PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) membeli tenaga listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya Bali Barat dan Bali Timur masing-masing berdaya 25 megawatt peak (MWp). ”Harga jual listrik di PLTS tersebut sekitar 5,5 sen dollar AS per kilowatt jam (kWh). Murah,” ujar Dirut PLN Darmawan Prasodjo, Kamis (24/3) seusai penandatanganan jual beli tenaga listrik dengan PT Medco Power Indonesia. (Yoga)

Harga bahan baku produksi pupuk di Indonesia, seperti fosfat dan kalium klorida, yang biasa diimpor dari sejumlah negara melonjak akibat dampak situasi global. PT Pupuk Kalimantan Timur atau PKT pun menjajaki sumber bahanbaku dari negara-negara lain. Dirut PKT Rahmad Pribadi, Kamis (24/3) mengatakan, sejak 2020, terjadi global supply chain shock atau guncangan rantai pasok bahan baku pupuk. (Yoga)

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan dalam waktu dekat pemerintah akan menaikkan tarif royalti batubara. Kenaikan tarif royalti tersebut kabarnya bisa mencapai 20%-30%. Menteri ESDM Arifin Tasrif mengungkapkan, regulasi terkait tarif royalti sudah rampung. Bagi pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), saat ini berlaku tarif royalti tunggal yaitu 13,5%. Adapun tarif royalti pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) tambang terbuka sebesar 3%, 5%, dan 7% sesuai dengan jenis kalorinya. 

Pemerintah akan menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 11% mulai 1 April 2022. Dengan kebijakan tersebut, hampir semua sektor usaha terkena imbasnya, termasuk fasyen dan kuliner. Industri pakaian berpotensi mengalami kenaikan harga jual produk, sebagai imbasnya dari kebijakan PPN 11%. Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Ian Syarif menyebutkan, masih banyak celah dari penerapan aturan PPN. Menurut dia, tidak sedikit pelaku usaha khususnya ritel fasyen yang bisa saja tidak memenuhi kebijakan PPN 11% sehingga menyebabkan playing field yang tidak adil. Menurut dia, kebijakan PPN 11% malah semakin menghukum pengusaha yang selama ini sudah taat membayar pajak dengan benar untuk mendukung pemerintah. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Kafe dan Restoran Indonesia (Apkrindo) Eddy Sutanto mengemukakan, biaya dan pengeluaran para pelaku usaha restoran akan naik ketika kebijakan PPN 11% berlaku. 

Dominasi mata uang dollar Amerika Serikat (AS) sebagai mata uang perdagangan global sedikit demi sedikit mulai dikurangi negara-negara besar. Eskalasi politik yang berkembang belakangan ini menyebabkan negara mengatur ulang strategi perdagangannya. Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan, pembayaran pembelian gas dari Rusia akan menggunakan mata uang Rusia rubel. Terutama bagi negara-negara yang menjatuhkan sanksi bagi Rusia. China sudah lebih dulu berusaha imbangi kedigdayaan dollar AS dengan menggunakan yuan untuk transaksi perdagangan bilateral. China dengan Rusia sudah menggunakan mata uang sendiri untuk menyelesaikan perdagangan bilateral sejak tahun 2010. 

Sejumlah emiten bersiap menebar dividen untuk para pemegang saham. Nilai dividen tahun buku 2021 diperkirakan lebih baik, ketimbang tahun sebelumnya karena emiten mulai mencetak perbaikan laba bersih. Timothy Wijaya Analis Panin Sekuritas menyebut, sektor pertambangan diprediksi akan membagikan dividen tinggi sebagai efek melesatnya laba bersih karena kenaikan harga komoditas.

Di sisi lain, Investment Specialist Mirae Asset Sekuritas Rifqi Ramadhan memperkirakan, pembagian dividen emiten sektor barang konsumsi akan sedikit berkurang, baik dari yield maupun pembayarannya. Karena sektor ini masih dipenuhi sentimen negatif yang mempengaruhi kinerja. Saat memilih saham pembagi dividen, investor harus cukup jeli agar tak terjebak dalam dividend trap. Menurut Financial Expert Ajaib Sekuritas Yazid Muamar, dividend trap adalah kondisi harga saham naik karena banyak yang mengejar yield dividen, tapi kemudian terkoreksi tajam pasca pembagian dividen. Karena itu, Yazid menyarankan investor mencermati tingkat fluktuasi, likuiditas, dan berapa persentase potensi penurunan saat ex date.

International Monetay Fund (IMF) menyarankan Indonesia mempertimbangkan dua model mata uang digital atau Central Bank Digital Currency (CBDC). Pertama, CBDC ritel atau rCBDC, dan kedua, adalah wholesale CBDC atau wCBDC. Dalam laporan bertajuk IMF Executive Board 2022 Article IV Consultation With Indonesia, salah satu desain CBDC yang sangat cocok dengan Indonesia adalah CBCD ritel atau rCBDC. Sebab, Indonesia merupakan salah satu negara yang masih mementingkan transaksi uang tunai. Menurut IMF, rCBDC dirancang sebagai perpanjangan uang tunai digital. Pada sistem ini yang berperan adalah perbankan. Bank komersial bisa mengubah cadangan mereka menjadi rCBDC untuk memenuhi permintaan pengguna dan tidak dikenakan bunga. Meski begitu, IMF juga melihat adanya potensi penggunaan bentuk CBDC lain, yaitu wholesale CBDC (wCBDC). Namun, akses wCBDC lebih terbatas, terutama terbuka untuk lembaga keuangan. Meski, model ini mampu meningkatkan efisiensi penyelesaian pasar keuangan.

Direktorat Jendral (Ditjen) Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Baru, per 23 Maret 2022, baru mencapai Rp 2,24 triliun. Jumlah itu baru mencapai 8,24% pagu anggaran Rp 27,2 triliun pada tahun ini. Direktorat Jendral (Ditjen) Perimbangan Keuangan Kemkeu Astera Primanto Bhakti kepada KONTAN, Kamis (24/3) menjelaskan dari nilai tersebut, telah disalurkan kepada 2,4 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Sebelumnya, Prima mengatakan bahwa proses penyaluran BLT Dana Desa masih banyak menemui tantangan. Sebab itu, Ia akan memastikan dan terus melakukan evaluasi, juga bekerja sama dengan Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri untuk memonitor penyaluran bantuan sosial tersebut.

Mulai dari pesan sarapan pakai aplikasi, belanja di e-commerce, hingga nonton film streaming sebelum tidur, teknologi digital telah menjadi bagian primer masyarakat. Dengan makin lekatnya teknologi digital di kehidupan masyarakat, maka kian banyak data yang terekam dan dapat dianalisis. Jika dikelola dengan tepat, data bisa memainkan peran vital dalam pembuatan kebijakan dengan dampak positif tak terbatas untuk semua lapisan masyarakat. Pada 2020, International Telecommunication Union (ITU) memperkirakan pengguna internet di Indonesia mencapai 54% dari total populasi Dengan kenaikan angka tersebut, setiap tahunnya jumlah data yang diproses secara digital pun terus meningkat. Perusahaan dengan ekosistem berbasis teknologi digital seperti GoTo Financial memproses data setiap harinya. Bahkan, data telah menjadi tulang punggung pengambilan kebijakan serta fondasi perancangan inovasi untuk masyarakat luas. Dalam mengelola data dengan jumlah yang besar setiap harinya, dibutuhkan infrastruktur data yang solid dan mumpuni. Terdapat tiga prinsip utama yang perlu hadir di dalamnya, yaitu data technology, data team, dan data governance.

Pertama, data technology merujuk pada teknologi yang tangguh, dapat diandalkan dari hulu ke hilir, dan mampu menyajikan data yang lengkap secara real-time. Elemen-elemen ini mendukung perusahaan atau organisasi dalam menyusun keputusan yang tepat sasaran, tepat guna, dan diterapkan pada waktu yang tepat. Kedua, prinsip data team memastikan tersedianya ruang yang luas untuk terbentuk dan berkembangnya tim data yang kuat. Ketiga, data governance merujuk pada pengelolaan data yang bertanggung jawab. Data governance yang kokoh memungkinkan perusahaan untuk memastikan kualitas, ketersediaan, kebergunaan, dan integritas data, serta yang terpenting, keamanan data yang dikelola.

Prospek surat utang pada kuartal II/2022 tetap cerah dengan imbal hasil stabil meskipun dibayangi oleh ketidakpastian global di tengah upaya pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan mencatat lelang surat berharga pada kuartal I/2022 mengumpulkan total dana Rp209,36 triliun. Perinciannya adalah lelang surat berharga negara (SBN) dan surat berharga syariah negara (SBSN) senilai Rp207,17 triliun dan lelang sukuk tambahan Rp2,19 triliun.

Namun, total dana yang terkumpul sepanjang 3 bulan pertama 2022 masih lebih rendah dibandingkan dengan target yang dipatok Rp241 triliun. Di sisi lain, pemerintah juga melakukan penerbitan surat utang negara (SUN) berdenominasi dolar Amerika Serikat senilai US$1,75 miliar dari dua seri bertenor 10 tahun dan 30 tahun.Sementara itu, Associate Director Fixed Income Anugerah Sekuritas Ramdhan Ario Maruto memaparkan bahwa minat investor terhadap obligasi pemerintah Indonesia masih cukup baik. Menurutnya, likuiditas domestik yang masih melimpah akan menjadi katalis positif yang menekan pelemahan yield SUN Indonesia. Pergerakan yield SUN Indonesia pada kuartal II/2022, ujar Ramdhan, tidak akan berbeda jauh dengan kuartal sebelumya. Invstor masih akan memilih SUN bertenor pendek sejalan dengan fluktuasi pergerakan pasar yang masih berpotensi meningkatkan risiko investasi di obligasi Indonesia.