NU Soroti Kedaulatan Maritim Nasional
Musyawarah Nasional (Munas) dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) yang berlangsung pada 5–7 Februari menghasilkan keputusan penting terkait pengelolaan laut di Indonesia. Salah satu keputusan utama adalah penegasan bahwa kepemilikan laut oleh individu atau perusahaan adalah haram dan bertentangan dengan prinsip syariat. PBNU menegaskan bahwa negara memiliki kewenangan untuk memberikan izin pemanfaatan laut untuk kepentingan tertentu, namun pengelolaannya harus tetap berada di bawah kendali negara dan tidak boleh dialihkan menjadi milik perseorangan atau perusahaan.
Keputusan ini sejalan dengan ketentuan dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) yang mengatur kedaulatan negara kepulauan atas wilayah laut. NU mengkritik praktik pengaplingan laut yang semakin marak, dengan beberapa pihak menggunakan berbagai modus, seperti abrasi atau reklamasi, untuk mengalihkan kepemilikan laut dan menerbitkan sertifikat hak milik atau hak guna bangunan (HGB). Praktik ini dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap keberadaan laut sebagai "mal al musytarak" yang harus dijaga oleh negara.
Dalam menghadapi pengaplingan laut ini, NU mengimbau pentingnya sinergi antara pemerintah dan berbagai pihak terkait, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Ombudsman, serta pihak lainnya, untuk memastikan kelestarian dan kedaulatan laut Indonesia. Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN), Nusron Wahid, telah berinisiatif untuk mencabut sertifikat-sertifikat tersebut, yang perlu didukung dengan pengawasan yang ketat untuk mencegah praktik perampasan ruang laut (ocean grabbing). Keberlanjutan pengelolaan laut yang adil dan sesuai dengan prinsip kedaulatan negara menjadi pesan moral utama dari NU dalam forum tersebut.
Bitcoin di Bawah Tekanan, Kabar Tak Sedap Menghantui
Harga aset kripto, seperti Bitcoin, tertekan seiring dengan kebijakan tarif dagang yang diterapkan oleh Presiden AS, Donald Trump. Dalam sebulan terakhir, Bitcoin mengalami penurunan sebesar 4,95%, sementara Ethereum dan XRP juga mengalami penurunan signifikan. Meskipun harga Bitcoin sempat melonjak ke level US$100.000 pada awal tahun ini, harga tersebut kemudian turun kembali ke sekitar US$90.000, yang dipengaruhi oleh kebijakan perang dagang Trump dan faktor ekonomi global lainnya.
Menurut Fyqieh Fachrur, trader Tokocrypto, pasar kripto masih dalam tekanan, terutama setelah Bitcoin gagal mempertahankan level US$95.000. Selain itu, kebijakan inflasi AS yang lebih tinggi dari ekspektasi dan sikap hawkish dari The Fed turut mempengaruhi sentimen pasar. Aliran keluar dari ETF Bitcoin Spot juga meningkat, menandakan adanya aksi profit-taking dan pengurangan eksposur terhadap aset berisiko.
Meskipun pasar kripto sempat optimis setelah kemenangan Trump, dengan harapan kebijakan ekonomi yang lebih longgar dan regulasi kripto yang ramah, sentimen tersebut kini berbalik negatif. Meskipun demikian, selama Bitcoin tetap bertahan di atas US$95.000, tren bullish jangka panjang masih bisa terjaga. Namun, jika harga Bitcoin turun lebih rendah, menembus level support di US$94.000, maka harga bisa tergerus lebih dalam hingga mencapai level US$90.000.
Projo Wacanakan 'Partai Super' Tbk
Budi Arie Setiadi, Ketua Umum Pro-Jokowi (Projo) sekaligus Menteri Koperasi, mengadakan pertemuan dengan Presiden ke-7 Joko Widodo di Jakarta. Meski demikian, Budi Arie memilih untuk tidak mengungkapkan rincian pertemuannya, termasuk menanggapi wacana pembentukan partai baru. Ia hanya menyatakan bahwa saat ini dirinya mendukung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk menjalankan roda pemerintahan di tengah dinamika ketidakpastian global.
Budi Arie juga memberikan respons bercanda terkait wacana partai baru dengan menyebut "Partai Super Tbk." yang ia klaim sebagai "partai dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat", namun menolak memberikan penjelasan lebih lanjut. Saat ditanya tentang tujuan pertemuannya dengan Jokowi, Budi Arie hanya menyebutkan bahwa itu hanya sekedar untuk "ngobrol saja." Perkembangan ini menunjukkan bahwa Budi Arie tetap menjaga sikap terbuka namun hati-hati dalam membahas langkah politiknya.
APLN Catatkan Pendapatan Rp1,9 Triliun
PT Agung Podomoro Land Tbk. (APLN) mencatatkan pendapatan prapenjualan atau marketing sales sebesar Rp1,9 triliun pada 2024, mengalami lonjakan 60% dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya Rp1,2 triliun. Bacelius Ruru, Direktur Utama APLN, mengungkapkan bahwa peningkatan ini didorong oleh penjualan aset strategis dan pembangunan proyek baru, seperti penjualan saham Central Park Mall, Neo Soho, dan tanah di Karawang. Langkah divestasi tersebut dianggap sebagai strategi untuk memperkuat fundamental perusahaan, bukan akibat kesulitan finansial.
Selama periode 2017–2024, APLN telah menjual tujuh aset besar, termasuk mal, hotel, dan tanah, dengan total nilai sekitar Rp14 triliun. Hasil penjualan sebagian besar digunakan untuk membiayai proyek baru dan melunasi utang. Bacelius Ruru menegaskan bahwa meskipun aset dijual, strategi ini tidak berdampak signifikan pada penurunan nilai aset APLN, melainkan bertujuan menciptakan nilai lebih dengan mengalihkan dana untuk proyek-proyek baru seperti Podomoro Park di Bandung dan Parkland Podomoro di Karawang.
