Setelah kedatangan 12 emiten baru hingga pengujung kuartal I/2022, sebanyak enam calon perusahaan terbuka sedang menuntaskan initial public offering (IPO) agar dapat melantai di Bursa Efek Indonesia pada April 2022. Para calon emiten itu ialah PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO), PT WIR Asia Tbk. (WIRG), PT Teladan Prima Agro Tbk. (TLDN), PT Winner Nusantara Jaya Tbk. (WINR), PT Murni Sadar Tbk. (MTMH), dan PT Sigma Energy Compressindo Tbk. (SICO).WIR Asia baru saja menetapkan harga pelaksanaan IPO di level Rp168 per saham. Harga itu berada di level tengah harga penawaran awal di kisaran Rp150—Rp175 per saham.Dalam IPO, perusahaan sektor teknologi informasi itu bakal melepas 2,33 miliar saham biasa sehingga berpotensi menggalang dana segar Rp392,63 miliar dari aksi go public tersebut. Apabila terjadi kelebihan pemesanan dalam penjatahan terpusat, WIR Asia bakal mengeluarkan saham tambahan maksimal 233,7 juta. Dengan begitu, dana hasil IPO dapat meningkat menjadi Rp431,89 miliar.

Penetapan harga jual batu bara untuk pemenuhan kebutuhan bahan baku atau bahan bakar industri dalam negeri sebesar US$90 per metrik ton menjadi angin segar yang paling ditunggu pelaku usaha di tengah tingginya biaya energi. Harga batu bara khusus industri yang semula hanya diberikan kepada semen dan pupuk itu dinilai akan berdampak positif terhadap kinerja dunia usaha yang sedang mencoba bangkit dari berbagai tekanan.Ketua Umum Asosiasi Industri Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) Liana Bratasida mengatakan bahwa harga batu bara yang ditetapkan US$90 per metrik ton akan memberikan dampak positif bagi industri pulp dan kertas.

Dengan begitu, penyerapan pemakaian batu bara dengan harga khusus untuk industri dapat dilakukan secara optimal.“APPI mulai mempersiapkan konsolidasi di antara anggotanya, seperti Pupuk Sriwijaya, Pupuk Kaltim, dan Petrokimia untuk meningkatkan utilisasi pabrik, agar penyerapan pemakaian batu bara lebih optimal,” katanya.Dia pun menyebut, produsen pupuk akan segera melakukan finalisasi kontrak dengan badan usaha pertambangan yang lokasinya berdekatan dengan pabrik agar bisa mengamankan pasokan.Achmad Tossin juga menyebut saat ini hampir semua pabrik pupuk di dalam negeri telah menikmati harga US$90 per metrik ton, karena sebarannya yang berada dekat dengan lokasi pertambangan.“Dapat dikatakan sudah merata, karena pabrik Pusri berlokasi di barat, Petrokimia di tengah, dan Pupuk Kaltim di timur.

Seluruh pekerja konstruksi  Bendungan Kering (Dry Dam) Ciawi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, ditargetkan selesai pada tahun ini. Konstruksi Bendungan Ciawi mulai dilaksanakan secara bertahap (MYC) sejak Desember 2016 dengan progres fisik selesai 100% pada 2021. Bendungan Ciawi memiliki volume tampung 6.05 juta m3 dan luas genangan 39.40 hektare (ha) dengan biaya pembangunan sebesar Rp798,7 miliar. "Pada tahun anggaran 2021 (SYC) dilakukan pekerjaan lanjutan  dengan nilai kontrak Rp 239,8 miliar untuk menyelesaikan pekerjaan akhir pada bangunan bendungan  dan fasilitas umum dengan progres fisik dan keuangan selesai 100%. Saat ini tengah dilakukan pekerjaan  lanjutan II berupa timbunan dengan progres hingga 16 Februari  2022 mencapai 80,2%. Ditargetkan seluruh pekerjaan konstruksi selesai tahun 2022," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dalam pernyataan resminya di Jakarta, Senin (28/3). (Yetede)

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) siap menuntaskan kasus penggunaan kawasan hutan tanpa izin, baik untuk pertambangan, perkebunan sawit, maupun lainnya. Saat ini, KLHK telah bekerja sama dengan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI dan selanjutnya tidak menutup kemungkinan dengan Kepolisian RI guna menyelesaikan  persolan itu. Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar menuturkan,  terkait penggunaan dan pelepasan  kawasan hutan, khususnya kelapa sawit, upaya penegakan hukum terhadap penggunaan kawasan ilegal terus dilakukan sesuai dengan Kepmen LHK No SK.203/MenLHK/Setjen/KUM/5/2021. Hasilnya, terdapat 676 operasi  pengamanan dan pemulihan kawasan hutan, 160 kasus perambahan  kawasan hutan yang sudah  P21, dan terdapat delapan perusahaan yang dikenai denda administratif. "Kami bersama BPK RI juga berupaya menyelesaikan masalah ini, yang terekam itu ada 570-an, perusahaan dalam catatan BPK. (Yetede)

Komisi VI DPR RI mendesak pemerintah agar membayar utang kepada PT Pertamina (persero) sekitar Rp 100 triliun, guna menjaga kontak arus keuangan perusahaan. "Komisi VI DPR mendesak pemerintah untuk dapat melakukan pembayaran atas piutang kepada Pertamina untuk menjaga arus keuangan perusahaan," kata Pimpinan RDP Aria Bima dalam membacakan butir kesimpulan. Komisi DPR juga menyoroti kelangkaan BBM subsidi jenis Solar yang terjadi di beberapa daerah belakangan ini. Lebih lanjut Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menduga, kelangkaan maupun antrian solar subsidi lantaran tidak tepat sasaran. Pihaknya menemukan kendaraan tambang maupun perkebunan sawit  yang seharusnya tidak membeli solar subsidi ikut dalam antrian tersebut. "Butuh kepmen yang bisa menjadikan juknis juklak mengatur siapa yang berhak mengkonsumsi maupaun volumenya berapa. Industrikan tumbuh kita tetap suplai meski sudah over kuota," ujarnya. (Yetede)

PT PLN (Persero) berhasil memangkas utang perusahaan sebesar Rp 51 triliun dengan cara mempercepat pembayaran. Hal ini bisa dilakukan, antara lain karena perusahaan berhasil meningkatkan permintaan listrik dan berbagai upaya efisien. "Kami dengan bangga bisa mengumumkan PLN mampu melakukan upaya pelunasan utang yang dipercepat sebesar Rp30,8 triliun di 2020 dan Rp21,7 triliun di 2021 dengan upaya baik itu menaikkan demand, bagaimana kita mengelola revenue dengan baik, mengurangi dari cost kami, kemudian pengelolaan cash flow yang lebih baik," kata Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI, Senin (28/3). Dengan penurunan utang sekitar Rp 51 triliun baik itu pokok, bunga, biaya operation perusahaan menurun Rp 5 triliun pada beban keuangan sampai dengan September 2021 per tahun. Selain itu, dia menuturkan, penjualan listrik PLN juga lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya. (Yetede)

Pada 24 Februari 2022, Presiden Vladimir Putin menggelar operasi militer khusus ke wilayah Donbas di Ukraina timur dan beberapa kota di Ukraina (Kharkiv, Kiev, dan Mariupol). AS dan UE mengecam operasi militer itu dan menjatuhkan sanksi ekonomi lanjutan kepada Rusia (BBC, 2022) seperti pengeluaran 7 bank besar Rusia dari SWIFT dan embargo energy Rusia. Konflik bersenjata Rusia-Ukraina memasuki minggu ketiga dan masih berlangsung sampai sekarang. Negara-negara ASEAN merespons krisis Ukraina dengan posisi beragam. Singapura mengecam operasi militer Rusia terhadap Ukraina dan ikut serta dengan AS dan UE menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Rusia. Indonesia, Thailand, Malaysia, dan Vietnam tidak memihak dalam konflik bersenjata Rusia-Ukraina dan tak ikut menjatuhkan sanksi unilateral terhadap Rusia. Myanmar tak mengecam operasi militer Rusia karena kedekatan hubungan pertahanan dan militernya dengan Rusia.

 Rivalitas AS, UE, dan pendukungnya versus Rusia akan meluas ke pelbagai forum multilateral dan regional, termasuk ASEAN, yang berpotensi memperlemah pelbagai kerja sama yang diinisiasi ASEAN, seperti The ASEAN Regional Forum dan The East Asia Summit, karena AS, UE, Jepang, dan Rusia adalah bagian dari beragam kerja sama ASEAN. Negara-negara ASEAN akan menjadi korban/obyek dari rivalitas tersebut dan cukup rentan serta terjepit posisinya. Presidensi G20 Indonesia 2022 juga menghadapi tantangan berat akibat krisis Ukraina dan meluasnya persaingan negara-negara besar tersebut ke Asia Tenggara dan Indo-Pasifik. Saat pertemuan menkeu dan gubernur bank sentral negara-negara G20 17-18 Februari 2022 di Jakarta, ada tarik-menarik antar anggota G20 terkait eskalasi tensi geopolitik Rusia-Ukraina dalam perumusan komunike bersama G20. Krisis Ukraina membuat perang energi antara AS-UE versus Rusia. AS menghentikan impor minyak, gas, dan batubara dari Rusia sejak 8 Maret 2022. Respons Rusia adalah membuka kemungkinan penghentian ekspor migasnya. Akibatnya, pasar energi bergerak dinamis dan harga minyak dan gas dunia melonjak. (Yoga)

Sampai pekan lalu, warga di sejumlah daerah masih harus mengantre berjam-jam untuk mendapatkan beberapa liter minyak goreng curah. Volume pembelian pun dibatasi karena pasokannya terbatas. Tak hanya derita mengantre, warga juga harus merogoh kantong lebih dalam karena harga minyak goreng kembali naik setelah pemerintah mencabut ketentuan HET pada 16 Maret 2022. Setelah sekian jurus gagal mengatasi problem minyak goreng, pemerintah akhirnya mencabut ketentuan DMO dan meningkatkan tarif pungutan ekspor kelapa sawit dan turunannya, demi menambah dana kelolaan sawit yang akan digunakan untuk menyubsidi minyak goreng.Dirjen Perbendaharaan Negara Kemenkeu dalam rapat dengan Komisi XI DPR melaporkan, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) mengumpulkan Rp 144,7 triliun sepanjang 2015-2021. Sebanyak Rp 119,05 triliun telah disalurkan. Namun, Rp 110,03 triliun atau 76 % di antaranya untuk insentif biodiesel, sementara untuk peremajaan kelapa sawit rakyat ”hanya” Rp 6,59 triliun. Tahun ini, penyaluran dana pungutan ekspor sawit dialokasikan Rp 5,73 triliun, sekitar 71,6 % atau Rp 4,1 triliun di antaranya untuk subsidi biodiesel.

Terlepas dari struktur pasar minyak goreng yang oligopolistik, sebagian kalangan menggugat keadilan terkait tata kelola industri kelapa sawit. Sebelumnya, demi mendongkrak harga CPO yang tertekan di pasar global, pemerintah menjalankan program biodiesel. Kini, ketika harga CPO melonjak tinggi, masyarakat harus menanggung dampaknya. Subsidi minyak goreng yang direncanakan belum signifikan dirasakan manfaatnya. Minyak goreng curah masih terbatas pasokannya, sementara harganya masih di atas HET, Rp 14.000 per liter atau Rp 15.500 per kg. Kiranya pemerintah perlu memperbaiki administrasi industri sawit agar lebih adil. Lonjakan harga CPO di pasar internasional semestinya bisa mengangkat kesejahteraan rakyat. (Yoga)

Skala bisnis dan kapasitas bank wakaf mikro atau BWM secara nasional terus berkembang, terindikasi dari jumlah nasabah dan pembiayaan yang terus meningkat. Potensi pengembangan BWM sangat besar mengingat masih banyak usaha mikro dan ultramikro yang membutuhkan permodalan. Mengutip data OJK, sejak mulai tahun 2017 hingga 24 Maret 2022 terdapat 62 BWM di seluruh Indonesia. Total pembiayaan yang disalurkan Rp 87,5 miliar kepada 55.266 nasabah. Ketua Satgas Pengembangan Keuangan Syariah dan Ekosistem UMKM OJK Ahmad Buchori mengatakan, perkembangan BWM tidak lepas dari kondisi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Hal ini mendorong terciptanya potensi ekonomi keuangan syariah.

Radiansyah, Kabag Keuangan atau Bendahara BWM Ponpes Mawaridussalam, Deli Serdang, Sumut, menjelaskan, sejak berdiri Oktober 2018, pihaknya sudah menyalurkan pembiayaan Rp 689 juta dengan total nasabah 426 orang. Debitor BWM ini adalah para ibu yang memiliki usaha mikro. Meski tak mensyaratkan agunan, tingkat kredit macet BWM ini terjaga tetap nol %. Radiansyah mengatakan, sebelum memberikan pembiayaan, pihaknya memberikan pendampingan dan pelatihan kepada calon debitor. (Yoga)

Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Maybank Indonesia Tbk memutuskan membagikan dividen sebesar Rp 493,5 miliar atau 30 % laba bersih tahun 2021. ”Perseroan membukukan laba bersih tahun 2021 sebesar Rp 1,64 triliun, tumbuh 9,9 % dibandingkan tahun sebelumnya,” kata Presdir Maybank Indonesia Taswin Zakaria akhir pekan lalu. (Yoga)