Pemerintah memutuskan pemotongan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja atau JKK untuk sektor industri padat karya sebesar 50 % selama enam bulan, yang berlaku untuk pembayaran mulai Februari hingga Juli 2025. Kebijakan ini tidak berpengaruh kepada buruh, tetapi meringankan beban pengusaha atau pemberi kerja.Kebijakan tersebut tertuang dalam PP No 7 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Tahun 2025. Sekrjen Kemenaker, Anwar Sanusi menjelaskan, kehadiran PP No 7 Tahun 2025 dan PP No 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas PP Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) adalah respons pemerintah menyikapi maraknya PHK.

Kemenaker berharap kedua PP ini menguntungkan pekerja yang masih bekerja ataupun yang sudah terdampak PHK. ”Keringanan iuran JKK yang membuat dana rekomposisi ke JKP mengecil, kami telah hitung tidak akan mengganggu ketahanan dana JKK. Saat kami menyusun rancangan PP No 6/2025 ataupun PP No 7/2025, kami melakukan harmonisasi dengan melibatkan Dewan Jaminan Sosial Nasional, BPJS Ketenagakerjaan, dan Kemenkeu,” ujar Anwar seusai menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (18/2). Syarat untuk mendapatkan insentif ini adalah industri tersebut memiliki pekerja paling sedikit 50 orang yang terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan. (Yoga)

Reforma agraria bukan cuma membagikan sertifikat tanah. Banyak persoalan pertanahan yang mendesak untuk diselesaikan, mulai dari ketimpangan penguasaan tanah hingga konflik lahan tak berkesudahan. Data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menunjukkan hanya 1 % populasi masyarakat menguasai 68 % tanah di Indonesia. Sementara, 17 juta petani gurem rata-rata hanya menguasai kurang dari 0,5 hektar lahan. Ketimpangan ini terus terjadi meskipun rezim pemerintahan silih berganti. Pemerintah justru lebih terfokus pada program pembagian sertifikat tanah. Padahal, masyarakat, terutama petani kecil, sangat menantikan keadilan agraria yang dapat membuka jalan untuk hidup lebih sejahtera.

Sekjen KPA Dewi Kartika mengatakan, sertifikasi tanah memang dibutuhkan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat terkait kepemilikan atau penguasaan lahan. Namun, reforma agraria lebih dari sekadar kerja-kerja administratif di bidang pertanahan. ”Reforma agraria adalah upaya sistematis negara untuk melakukan restrukturisasi penguasaan tanah, dari yang sebelumnya sangat timpang menjadi lebih merata dan berkeadilan,” ujarnya dalam Asia Land Forum di Jakarta, Rabu (19/2). Karena itu, redistribusi tanah harus ditingkatkan. Sasarannya adalah memberikan tanah kepada buruh tani, petani penggarap, dan petani kecil dengan kepemilikan tanah kurang dari 0,5 hektar. (Yoga)

Ambisi pemerintah mengejar pertumbuhan ekonomi berkelanjutan hingga mencapai 8 % selambatnya pada 2029 akan menghadapi tantangan deindustrialisasi. Padahal, lonjakan pertumbuhan ekonomi setiap negara bertumpu pada pertumbuhan industri yang mampu menyerap tenaga kerja secara luas. Hal itu merupakan kesimpulan para panelis dalam panel diskusi bertajuk ”Getting Industrial Policy Right for Indonesia” pada hari kedua Indonesia Economic Summit 2025 yang berlangsung di Jakarta, Rabu (19/2). Menurut Perwakilan Organisasi Pembangunan Industri PBB (Unido) untuk Indonesia, Timor Leste, dan Filipina, Marco Kamiya, berdasarkan kajian historis yang dilakukan lembaganya, kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB harus mencapai 25 % agar pertumbuhan ekonomi dapat bertahan di level 8 %.

”Artinya sektor industri manufaktur perlu menjadi perhatian utama pemangku kebijakan. Jika ingin mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, Indonesia perlu mencapai pertumbuhan ekonomi 8 % secara berkelanjutan, bukan hanya sesekali,” ujar Kamiya. Sayangnya, ditengah ambisi mewujudkan percepatan pertumbuhan ekonomi, Indonesia juga tengah menghadapi gejala deindustrialisasi, yang mengacu pada penurunan kontribusi sektor industri terhadap PDB dan menyusutnya lapangan pekerjaan di sektor manufaktur, yang mengakibatkan peningkatan ketergantungan pada sektor yang kurang produktif. (Yoga)

Presiden Prabowo berjanji meningkatkan kualitas hidup hakim. Beban kerja yang sangat berat harus diikuti dengan peningkatan kualitas hidup. Apalagi, saat ini masih banyak hakim harus ngekos atau menyewa kamar indekos karena tidak mempunyai rumah dinas. Presiden mengakui beban kerja hakim di Indonesia sangat berat. Para hakim harus menangani, mempertimbangkan, mempelajari, dan memutuskan ratusan hingga jutaan perkara. Hakim juga menjadi tempat terakhir bagi masyarakat untuk mencari keadilan, tidak terkecuali rakyat yang lemah dan paling miskin.

”Karena itu, saya bertekad untuk bekerja sama dengan legislatif. Kita akan bicarakan bagaimana kita harus memperbaiki kualitas hidup semua hakim,” ujar Prabowo dalam Sidang Istimewa Laporan Tahunan MA di Jakarta, Rabu (19/2) yang dihadiri jajaran MA. Prabowo melanjutkan, ”Saya juga dapat laporan, banyak hakim kita tidak punya rumah dinas. Banyak hakim kita masih kos, ini tidak boleh terjadi,” ujarnya. Kata Prabowo, kelangsungan hidup sebuah bangsa di antaranya bergantung pada penegakan hukum. Menurut dia, penegakan hukum yang baik menjadi jaminan keadilan bagi setiap warga negara. Prabowo pun mengapresiasi dan memberikan rasa hormat kepada para hakim di seluruh Indonesia yang telah menjalankan tugas berat tersebut. (Yoga)

Presiden Prabowo merombak susunan Kabinet Merah Putih saat pemerintahannya baru berjalan empat bulan. Dalam perombakan kabinet pertama ini, pada Rabu (19/2), Presiden melantik Brian Yuliarto menjadi Mendiktisaintek, menggantikan Satryo Soemantri Brodjonegoro, yang dinilai untuk merespons kritik masyarakat sekaligus mengingatkan para menteri agar bekerja sesuai kehendak publik. Presiden Prabowo melantik Brian Yuliarto sebagai Mendiktisaintek di Istana Negara, Jakarta, Rabu sore. Selain itu, Presiden juga melantik beberapa pejabat lain, yaitu Muhammad Yusuf Ateh yang dilantik sebagai Kepala BPKP, Letnan Jenderal (Purn) Nugroho Sulistyo Budi sebagai Kepala BSSN, dan Amalia Adininggar Widyasanti sebagai Kepala BPS.

Selain itu, dilantik pula Wakil Kepala BPKP Agustina Arumsari dan Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi. Pelantikan dihadiri Wapres Gibran dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih. Brian, Guru Besar Fakultas Teknologi Industri ITB, Jabar, dengan rekam jejak riset terkait teknologi nano dan kuantum, mengaku mendapatkan kabar akan dilantik sebagai Mendiktisaintek pada Rabu sekitar pukul 09.00, sekitar enam jam sebelum dilantik di Jakarta. Sebelumnya, publik menyoroti kebijakan Kemendiktisaintek, yaitu belum cairnya tunjangan kinerja dosen ASN. Pada akhir Januari, para pegawai Kemendiktisaintek menggelar demonstrasi untuk memprotes pemecatan sepihak sejumlah ASN. Terakhir, kebijakan pemotongan anggaran pendidikan juga menjadi sorotan masyarakat hingga memicu unjuk rasa mahasiswa di sejumlah daerah, Senin (17/2). Brian berjanji akan segera mempelajari semua masalah, tidak terkecuali soal tunjangan kinerja dosen. (Yoga)

Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan BI-Rate di level 5,75% meski memiliki ruang untuk menurunkan mengingat tingkat inflasi yang rendah. Ini dilakukan agar rupiah tetap stabil di tengah tekanan dinamika global, terutama ekonomi Amerika Serikat (AS), sehingga perekonomian nasional bisa terus bergulir atau melaju. Di antara tekanan yang kini menimpa rupiah adalah perkiraan bahwa suku bunga The Fed atau Fed Fund Rate hanya turun sekali sebesar 25 basis poin (bps) pada semester ini yakni di awal semeter II. Perkiraan itu diperoleh berdasarkan bacaan BI atas perkembangan ekonomi AS serta pernyataan dari Gubernur The Fed Jerome Powell. Gubernur BI Perry Warjiyo menyebutkan, ekonomi AS saat dalam kondisi lebih baik. Hanya saja, inflasi yang semula sempat turun, kini kembali naik. "Sehingga, bacaan-bacaan kami, termasuk juga penjelasan dari Fed Chairman Jeremy Powell, menunjukkan bahwa kemungkinan FFR hanya turun sekali, 25 bps," kata Perry. (Yetede)

Program prioritas cek kesehatan gratis (CKG) belum berjalan secara optimal. Penyebabnya, informasi yang diterima masyarakat minim, sehingga diperlukan upaya menggenjot sosialisasi. "Program ini belum sesuai harapan, belum optimal. Alasannya, masyarakat masih kurang informasi dan enggan untuk melakukan cek kesehatan gratis," ujar Letua Umum Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (Adonkes) Muhammad Subuh. Selain faktor kesadaran masyarakat, Subuh menyoroti keterbatas fasilitas di puskemas yang dilibatkan, banyak di antaranya yang belum memiliki  fasilitas memadai untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan secara maksimal. Dalam mengatasi kendala tersebut, dia menegaskan, Adinkes berencana meningkatkan edukasi kepada masyarakat agar lebih sadar akan pentingnya pemeriksaan kesehatan secara rutin. Menurut dia, sebagian masyarakat menganggap cek kesehatan menakutkan. Mereka khawatir terdeteksi penyakit dan tidak siap mengahdapinya. Selain itu, dia menerangkan, mobilisasi pasien yang memerlukan rujukan menjadi tantangan tersendiri. Apabila ditemukan kasus darurat dalam pemeriksaan, masih ada kendala dalam proses rujukan ke fasiitas kesehatan yang lebih lengkap. (Yetede)

PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) berharap mendapatkan relaksasi izin ekspor konsentrat tembaga  pada tahun ini. Hal ini seiring dengan lambannya proses commisioning smelter tembaga Amman lantaran  mengedepankan standar keselamatan kerja. Di sisi lain, pemerintah memberikan kesempatan  ekspor  konsetrat tembaga  bila terjadi keadaan kahar pada smelter. Larangan ekspor mineral  mentah dan mineral olahan merupakan amanat Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Sedikitnya, restriksi ekspor tersebut berlaku mulai Juni 2023. Namun pemerintah memberikan kelonggaran hingga akhir 2024. Presiden Direktur AMNT Rachmat Makkkasau mengatakan proses commisioning sudah berjalan sejak Juni 2024. Ia mengakui progresnya berjalan lamban kantaran ingin memastikan tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Padahal, smelter Amman menggunakan teknoogi double flash cylone yang hampir sama dengan smelter Freeport Indonesia. "Saat ini kapasitas (input smelter) kami sekitar 48% dengan itu juga kami berharap  dapat diberikan fasilitas untuk melakukan ekspor mengingat banyaknya ketidakpastian dalam proses commisioning ini," kata Rahmat. (Yetede)

Laju pertumbuhan kredit industri perbankan di awal tahun memang biasanya cenderung landai. Terlihat dari data Bank Indonesia (BI) pada Januari 2025, di mana kredit perbankan naik 10,27% secara tahunan (year on year/yoy). Apabila dibandingkan dengan akhir Desember 2024 yang kreditnya tumbuh 10,39% (yoy), terdapat penurunn pertumbuhan, meskipun  tidak jauh signifikan. Namun, apabila dibandingkan dengan  posisi Januari 2024 kredit naik 11,83% (yoy). Jika mengacu pada target pertumbuhan kredit dari BI yang sebesar 11-13% (yoy) untuk tahun ini, realisasi di awal tahun masih di bawah target. Kendati demikian, Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan bahwa kredit perbankan tetap kuat mendukung pertumbuhan ekonomi. Pada Januari 2025, pertumbuhan kredit mencapai 10,27% (yoy), didorong oleh sisi penawaran dan permintaan. "Dari sisi permintaan, pertumbuhan kredit oleh perbankan yang masih berlanjut, dukungan pendanaan dari pertumbuhan DPK yang masih terjaga serta ketersediaan likuiditas yang tetap baik sejalan dengan implementasi penguatan KLM," tutur Perry. (Yetede)