Perusahaan ritel Trans Retail Indonesia membentuk platform untuk kebutuhan belanja sehari-hari secara daring, AlloFresh. AlloFresh merupakan kerja sama yang melibatkan Trans Retail, Bukalapak.com Tbk, dan Growtheum Capital Partners. Chairman CT Corp Chairul Tanjung, Selasa (1/3) mengatakan, inovasi ini untuk memenuhi kebutuhan pelanggan di sektor ritel. (Yoga)

Direktur Pengembangan Bisnis PT MRT Jakarta (Perseroda) Farchad Mahmud, Selasa (1/3), menyatakan, capaian pendapatan nonfare box atau nontiket MRT pada 2021 sebesar Rp 453,8 miliar. Pendapatan nontiket didapat, antara lain, dari periklanan luar dan dalam  stasiun, kolaborasi pelayanan telekomunikasi, hak penamaan stasiun, kerja sama sistem pembayaran, serta pengembangan bisnis ritel. (Yoga)

Kepemilikan kartu peserta program BPJS Kesehatan resmi menjadi syarat yang harus dipenuhi dalam mengurus jual beli tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tangerang Selatan mulai Selasa (1/3/2022). ”Ya, per 1 Maret 2022 mulai berlaku,” ujar Kepala BPN Kota Tangerang Selatan Harison Mocodompis. (Yoga)

Masyarakat perdesaan yang berperan sebagai produsen biasanya penghasil komoditas pertanian karena 82 % desa di Indonesia hidup dari sektor pertanian. Membicarakan relasi ekonomi penduduk perdesaan dan perkotaan dilihat dari seberapa besar nilai barang dan jasa serta faktor produksi yang mengalir dari desa ke kota, dan sebaliknya, dari kota ke desa. Hampir semua barang yang diperdagangkan di warung desa pertanian datang dari luar desa atau hasil industri di kota, antara lain, rokok, sabun, minyak goreng, gula, makanan kecil, mi instan, air dan minuman kemasan, pupuk, serta benih padi. Satu-satunya barang ”hasil produksi desa” adalah beras. Posisi tawar warga desa yang lebih rendah menyebabkan relasi ekonomi desa-kota timpang. Bisa jadi hal itu penyebab tingkat kemiskinan di desa selalu lebih tinggi daripada di perkotaan.

Kesejahteraan penduduk perdesaan dapat ditingkatkan dengan menyelesaikan problem rendahnya posisi tawar mereka dibandingkan warga perkotaan. Sebagai konsumen, petani dapat memenuhi kebutuhan sarana produksi pertanian secara mandiri, misalnya menghasilkan pupuk (pupuk kompos) dan benih sendiri. Selain meningkatkan kedaulatan, faktor produksi buatan sendiri biasanya menghasilkan produktivitas lebih tinggi. Sebagai produsen, petani dan nelayan di perdesaan dapat membentuk kelompok atau koperasi yang memperjuangkan kepentingan mereka, seperti menjaga harga produk tidak jatuh berlebihan ketika panen tiba. Upaya menaikkan posisi tawar ini tidak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk desa,tetapi juga demi keadilan dan kesetaraan dalam relasi ekonomi antara penduduk perdesaan dan warga perkotaan. (Yoga)

PT Pertamina Patra Niaga, anak usaha Pertamina di sektor hilir, kembali menaikkan harga jual elpiji nonsubsidi 12 kg dari Rp 162.000 menjadi Rp 182.000 per tabung mulai Minggu (27/2), sebagai respons  melonjaknya harga elpiji dan minyak mentah dunia dalam beberapa waktu terakhir. Pjs Sekretaris Perusahaan PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting mengatakan, harga kontrak gas (contract price/CP Aramco) saat ini 775 USD per ton atau naik 21 % dari harga rata-rata sepanjang 2021. Selain menyebabkan harga elpiji 12 kg naik, harga elpiji 5,5 kg dengan nama pasar Bright Gas juga naik dari Rp 76.000 menjadi Rp 85.250 per tabung.

Menurut peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eisha M Rachbini, kenaikan harga jual BBM nonsubsidi yang diikuti elpiji 12 kg dan 5,5 kg ialah untuk merespons kenaikan harga komoditas. Kenaikan tersebut tidak terhindarkan lantaran harga komoditas energi terus melonjak.  Kenaikan harga elpiji non-subsidi ini, bagi Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi, harus dicermati pemerintah, jangan sampai menyebabkan konsumen elpiji nonsubsidi pindah ke elpiji bersubsidi. Selain itu, lanjut Tulus, kenaikan harga berpotensi menimbulkanpraktik pengoplosan gas, yaitu mencampur elpiji bersubsidi dengan yang nonsubsidi dan dijual dengan harga nonsubsidi. (Yoga)

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Kemenkeu Neilmaldrin Noor mengatakan, implementasi program pengungkapan sukarela (PPS) bisa menekan potensi adanya keberatan dari wajib pajak (WP) atas putusan pajak yang ditetapkan fiskus atau pegawai pemerintah. Harapannya, sengketa pajak pada level banding di pengadilan pajak dan peninjauan kembali dapat ditekan. Prrogram  pengungkapan sukarela adalah kesempatan yang diberikan kepada WP mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta.

Berdasarkan data DJP, jumlah berkas sengketa yang masuk ke pengadilan pajak dengan DJP sebagai terbanding menurun 15,9 % dari 14.660 berkas pada tahun 2020 menjadi 12.316 berkas pada 2021. Permohonan peninjauan kembali atas perkara pajak yang masuk ke Mahkamah Agung pada 2021 juga menurun hingga 33,53 %. Berdasarkan catatan DJP , sejak 1 Januari hingga 28 Februari 2022 pukul 08.00, nilai harta bersih atau total aset yang dilaporkan 17.821 WP peserta PPS sebesar Rp 21,4 triliun. Total aset peserta PPS tersebut terdiri dari Rp 18,75 triliun deklarasi dalam negeri dan repatriasi serta Rp 1,36 triliun deklarasi luar negeri. Terdapat Rp 1,33 triliun yang diinvestasikan oleh peserta, baik dalam SBN, hilirisasi SDA, maupun energi terbarukan. (Yoga)

Laporan Net Zero Investmentin AsiaThird Edition yang dirilis Asia Investor Group on Climate Change (AIGCC) Kamis (24/2) menyebutkan sejumlah hambatan pendanaan atau investasi ekonomi hijau untuk mencapai emisi nol bersih pada 2050, antara lain, kurangnya instrumen untuk mengukur dampak hijau (45 % responden), kurangnya permintaan klien akan investasi hijau (30 %), dan peluang yang ada tidak sebanding dengan risiko karena pendanaan jangka panjang (25 %). Chief Executive Officer AIGCC Rebecca Mikula-Wright mengatakan, ”Perlu terus didorong komitmen dan kerangka kerja global untuk mempercepat peningkatan transisi menuju nol emisi karbon”.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah (28/2) menjelaskan, dalam konteks Indonesia, tantangan utama investasi atau pendanaan ekonomi hijau adalah masih belum luas dan meratanya pemahaman soal ini, proyek-proyek di sektor ini pun masih sangat terbatas. Direktur Treasury & International Banking PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Panji Irawan berkata, Bank Mandiri berkomitmen memberikan pembiayaan lanjutan di sektor lingkungan, sosial, dan tata kelola (environtmental, social, and governance/ESG) melalui repurchase agreement (Repo).  Upaya mendorong ekonomi hijau juga dilakukan BI dengan mendukung Asian Green Bond Fund yang diluncurkan Bank for International Settlements (BIS), organisasi kerja sama antarbank sentral. (Yoga)

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota akan memprioritaskan nelayan kecil. Kuota dialokasikan untuk nelayan kecil terlebih dulu, lalu sisanya untuk badan usaha dan koperasi. Dirjen Perikanan Tangkap KKP Muhammad Zaini (27/2), mengatakan, kuota diperuntukkan baik bagi nelayan lokal, tujuan nonkomersial seperti penelitian dan rekreasi, maupun industri. (Yoga)

Memasuki penghujung Februari 2022, jumlah wajib pajak (WP) yang mengungkapkan hartanya dalam Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau biasa disebut Tax Amnesty jilid II makin bertambah. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) menyebut telah mengantongi penerimaan pajak penghasilan final (PPh) sebanyak Rp 2,2 triliun dari program Tax Amnesty II hingga Senin (28/2) lalu.

Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No 32 Tahun 2022 tentang Neraca Komoditas. Perpres ini dibuat untuk menyeimbangkan kebutuhan dan pasokan komoditas, pangan. Dalam beleid ini disebutkan Neraca Komoditas disusun untuk: Pertama, penyederhanaan dan transparansi perizinan ekspor dan impor. Kedua, menyediakan data yang akurat sebagai dasar kebijakan ekspor dan impor. Ketiga, memberikan kemudahan dan kepastian berusaha bagi industri sehingga mampu meningkatkan investasi dan lapangan pekerjaan. Keempat, menjamin ketersediaan barang konsumsi bagi penduduk dan bahan baku serta bahan penolong bagi industri, Kelima, mendorong penyerapan komoditas lokal seperti petani, nelayan, dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Musdhalifah Machmud mengatakan, Perpres Neraca Komoditas ini sudah bisa digunakan saat ini. "Ada lima komoditas yang diberlakukan, yakni beras, ikan, garam, gula, dan daging sapi," tutur Musdhalifah kepada KONTAN, Senin (28/2).