Pemulihan ekonomi setelah pandemi mereda meningkatkan daya beli masyarakat. Emiten barang konsumsi seperti PT Widodo Makmur Unggas Tbk (WMUU) turut mendapat sentimen positif dari daya beli masyarakat yang meningkat. Apalagi, jelang bulan Ramadan dan hari raya Idul Fitri. Analis Samuel Sekuritas Muhammad Farras Farhan mengatakan, WMUU mayoritas pendapatannya disumbang oleh penjualan karkas. Senada, Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia Abdul Aziz juga memproyeksikan masih ada potensi bagi WMUU untuk mencatatkan kinerja positif di sepanjang tahun ini. Abdul mengamati daya beli masyarakat saat ini sudah mulai pulih. Selain itu, investor perlu juga memperhatikan bagaimana tingkat penyebaran Covid-19 yang mungkin sewaktu-waktu dapat kembali meluas dan kembali menekan daya beli masyarakat.

Pemerintah dihadapkan pada dua jalur pemulihan yang dilematik. Pada satu sisi, penghematan anggaran perlu dilakukan untuk memuluskan misi konsolidasi fiskal, sedangkan di lain sisi insentif patut ditebar untuk menggairahkan ekonomi. Sejauh ini, Indonesia terbilang berhasil beranjak dari resesi yang diakibatkan krisis pandemi Covid-19 sejak 2 tahun lalu. International Monetary Fund (IMF) dalam laporan terbarunya menyatakan, Indonesia terbukti mampu bangkit lebih cepat dibandingkan dengan negara lain yang hingga kini masih berkutat pada kubangan krisis pandemi. Namun, otoritas fiskal dihadapkan pada tembok tebal bertuliskan defisit 3% terhadap produk domestik bruto (PDB), yang wajib ditempuh pada tahun depan sebagaimana amanat UU No. 2/2020. Misi konsolidasi fiskal itu pun bakal mengorbankan banyak hal. Salah satunya kebutuhan untuk menghemat belanja, termasuk subsidi energi yang kini sangat dinanti.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terus mewaspadai dinamika ini termasuk kedua opsi tersebut dengan menghitung estimasi jangka waktu krisis energi dan pangan yang tengah mengancam. Hal ini dilakukan untuk menentukan manuver anggaran lebih tepat sehingga stimulus tetap terkucur tanpa meninggalkan jalur konsolidasi fiskal.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai impor LPG Indonesia pada 2021 mencapai US$4,09 miliar atau sekitar Rp 58,5 triliun (asumsi kurs Rp 14.300 per US$), meroket 58,5% dibandingkan nilai impor pada 2020 lalu yang tercatat US$ 2,58 miliar.

Dana subsidi minyak goreng sawit (MGS) curah sesuai Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) No. 8/2022 siap dikucurkan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Kepala Divisi Perusahaan BPDPKS Achmad Maulizal mengatakan penyalurannya tinggal menunggu mekanisme klaim dari produsen minyak goreng. Ada 81 pabrikan minyak goreng yang diwajibkan mendaftar dalam program ini. Per 22 Maret 2022, sebanyak 47 perusahaan industri telah mendaftar, untuk kemudian wajib melaporkan rencana produksi, distribusi, dan rantai distributornya hingga tingkat kabupaten/kota.

Sebelumnya, berdasarkan hitungan sementara, nilai subsidi untuk program ini akan mencapai Rp7,28 triliun. BPDPKS akan memberikan penggantian selisih antara harga acuan keekonomian (HAK) dan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan Kementerian Perdagangan sebesar Rp14.000 per liter atau Rp15.500 per kg. Achmad menjelaskan selisih antara HAK sebesar Rp20.398 per liter dan HET Rp14.000 per liter yakni Rp6.398 per liter. Dengan perkiraan kebutuhan minyak goreng curah sebesar 1,2 juta liter selama 6 bulan ke depan, maka kebutuhan dananya menjadi Rp7,28 triliun.

Pemerintah Inggris akan mengurangi pajak bahan bakar minyak (BBM) dan melonggarkan beban bayar pajak bagi warga berpenghasilan terendah, guna mengatasi tekanan  biaya hidup tinggi yang dihadapi rakyat Inggris akibat lonjakan inflasi. Saat menyampaikan anggaran perubahan dihadapan parlemen  Inggris, Rabu (23/3). Menteri Keuangan Rishi Sunak mengatakan akibat perang Ukraina dan lonjakan inflasi global maka ekonomi Inggris tahun ini akan tumbuh menjadi lebih lamban dibandingkan ekspektasi sebelumnya. "Badan Penanggung Jawab Anggaran belum menghitung dampak penuh perang di Ukraina tapi kita harus mempersiapkan ekonomi maupun keungan pemerintah terhadap situsi yang berpotensi sangat buruk." tutur Sunak. Sunak bulan lalu mengumumkan paket senilai sembilan poundstreling untuk membantu beban biaya energi yang harus ditanggung 28 juta rumah tangga berpenghasilan menengah dan rendah (Yetede)

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Jhonny G Plate mendorong penyelenggaraan pemilu tahun 2024 bisa menjadi momentum untuk diselenggarakan secara digital. Indonesiapun diharapkan bisa study banding ke negara lain yang sudah menerapkan e-voting. "Pengadopsian teknologi digital dalam giat pemilu memiliki manfaat untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi dalam proses kontestasi politik yang legitimate, baik dalam tahapan pemilihan, verifikasi identitas pemilih, pemungutan suara, perhitungan suara, hingga transmisi dan tabulasi hasil pemilu," kata Jhonny, dalam rapat Koordinasi Digitalisasi Pemilu Untuk Digitalisasi Indonesia di Bandung, Bali. Pelaksanaan e-voting melibatkan badan manajemen pemilu (electoral management board) di skala nasional maupun skala subnasional, seperti pemilihan anggota legislatif daerah. (Yetede)

Qiskus, perusahaan teknologi penyedia platform costumer engagement untuk kalangan bisnis dari skala medium hingga besar asal Indonesia, baru saja meluncurkan solusi Qiskus Costumer Relationship Management (CRM). Ditengah urgensi kalangan bisnis untuk melakukan transformasi digital akibat pandemi Covid-19. Qiskus telah mengembangkan dan meluncurkan  berbagai fitur baru, salah satunya Qiskus Robolabs. CRM merupakan teknologi untuk membantu kalangan bisnis guna mengelola hubungan dan interaksi dengan  pelanggan serta menjadi  pondasi awal yang menguntungkan bagi pelanggan. "Penting bagi pelaku bisnis untuk meraih banyak pelanggan, memonitor  proses penjualan secara menyeluruh, dan mengelola informasi pelanggannya,"ujar CEO Qiskus Evan Purnama, dalam pernyataannya, dikutip Rabu (23/3). Karena itu Qiskus terus berupaya untuk memberikan solusi bagi bisnis dengan meluncurkan Qiskus CRM yang dapat diintegrasikan dengan Qiskus Omnichannel Chat. (Yetede)

Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) kembali mengoreksi pertumbuhan ekonomi Indonesia  pada tahun ini menjadi 5,4% secara tahunan (year on year/yoy), turun 0,2% poin dibandingkan proyeksi ini sedikit lebih rendah dari target BI dengan kisaran 4,7-5,5%. "Pertumbuhan ekonomi Indonesia akan menguat pada 2022 hingga 2023. Dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi 5,4% (yoy) pada 2022, dan 6% pada 2023," dengan tertulis dalam laporan Article IV Consultation with Indonesia yang dirilis Rabu (23/3). Direksi IMF juga mendukung pihak berwenang untuk mengembangkan strategi pendapatan jangka  menengah untuk membiayai  pengeluaran prioritas tinggi yang penting untuk mencapai tujuan pembangunan Indonesia. "Penghematan dari reformasi subsidi energi juga dapat digunakan  untuk memperkuat jaring pengaman sosial," tulis IMF. (Yetede)

Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Adi Budiarso mengungkapkan, tingkat kedalaman sektor keuangan  Indonesia terhitung masih dangkal dibandingkan negara lain di kawasan ASEAN-5. Hal ini tidak terlepas dari dominasi perbankan  dalam sektor keuangan Indonesia. "Sektor keuangan masih relatif dangkal  dibandingkan negara lain di ASEAN-5, dan masih bisa berpeluang tumbuh lebih hebat lagi," ucapnya dalam Konferensi Ilmiah Akutansi (KIA) ke-9. Secara rinci, tingkat kedalaman sektor keuangan Indonesia dari sisi aset bank dibandingkan  produk domestik bruto (PDB) tercatat mencapai 59,5%, kapitalisasi pasar modal per PDB 45,1%, aset industri asuransi per PDB 5,8%, dan aset dana pensiun per PDB 6,9%. Selain itu, ada pula tantangan terkait SDM yang masih kurang optimal dari sisi kualitas dan kuantitas. Hal ini tercermin dari Global Competitivenes Index 2019 dimana Indonesia hanya menempati posisi ke-50 dengan nilai 64,6. (Yetede)

Otoritas Ibu Kota Baru (IKN) berencana menjaring dana patungan dari masyarakat sebagai alternatif pendanaan Nusantara. Selain skema urun dana, dana filantropi dan trust fund masuk dalam opsi pembiayaan. Ide saweran alias crowfunding muncul ditengah kesulitan pemerintah menggaet investor ibu kota baru. Kepala Otoritas IKN, Bambang Susanto, mengatakan akan membentuk kepercayaan investor dalam tiga tahun kedepan. Karena itu, kata dia, APBN sangat penting sebagai jangkar untuk model pembiayaan lain. "Jika ingin swasta atau masyarakat masuk dengan investasi besar, harus ada keseriusan pemerintah untuk memulai." ujar dia. (Yetede)