Ekonomi Indonesia mengalami pelambatan, Bank Indonesia (BI) memilih untuk tidak segera melanjutkan siklus pelonggaran moneter dengan menurunkan suku bunga acuan, tetap mempertahankan suku bunga di level 5,75%. Gubernur BI, Perry Warjiyo, menegaskan bahwa stabilitas nilai tukar rupiah menjadi prioritas utama, mengingat pentingnya menjaga kestabilan ekonomi dalam menghadapi dinamika global. Meskipun ada tekanan dari sektor pengusaha dan perbankan yang berharap penurunan suku bunga untuk memacu ekspansi bisnis, BI memutuskan untuk memberikan waktu agar dampak dari pemotongan suku bunga sebelumnya dapat bekerja.

Haryo Kuncoro, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta, menjelaskan bahwa keputusan BI untuk mempertahankan suku bunga dapat dipahami, mengingat pemotongan suku bunga di awal tahun sudah cukup signifikan, dan dampaknya perlu waktu untuk terasa. Sementara itu, para bankir dan pengusaha berharap adanya penurunan suku bunga untuk meringankan biaya pinjaman, terutama untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan mempercepat ekspansi bisnis. Namun, BI juga meningkatkan insentif untuk bank yang memberikan pinjaman di sektor prioritas seperti perumahan, guna mendukung sektor-sektor tersebut dalam kondisi suku bunga yang tinggi.

Keputusan Bank Indonesia (BI) untuk mempertahankan suku bunga acuan BI Rate di level 5,75% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 18–19 Februari 2025 menunjukkan sikap kehati-hatian dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan upaya menjaga inflasi tetap terkendali, stabilisasi nilai tukar rupiah, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Meskipun di dalam negeri inflasi relatif terkendali, BI tetap waspada terhadap pergerakan nilai tukar rupiah yang terpengaruh oleh kebijakan ekonomi eksternal, terutama dari AS.

Dari sisi perbankan, keputusan ini memberikan kepastian dalam menghadapi dinamika pasar, meski perbankan berharap BI dapat fleksibel dalam menyesuaikan kebijakan suku bunga ke depan. Pemerintah juga diharapkan lebih gesit dalam mendukung stabilitas ekonomi melalui kebijakan fiskal yang akomodatif, seperti insentif pajak dan stimulus ekonomi.

Ke depan, kebijakan suku bunga BI akan sangat dipengaruhi oleh kebijakan The Fed dan dinamika ekonomi global. Jika The Fed menurunkan suku bunga lebih agresif, BI mungkin memiliki ruang lebih besar untuk pelonggaran kebijakan moneter. Oleh karena itu, keseimbangan antara stabilitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi menjadi kunci dalam kebijakan moneter BI.

Bank Indonesia (BI) akan memberlakukan tarif 0% alias bebas biaya untuk transaksi QRIS di sejumlah merchant layanan umum pemerintah, seperti KRL, MRT, tempat wisata, rumah sakit, dan sektor pendidikan mulai 14 Maret 2025. Kebijakan ini bertujuan untuk memperluas akseptasi digital dan mendukung penyediaan serta perbaikan layanan umum kepada masyarakat. Selain itu, tarif bebas biaya ini juga berlaku untuk layanan Pos Indonesia dan pengelolaan dana pendidikan.

Deputi Gubernur BI, Filianingsih Hendarta, menyatakan bahwa kebijakan ini diambil sebagai bagian dari upaya meningkatkan transaksi digital di sektor publik, yang telah menunjukkan pertumbuhan pesat, dengan volume transaksi QRIS yang tumbuh 170,1% YoY pada Januari 2025. BI menargetkan volume transaksi QRIS mencapai 6,5 miliar transaksi dengan 58 juta pengguna tahun ini.

Sebelumnya, BI juga telah membebaskan biaya transaksi QRIS untuk merchant kategori usaha mikro dengan transaksi maksimal Rp500.000. Ini merupakan bagian dari inisiatif BI untuk mendukung pertumbuhan konsumsi rumah tangga, terutama di sektor UMKM yang menjadi mayoritas pengguna QRIS.

Pemerintah Vietnam sedang melakukan reformasi besar-besaran dalam efisiensi anggaran dengan memangkas jumlah kementerian dan lembaga pemerintahan, dari 30 menjadi 22. Langkah ini diproyeksikan akan menghemat anggaran hingga Rp72,5 triliun dalam lima tahun ke depan dan mendukung ambisi Vietnam untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8% pada 2025, memperoleh status negara berpendapatan menengah pada 2030, dan negara berpendapatan tinggi pada 2045. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan dampak sosial yang signifikan, yakni sekitar 100.000 pekerja sektor publik yang terancam kehilangan pekerjaan dan memerlukan alokasi dana Rp80 triliun untuk pesangon.

Di sisi lain, Indonesia menerapkan pendekatan efisiensi anggaran yang berbeda dengan fokus pada pemangkasan anggaran tanpa mengurangi jumlah kementerian dan lembaga. Meskipun demikian, Indonesia juga menghadapi tantangan serupa, seperti potensi hambatan terhadap program pembangunan dan pelayanan publik akibat pemangkasan anggaran yang tidak tepat sasaran.

Dengan dua pendekatan yang berbeda ini, muncul pertanyaan mengenai mana yang lebih efektif, efisiensi ala Vietnam atau Indonesia. Kedua negara harus mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan tersebut untuk memastikan bahwa langkah-langkah efisiensi yang diambil tidak merugikan kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi.