Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, mengungkapkan bahwa Harun Masiku lolos dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 8 Januari 2020, berkat intervensi dari Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. Saat itu, KPK sedang memburu Harun Masiku yang terlibat dalam kasus dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI. Hasto dikabarkan memerintahkan Nur Hasan, penjaga Rumah Aspirasi PDIP, untuk menghubungi Harun dan menyuruhnya untuk melarikan diri. Akibatnya, Harun berhasil menghindari penangkapan dan hingga kini masih menjadi buronan.

Selain itu, Setyo juga mengungkapkan bahwa pada 6 Juni 2024, sebelum Hasto diperiksa oleh KPK sebagai saksi, Hasto memerintahkan stafnya, Kusnadi, untuk menyembunyikan ponsel yang berada dalam penguasaan Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK. Peristiwa ini menunjukkan upaya intervensi dan penghalangan proses hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam kasus ini.

Sindrom ingin kabur saja ke luar negeri tak hanya menimpa Indonesia dan negara-negara berkembang. Sejumlah negara maju turut mengalaminya. Alasannya sama, yaitu perbaikan ekonomi demi kehidupan lebih baik. Seiring fenomena itu, negara-negara yang ditinggalkan pun tersadar. Mereka memperbaiki sistem dalam negeri agar fenomena itu tidak berdampak negatif. Di kawasan Asia Pasifik, Selandia Baru mencatat rekor baru terkait jumlah warga yang meninggalkan negara itu. Mereka memilih pergi karena resesi ekonomi yang parah, lapangan kerja terbatas, dan biaya hidup tinggi. Badan Statistik Selandia Baru melaporkan, jumlah emigrasi mencapai 128.705 pada 2024, naik dari 101.585 keberangkatan pada 2023. Laporan itu menunjukkan, 72.002 warga mereka meninggalkan negara.

Sebaliknya, 56.703 orang asing memilih tinggal di sana. ”Bagi sebagian besar dunia, Selandia Baru adalah tempat menarik untuk ditinggali, tapi, bagi warga Selandia Baru, ada juga tempat lain yang terlihat lebih menarik, seperti Australia, AS, atau Inggris,” kata  Michael Gordon, ekonom senior di Westpac. Kepada The Post, Menteri Pembangunan Sosial dan Ketenagakerjaan Selandia Baru Louise Upston mengatakan, satu-satunya cara menghentikan arus keluar tenaga kerja adalah meningkatkan kesempatan bagi kaum muda. ”Untuk menjadikan negara kita tempat yang lebih baik untuk bekerja, memulai bisnis, memperoleh upah layak, membeli rumah, membesarkan anak-anak, dan menyekolahkan mereka,” tuturnya (Yoga)

Mendiktisaintek, Brian Yuliarto menyampaikan komitmen pemerintah mendukung akses ke pendidikan tinggi. Karena itu, pimpinan perguruan tinggi diimbau berdialog dengan mahasiswa, membuka ruang diskusi, dan menyampaikan dengan transparan bahwa tak ada kenaikan uang kuliah tunggal. Terkait hal itu, Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia Eduart Wolok, Jumat (21/2) mendukung komitmen pemerintah menyediakan akses kuliah bagi generasi muda. Peningkatan akses kuliah butuh dukungan dana pemerintah, mulai dari bantuan operasional PTN hingga beasiswa bagi mahasiswa dari keluarga tidak mampu. ”Pemimpin perguruan tinggi, apalagi di PTN, tentu mendukung pemerintah untuk memastikan mahasiswa mendapat layanan pendidikan yang baik,” ungkap Eduart, yang juga menjabat Rektor Universitas Negeri Gorontalo.

Mendiktisaintek Brian Yuliarto saat rakor pertama bersama pimpinan PTN dan kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) se-Indonesia, Kamis (20/2) menyatakan, ruang dialog perguruan tinggi dengan mahasiswa diperlukan untuk menghindari miskomunikasi. Pimpinan perguruan tinggi, apalagi di PTN, tentu mendukung pemerintah untuk memastikan mahasiswa mendapat layanan pendidikan yang baik. Brian menegaskan, Kemendiktisaintek, tetap mengalokasikan anggaran untuk program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K). Ia menekankan pentingnya klarifikasi atas berbagai isu agar tidak terjadi kesalahpahaman. Jadi, mahasiswa bisa memahami bahwa tidak ada pengurangan beasiswa dan komitmen pemerintah mendukung akses pendidikan tinggi terjaga. (Yoga)

BPOM melaporkan temuan produk kosmetik ilegal dan berbahaya pada 10-18 Februari 2025 dengan nilai Rp 31,7 miliar. Jumlah itu meningkat 10 kali lipat dari periode yang sama tahun lalu. Selain karena pengawasan lebih intensif, ada modus baru membuat peredaran kosmetik ilegal dan berbahaya makin besar. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, ada dua modus baru dalam peredaran produk kosmetik illegal dan berbahaya di Indonesia. Pertama, terdapat produk kosmetik yang mencantumkan nomor izin edar yang tak sesuai nomor izin edar yang dikeluarkan BPOM. Izin edar yang tercantum tak sesuai dengan pabrik pembuatan produk serta nama produk yang didaftarkan.

Yang kedua berhubungan dengan etiket biru. ”Etiket biru seharusnya tidak ada tertulis nomor izin edar dan sebagainya. Cukup warna biru saja. Ini diedarkan sehingga merugikan. Itu juga mengelabui konsumen,” tutur Taruna dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (21/2). Produk kosmetik atau perawatan kulit beretiket biru tak boleh dijual bebas. Etiket biru merupakan istilah yang digunakan untuk produk yang dibuat secara racikan yang mengandung obat keras. Produk ini bersifat personal dan khusus disiapkan untuk pasien sesuai dengan hasil konsultasi dan diagnosis dari dokter.

Berdasarkan hasil intensifikasi pengawasan yang dilakukan BPOM pada 10-18 Februari 2025, ditemukan 205.133 produk kosmetik ilegal dengan 91 merek yang beredar. Secara rinci, sebanyak 79,9 dari kosmetik yang ditemukan tersebut tanpa izin edar; 17,4 % mengandung bahan dilarang atau berbahaya, termasuk produk perawatan kulit (skincare) beretiket biru tak sesuai ketentuan; 2,6 % kosmetik kedaluwarsa; serta 0,1 % kosmetik injeksi. Dari seluruh temuan kosmetik ilegal, temuan paling banyak terdapat di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nilai ekonomi lebih dari Rp 11,2 miliar, Jakarta sebesar Rp 10,3 miliar, Bogor sebesar Rp 4,8 miliar, Palembang sebesar Rp 1,7 miliar, dan Makassar sebesar Rp 1,3 miliar. (Yoga)

Perusahaan penyedia indeks global, Morgan Stanley Capital International (MSCI), memberi penilaian yang kurang baik terhadap sejumlah saham perusahaan terbuka di dalam negeri. Penilaian yang menjadi acuan investor asing ini menunjukkan ketidakpastian akan likuiditas saham berkapitalisasi besar di dalam negeri. Analis saham Infovesta, Ekky Topan, Jumat (21/2) menjelaskan, penilaian MSCI dengan memasukkan sejumlah saham Indonesia ke Global Standard Index mengacu pada preferensi investor asing. Penilaian MSCI juga menjadi salah satu acuan utama bagi manajer investasi global dalam menentukan alokasi dana mereka di pasar saham dalam negeri.

”Saham yang masuk ke dalam MSCI cenderung mendapatkan perhatian lebih dan berpotensi menarik inflow (dana masuk) dari investor asing,” ujarnya. MSCI pada Februari 2025 melakukan penyesuaian pembobotan saham Indonesia yang akan ditetapkan per Maret 2025. Mereka melakukan penyesuaian pembobotan saham (rebalancing) sebanyak empat kali, yakni pada Februari, Mei, Agustus, dan November. Pada pengumuman per awal 2025, terdapat tiga dari 20 saham milik emiten Indonesia dalam daftar MSCI Global Standards yang dikeluarkan, yaitu PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP) dan PTMerdeka Copper Gold Tbk (MDKA) yang turun ke daftar MSCI Small Cap Index serta PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR).

MSCI tidak akan menambahkan saham perusahaan Indonesia lainnya ke dalam daftar tersebut sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Pada 11 Februari 2025, MSCI mengumumkan bahwa mereka tidak mempertimbangkan saham konglomerat berkapitalisasi besar untuk masuk daftar pada awal 2025. Pada 2024, kinerja tahunan saham dalam daftar MSCI Indonesia mencatatkan -11,94 %. Padahal, sejak 2021 kinerjanya selalu tumbuh positif. Kinerja tahunan pada 2024 juga lebih buruk dari kinerja tahunan pada tahun awal pandemi Covid-19, 2020, sebesar -7,46 %. (Yoga)

Sudah dua kali, Februari ini Presiden Prabowo memastikan, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara akan diluncurkan Senin (24/2). Pertama, melalui keterangan bersama Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, di Istana Kepresidenan Bogor, Jabar, Rabu (12/2). Saat itu, Presiden menyebut Daya Anagata Nusantara yang bermakna kekuatan ekonomi dana investasi akan segera meluncur. Kedua, ketika berpidato di forum internasional World Governments Summit 2025 di Dubai, UEA, Kamis (13/2), secara virtual. ”Danantara, lembaga investasi kekayaan negara (sovereign wealth fund) kami, akan meluncur dengan total dana kelolaan lebih dari 900 miliar USD (Rp 14,68 triliun) untuk menjalankan investasi berdampak tinggi,” tutur Presiden dalam pidatonya, dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden.

Pernyataan Presiden seolah menjawab ketidakpastian yang sempat terjadi. Danantara semula direncanakan meluncur pada 8 November 2024. Rencana itu muncul menyusul pelantikan Muliaman Hadad dan Kaharuddin Djenod Daeng Manyambeang sebagai Kepala dan Wakil Kepala Badan Pegelola Investasi Danantara, di Istana Negara, Selasa (22/10). Namun, persoalan landasan hukum membuat peluncuran Danantara mesti tertunda. Dengan tugas sebagai superholding untuk mengelola dan menginvestasi aset BUMN, Danantara memerlukan legalitas setara BUMN, yang dibentuk berlandaskan Undang-undang (UU).

Landasan hukum untuk Danantara akhirnya dibuat melalui revisi atas UU No 19/2003 tentang BUMN. UU yang mengakomodasi kebutuhan Danantara ini disetujui untuk disahkan menjadi UU dalam rapat paripurna DPR, Selasa (4/2). Namun, tinggal beberapa hari menjelang peluncuran Danantara, baik pemerintah maupun DPR tak kunjung membuka akses publik terhadap dokumen perubahan atas UU No 19/2023. Padahal, beleid ini berisi perubahan krusial terkait tata kelola BUMN di bawah Badan Pengelola Investasi Danantara. Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Yassar Aulia, menduga sikap pemerintah ini sebagai indikasi masih adanya kendala internal dalam penyusunan UU, yang secara prosedur berpotensi melanggar ketentuan pembentukan UU. (Yoga)