;

Rencana Pengalihan Pembayaran Pensiun PNS dan TNI-Polri

Yuniati Turjandini 24 Feb 2025 Investor Daily (H)
Rencana pengalihan pembayaran pensiun PNS dan TNI-Polri dari Taspen dan Asabri ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan menuai perdebatan. Pada 2025, 160 ribu PNS akan pensiun, menambah total penerima manfaat menjadi 3,2 juta. Pemerintah menargetkan peningkatan efisiensi dan transparansi dalam pembayaran pensiun. Namun, kajian yang lebih komprehensif akan memastikan apakah perubahan ini tetap selaras dengan sistem yang telah berjalan baik. Pendalaman akar masalah secara komprehensif akan memastikan solusi yang diambil lebih tepat sasaran. Dana pensiun PNS dan TNI-Polri menjamin kesejahteraan pensiunan sekaligus mendukung stabilitas ekonomi dan kualitas sumber daya manusia. Program ini memastikan kesinambungan penghasilan pasca-pengabdian, mencegah kemiskinan, dan menjaga kesejahteraan sosial. Secara internasional kesejahteraan hari tua dengan Replacement Ratio (RR), yaitu persentase gaji terakhir yang tetap diterima sebagai manfaat pensiun. Konvensi ILO Nomor 102 menetapkan standar minimal 40%, sementara RR Indonesia baru 9,7% jauh tertinggal dari Malaysia dan Siangapura. BKF Kementerian Keuangan merekomondasikan peningkatan RR menjadi 40,4% menegaskan urgensi mendesak reformasi pensiun. (Yetede)

Kehadiran BPI Danantara Harus Dipastikan Tidak Menciptakan Distorsi Pasar

Yuniati Turjandini 24 Feb 2025 Investor Daily (H)
Kehadiran BPI Danantara harus  dipastikan tidak menciptakan distorsi pasar atau monopoli yang menghambat kompetensi sehat. Sebaliknya, keberadaan badan yang secara global disebut dengan sovereigne wealth  funds (SWF) itu perlu menjadi mitra dunia usaha swasta dalam membangun  ekositem bisnis dan investasi yang sehat dan kompetitif di Tanah Air. Kepastian ini dibutuhkan karena BPI Danantara akan menjadi kekuatan ekonomi besar mengingat bakal memegang kendali atas lebih dari US$ 900 miliar sekitar Rp14.670 triliun (kurs Rp16.300/dolar AS) aset dalam pengelolaan (AUM). Sementara initial funding atau pendanaan awal dari pemerintah mencapai US$ 20 miliar. Sehingga semua itu akan menempatkan Danantara sebagai soverign wealth fund terbesar ke-4 di dunia. Mekanisme tata kelola (governance) dan pengawasan yang kuat dinilai menjadi kunci agar keberadaan badan ini memberikan manfaat yang adil bagi seluruh pemangku kepentingan (stakkeholder). "Pemerintah perlu memastikan bahwa prinsip level playing field akan tetap terjaga dalam pelaksanaannya," ujar Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja. Menurut Shinta, jika dijalankan dengan tata kelola yang transparan dan profesional, BPI Danantara berpotensi membuka peluang kolaborasi antara sektor swasta dan pemerintah dalam mengoptimalkan aset negara serta mendorong investasi di sekotr-sektor strategis. (Yetede)

Bahaya Bagi Masyarakat Luas Penarikan Simpanan di Bank BUMN

Yuniati Turjandini 24 Feb 2025 Investor Daily (H)
Baru-baru ini, ajakan untuk melakukan penarikan uang secara masal di bank-bank milik negara (BUMN) ramai beredar di media sosial. Ajakan tersebut muncul sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah karena kurangnya transparansi. Namun, para ekonom dan pengamat mengingatkan bahwa tindakan justru dapat membahayakan stabilitas perekonomian nasional dan merugikan masyarakat luas. Manurutnya, ajakan penarikan dana yang disebarkan tanpa dasar yang jelas dinilai sebagai bentuk protes yang tidak tepat sasaran. Pengamat Perbankan dan Praktisi Sistem Pembayaran Arianto Mudihutomo mengatakan bahwa seruan untuk menarik sana dari bank BUMN sebagai bentuk protes terhadap BPI Danantara sebenarnya kurang tepat. "Karena Danantara tidak mengelola  dana nasabah secara langsung, melainkan  berfokus pada pengelolaan  aset negara dan investasi strategis," tutur Arianto kepada Investor Daily. Menurut dia, bank-bank BUMN tetap beroperasi sebagai entitas perbankan yang tunduk pada regulasi dan mekanisme keuangan yang ada, termasuk perlindungan dana nasabah melalui LPS. "Oleh karena itu, kekhawatiran bahwa Danantara akan menguasai tabungan masyarakat secara langsung tidak memiliki dasar yang kuat, sehingga ajakan untuk memindahkan dana ke bank swasta lebih bersifat emosional daripada berbasis analisis keuangan yang objektif. (Yetede)

Mengapa Lagu Bayar Bayar Bayar Band Sukatani Tak Bisa Dipidanakan

Yuniati Turjandini 24 Feb 2025 Tempo
SUKATANI, duo electro-punk asal Purbalingga, Jawa Tengah, tiba-tiba menarik lagu mereka yang berjudul Bayar, Bayar, Bayar dari semua platform pemutaran musik. Lagu yang mengkritik praktik pungutan liar di kepolisian itu mendadak lenyap setelah mereka mengunggah video permintaan maaf kepada Kepala Kepolisian RI Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan institusi Polri melalui akun media sosial Instagram @sukatani.band pada Kamis, 20 Februari 2025. Dalam video itu, dua personel Sukatani, Muhammad Syifa Al Lufti (gitaris) dan Novi Citra Indriyati (vokalis), tampil tanpa topeng—hal yang tidak pernah mereka lakukan. Keduanya mengucapkan permohonan maaf secara langsung kepada Kapolri dan kepolisian seraya menyatakan lagu tersebut ditujukan sebagai kritik terhadap aparat yang melanggar aturan.

“Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolri dan institusi Polri atas lagu ciptaan kami berjudul Bayar Bayar Bayar, yang dalam liriknya (ada kata) 'Bayar Polisi' yang telah kami nyanyikan sehingga viral di beberapa platform media sosial,” ujar Syifa atau yang kerap dikenal dengan nama panggung Al alias Alectroguy dalam unggahan tersebut. Pernyataan itu sontak menimbulkan spekulasi bahwa mereka mendapat tekanan dari polisi. Walaupun dalam video mereka menegaskan bahwa permintaan maaf dan penarikan lagu dilakukan tanpa paksaan, banyak pihak ragu akan klaim tersebut. Terlebih, mereka juga meminta para pengguna media sosial menghapus rekaman lagu yang sudah telanjur tersebar di dunia maya. “Karena apabila ada risiko di kemudian hari, sudah bukan tanggung jawab kami dari Sukatani,” ujar Syifa dan Novi. Tangkapan layar personel grup band Sukatani meminta maaf kepada Polri ihwal lagu mereka yang berjudul "Bayar Bayar Bayar". Instagram/sukatani.band

Penarikan lagu dan permintaan maaf tersebut beberapa hari belakangan menjadi sorotan publik. Masyarakat dari berbagai kalangan pun menggaungkan aksi solidaritas untuk grup musik Sukatani. Dari dukungan di media sosial hingga ketika lagu dengan frasa “bayar polisi”, itu dinyanyikan oleh mahasiswa dan masyarakat sipil saat menggelar aksi pada Kamis lalu.  Kasus ini bukan yang pertama kali terjadi di Indonesia. Beberapa musikus dan seniman pernah menghadapi tekanan serupa ketika karya mereka yang berisi kritik menyinggung aparat atau pemerintah. Lantas, apakah kritik melalui karya seni bisa dijerat pidana?  Dosen hukum pidana Universitas Indonesia, Chudry Sitompul, menjelaskan, dalam konteks hukum pidana, sebuah perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana jika memenuhi dua unsur utama, yaitu niat jahat (mens rea) dan perbuatan nyata (actus reus). “Kalau dalam kasus ini, perbuatan nyatanya ada, dia (Sukatani) menyanyi, tapi niat jahatnya ada enggak?” kata Chudry kepada Tempo melalui sambungan telepon pada Ahad, 23 Februari 2025. (Yetede)


459 Pekerja PT Sanken Indonesia Masih Nego Pesangon PHK

Yuniati Turjandini 24 Feb 2025 Tempo
Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) PT Sanken Indonesia Dedy Supriyanto mengatakan belum ada kesepakatan dengan perusahaan soal besaran pesangon dan ganti untuk ratusan karyawan yang diberhentikan. Pada Jumat, 21 Februari 2025 Dedy bertemu dengan perwakilan PT Sanken Indonesia untuk menegosiasikan pesangon dan ganti rugi kepada pekerja.  "Nilai yang ditawarkan oleh manajemen Sanken belum sesuai harapan, tapi kami apresiasi ada iktikad baiknya," ucap Dedy saat dihubungi pada Ahad, 23 Februari 2025. PT Sanken Indonesia diketahui menawarkan pesangon sebanyak 2,6 kali 9 bulan upah kerja, dengan setiap bulan rata-rata karyawan yang telah bekerja lebih dari 15 tahun digaji Rp 7 juta per bulan.

Dengan demikian, Sanken diestimasikan menawarkan pesangon sekitar 163,8 juta untuk tiap karyawan yang akan terpaksa kehilangan pekerjaannya. Namun, jumlah itu lebih rendah dari yang diajukan oleh Serikat Pekerja PT Sanken Indonesia yang meminta 3 kali 9 bulan upah kerja.  Selain pesangon, para pekerja juga meminta kompensasi kepada PT Sanken Indonesia. "Saat ini kami masih mengajukan untuk ganti rugi 60 kali upah," kata Dedy. Ia menyebut ganti rugi itu patut diberikan oleh perusahaan yang menutup operasional pabrik bukan karena pailit, tetapi karena akan diboyong induk perusahaan kembali ke Jepang. 

Namun, menurut Dedy, PT Sanken Indonesia belum mengambil sikap atas usulan serikat pekerja. Oleh karena itu, 459 pekerja yang akan di-PHK oleh Sanken akan kembali merundingkan langkah selanjutnya merespon negosiasi yang masih alot. Dedy menyebut ia dan pekerja akan kembali bernegosiasi dengan PT Sanken pada Rabu dan Jumat pekan depan. Sebelumnya Direktur Industri Elektronika dan Telematika Kemenperin Ronggolawe Sahuri Kementerian Perindustrian membantah adanya PHK masal terhadap karyawan PT Sanken Indonesia yang pabriknya akan tutup permanen pada Juni 2025. "Bukan PHK, mereka diberikan kompensasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan," kata Ronggolawe saat ditemui di sela-sela kegiatannya di Menara Bank Mega, Jakarta, pada Jumat, 21 Februari 2025. (Yetede)

Trend Anak Muda, #KaburAjaDulu

Yoga 22 Feb 2025 Kompas (H)

Tahun lalu, ada wacana pejabat negara agar penerima beasiswa Indonesia yang selesai studi di luar negeri tidak wajib segera pulang. Para mahasiswa di Melbourne, bagian dari warga bangsa yang sudah akrab dengan pelesetan ”Indonesia Emas 2045” jadi ”Indonesia Cemas”. Banyak yang dikecewakan proses atau hasil Pemilu 2024. Mereka akrab dengan ikon bergambar ”Peringatan Darurat” yang bersambung dengan ikon ”Indonesia Gelap”. Sebulan terakhir, #KaburAjaDulu jadi tagar paling viral di berbagai media oleh kaum muda. Banyak yang menafsirkan tagar itu sebagai ungkapan putus asa warga terhadap kondisi ekonomi, hukum, dan sosial di Tanah Air. Elite politik dianggap tidak peduli terhadap kesulitan hidup sehari-hari masyarakat luas.

Kaum elite terlalu sibuk dengan sesamanya berebut dan tawar-menawar jatah kuasa serta harta dalam aneka bentuk perselingkuhan. Kas negara menipis sehingga anggaran belanja dipangkas. Meninggalkan Tanah Air demi perbaikan ekonomi bukan gejala baru. Sudah lebih dari setengah abad terjadi gelombang besar tenaga kerja migran (TKI/TKW) Indonesia ke mancanegara. Migrasi itu masih berlanjut. Akan tetapi, dulu tidak ada gegap gempita semboyan semacam #KaburAjaDulu. Apakah #Kabur- AjaDulu hanya gairah baru melanjutkan migrasi lama kaum TKI? Bedanya, kini pelakunya kelas menengah yang suaranya nyaring di ruang publik? Mereka sama-sama mengejar karier lebih baik di negeri asing karena kurang dihargai di Tanah Air.

Mungkin #KaburAjaDulu menandakan bangkitnya cita-cita dan selera kelas menengah terdidik. Mereka sadar kesejahteraan rekan-rekan mereka seprofesi di negara-negara lain lebih baik. Mereka merasa berhak setara. Mereka yakin mampu berprestasi kerja dengan standar internasional. Jika demikian, #KaburAjaDulu menandakan suksesnya pendidikan yang mereka tempuh. Ini kabar baik, yakni bangkitnya kesadaran potensi dan kepercayaan pada diri sendiri di lingkup global. Sayang, meningkatnya pendidikan warga ini tidak diimbangi dengan meningkatnya kualitas pelayanan negara. Bakat, dedikasi, dan kebutuhan mereka tidak tertampung. Aspirasi global warga bangsa ini tidak disertai kekuatan paspor Indonesia di tingkat global. Ada yang ingin berganti kewarganegaraan. (Yoga)


Harga Emas Terus Melonjak, Investor Makin Tertarik

Hairul Rizal 22 Feb 2025 Bisnis Indonesia (H)

Harga emas telah mencatatkan rekor tertinggi, melampaui kinerja instrumen investasi lainnya, dengan harga mencapai US$2.938,98 per ounce pada Februari 2025, mengalami kenaikan 12% sepanjang tahun. Kenaikan ini didorong oleh ketidakpastian ekonomi global, aksi belanja bank sentral dunia, dan kebijakan ekonomi Presiden AS, Donald Trump. Emas, sebagai aset safe haven, semakin diminati oleh investor karena ketegangan geopolitik, seperti konflik Rusia-Ukraina, serta dampak kebijakan tarif impor AS. Bank sentral, yang membeli lebih dari 1.000 ton emas pada 2024, berperan besar dalam permintaan logam mulia ini.

Proyeksi harga emas juga menunjukkan potensi kenaikan lebih lanjut, dengan Goldman Sachs memperkirakan harga emas bisa mencapai US$3.100 per ounce pada akhir tahun dan bahkan bisa mencapai US$3.300 per ounce jika ketidakpastian terus berlanjut. Beberapa analis, seperti Andy Nugraha dari PT Dupoin Futures Indonesia, juga mengungkapkan potensi harga emas mencapai US$3.000 pada 2025, didorong oleh kekhawatiran perang dagang dan keinginan bank sentral dunia, terutama dari negara-negara BRICS, untuk mendiversifikasi cadangan devisanya ke emas.

Selain itu, meskipun pasar saham Indonesia dan aset kripto seperti Bitcoin mengalami tekanan, harga emas tetap menunjukkan performa yang solid, menjadikannya pilihan investasi yang menarik di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pemerintah Indonesia juga merencanakan untuk meresmikan PT Pegadaian dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. sebagai Bullion Bank pada Februari 2025, untuk memanfaatkan momentum kenaikan harga emas.


Integrasi Laporan Keuangan Perbankan Demi Transparansi

Hairul Rizal 22 Feb 2025 Bisnis Indonesia

Skandal laporan keuangan yang terungkap di beberapa perusahaan, seperti PT Indofarma Tbk., PT Hanson Tbk., eFishery, PT Asabri, dan PT Jiwasraya, menunjukkan dampak besar terhadap bisnis dan kepercayaan investor. Manipulasi laporan keuangan menyebabkan kerugian signifikan bagi perusahaan, masyarakat, dan pihak terkait. Laporan keuangan yang akurat dan transparan, sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, sangat penting untuk menjaga integritas bisnis dan menghindari dampak negatif jangka panjang.

Pentingnya pengawasan yang ketat dari berbagai pihak, termasuk pemegang saham, komisaris, direksi, serta penguatan pengendalian internal, perlu menjadi fokus utama dalam menjaga kualitas laporan keuangan. Regulasi seperti POJK 15/2024 dari OJK menekankan pentingnya tata kelola yang baik dalam pelaporan keuangan dan sanksi bagi pihak yang tidak mematuhi aturan. Selain itu, bank juga dihadapkan pada tantangan ekonomi dan geopolitik yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan mereka. Oleh karena itu, integritas laporan keuangan harus menjadi prioritas utama bank, mengingat bank merupakan lembaga kepercayaan yang mengelola dana masyarakat.

Meski tantangan berat menghadang, termasuk volatilitas ekonomi dan perubahan kebijakan, bank harus menjaga kepercayaan publik dengan menghasilkan laporan keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, tanpa terjebak pada tampilan laporan yang hanya menarik di mata publik. Penguatan pengendalian internal dan fungsi pengawasan dalam bank menjadi langkah strategis untuk mencapai laporan keuangan yang berintegritas, meski dalam kondisi ekonomi yang penuh tekanan.


Freeport Kembali Kantongi Izin Ekspor Konsentrat

Hairul Rizal 22 Feb 2025 Bisnis Indonesia

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa izin ekspor konsentrat tembaga Freeport diberikan setelah dilakukan penyidikan mendalam terkait kebakaran smelter yang dianggap sebagai insiden kahar. Pemerintah juga memutuskan untuk mengenakan tarif bea keluar yang lebih tinggi bagi ekspor konsentrat tembaga tersebut. Izin ekspor ini akan diperpanjang hingga Juni 2025, dengan syarat Freeport menyelesaikan perbaikan smelter pada waktu yang ditentukan, jika tidak, sanksi akan dikenakan.

Bahlil menegaskan bahwa keputusan ini mempertimbangkan kepentingan negara, perusahaan, dan masyarakat. Meskipun kapasitas produksi smelter hanya beroperasi pada 60%-70%, Freeport tetap diizinkan untuk mengekspor sisa konsentrat tembaga secara bertahap. Ekspor yang direncanakan oleh PT Freeport Indonesia mencapai 1,3 juta ton hingga 2025, dengan nilai mencapai US$5 miliar, di mana US$4 miliar akan menjadi jatah negara.

Selain itu, Bahlil juga menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberikan izin ekspor kepada badan usaha lain yang izin ekspornya telah berakhir pada Desember 2024.


Perbankan Syariah Bukukan Kinerja Gemilang

Hairul Rizal 22 Feb 2025 Bisnis Indonesia

Perbankan syariah nasional menunjukkan kinerja positif dengan peningkatan aset, pembiayaan, dana simpanan masyarakat, serta pangsa pasar. Aset total perbankan syariah tercatat sebesar Rp980,30 triliun, tumbuh 9,88% YoY, dan market share meningkat menjadi 7,72% dari 7,44% pada tahun sebelumnya. Pembiayaan yang disalurkan mencapai Rp643,55 triliun, tumbuh 9,92%, dengan sektor perumahan dan UMKM mendominasi. Dana pihak ketiga tercatat Rp753,60 triliun, tumbuh 10%, lebih tinggi dari industri perbankan nasional. Kualitas pembiayaan tetap terjaga dengan rasio NPF yang rendah.

CIMB Niaga Syariah juga mencatatkan pertumbuhan yang signifikan. Pada 2024, laba bersihnya mencapai Rp2,12 triliun, tumbuh 10,86% YoY. Pendapatan berbasis komisi dan pendapatan lainnya juga menunjukkan peningkatan. Pembiayaan CIMB Niaga Syariah tumbuh 9,14%, dan asetnya meningkat 7,58%. Meskipun ada kenaikan tipis pada rasio NPF, kualitas pembiayaan tetap terjaga, dan dana pihak ketiga mencatatkan pertumbuhan signifikan sebesar 21,74%.

Secara keseluruhan, sektor perbankan syariah di Indonesia pada 2024 menunjukkan tren positif yang mencerminkan stabilitas dan pertumbuhan yang solid dalam berbagai aspek.


Pilihan Editor