Pemerintah tak perlu buru-buru menurunkan status pandemi Covid-19 menjadi endemi. Dengan penanganan pagebluk yang masih amburadul, perubahan status itu lebih menimbulkan kesan sebagai pencitraan bahwa pemerintah berhasil mengendalikan wabah corona. Bahkan WHO mengatakan terlalu dini menjadikan Covid-19 sebagai endemi karena virus itu terus bermutasi. Rencana perubahan status pandemi, wabah yang terjadi secara serentak dan meluas diberbagai daerah, menjadi endemi (penyaki yang berkembang disuatu wilayah) disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pada Ahad, 27 Februari lalu. Alasannya, kasus Covid-19 yang melanda Indonesia mulai melandai dan pemerintah terus mempercepat program vaksinasi. Penanganan wabah Covid-19 di negara ini terbilang masih amburadul sejak pasien positif diumumkan pertama kali pada 2 Maret 2020.Hingga kini, data yang disampaikan pemerintah masih diragukan validitasnya. 

Penolakan atas usul penundaan Pemilu 2022 dan perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo terus menguat. Sejumlah organisasi dan partai politik menentang rencana tersebut, namun penggalangan dukungan, oleh sebagian anggota legislatif terus berjalan. Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu'ti menegaskan perlawanan terhadap rencana perpanjangan masa jabatan Presiden selama tiga tahun dan penundaan Pemilu 2024 tersebut. "Itu berpotensi melanggar konstitusi dan menjadi preseden buruk bagi kehidupan demokrasi  serta amanat reformasi," kata Mu'ti kepada Tempo, kemarin. Berikutnya Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, mengatakan akan meneruskan aspirasi petani di Siak, Riau, yang meminta perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi. Terakhir, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, yang menambahkan argumentasi invasi Rusia ke Ukraina  dalam pertimbangan penundaan pemilihan umum, selain alasan ekonomi. (Yetede)

Perang Rusia-Ukraina diperkirakan masih menekan pasar keuangan domestik dan membuat  aliran keluar modal asing berlanjut. Peneliti dari Institute For Development of Economics and Finance, Eisha M. Rachbini, menuturkan investor berpotensi meninggalkan Indonesia dan jajaran negara berkembang lain karena kembali memborong aset-aset aman di negara-negara maju, khususnya Amerika Serikat. "Terlebih jika bank sentral AS menaikkan tingkat suku bunga karena inflasi yang tinggi akibat komodity shock. Dampaknya adalah nilai tukar (rupiah) akan terdepresiasi dan berpotensi terjadi capital outflow," ujarnya kemarin. Berdasarkan catatan Bank Indonesia, pada pekan terakhir Februari 2022, aliran dana asing yang pergi mencapai Rp 4,89 triliun. Dana keluar tersebut terutama berasal dari pasar surat berharga negara (SBN sebesar Rp 8,23 triliun. Sedangkan di pasar saham masih terjadi aliran masuk modal asing sebesar Rp 3,33 triliun. (Yetede)

Putusan MK terkait uji formil UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinilai problematik. Namun, putusan yang menimbulkan banyak perdebatan di kalangan ahli hukum tersebut ternyata mampu menyumbang nilai positif dalam skor rata-rata indeks demokrasi Indonesia tahun 2021. Mengacu hasil survei The Economist Intelligence Unit (EIU), skor rata-rata indeks demokrasi RI 2021 di angka 6,71, meningkat 0,41 dari tahun sebelumnya. Guru Besar Hukum Tata Negara Unpad, Susi Dwi Harijanti  mengatakan, putusan MK itu turut mendongkrak skor indeks demokrasi karena baru pertama kali MK mengabulkan uji formil walaupun sebenarnya putusan itu membingungkan. Ada penegasan peran MK sebagai penjaga konstitusi, penjaga HAM, hingga penjaga demokrasi. Menurut Susi, jika ingin memaksimalkan fungsi sebagai penjaga demokrasi, MK harus bisa memaksimalkan wewenangnya dalam menguji formil ataupun materiil UU. MK harus semakin meningkatkan kualitas putusan, yang sangat dipengaruhi kemampuan 9 hakim konstitusi.

Menurut Feri Amsari, salah satu pendiri kantor hukum Themis Indonesia, tugas MK dalam konteks sebagai penjaga demokrasi tak hanya berkenaan dengan isu kepemiluan. Lebih luas lagi, memastikan berjalannya demokrasi konstitusional yang mencakup perlindungan atas negara hukum, HAM, pemisahan kekuasaan dan perimbangan kekuasaan negara, serta peradilan yang merdeka. Problemnya, Feri menilai, putusan MK kerap diabaikan bukan hanya oleh kementerian/lembaga, melainkan justru Presiden. Jubir MK Fajar Laksono Suroso mengungkapkan, pihaknya memahami ekspektasi publik yang besar terhadap MK. Berkaitan dengan bagaimana MK merespons ekspektasi itu dalam putusannya, menurut Fajar, wajar jika ada pihak yang puas dan ada yang belum. (Yoga)

Sebagai reaksi terhadap invasi Rusia ke Ukraina, negara-negara Eropa dan Amerika Serikat (Barat) memutuskan memberlakukan sanksi, tapi sanksi memiliki tingkat efektivitas yang rendah jika negara yang menjadi sasaran itu kuat, stabil secara politik dan ekonomi, serta otokratik dan hostile seperti Rusia. Bagi negara Barat, terutama Eropa yang memberikan sanksi, ini bukan keputusan yang mudah. Jika sanksi terlalu keras, negara-negara Eropa juga akan menanggung dampaknya, karena ketergantungan yang besar akan gas terhadap Rusia. Mungkin itu sebabnya negara Eropa masih ragu menerapkan sanksi atas SWIFT, platform yang digunakan dalam transaksi keuangan global untuk komoditas dan energi, termasuk gas yang merupakan produk penting Rusia. Jika SWIFT disanksi, pasokan gas akan terganggu. SWIFT adalah platform yang digunakan untuk membeli gas dari Rusia. Di sisi lain, sanksi mungkin tak efektif. Bahkan, bukan tak mungkin akan membuat Rusia melakukan pembalasan, misalnya menghentikan pasokan gas dan minyak ke Eropa.

Selain itu, Rusia dan Ukraina juga menghasilkan 13 % produksi gandum global. Konflik ini akan mengganggu pasokan gandum. Harga gas, minyak, dan gandum akan melonjak. Ketika serangan dilakukan, harga minyak WTI menyentuh 100 dollar AS per barrel. Pukulan berat mungkin akan terjadi terhadap negara-negara Eropa, inflasi akan meningkat tajam, dan hal ini akan mengganggu pemulihan ekonomi mereka. Negara pengimpor minyak juga akan terpukul. Di AS, kenaikan harga energi dan pangan ini akan memperburuk inflasi yang sudah terjadi saat ini. Pemulihan ekonomi AS akan terganggu. Jika kondisi perekonomian global dan AS melemah, kenaikan bunga The Fed mungkin tidak akan seagresif rencana awal. Rusia memiliki cadangan devisa yang cukup karena sudah menikmati surplus transaksi berjalan yang besar. Dengan kondisi ini, dampak dari sanksi terhadap ekonomi Rusia tak akan segera terasa. Risiko yang mungkin muncul adalah melonjaknya inflasi dan perlambatan perekonomian global, khususnya di Eropa. (Yoga)

Laporan setebal 3.600 halaman yang diterbitkan Panel Lintas Pemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC), Senin (28/2) berfokus pada dampak perubahan iklim,adaptasi, dan kerentanannya, menyusul laporan sebelumnya Agustus 2021 tentang ilmu dasar di balik pemanasan global. Laporan baru ini mendefinisikan dua kategori ambang batas adaptasi. Ambang batas ”lunak” merupakan skenario yang menunjukkan masih ada opsi untuk mengatasi dampak perubahan iklim, tetapi terkendala keterbatasan biaya atau teknologi. Ambang batas ”keras” merupakan situasi yang menunjukkan perubahan fisik begitu drastis dan permanen sehingga tidak ada cara mengurangi risikonya. Beberapa bagian dunia saat ini sudah me- lewati ambang batas keras itu. Ekosistem yang sudah melampaui batas adaptasi yang tak bisa dipulihkan itu termasuk beberapa terumbu karang di wilayah tropis, beberapa lahan gambut pesisir, beberapa hutan hujan, dan beberapa ekosistem kutub dan pegunungan.

Tak hanya flora dan fauna, kemampuan adaptasi manusia terhadap lingkungan yang berubah juga bukan tanpa batas. Kenaikan permukaan laut, misalnya, memaksa penduduk pulau-pulau kecil mengungsi secara permanen. Setidaknya lima pulau di Samudra Pasifik hilang karena kenaikan air laut. Meningkatnya suhu juga mengubah pola curah hujan dan mencairkan salju, membatasi air tawar untuk minum, dan menghancurkan pertanian. Laporan IPCC kali ini memberikan wawasan baru tentang potensi menjaga alam, tidak hanya untuk mengurangi risiko iklim, tetapi juga meningkatkan kehidupan masyarakat. Ekosistem yang sehat lebih tahan terhadap perubahan iklim dan menyediakan layanan penting bagi kehidupan, seperti makanan dan air bersih. Dengan memulihkan ekosistem yang terdegradasi secara efektif dan merata, berarti kita juga melestarikan 30 hingga 50 % habitat daratan, air tawar, dan laut di Bumi. Sebagai imbalannya, masyarakat memperoleh manfaat dari kapasitas alam untuk menyerap dan menyimpan karbon, dan kita dapat mempercepat kemajuan menuju pembangunan berkelanjutan. (Yoga)

Indonesia mengangkat tiga isu prioritas lingkungan hidup, terutama soal pemulihan dan pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan, pada presidensi G-20. Ini diharapkan memperkuat komitmen negara-negara anggota G-20 untuk mencapai target bersama, salah satunya emisi nol bersih pada 2050. Hal itu disampaikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Selasa  (1/3). (Yoga)

Sejumlah pedagang daging sapi di beberapa pasar Jakarta dan sekitarnya hingga Selasa (1/3) masih mogok berjualan, dipicu harga daging sapi yang terus naik hingga Rp 150.000 per kg. Mereka berharap serta intervensi pemerintah untuk mengendalikan harga daging sapi. Bedasarkan pantauan, Selasa, los daging di sejumlah pasar, seperti Pasar Slipi dan Pasar Tomang Barat atau Pasar Kopro, Jakbar, sepi. Sejak Senin (28/2), pedagang memilih tak berjualan karena harga daging sapi terus merangkak naik. Di Kota Tangerang, Banten, 92 pedagang daging di enam pasar juga turut mogok berjualan hingga Jumat (4/3). Pedagang mogok lantaran mengeluhkan kenaikan harga daging dari rumah potong hewan. Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, per Selasa (1/3) harga daging sapi kelas I di DKI Jakarta mencapai Rp 145.000 per kg, meningkat bertahap dari 1 Januari 2022 yang Rp 133.750.

Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Abdullah Mansuri mengatakan, kenaikan harga yang menyebabkan pedagang mogok berjualan hanya terjadi di Jabodetabek. Sebagian pedagang juga masih tetap berjualan. Persentasenya 50-50. Sebelumnya, Senin (28/2), Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengunjungi Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (APDI) dan para pedagang sapi di Pasar Klender, Jaktim. Ia mendengarkan aspirasi pedagang sekaligus meminta mereka untuk menghentikan aksi mogok berjualan agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya. Menurut dia, persoalan harga daging dalam proses pembahasan pemerintah. Ketua Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (Pataka) Ali Usman mengatakan, kendati impor daging kerbau dan sapi beku akan  mengoreksi harga di pasar, gejolak yang terjadi belakangan ini dipengaruhi harga sapi bakalan yang diimpor dari Australia. (Yoga)

Di tengah turbulensi dan badai yang tengah melanda perusahaan, baik akibat disrupsi maupun pandemi, perusahaan membutuhkan orang-orang yang membuka tabir, berani melangkah, dan memberi panduan untuk bertindak. Mereka inilah yang kemudian memberi harapan di tengah kebingungan dan kekacauan. Pemimpin di perusahaan harus bisa menumbuhkan kehadiran  orang-orang yang mampu membangun harapan di tengah kebingungan. Bahkan, ketika perusahaan itu nyaris tidak bisa diselamatkan. Sebuah tulisan berjudul ”From a Room Called Fear to a Room Called Hope: A Leadership Agenda for Troubled Times” di laman McKinsey menyebutkan, ketika orang percaya bahwa seorang pemimpin peduli dengan kesejahteraan, komitmen, dan kesuksesan mereka, sikap itu membantu karyawan pindah dari ruangan yang disebut ketakutan ke ruangan yang disebut harapan.

Menurut Nadia Millington dari London School of Economic di dalam tulisan berjudul ”Innovation: A Source Of Hope In Times Of Crisis” di laman Forbes, proyek-proyek inovasi terbaik yang dikembangkan biasanya melihat peluang dan tantangan yang paling mendesak atau menarik berdasarkan ekspektasi perusahaan. Karyawan harus didorong terlibat dan berkomitmen ikut dalam membangun harapan. Setiap kesempatan dibuka kepada mereka untuk memfokuskan kembali energi mereka pada kemungkinan membangun hari esok yang lebih cerah. Karyawan perlu dibangun rasa percaya bahwa jika mereka menginvestasikan waktu mereka untuk terlibat di dalam proyek yang tepat dan menghasilkan lebih banyak solusi baru, hasilnya akan diadopsi atau setidaknya dipertimbangkan oleh perusahaan. (Yoga)

Ekspansi industri manufaktur melambat di tengah lonjakan kasus Covid-19 varian Omicron. Kendati daya tahan kembali diuji, industry pengolahan dalam negeri diyakini tetap kuat menghadapi gelombang ketiga pandemi. Melambatnya ekspansi kinerja manufaktur di awal tahun diperkirakan tak berlangsung lama. Laporan IHS Markit yang dirilis Selasa (1/3) menunjukkan, pelambatan ekspansi pada Februari itu terjadi karena merebaknya varian Omicron. Di kawasan ASEAN, Indonesia menjadi satu-satunya negara yang mencatat pelambatan kinerja pada Februari 2022. 

”Produksi terus berekspansi, tetapi tingkat pertumbuhannya berkurang banyak karena Covid-19 kembali naik dan kenaikan biaya input yang berdampak pada output,” kata Direktur Asosiasi Ekonomi IHS Markit Jingyi Pan. Kendati melambat, sektor manufaktur dinilai masih relative aman, terlihat dari pembelian bahan baku dan barang modal yang masih naik meski lebih lambat. Menurut Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional Kemenperin Eko Cahyanto, pelambatan ekspansi manufaktur di awal tahun wajar terjadi. ”Industri baru mengakuisisi bahan baku, barang modal, untuk persiapan menghadapi produksi di tahun berjalan dan menghadapi Ramadhan,” katanya. (Yoga)