World Bank menyarankan kepada Pemerintah Indonesia untuk bersikap rasional dengan menunda misi konsolidasi fiskal serta mempertahankan kebijakan yang longgar, baik dari sisi fiskal maupun moneter dalam rangka menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. World Bank di dalam World Development Report 2022: Finance for an Equitable Recovery menekankan penarikan stimulus fiskal dan moneter di tengah terbatasnya pertumbuhan ekonomi mengakibatkan terjadinya instabilitas. Lembaga dunia tersebut mengingatkan kepada pemerintah untuk berhati-hati apabila memaksa tetap melakukan konsolidasi fiskal yang salah satunya menekan defisit anggaran menjadi di bawah 3% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada tahun depan. "Pengetatan fiskal dan moneter secara bersamaan menimbulkan risiko pada pemulihan. Pengembalian defisit di bawah 3% pada 2023 harus dilakukan dengan hati-hati," tulis laporan World Bank yang dikutip Bisnis, Kamis (24/2).

Ekonom Senior Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Hendri Saparini mengatakan kebijakan pemerintah masih perlu akomodatif di tengah rapuhnya pemulihan ekonomi nasional. Menurutnya, dorongan untuk memperpanjang UU No. 2/2020 yang mengakomodasi target konsolidasi fiskal patut dipertimbangkan dengan berkaca pada kondisi ekonomi terkini. Terlebih, hingga tahun kedua pandemi Covid-19 performa anggaran masih belum maksimal, yang tecermin dari terbatasnya rasio pajak hanya sebesar 7,3%, jauh di bawah level prapandemi. Adapun Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengungkapkan likuiditas perbankan pada tahun ini akan tetap longgar kendati GWM dinaikkan hingga 3% secara bertahap.

Di tengah antusiasme pasar dan publik terhadap pelantikan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada 21 Februari lalu, produsen tempe dan tahu mengancam mogok memproduksi tempe dan tahu untuk masyarakat. Gaung ancaman mogok sampai demonstrasi oleh produsen tempe dan tahu merata terjadi di pelosok negeri. Hal ini disebabkan oleh lonjakan harga kedelai. Data Kementerian Pertanian (23/2) mengatakan bahwa produksi kedelai dalam negeri pada 2021 sebesar 215.000 ton. Sementara kebutuhan kedelai dalam negeri rata-rata mencapai 9,2 juta ton. Dari sejumlah itu, sebanyak 7,2 juta ton berupa bungkil dan bubuk sisanya kedelai segar hampir 2 juta ton. Ini artinya ketersediaan kedelai Indonesia 90% lebih dipenuhi dari impor. 

Secara historis peningkatan impor kedelai terjadi seusai Pemerintah Indonesia menandatangani Letter of Intent (LoI) dengan International Monetary Fund (IMF) pada 31 Oktober 1997. LoI IMF diharapkan dapat mengeluarkan Indonesia dari krisis dan memulihkan kondisi perekonomian nasional. Sebagai konsekuensi dari LoI dengan IMF, Indonesia harus melakukan syarat-syarat yang diberikan oleh lembaga keuangan internasional tersebut sebagaimana tercantum dalam Memorandum of Economic and Financial Policies (MEFP). Sebagai perbandingan, sebelum adanya LoI IMF impor kedelai dikenakan bea masuk sebesar 30% dan hanya dapat dilakukan oleh Badan Urusan Logistik (Bulog). Setelahnya impor kedelai dapat dilakukan tanpa bea masuk, kapanpun dan oleh siapapun, tidak hanya Bulog.

Grab Indonesia berencana menghadirkan sekitar 14.000 unit kendaraan listrik hingga akhir 2022 sebagai langkah awal masuk ke ekonomi hijau. Country Managing Director of Grab Indonesia Neneng Goenadi menyebutkan perusahaannya telah menaruh fokus untuk mengembangkan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia sejak 2019.  Sejauh ini, menurutnya, Grab telah meluncurkan lebih dari 8.500 unit kendaraan listrik roda dua dan roda empat yang beroperasi di Jabodetabek, Medan, Bandung, Solo, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, dan Bali. Pada Oktober 2021, Grab juga melanjutkan kerja sama dengan VIAR sebagai produsen kendaraan berbasis listrik lokal untuk menyiapkan 6.020 unit kendaraan listrik yang didistribusikan ke seluruh Indonesia. Neneng menyatakan pemanfaatan kendaraan listrik menjadi salah satu upaya yang terus dicanangkan untuk mengurangi emisi karbon.

Digitalisasi segmen usaha mikro, kecil, dan menengah dalam merambah pasar global diyakini menjadi elemen penting dalam upaya pemulihan ekonomi dari dampak pandemi. Seiring dengan hal tersebut, sejumlah afirmasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting guna mendorong segmen UMKM agar kian teguh menjaga konsistensi menjangkau pasar global atau go export. Hal tersebut mengemuka dalam gelaran pembukaan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia–Bangga Berwisata di Indonesia (Gernas BBI–BWI) Sulawesi Selatan yang diselenggarakan di Kota Makassar, Kamis (24/2). Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengemukakan terdapat tiga afirmasi utama dalam memperkuat sinergi, koordinasi, dan kolaborasi dalam memajukan UMKM.

Pertama, keberpihakan pada UMKM, utamanya melalui penyediaan dan penggunaan e-katalog UMKM dalam mendukung proses pengadaan pemerintah. Kedua, afirmasi pemberdayaan UMKM dengan klasterisasi dan pelatihan kewirausahaan, serta akses pembiayaan kepada perbankan. Ketiga, digitalisasi UMKM termasuk sistem pembayaran yang mana salah satunya telah diwujudkan dalam capaian 14 juta merchant pada 2021 yang telah didigitalisasi melalui implementasi QRIS, termasuk di dalamnya 98% merchant UMKM. Penekanan UMKM dalam Gernas BBI-BWI ini bukan tanpa alasan karena UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Merujuk pada data Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah pada 2021, UMKM menjadi salah satu motor utama penggerak perekonomian Indonesia. Secara khusus, Bank Indonesia berkeinginan menjadikan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pusat perekonomian Kawasan Timur Indonesia, sekaligus sebagai strategic point pengembangan UMKM Kawasan Timur Indonesia dengan Semangat PINISI (Perkuat Inisiasi Nyata melalui Sinergi & Inovasi untuk Pemulihan Ekonomi - Recover Together, Recover Stronger). “Gelaran BBI-BWI ini sejalan juga dengan presidensi G20 Indonesia dengan tema Recover Together, Recover Stronger, ini memiliki makna yang sangat penting,” papar Perry.

Rusia resmi menyerang Ukraina. Konflik kedua negara itu diyakini berdampak minim terhadap perekonomian Indonesia. Namun pemerintah dan pebisnis harus mewaspadai efek domino ke perekonomian apabila konflik berlangsung lama. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Hubungan Internasional, Shinta Kamdani menilai, ekspor-impor dan investasi yang melibatkan Rusia-Ukraina dengan Indonesia masih mini. "Dampak konflik ini secara langsung terhadap relasi perdagangan dan investasi di Indonesia tak signifikan," kata dia, Kamis (24/2). Direktur Jendral Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Tutukan Ariadji sebelumnya mengungkapkan pemerintah masih mencermati potensi efek domino konflik Rusia-Ukraina. " Hal yang bisa berefek (ke Indonesia) jika ini berdampak ke Timur Tengah, misalnya Saudi Arabia, ke Afrika. Nah itu ada dampak ke suplai di kita, jadi itu yang perlu kita cermati,"kata dia.

Menjelang bulan Ramadan yang akan datang sebulan lagi, harga sejumlah produk pangan mulai merambat naik. Sebagian penyebab kenaikan harga karena kelangkaan pasokan, dan sebagian lagi akibat produksi yang sedang turun. Harga pangan yang mengalami kenaikan pada pekan ini diantaranya adalah tempe dan tahu lantaran ada kenaikan bahan baku kedelai di pasar global. Selain itu ada kenaikan harga cabai, daging ayam, daging sapi, telor juga beras meskipun relatif kecil.

Lonjakan harga pangan ini yang harus segera diantisipasi oleh pemerintah. Sebab sebulan lagi akan masuk bulan Ramadan yang membuat permintaan akan bahan pangan meningkat. Jika pasokan di pasar tidak mencukupi maka harga akan terkerek tinggi. Berdasarkan hasil hitungan Indef, inflasi pada Maret 2020 bersamaan dengan Ramadan akan bergerak di kisaran 0,4%-0,5% mtm, "Lalu April akan sebesar 0,6%-0,8% mtm," kata Ekonom Indef Eko Listyanto.

Staff BRI Danareksa Sekuritas menunjukkan online trading BRIGHTS saat peluncuran di jakarta, Kamis (24/2). BRI Danareksa Sekuritas meluncurkan sistem online trading baru dengan nama BRIGHTS dan menargetkan 100.000 pengguna, dengan target pertumbuhan investor mencapai 35% tahun ini.

Harga minyak mentah melonjak melewati US$ 105 per barel, disusul oleh kejatuhan pasar saham pada Kamis (24/1) setelah Rusia melancarkan operasi militer ke Ukraina dan memacu kekhawatiran akan pecahnya perang besar di Eropa Timur. Pasar saham Asia dan Eropa terjun bebas, bursa Frangfurt dan Paris ambruk 5% karena banyak investor melarikan diri  dari ekuitas beresiko. Sementara itu, harga emas rebound mendekati US$ 2.000 per ons. 

"Ada lautan merah di indeks pasar global, invasi Rusia memicu lonjakan awal yang lebih tinggi. harga minyak pun terus bergerak ke utara karena pasar menilai dampaknya terhadap pasokan energi yang kemungkinan  terjadi sebagai akibat dari konflik," ujar Analis Interactive Investor  Victoria Scholar, yang dilansir AFP. Perusahaan-perusahaan raksasa yang berada di Rusia, termasuk diantara yang harga sahamnya  semakin terpukul. 

Tercatat, saham-saham perusahaan raksasa logam Rusia, Polymental dan Evraz masing-masing merosot 35% dan 27% di bursa London. "Dengan sanksi keras yang akan datang, bisnis mereka kemungkinan jeda mengingat keseriusan situasi ," tutur analis Hargreaves Lansdown Susannah Streeter. (Yetede)

Pasukan Rusia pada Kamis (24/2) meluncurkan serangan ke Ukraina. Aksi yang sudah lama dikhawatirkan ini menimbulkan gelombang kejutan di pasar keuangan dan meningkatkan kekhawatiran tentang konsekuensi pasokan gas diseluruh dunia. Presiden Vladimir Putin sendiri bergeming  terhadap kecaman-kecaman internasional dan sanksi-sanksi tahap pertama, dengan menyatakan dimulainya  operasi militer khusus yang ditujukan untuk dimileterisasi Ukraina. Krisis di Ukraina tersebut dilaporkan berubah dengan cepat, bahkan sejumlah laporan spesifik yang masuk dari negara itu sulit dikonfirmasi. Menteri Luar Negeri (Menlu) Ukraina, Dmytro Kuleba mencuit lewat Twitter pada Kamis bahwa Putin telah meluncurkan invasi skala penuh ke negara yang ia gambarkan sebagai perang agresi. Dia pun meminta para pemimpin dunia untuk menghentikan Presiden Rusia. Di sisi lain, harga gas  Eropa mulai melonjak ditengah berita invasi. Sementara itu, acuan harga internasional minyak mentah Brent telah melampaui US$ 110 per barel  untuk pertama kalinya sejak 2014. (Yetede)

Usai pertemuan virtual dan tertutup selama satu jam 10 menit pada Kamis (24/2), kelompok negara industri maju G-7 mengeluarkan pernyataan  bersama yang menyebutkan bahwa Rusia adalah ancaman serius terhadap tatanan internasional yang berdasarkan aturan. G-7 menyatakan siap meminimalkan gangguan terhadap pasar energi global terbaik operasi militer Rusia di Ukraina. "kami juga mencermati kondisi pasar minyak dan gas global. Kamis mendukung  keterlibatan konstruksi dan konsisten serta koordinasi  di antara produsen maupun  konsumen energi besar untuk  melindungi kepentingan bersama  akan stabilitas pasokan energi global  dan siap bertindak untuk mengatasi kemungkinan  adanya gangguan-gangguan," bunyi pernyataan  bersama AS, Inggris, Kanada, Perancis, Jerman, Italia, dan Jepang seperti dilansir AFP.  "Krisis ini merupakan ancaman serius terhadap tatanan internasional  yang berlandaskan aturan, yang dampaknya akan dirasakan  tidak hanya Eropa. Ini telah sangat mengubah situasi keamanan di Eropa-Atlantik," bunyai pernyataan bersama itu. (Yetede)