Kinerja PT Petrosea Tbk (PTRO) tahun ini diproyeksikan membaik, didukung oleh peningkatan backlog kontrak yang mencapai Rp 64,3 triliun, tertinggi dalam sejarah perusahaan. Kontrak baru di sektor pertambangan serta ekspansi ke proyek engineering, procurement, and construction (EPC), termasuk proyek penangkapan karbon, menjadi faktor utama lonjakan ini.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong bank kelompok modal inti (KBMI) 3 untuk naik kelas ke KBMI 4, yang memerlukan peningkatan modal inti di atas Rp 70 triliun. Bank-bank besar di KBMI 4 terus memperkuat modalnya, dengan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) sebagai pemimpin dengan Rp 241 triliun pada 2024, diikuti oleh PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Rp 239,47 triliun dan PT Bank Mandiri Tbk Rp 229,93 triliun.

Jakarta – Indonesia resmi bergabung sebagai anggota penuh BRICS pada 6 Januari 2025. Keanggotaan ini menandai babak baru diplomasi ekonomi Indonesia bersama negara-negara berkembang besar seperti Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. Masuknya Indonesia ke dalam BRICS membawa sejumlah peluang strategis sekaligus risiko yang perlu diantisipasi.

Dari sisi peluang, BRICS memberikan akses pasar yang lebih luas, khususnya ke negara-negara berpopulasi besar seperti Tiongkok dan India. Data menunjukkan ekspor Indonesia ke negara anggota BRICS mencapai lebih dari 30 persen dari total ekspor nasional. Selain itu, Indonesia berpotensi mendapatkan pembiayaan infrastruktur melalui New Development Bank (NDB), serta memperkuat kerja sama teknologi dan inovasi lintas negara.

Dalam sektor perpajakan, BRICS membentuk BRICS Tax Authorities Forum yang membuka peluang kerja sama pajak internasional, termasuk pertukaran informasi dan harmonisasi kebijakan perpajakan digital. Masuknya investasi asing dari negara BRICS juga diprediksi mendongkrak penerimaan pajak Indonesia dari sektor manufaktur, energi, dan UMKM.

Namun, keanggotaan ini juga mengandung sejumlah kerawanan. Ketergantungan ekonomi terhadap Tiongkok dan risiko ketegangan dengan Amerika Serikat bisa berdampak pada stabilitas perdagangan dan ekspor Indonesia. Amerika bahkan telah mulai menaikkan tarif impor terhadap beberapa negara BRICS, yang bisa memicu perang dagang global.

Selain itu, Indonesia juga harus menanggung kewajiban kontribusi keuangan kepada BRICS, termasuk pada instrumen seperti CRA dan NDB, yang bisa menambah beban fiskal. Perbedaan kepentingan antaranggota BRICS juga dapat menghambat pengambilan keputusan yang menguntungkan Indonesia.

Pemerintah diharapkan menjaga prinsip politik luar negeri bebas aktif dan melakukan evaluasi berkala terhadap dampak ekonomi dan fiskal keanggotaan ini.

Sektor swasta memainkan peran kunci  untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi Pemerintahan Indonesia sebesar 8% pada tahun 2029. Rencana pendirian Danantara,  sovereign wealth fund dengan  aset under management (AUM) senilai Rp9 triliun akan menjadi loncatan untuk menarik lebih banyak modal swasta ke Indonesia. Tercatat Incremental  Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia berada di angka 6,6%, yang berarti setiap 1%  pertumbuhan PDB membutuhkan 6,6% pertumbuhan investasi, ;lebih tinggi dari negara-negara ASEAN lainnya seperti Vietnam dan malaysia. Pemerintah sebelunnya telah menetapkan target pertumbuhan investasi, lebih tinggi dari negara-negara ASEAN lainnya seperti Vietnam dan Malaysia. Pemerintah sebelumnya telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada tahun 2029, yang dodorong oleh belanja  pemerintah yang lebih efisien dan upaya untuk menarik inevstasi berkualitas lebih. Menurut Badan Kooridnasu Penanaman Modal target ini membutuhkan pertumbuhan investasi tahunan sebesar 16% pada tahun 2025-2029. Pemerintah berupaya menarik investasi sebesar Rp 1.905 triliun pada tahun ini. Pada tahun 2029, Indonesia menargetkan untuk menarik investasi sebesar Rp3.414 triliun. (Yetede)

Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dinilai sebagai langkah strategis yang dilakukan pemerintah. Pasalnya saat nanti beroperasi, badan ini menggunakan skema bisnis joint venture yang menggabungkan beberapa usaha. Dengan demikian, lembaga pengelola aset negara tersebut membuat perusahaan milik negara bekerja lebih efisien dan transparan. Pada akhirnya, pengelola aset-aset BUMN yang sebelumnya kurang optimal, kedepannya diharapkan bisa menjadi lebih produktif. "Danantara itu menurut saya suatu keputusan ytang sangat strategis dari pemerintah. Karena mereka bisa joint venture dengan banyak perusahaan, sehingga banyak perusahaan-perusahaan itu jadi efisien, lebih transparan, kita bisa lihat dengan lebih jelas," kata Ketua Dewan Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. Beliau menyampaikan banyak negara yang ingin melakukan joint venture dengan Danantara setelah badan tersebut diresmikan oleh pemerintah. Salah satunya yakni Abu Dhabi yang ingin melakukan ekspansi bisnis ke sektor energi baru terbarukan. (Yetede)

Hasil efisiensi anggaran belanja kementerian/lembaga  (K/L) serta anggaran belanja daerah (APBD), harus digunakan untuk kepentingan rakyat dengan dampak yang terukur. Adapun dana hasil efisiensi dapat digunakan untuk  kegiatan yang meningkatkan produktivitas serta menumbuhkan ekonomi lokal dan UMKM. Upaya pemerintah untuk melakukan efisiensi anggaran menimbulkan polemik di masyarakat, lantaran kebijakan ini dikhawatirkan memberikan dampak negatof bagi geliat konsumsi baik belanja K/L hingga pemerintah daeraj. Oleh karena itu, DPD memberikan masukan kepada pemerintah agar efisiensi anggaran tetap bisa dilakukan, selama tidak menyentuh persoalann sosial. Dana hasil penghematan harus digunakan untuk mendukung program-program prioritas pemerintah yang dapat menggerakkan ekonomi lokal, seperti pemberdayaan UMKM dan pengembangan infrastruktur perdesaan, sehingga perekonomian di daerah tetap tumbuh. "DPD mendukung efisiensi anggaran asalkan penghematan ini tidak menyentuh alokasi kesejahteraan  sosial," kata Ketua Komite IV DPD Ahmad Nawardi. (Yetede)

Penjualan kendaraan bermotor yang melemah menjadi tantangan berat bagi industri mulfifinance tahun ini. Bahkan, target pembiayaan 2025 pun diproyeksikan akan lebih rendah dari target sebelumnya. Kepala Eksekutif Pengawasa Lambaga Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura, Lembaga keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Agusman menilai, terdapat risiko pertumbuhan perushaan pembiayaan lebih rendah dar target sebelumnya sebagai dampak atas tantangan eksternal. Antara lain, kondisi gepolitik yang turut memenuhi perekonomina global dan berdampak pada domestik. Resiko tersebut juga dapat mempengaruhi penjualan kendaraan bermotor. Berdasarkan data penjualan Gabungan Industri kendaraan Bermotor (Gaikindo), selama periode Januari-Desember 2024, penjualan kendaraan bermotor menurun sebesar 13,93 yoy menjadi 865.723 unit dari penjualan tahun sebelumnya sebesar 1.005.802 unit. Sementara itu, per Desember 2024, piutang pembiayaan tumbuh 6,92% (yoy) menjadi sebesar Rp503,43 triliun. Penyebab pertumbuhan industri pembiayaan tidak mencapai double digit tersebut antara lain dikarenakan menurunnya penjualan kendaraan bermotor. (Yetede)