PT Pertamina (Persero) mesti mewaspadai peningkatan konsumsi bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite yang saat ini dikompensasi pemerintah, sebagai dampak dari naiknya harga Pertamax. Lebarnya disparitas harga antara Pertalite dan Pertamax dikhawatirkan akan memicu migrasi penggunaan BBM yang lebih murah, seperti yang terjadi pada Solar. Saat ini, harga Pertamax di Jakarta dipatok sebesar Rp12.500 per liter, sedangkan Pertalite Rp7.650 per liter. Ekonom dan Direktur Center of Economic Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan bahwa beralihnya tren konsumsi dari Pertamax ke Pertalite akan membuat kebutuhan anggaran subsidi ikut terkerek. Pasalnya, Pertalite masuk ke dalam jenis bahan bakar minyak khusus penugasan (JBKP) melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 37.K/HK.02/MEM.M/2022. Beleid itu menetapkan perubahan JBKP jenis bensin RON 88 yang selama ini dikenal sebagai Premium menjadi JBKP jenis bensin RON 90 atau Pertalite.

“Ada risiko migrasi ke Pertalite kalau disparitas harganya terlalu jauh dengan Pertamax. Pasokan Pertalite nantinya akan terganggu,” ujar Bhima kepada Bisnis, Jumat (1/4). Direktur Eksekutif ReforMiner Komaidi Notonegoro mengatakan bahwa penyimpangan dan migrasi konsumsi selalu jadi permasalahan dalam pemberian subsidi pada barang. Meski begitu, migrasi konsumsi Pertamax ke Pertalite dinilai relatif bisa dikontrol, karena karakteristik konsumen kedua jenis BBM itu yang berbeda. Dia menjelaskan bahwa migrasi konsumsi Pertamax ke Pertalite akan banyak terjadi pada pengguna kendaraan roda dua dengan alasan harga yang lebih murah. Pertamina pun meminta masyarakat kalangan mampu untuk menggunakan BBM jenis Pertamax series sesuai dengan spesifikasi kendaraannya, dan tidak bermigrasi ke Pertalite yang merupakan BBM penugasan pemerintah agar tidak membebani APBN.

Presiden The Federal (The Fed)  New York John Williams menyampaikan bahwa bank sentral Amerika Serikat  perlu menggerakkan kebijakan moneter ke arah sikap  yang lebih netral, tetapi kecepatan pengetatan kredit akan tergantung pada bagaimana ekonomi bereaksi. "Kami harus lebih dekat ke netral tetapi kami harus mengawasi sepenuhnya. Tidak diragukan lagi ke arah mana kita bergerak. Seberapa cepat kita melakukannya tergantung pada keadaan," ujar WIlliams, yang dilansir Reuters, pada Minggu (3/4). Pernyataan Williams tersebut menunjukkan pendekatan lebih hati-hati terhadap kenaikan suku bunga yang akan datang, dibandingkan dengan dorongan sesama rekan-rekan yang merasa bahwa The Fed berlomba menuju sikap yang lebih netral dengan menggunakan kenaikan suku bunga 0,5 point, lebih besar dari biasanya pada pertemuan mendatang. (Yetede)

Pemerintah India dan Australia menandatangani kesepakatan perdagangan bebas sementara pada Sabtu (2/4) dengan tujuan memangkas tarif perdagangan bernilai milyaran dolar, yakni lebih dari 85% ekspor Australia ke India. Hal ini dilakukan seiring kedua mitra  anggota QUAD sedang meningkatkan hubungan ekonominya.  Sebagai informasi, anggota aliansi QUAD  terdiri atas India dan Australia, Jepang, dan Amerika Serikat dipandang sebagai penyeimbang bagi Tiongkok yang semakin tegas. Meskipun kedua negara menandatangani perbatasan dengan Samudra Hindia, Australia mengatakan bahwa India hanyalah mitra dagang terbesar ketujuh Negara Kangguru pada 2020 dan menyumbang lebih dari 4% ekspornya pada tahun lalu. Menanggapi penandatanganan kesepakatan kedua negara, Perdana Menteri Australia Scott Morison berkata: Perjanjaian tersebut telah menyampaikan pesan yang jelas demokrasi bekerja sama dan memastikan keamanan dan ketahanan rantai pesokan kita," (Yetede)

Pembayaran perumahan informal masih tertinggal dalam target realisasi pembiayaan bersubsidi perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) perlu langkah nyata dalam bentuk kebijakan, instrumen, dan alokasi, guna mewujudkan kebijakan publik ekosistem pembiayaan mikro perumahan bagi MBR informal. Ketua Majelis Tinggi The HUD Institute Andrinof A. Chaniago, mengungkapkan bahwa untuk meluaskan kapasitas dan akses  pembiayaan rumah bagi MBR nonformal, penting disegerakan langkah nyata. "Tentu dengan tetap mencari kesamaan pandangan  antar pemangku kepentingan. Pemerintah bisa memfasilitasi, memudahkan lembaga dan sumber dana non-APBN/APBD dari masyarakat, partisipasi dan kolaborasi dunia/industri, dan sumber lainnya hingga  tercipta kewirausahaan sosial guna membangun pembiayaan perumahan bagi MBR non formal yang berkelanjutan," kata Andrinof, Jumat (31/3). (Yetede)

Badan Keuangan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Menkeu) mengungkapkan, setelah menghadapi dua tahun yang sulit karena pandemi Covid-19, kini dunia mulai berangsur pulih seiring percepatan vaksinasi, termasuk Indonesia. Kepala Pusat Ekonomi Makro BKF Abdurrahman mengatakan, pemulihan ekonomi akibat pandemi  sangat bertumpu pada keberhasilan  penanganan Covid-19 dengan korelasi yang sangat jelas tercermin dari indeks mobilitas penduduk. Penangana Covid relatif baik. Alhasil, pemerintah akan mulai mencoba memulai masa transisi dari pandemi ke endemi. Tak hanya bertransisi ke masa endemi, pemerintah Indonesia akan terus memastikan akselerasi vaksinasi dosis pertama, kedua, dan booster. Saat ini, vaksinasi pertama mencapai 70%, vaksinasi lengkap 60%, dan booster 23 juta orang atau 8,5% dari populasi . (Yetede)

Tingkat inflasi sepanjang Ramadhan dan momen Idul Fitri 2022 diprediksi melonjak dibanding periode tahun-tahun sebelumnya. Kepada Ekonom PT Bank Permata Tbk, Josua Pardede, menuturkan peningkatan inflasi  tersebut akan didorong oleh semua komponen inti, harga bergejolak, maupun harga yang diatur pemerintah. Kenaikan harga bahan pokok, seperti minyak goreng, BBM dan Elpiji, hingga menyesuaikan tarif baru pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10% menjadi 11%, menjadi faktor pendorong utama. "Inflasi April 2022 diperkirakan akan terus berlanjut meningkat, didorong oleh seluruh komponen inflasi,"ujar Josua, kemarin. Dia berujar, implementasi tarif baru PPN yang dimulai per 1 April 2022 berpotensi mendorong tambahan inflasi sekitar 0,30-0,50%. Sedangkan inflasi harga bergejolak diprediksi tetap tinggi seiring dengan meningkatnya permintaan komoditas sepanjang Ramadan dan menjelang Idul Fitri. (Yetede)

PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) kembali mencatat laba bersih 2021 yang dapat didistribusikan kepada entitas induk sebesar US$ 62,1 juta atau setara  Rp891,6 miliar, meningkat dibanding periode sama 2020 yakni US$ 22,6 juta atau sekitar Rp 325 miliar. Direktur Utama Krakatau Steel Silmy Karim mengingatkan bahwa laba Krakatau Steel pada 2021 semakin membaik,melonjak siginifkan sebesar 174% dibandingkan tahun 2020. "Selama dua tahun berturut-turut, kami mencatat laba dengan tren  yang meningkat ini membuktikan Krakatau Steel telah sukses melakukan restrukturisasi dan transformasi. Kami semakin yakin dengan masa depan Krakatau Steel," jelas Hilmy Salim dalam keterangan resminya. Dari sisi penjualan, kinerja Krakatau Steel meningkat sebesar 59% didukung oleh peningkatan  penjualan pada 2021 dibanding dengan 2020. Tercatat penjualan Krakatau Steel  mencapai Rp 30,9 triliun dari pada 2020 sebesar Rp 19,4 triliun. (Yetede)

PT Bakrie And Brothers Tbk (BNBR)  berhasil menorehkan kinerja keuangan yang positif sepanjang 2021, setelah ditahun sebelumnya mencatat hasil yang  kurang menggembirakan, BNBR meraih laba bersih Rp 98 miliar, sementara sepanjang 2020 buku perseroan berada didalam posisi negatif Rp 930 miliar. Direktur Utama dan CEO Bakrie N Brothers  menyatakan bahwa prestasi ini diraih  melalui upaya yang tidak mudah. Dalam laporan keuangan full-year 2021, indikator finansial BNBR memperlihatkan capaian yang lebih baik jika dibandingkan tahun sebelumnya. "Pendapatan bersih kami memang mengalami penurunan sebesar 3% namun dipulihakn oleh penurunan harga pokok penjualan (HPP) sebesar 11% yang berdampak pada naiknya  laba kotor perseroan sebesar 70% atau Rp 418 miliar ditahun 2021. Beban usahapun turun sebesar  25% sehingga kami berhasil mencatatkan laba usaha  sebesar Rp 24,2 miliar dibanding tahun sebelumnya yang mengalami rugi usaha sebesar Rp 279,1 miliar," ujar Hendrajanto. (Yetede)

PT Indika Energy Tbk (INDY) berhasil membalikkan rugi US$ 117,54 juta pada 2020  menjadi laba bersih sebesar US$ 1,81 miliar. Berdasakan laporan keuangan yang berhasil dikutip Investor Daily, pertumbuhan laba sejalan dengan tingginya penjualan batu bara INDY selama 2021. Kemudian pendapatan dari kontrak dan jasa berjumlah US$ 261,69 juta dan segmen perdagangan lainnya menyumbang US$ 3,06 miliar. "Dengan demikian, sumber daya energi menjadi sumber  pemasukan paling besar  pada INDY yang disusul  oleh jasa energi selama 2021," ungkap Manajemen Indika Energi, Jumat (1/4). Sementara itu, per Desember 2021 total aset INDY tercatat sejumlah US$ 3,69 miliar, menguat 5,73% dari US$ 3,49 miliar yang terdiri atas aset lancar US$ 2,09 miliar dan aset tidak lancar US$ 1,59 miliar. "Adapun tota liabilitas INDY selama 2021 sebesar US$ 2,80 miliar," tegas managemen. (Yetede)

Kejaksaan menyetor Rp 253,35 miliar ke kas negara. Uang ini bagian dari pidana uang pengganti yang dibebankan kepada PT Indosat Mega Media (IM2) dengan terpidana bekas Direktur Utama PT IM2, Indar Atmanto. Direktur Upaya Hukum Eksekusi dan  eksaminasi Kejaksaan Agung Sarjono Turin, Jumat (1/4) mengatakan, uang tersebut hasil lelang dari aset produksi dan aset pendukung produksi plus uang tunai. (Yoga)