 menjadi angin segar bagi penerimaan negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Jika tidak ada aral melintang penyeragaman pungutan pajak bagi entitas bisnis lintas negara ini bisa berlangsung 2023. Direktur Perpajakan Internasional Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Mekar Satria Utama menjelaskan, pada pilar pertama yang menyangkut ketentuan perpajakan bagi sektor digital yang bergerak secara internasional atau global, tidak hanya Multinational Enterprises (MNE) yang berbasis digital saja, melainkan kepada semua MNE besar.
Efek Lemahnya Daya Beli Kelas Bawah
Prospek bisnis PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk (RALS) masih abu-abu. Padahal, sektor ritel diuntungkan oleh momentum Lebaran dan kenaikan harga crude palm oil (CPO). Analis Mirae Asset Sekuritas Christine Natasya mengatakan, Ramadan dan lebaran secara historis terbukti mampu mendongkrak kinerja penjualan emiten ritel seperti RALS. Pada masa tersebut, masyarakat lebih banyak membelanjakan uang untuk membeli pakaian baru.
Indeks keyakinan konsumen Indonesia memang mulai membaik. Tapi ini tidak serta merta memperbaiki daya beli masyarakat secara keseluruhan. Analis Maybank Sekuritas Indonesia Willy Goutama mengatakan, daya beli masyarakat kelas bawah yang merupakan target pasar RALS masih tergolong lemah. Efek kenaikan harga CPO terhadap daya beli tahun ini juga tidak signifikan. "Kami berpendapat katalis positif dari membaiknya harga CPO baru akan terlihat di tahun depan," kata Willy, Rabu (23/2).
Pengaruh Sentimen Global
Nilai tukar rupiah kembali menguat kemarin. Tapi, penguatan kurs rupiah diprediksi cuma sesaat. Analis DCFX Futures Lukman Leong menjelaskan, penguatan rupiah kemarin cuma karena rebound mata uang global terhadap dollar AS. Tapi, pelaku pasar masih mencemaskan krisis Rusia dan Ukraina. Tapi, Lukman menilai kenaikan harga komoditas akan jadi katalis positif bagi neraca dagang Indonesia. Hanya saja, saat ini pengaruh sentimen global lebih kuat.
Rights Issue: BJB Perkuat Permodalan dan Ekosistem Digital
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (BJBR) atau Bank BJB, hari ini, Kamis (24/2) resmi menggelar aksi korporasi dengan melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) atau rights issue di lantai bursa. Rights issue yang dilakukan Bank BJB untuk memperkuat struktur permodalan dalam rangka ekspansi kredit perseroan dan peningkatan infrastruktur ekosistem digital BJBR menuju elite bank 2025. Direktur Utama Bank BJB, Yuddy Renaldi menjelaskan, perseroan bakal melepas 925 juta saham seri B dengan nilai nominal Rp 250 per saham.
Adapun skema rights issue akan dilakukan dengan harga yang akan ditentukan kemudian, serta mempertimbangkan penilaian harga wajar perseroan.
Sepanjang 2021, Bank BJB telah banyak berinovasi dan mengembangkan digitalisasi, yang kemudian berdampak pada melejitnya pendapatan fee based income perseroan. Perkembangan fasilitas kredit berbasis digital melalui aplikasi loan on boarding, seperti aplikasi BJB Laku untuk segmen UMKM, serta Kredit Mesra dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga mulai tumbuh.
Transformasi Menuju Ekonomi Hijau: Pasar Butuh Regulasi Solid
Transformasi menuju ekonomi hijau memerlukan pijakan kokoh dalam aspek regulasi untuk memacu segenap potensi dari pelaku usaha. Adanya iklim bisnis yang kondusif dengan berbagai daya tarik berinvestasi diyakini mampu mengakselerasi pencapaian tersebut secara bertahap dan terukur. Kalangan pengusaha juga mengharapkan pemerintah serius dalam pengembangan ekosistem energi hijau untuk mencapai netral karbon pada 2060, termasuk menelurkan regulasi yang kondusif. Harapan tersebut juga mendapat perhatian khusus dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang menegaskan transformasi kegiatan ekonomi perlu menjadi agenda utama dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 karena akan berkaitan dengan perencanaan jangka panjang.
Industri EBT, kata Airlangga, berperan penting dalam pembangunan ekonomi ke depan karena Indonesia harus memenuhi komitmen untuk mengurangi emisi karbon. Alhasil, penerapan ekonomi hijau menjadi bagian dari strategi transformasi ekonomi jangka menengah panjang. "Upaya transformasi ini akan menjadi salah satu kunci percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19, serta mendorong terciptanya pembangunan ekonomi secara inklusif dan berkelanjutan," ujarnya saat menyampaikan keynote dalam webinar Bisnis Indonesia Green Economy Outlook bertema Arah Kebijakan Indonesia dan Tantangan dalam Mewujudkan Green Economy, Rabu (23/2). Senada dengan Yusrizki, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) juga menyatakan perlunya pengakuan pemerintah dalam bentuk regulasi untuk mendukung peralihan ke industri hijau. “Intinya kita mesti punya regulasi yang benar-benar firm berdasarkan kajian, jangan sampai regulasinya karena ada pressure secara politik global,” kata Ketua Umum Gapki Joko Supriyono.
Sinergi Perusahaan Pelat Merah : Tiga BUMN Teken Kerja Sama Energi Terbarukan
Tiga perusahaan BUMN, PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), dan PT Pupuk Indonesia (Persero) menandatangani nota kesepahaman tentang dekarbonisasi. Melalui kerja sama tersebut, diharapkan target pemerintah dalam mengejar netral karbon pada 2060 tercapai lebih cepat.Adapun, ketiga perusahaan pelat merah tersebut menandatangani perjanjian kerja bersama untuk membangun industri hijau untuk produksi amonia dan hidrogen. Pahala Nugraha Mansury, Wakil Menteri BUMN I berharap industri hijau atau green industry ini dapat segera direalisasikan.
“Tiga BUMN ini penjualannya di tahun lalu mencapai Rp 1.200 triliun. Ini merupakan the best of the best, jadi kita harap apa yang ditandatangani hari ini bisa segera direalisasikan,” katanya saat penandatanganan nota kesepahaman tersebut, Rabu (23/2).Selain mengembangkan green industry, ketiga BUMN tersebut sepakat untuk meningkatkan penggunaan energi baru terbarukan (EBT) dalam kegiatan produksinya.
Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menyebutkan kerja sama ini akan dimulai di Sumatra Selatan dan Jawa Barat.
Direktur Utama Pupuk Indonesia Bakir Pasaman menjelaskan pihaknya sudah memiliki target untuk bisa lebih meningkatkan penggunaan energi ramah lingkungan dalam waktu dekat.
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengakui terdapat gap besar antara suplai listrik dan penambahan konsumsi listrik oleh masyarakat.









