Kendati ditangkis dan ditolak oleh Presiden Jokowi Widodo, gelombang besar usulan perpanjangan masa jabatan presiden hingga periode ketiga  adalah abnormalitas demokrasi. Bersamaan dengan itu adalah ide penundaan Pemilihan Umum 2024 dengan implikasi yang sama dalam memberi ruang dan waktu berkuasa presiden dalam masa jeda tanpa transisi kekuasaan melalui pemilihan umum. Para elite partai dan kelompok politik yang mendorong  gagasan tersebut membawa serta kepentingan yang bahkan oleh mata yang tak terlatih pun dinilai sebagai paradoks bernegara. Beberapa dari mereka bahkan menukil riset dan mengatasnamakan rakyat yang menghendaki usul tiga periode sekaligus menjustifikasi klaim bahwa mayoritas dari kita memang ingin pemilihan umum ditunda. Atas dan demi alasan apapun, justifikasi ini merupakan pertanda kuat  bahwa usulan tiga periode masa jabatan presiden bukanlah sekedar usul. Lebih jauh dan terus terang, ia adalah rencana politik yang rapi. (Yetede)

Keseriusan pemerintah dalam mengembangkan investasi energi baru terbarukan atau EBT seakan tak main-main. Segala upaya dilakukan pemerintah agar target bauran EBT sebesar 23% pada 2025 dapat tercapai. Sayangnya upaya dari pemerintah ini ibarat masih jauh panggang dari api. Dari target tersebut, pengembangan EBT dari sektor ketenagalistrikan ditarget sebesar 45 GW pada 2025 atau 44% dari total bauran. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, porsi bauran EBT pada 2021 mencapai 11,5%. Pengurangan emisi gas rumah kaca mencapai 69,5 juta ton karbon dioksida ekuivalen (CO2e), atau tercapai 104% dari target sebesar 67 juta ton CO2e. Dalam kurun 5 tahun terakhir, penambahan kapasitas pembangkit EBT sebesar 1.730 MW dengan kenaikan rata-rata sebesar 4,3% per tahunnya. Adapun, kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga energi baru terbarukan (PLT EBT) pada 2021 mencapai 654,76 MW dari target 854,78 MW.

Dari sisi fiskal, pemerintah pun berupaya untuk memberikan insentif fiskal dan non-fiskal untuk EBT, kemudahan perizinan berusaha dan mendorong kebutuhan ke arah energi listrik, misalnya, kendaraan listrik, dan kompor listrik. Upaya pemerintah dari seluruh sisi tidak hanya dilakukan dalam rangka mengejar target bauran energi, tetapi juga untuk menjaring minat investor menanamkan modal di sektor EBT. Laju perkembangan energi hijau yang makin cepat seiring dengan gencarnya kampanye isu penyelamatan lingkungan dan pentingnya menjaga planet bumi agar tetap lestari.

Kenaikan PPN menjadi 11% dan kenaikan harga bahan bakar minyak menjadi tantangan baru bagi industri pembiayaan yang sedang dinaungi keyakinan tinggi atas adanya perbaikan bisnis tahun ini, setelah 2 tahun lalu mengalami kontraksi. Meski ada bayang-bayang kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 11% awal bulan ini dan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax, pelaku usaha di sektor pembiayaan mengantisipasinya dengan memberikan insentif untuk menjaring konsumen.Pelaku industri pembiayaan atau multifinance tidak ingin momentum pemulihan yang mulai berjalan awal tahun ini terbentur lagi oleh lemahnya daya beli akibat dampak kenaikkan PPN dan BBM.PT Clipan Finance Indonesia Tbk. misalnya, menerapkan strategi promosi sebagai andalan untuk menjaring pembeli kendaraan yang masih membutuhkan stimulus agar lebih mantap memutuskan untuk mulai bertransaksi.

Sementara itu, Direktur Sales & Distribusi PT Mandiri Tunas Finance William Francis menjelaskan beberapa sentimen negatif tersebut diakui bisa berpengaruh terhadap penurunan daya beli masyarakat yang berujung penundaan pembelian kendaraan. Akan tetapi, MTF percaya bahwa tren moncernya permintaan pembiayaan kendaraan setiap Ramadan serta menjelang Lebaran masih bisa menjadi andalan untuk mengarungi awal kuartal II/2022. Pengamat industri pembiayaan dan otomotif Jodjana Jody mengatakan penjualan kendaraan tahunan kali ini bakal tertahan sudah bisa ditebak sejak naiknya harga Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex. Dampaknya terhadap penjualan otomotif dan permintaan kredit kendaraan akan mulai terlihat setelah Lebaran.Jody mengingatkan bahwa sektor otomotif Tanah Air pernah memiliki sejarah kelam akibat naiknya harga minyak dunia pada 2005, karena di tahun berikutnya, pasar mobil anjlok hampir 40% secara tahunan

Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN menjadi 11% yang berlaku sejak 1 April 2022 diklaim tidak akan banyak memengaruhi rencana ekspansi. Sejumlah industriawan justru bersiap untuk menaikkan harga produknya sebagai akibat dari perkembangan situasi yang terjadi. Pengusaha makanan dan minuman (mamin) mengaku siap kembali menaikkan harga produknya usai Lebaran, meski hal tersebut telah dilakukan pada akhir tahun lalu dan pada awal 2022. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi) Adhi S Lukman mengatakan bahwa lonjakan harga bahan baku akibat tensi geopolitik Rusia-Ukraina dan kenaikan PPN menjadi 11% membuat pengusaha berencana melakukan kajian terhadap harga produknya. Sejauh ini, kata dia, pengusaha masih menahan diri untuk kembali menaikkan harga jual.

Direktur produsen fast moving consumer goods (FMCG) PT Kino Indonesia Tbk. (KINO) Budi Muljono mengatakan bahwa kenaikan tarif PPN menjadi 11% mulai bulan ini akan langsung diikuti dengan kenaikan harga jual di tingkat konsumen. Begitu pula dengan pembayaran PPN masukan dari para supplier. “Karena kenaikan PPN itu merupakan kebijakan pemerintah, kami merespons dengan seharusnya, yaitu mengenakan PPN 11% terhadap pembeli kami dan membayarkan PPN 11% terhadap supplier kami. Kenaikan PPN tidak terlalu berimbas pada rencana ekspansi,” imbuh Budi. KINO justru berencana melakukan evaluasi rencana ekspansi pada tahun ini karena imbas lonjakan harga bahan baku.

Konflik Ukraina-Rusia menyebabkan 31 % pasokan gandum dunia terganggu. Ukraina menghasilkan 25 % gandum dunia, sementara sisanya oleh Rusia. Kenaikan harga gandum mencapai 56 % di pasar internasional, dari 8 USD menjadi 12,4 USD per gantang (bushel), sejak perang berkecamuk. Sebelumnya, harga gandum India lebih mahal dari pasar internasional sehingga sulit menembus ekspor. Namun, seiring perubahan itu, terjadi efek substitusi-produksi sehingga India dapat masuk lebih dalam ke rantai pasok dunia.Dalam kasus ekspor gandum India, efek harga di dalam negeri terbatas karena ruang substitusinya luas. Bahan pangan pokok dan selera masyarakatnya bervariasi. Tak hanya gandum, tetapi juga beras, kentang, dan biji-bijian lain. Selain itu, surplus berlimpah, produsen terdesentralisasi, dan pemerintahnya menjadikan gandum sebagai bagian dari stok pangan nasional melalui institusi mirip Bulog. Usaha mengendalikan dampak kenaikan harga gandum dunia ke dalam negeri lebih mudah.

Kenaikan harga CPO sudah terjadi sejak akhir 2021 atau sebelum perang Rusia-Ukraina, disebabkan meningkatnya konsumsi negara-negara berpopulasi besar, seperti China dan India, seiring pemulihan ekonomi. Tekanan tambahan berasal dari konflik di Eropa. Ukraina adalah produsen minyak biji bunga matahari. Supermarket di Eslandia, misalnya, dengan langka dan naiknya harga minyak bunga matahari, terpaksa berkompromi dengan posisinya yang antiminyak sawit dengan memajang kembali minyak nabati berbasis sawit di gerainya. Dampak sampingan dari efek substitusi ini adalah kenaikan harga CPO di pasar internasional. Walaupun ada faktor lain yang berpotensi menekan harga, seperti penguncian di China dan resesi dunia, dengan pilihan kebijakan dari Indonesia dan Malaysia yang pangsanya 85 % produksi dunia, perbedaan harga CPO di dalam dan luar negeri mengecil. Harga CPO internasional turun dari titik tertingginya 7.200 ringgit per ton pada Maret menjadi 5.450 ringgit per ton atau sekitar 33 persen pada awal April. Harga  internasional CPO tetap tinggi karena kelangkaan minyak biji bunga matahari. Hal ini membuat harga CPO domestik tetap tinggi dan membebani kelompok rentan. Antrean panjang minyak goreng curah akhir-akhir ini menunjukkan bahwa kelompok rentan mempunyai ruang substitusi yang terbatas karena tidak banyak alternative, kalaupun tersedia, kini sudah menjadi produk premium, seperti virgin coconut oil (VCO). (Yoga)

Permintaan talenta digital tumbuh. Karena itu, pelatihan sumber daya manusia untuk memenuhi kebutuhan tersebut perlu digenjot. Mengacu laman LinkedIn, ada lebih dari 5.000 lowongan kerja bidang pemasaran digital di Indonesia. Menurut Co-Founder Binar Academy Dita Aisyah, Senin (4/4), Digital Marketing Bootcamp digelar untuk mendorong akses belajar dengan biaya terjangkau. (Yoga)

Mulai 1 April berlaku tarif baru PPN 11 %. PPN adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Setiap konsumen menjadi pihak yang membayar PPN, kecuali barang dan jasa yang dikecualikan. Tata kelola pemerintahan yang sehat akan memakai pajak untuk membiayai pembangunan, ditarik dari badan usaha dan perseorangan. Dua tahun lebih kita diterpa pandemi Covid-19, kegiatan ekonomi mengalami penurunan sangat dalam yang membuat kita sempat resesi. menaikkan pajak untuk membiayai pembangunan, terutama karena pemerintah harus  mengembalikan defisit APBN menjadi 3 % atau kurang pada 2023.

Menkeu Sri Mulyani mengatakan, dampak PPN terhadap inflasi sudah diperhitungkan dan inflasi akan bisa dikendalikan. Terdapat sejumlah barang kebutuhan pokok diberikan fasilitas bebas PPN, seperti beras, jagung, daging,telur, emas, serta jasa kebutuhan pokok, seperti layanan kesehatan dan pendidikan. Pemerintah juga memberikan insentif untuk masyarakat berpenghasilan menengah-bawah berupa pengurangan tarif pajak; pembebasan pajak bagi pelaku UMKM beromzet kurang dari Rp 500 juta; dan tarif PPN sebesar 1 %, 2 % dan 3 % untuk jenis barang dan jasa tertentu. (Yoga)

Baru-baru ini, pemerintah menetapkan bea masuk antidumping (BMAD) terhadap impor produk baja hot rolled coil (HRC) Alloy asal China. Kebijakan ini diambil berdasarkan hasil penyelidikan Komite Antidumping Indonesia Kemendag membuktikan terjadinya dumping untuk produk tersebut sehingga menyebabkan kerugian bagi industri domestik. BMAD itu ditetapkan dalam Permenkeu No 15 Tahun 2022 yang berlaku selama lima tahun sejak 22 Februari 2022 lalu. Besaran pungutan bea masuk yang dikenakan terhadap eksportir asal China itu bervariasi 4,2-50,2 %.

Menurut Ketua Cluster Flat Product The Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA) Melati Sarnita, instrumen trade remedies seperti itu sangat dibutuhkan industri untuk bertahan menghadapi gempuran impor. Namun, langkah itu perlu didorong agar lebih optimal. IISIA mencatat, masih ada empat produk baja lainnya yang telah diusulkan industry untuk dikenai BMAD, yaitu produk cold rolled coil/sheet (CRC/S) dari Jepang, Korea, China, Taiwan, dan Vietnam;produk HRC asal Korea dan Malaysia; baja lapis aluminium seng asal China dan Vietnam; serta cold rolled stainless steel (CRS) China dan Malaysia.

Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance Andry Satrio Nugroho mengatakan, impor sebenarnya bukan sesuatu yang haram karena bisa meningkatkan daya saing industri dalam negeri, salah satu hal yang perlu dilakukan pemerintah adalah menyusun neraca komoditas untuk produk besi dan baja domestik. Hal-hal yang perlu didata, antara lain, kebutuhan domestik, utilisasi industri, kapasitas produksi industri, dan kebutuhan impor. (Yoga)

Bank Indonesia menyiapkan uang tunai Rp 175,26 triliun untuk memenuhi kebutuhan selama Ramadhan dan Idul Fitri tahun ini. Jumlah uang yang disiapkan bertambah 13,42 % dibandingkan tahun sebelumnya sejalan dengan pemulihan ekonomi yang berlanjut. ”Peningkatan uang yang kami siapkan tersebut didasarkan pada pertimbangan peningkatan indikator ekonomi dan peningkatan aspek mobilitas,” kata Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Uang BI Marlinson Hakim, Senin (4/4). (Yoga)

Emiten konstruksi PT PP Presisi Tbk menyatakan sudah memiliki kontrak baru senilai Rp 1 triliun pada tiga bulan pertama tahun 2022. Pencapaian kontrak baru tersebut meningkat 26 % dibandingkan kontrak baru tahun 2020, sebesar Rp 444 miliar. Dalam keterangan resmi, Senin (4/4), Dirut PT PP Presisi Tbk Rully Noviandar menjelaskan, proyek tersebut merupakan jasa pertambangan nikel dan sipil yang dikerjakan PP Presisi dan anak usahanya, PT Lancarjaya Mandiri Abadi. (Yoga)