Putin: Kepentingan Rusia Tidak Dapat Dinegosiasikan
Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa kepentingan negaranya tidak dapat dinegosiasikan. Rusia telah mengerahkan lebih dari 150.000 tentara di perbatasan dengan Ukraina, sementara negara-negara Barat menghukum Rusia dengan sanksi-sanksi baru. "Negara kami selalu terbuka untuk dialog langsung dan jujur, untuk mencari solusi diplomatik untuk masalah yang paling kompleks. Kepentingan Rusia, keamanan warga kami, tidak dapat dinegosiasikan bagi kami," kata Putin, Rabu (23/2). Ia bicara setelah majelis tinggi parleman.
Dewan Federasi, pada Selasa (22/2) malam, dewan tersebut memberi Putin persetujuan bulat untuk mengerahkan apa yang disebut penjaga perdamaian. Putin menetapkan sejumlah syarat kondisi yang jika pihak Barat ingin mengurangi eskalasi krisis. Menurutnya, Ukraina yang pro Barat harus membatalkan ambisi keanggotaan di Partai Pertahanan Atlantik Utara (NATO) dan mempertahankan netralitas. Rencana Putin masih tetap tidak jelas pada Rabu. Tetapi para pejabat Barat telah mengingatkan bahwa Rusia telah mempersiapkan invasi habis-habisan ke Ukraina, yakni langkah yang dapat memicu perang bencana di Eropa. (Yetede)
Sanksi AS Jatuh Jika Rusia Invasi Ukraina
Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengatakan bahwa langkah Rusia ke Ukraina timur sama dengan awal invasi. Presiden Joe Biden dijadwalkan berpidato tentang tindakan Rusia itu Rabu (23/2) siang waktu setempat. Pesannya, kata Gedung Putih, bernada lebih tegas, menyusul tanggapan AS sebelumnya yang tampak ragu-ragu terhadap pengakuan Presiden Rusia Vladimir Putin atas dua wilayah yang dikuasai pemberontak di Ukraina sebagai daerah merdeka. Selama berminggu-minggu pemerintah AS dan sekutunya mengatakan bahwa invasi penuh ke Ukraina dengan mengerahkan pasukan Rusia akan memicu sanksi ekonomi yang menghancurkan, Gedung Putih juga menyambut baik keputusan otoritas Jerman, yang menghentikan proyek pipa raksasa Nord Stream 2. Langkah ini dimaksudkan untuk mengirimkan gas alam Rusia ke Eropa. Putin mengobarkan krisis ini pada Senin (21/2), ketika mengumukan pengakuan atas kantong-kantong pemberontak yang didukung Rusia di Ukraina. Presiden tersebut mengatakan militer Rusia akan bertanggung jawab atas apa yang dia sebut penjaga perdamaian. (Yetede)
Hong Kong Anggarkan US$ 22 Miliar Untuk Bantuan Ekonomi
Kepala keuangan Hong Kong Paul Chan pada Rabu (23/2)
mengumumkan anggaran yang mencapai HKS 170 miliar (US$ 21,79), termasuk
keringanan pajak dan voucher belanja untuk masyarakat. Sementara
pusat-pusat keuangan saingan mulai melonggarkan aturan isolasi pandemi
dan kembali membuka aktivitas bisnis. Hong Kong kewalahan oleh varian omicron
yang sangat menular. Strategi nol kasus Covid-19 yang sebelumnya sukses juga
tidak dapat mengekang gelombang baru. Lonjakan telah mendorong penerapan
kembali pembatasan yang menyakitkan dengan menutup banyak bisnis
dan sekolah. Pihak berwenang juga melakukan tes virus secara massal, sementara
isolasi internasional semakin ketat. "Ekonomi dan mata pencaharian
masyarakat kita berada di bawah tekanan besar dalam beberapa bulan
terakhir," katanya kepada legislator. (Yetede)
Telkomsel dan GoTo Kembangkan Bisnis Gim
Melalui anak usaha PT Telkomsel Ekosistem Digital, dan GoTo, melalui PT Aplikasi Multimedia Anak Bangsa (AMAB), bersinergi untuk mengembangkan bisnis gim elektronik (gaming) untuk pasar Asia Tenggara. Kolaborasi diwujudkan dengan membentuk usaha patungan (joint venture) PT Games Karya Nusantara yang mengusung brand Majamojo. Melalui kehadiran Majamojo memperlihatkan lini bisnis vertikal Telkomsel Ekosistem Digital setelah bergabungnya PT Kuncie Pinta Nusantara (kuncie) dan PT Vita Sehat Nusantara (Fita) dalam portofolio bisnis kami," ujar CEO Terkomsel Ekosistem Digital Andi Krisdianto, Rabu (23/4). "Kami meyakini kemitraan ini dapat menangkap peluang lebih besar di industri gim dengan mengoptimalkan layanan dan ekositem GoTo dan Telkomsel. Perseroan akan menghadirkan platform terintegrasi untuk membuka peluang kemajuan lebih besar bagi seluruh pemangku kepentingan di industri gim, dengan memaksimalkan sinergi layanan yang ada di eskositem GoTo dan Telkomsel. (Yetede)
11 Stasiun Bumi Akan Dukung Operasional Satelit Satria-1
Pemerintah selangkah lebih maju untuk mewujudkan "jembatan angkasa Indonesia" dengan Satelit Multifungsi (SMF) Indonesia raya 1 (Satria-1). Sebanyak 11 stasiun bumi pun tengah dipersiapkan peluncurannya, penyiapan stasiun bumi juga tengah dilakukan untuk satelite yang akan menjadi jembatan angkasa telekominikasi tersebut, khususnya untuk kawasan terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T). "Kini, (Satria-1) tengah dalam proses pabrikasi di Cannes, Perancis, yang dikerjakan oleh Thales Alenia Space. Di Indonesia sejumlah aktivitas pun digelar," ujar Jhonny, saat meninjau lokasi pembangunan Ruang Kontrol Satelit Bumi Satria-1 di NTT. Menurut dia salah satu persiapan yang dilakukan di Tanah Air dengan membangun stasiun bumi yang akan ditempatkan di 11 lokasi, yaitu, Cikarang, Batam, Banjarmasin, Tarakan, Pontianak, Kupang, Ambon, Manado, Manokwari, Timika, dan Jayapura. (Yetede)
Elegi Nurhayati, Pelapor Kasus Korupsi yang Justru Jadi Tersangka
Nurhayati (35), merupakan mantan bendahara Desa Citemu, Cirebon, Jabar yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Satreskrim Kepolisian Resor Cirebon Kota, akhir November 2021. Sebelumnya, ia turut mengungkap tindakan eks kades-nya berinisial S yang diduga menyelewengkan anggaran desa lebih dari Rp 818 juta. Junaedi, kakak nurhayati, sering mendengarkan keluhan Nur soal pengelolaan anggaran sejak adiknya menjabat kaur keuangan desa sekitar 2018. Ia meminta adiknya tak buru-buru melapor jika tak ada bukti. Hingga 20 Januari 2019, Nur mengirim surat kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Citemu Lukman Nurhakim. Surat yang ditulis tangan dengan tanda tangan bermeterai itu berisi keluhannya. Masalahnya, kuwu (kades) berinisial S melarangnya memberi tahu aparat desa, termasuk Ketua BPD Citemu, ada pencairan dana desa. Nur juga diminta menyerahkan uang itu kepada S. Setahun berikutnya, Nur kembali mengirim surat kepada BPD Citemu, memberi tahu sejumlah program yang tidak terealisasi, seperti pembangunan rumah tidak layak huni, honor kepala dusun, dan honor guru mengaji. Bahkan, ia mengaku tak mendapatkan uang untuk membeli alat tulis kantor.
Atas informasi Nur, Lukman akhirnya melaporkan S kepada polisi karena diduga korupsi, Lukman merahasiakan identitas Nur karena bisa berdampak pada keamanan pelapor. Belakangan, polisi menaikkan status Nur dari saksi menjadi tersangka karena diduga melanggar Pasal 66 Permendagri RI No 20/2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Nur disangka memberikan dana itu langsung kepada S, bukan kepada kaur dan kasi pelaksana kegiatan. Kepala Polres Cirebon Kota AKBP Fahri Siregar menyatakan, Nur menyerahkan anggaran pendapatan dan belanja desa kepada kades secara sadar, bukan kepada aparat desa yang seharusnya. Namun, polisi tidak mendapati bahwa Nur turut menikmati uang tersebut. Kuasa hukum Nur, Elyasa Budianto, mengatakan, kliennya seharusnya tidak dipidana sesuai Pasal 51 KUHP, yang menyebutkan, orang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan dari penguasa berwenang tidak boleh dipidana. Di tengah upaya negara memberantas korupsi, keadilan bagi Nur menjadi batu ujian. (Yoga)
Tata Ulang Kebijakan Pangan
Harga dan stok sejumlah bahan pangan rentan bergejolak karena dampak dari situasi di pasar global. Karena itu, pemerintah perlu membenahi dan menata kembali kebijakan di sektor pangan guna meminimalkan dampak negatif di pasar dalam negeri. Komoditas pangan yang rentan terhadap gejolak di pasar global antara lain CPO dan minyak goreng, kedelai, gula, dan beras. Harga CPO, misalnya, menurut Ketum Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) Bustanul Arifin, puncak kenaikanya 20 tahun terakhir terjadi saat krisis ekonomi, mulai dari krisis moneter, fiskal, hingga krisis akibat pandemi.
Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Kemendag Kasan Muhri mengatakan, harga sejumlah bahan pangan yang belum sepenuhnya dapat dipenuhi dari dalam negeri memang dipengaruhi harga internasional. Pemerintah tidak dapat mengintervensi secara langsung harga global karena pembentukannya bergantung pada pasar internasional. Namun, pemerintah berupaya menjaga pasokan bahan pangan itu agar kebutuhan konsumen dan industri di dalam negeri tak terganggu. Saat ini, pemerintah tengah berupaya menstabilkan harga minyak goreng dan menjamin stok kedelai impor. (Yoga)
Minyak Goreng, Wajah Kemanusiaan Kita
Pedagang dan wong cilik seperti tak punya pilihan. Demi mendapat minyak goreng murah, mereka rela mengantre panjang tak berjarak di tengah lonjakan kasus Covid-19. Pandemi tak digubris tatkala ”perut sudah berbunyi”. Saat operasi pasar di Pasar Alang-Alang Lebar, Palembang, Sumsel, 12 Februari 2022, misalnya. Demi mendapatkan minyak goreng kemasan Rp 14.000 per liter, puluhan warga berbaris berjejalan. Ada yang tertib mengenakan masker, ada yang membiarkan posisi maskernya tak menutupi hidung dan mulut.Hal serupa terjadi saat operasi pasar minyak goreng curah di Pasar Tambahrejo, Surabaya, Jatim, 18 Februari 2022. Pedagang pasar dan warga antre mengular tak berjarak di samping tumpukan jeriken demi mendapat minyak goreng curah Rp 10.500 per liter.
Di tengah daya beli dan usaha yang belum sepenuhnya pulih, keinginan masyarakat untuk mendapat bahan kebutuhan pokok murah memang lebih besar. Bagi pedagang, yang penting mereka punya minyak goreng murah yang dapat dijual lagi ke konsumen dengan harga terjangkau. Adapun, pelaku usaha kecil membutuhkan minyak goreng murah sebagai bahan penolong menjaga keberlanjutan usaha. Entah sadar atau tidak, keuntungan dari penjualan minyak goreng atau makanan yang menggunakan minyak itu selama sebulan belum tentu dapat menutup biaya pengobatan Covid-19. Disadari atau tidak, jika mereka terjangkit Covid-19, terutama Omicron, mereka bakal tidak bisa berdagang optimal, bahkan harus menutup lapaknya. (Yoga)
Subsidi yang Terukur Jaga Stabilitas APBN
Lonjakan harga minyak mentah dunia menyebabkan kenaikan beban subsidi energi untuk BBM dan elpiji 3 kg. Subsidi tetap perlu disalurkan demi menjaga pemulihan ekonomi nasional berjalan mulus, tapi penyaluran subsidi energi harus terukur untuk mencegah defisit anggaran kian lebar. Kemenkeu mencatat, subsidi energi Januari 2022 mencapai Rp 10,2 triliun, melonjak 4 kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun lalu, Rp 2,3 triliun. Lonjakan subsidi tersebut juga disebabkan percepatan pencairan kurang bayar subsidi energi yang dilakukan pemerintah di awal tahun ini.
Kepala Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio N Kacaribu (23/2) mengakui, lonjakan subsidi energi menjadi beban tambahan bagi belanja negara. Namun, ia memastikan dampak peningkatan harga minyak dunia terhadap APBN akan tetap terukur. Lonjakan subsidi energi tak terlepas dari kenaikan harga minyak mentah dunia. Kenaikan subsidi, imbuh Febrio, juga sebagai upaya pemerintah dalam melindungi dan meningkatkan daya beli masyarakat. Ia meyakini belanja untuk subsidi energi sepadan dengan penerimaan demi menjaga posisi defisit anggaran. (Yoga)
Kinerja Indeks Saham dan Obligasi Makin Terpacu
IHSG BEI diperkirakan menyentuh level 7.400 pada akhir 2022, bertumbuh 12 % dari awal tahun ini pada level 6.600. Kondisi perekonomian yang terus membaik menjadi faktor penopang laju IHSG tahun ini, ujar Head of Equity Research Mandiri Sekuritas Adrian Joezer di acara ”Capital Market: Equity and Fixed Income Outlook 2022”, Rabu (23/2). Joezer menjelaskan, sektor yang diproyeksikan bertumbuh, adalah sektor keuangan dan konsumsi. Kondisi likuiditas yang berlimpah dan permintaan pembiayaan yang meningkat akan mendongkrak kinerja emiten sektor finansial. Pulihnya permintaan masyarakat juga mendorong kinerja emiten di sektor konsumsi.
Head of Fixed Income Research Mandiri Sekuritas Handy Yunianto menjelaskan, ada beberapa perkembangan positif di pasar obligasi setelah pandemi. Pertama, porsi asing dalam kepemilikan obligasi berkurang, dari di atas 40 % sebelum pandemic menjadi di bawah 20 % saat ini, yang membuat dampak pelarian modal berkurang. Investor asing yang masih berinvestasi di obligasi lebih bersifat investor jangka panjang. Indikasinya, porsi bank sentral asing meningkat dari 17 % menjadi 26 %. Kedua, dukungan investor domestik terus meningkat, baik dari institusi maupun dari investor ritel, yang salah satunya dipicu penurunan pajak bunga obligasi. (Yoga)









