;

Jalan Terjal dalam Mencapai Target Penerimaan Pajak

Hairul Rizal 25 Feb 2025 Kontan
Penerimaan pajak tahun 2025 diperkirakan mengalami hambatan signifikan akibat masalah teknis dalam sistem Coretax dan penerapan skema tarif efektif rata-rata (TER) PPh 21. Raden Agus Suparman, Konsultan Pajak Botax Consulting Indonesia, menyoroti bahwa sistem TER menyebabkan kelebihan pemotongan pajak yang harus dikembalikan kepada pegawai, sehingga menambah beban perusahaan.

Per Januari 2025, penerimaan pajak tercatat turun Rp 70 triliun, memperberat pencapaian target tahunan sebesar Rp 2.189,3 triliun. Fajry Akbar, Pengamat Pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), menilai bahwa skema TER merugikan wajib pajak, terutama menjelang pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) yang akan mengalami potongan pajak lebih besar dari yang seharusnya.

Dengan kondisi ini, Raden memperkirakan target penerimaan pajak 2025 semakin sulit dicapai, terutama karena realokasi anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Danantara. Ia pun menyarankan pemerintah menurunkan target penerimaan pajak atau merevisi kebijakan TER agar lebih adil bagi wajib pajak.

Prospek SMRA: Tantangan Prapenjualan & Peluang Pertumbuhan di 2025

Hairul Rizal 25 Feb 2025 Kontan
Prospek PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) tetap menarik meskipun menghadapi tantangan dalam mencapai target prapenjualan Rp 5 triliun di 2025. Sukarno Alatas, Kepala Riset Kiwoom Sekuritas Indonesia, menilai target ini sulit dicapai, terutama karena realisasi prapenjualan 2024 hanya Rp 4,36 triliun, lebih rendah dari target. Ia juga mencatat bahwa ketidakpastian ekonomi global dan tingginya suku bunga masih membuat konsumen bersikap wait and see.

Ismail Fakhri Suweleh, Analis BRI Danareksa Sekuritas, memperkirakan marketing sales SMRA tahun ini akan tumbuh 4,9% yoy menjadi Rp 4,54 triliun, sesuai dengan tren pertumbuhan tahunan 2016-2024. Namun, Kevin Halim dari Maybank Sekuritas Indonesia menyoroti bahwa pertumbuhan SMRA tertinggal dibanding perusahaan sejenis, dengan eksposur yang lebih rendah terhadap pasar pembeli riil.

Meski begitu, proyek Summarecon Bogor, Summarecon Crown Gading, dan Summarecon Tangerang memberikan kontribusi 40% dari total prapenjualan, yang diprediksi menjadi pendorong utama pertumbuhan ke depan. Kevin juga memperkirakan pendapatan berulang SMRA akan meningkat dari 31% di 2024 menjadi 46% pada 2026, tertinggi kedua setelah Pakuwon Jati (PWON).

Untuk sektor perhotelan, meskipun industri tetap positif, kebijakan pemerintah yang memangkas anggaran MICE (Meeting, Incentives, Conferences, Exhibitions) dapat menjadi risiko di 2025. Namun, Kevin menilai dampaknya terhadap SMRA kecil karena bisnis perhotelannya hanya menyumbang 4% dari total pendapatan.

Kevin memproyeksi pendapatan SMRA di 2025 turun menjadi Rp 7,81 triliun dari Rp 9,68 triliun di 2024, dengan laba bersih turun dari Rp 3,48 triliun menjadi Rp 2,66 triliun. Rekomendasi analis terhadap saham SMRA beragam: BRI Danareksa Sekuritas mempertahankan rating buy dengan target harga Rp 800, Maybank Sekuritas merekomendasikan buy di Rp 630, sementara Kiwoom Sekuritas menyarankan hold dengan target Rp 460.

Menghadapi Risiko di Bawah Kepemimpinan Danantara

Hairul Rizal 25 Feb 2025 Kontan
Lembaga pengelola investasi negara, Daya Anagata Nusantara (Danantara), telah resmi diluncurkan, dan keberadaannya menimbulkan kekhawatiran terkait pengelolaan tiga bank BUMN yang berada di bawah pengawasannya, yaitu Bank Rakyat Indonesia (BBRI), Bank Negara Indonesia (BBNI), dan Bank Mandiri (BMRI).

Namun, Direktur Utama BNI Royke Tumilaar menegaskan bahwa nasabah tidak perlu khawatir, karena Danantara hanya mengelola dividen BUMN, bukan dana pihak ketiga (DPK) bank. Direktur Utama BRI Sunarso juga optimistis bahwa kehadiran Danantara akan memberi fleksibilitas lebih bagi BRI, terutama melalui penerapan business judgement rule, yang memungkinkan direksi mengambil keputusan bisnis tanpa beban tanggung jawab hukum jika terjadi kerugian.

Dari sisi pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjamin bahwa operasional bank BUMN tetap memperhatikan kepentingan pemegang saham dan harus mematuhi prinsip prudential banking. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menegaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan pengelolaan bank BUMN tetap berjalan sesuai regulasi yang berlaku.

Banyak Keraguan soal Danantara.

Yuniati Turjandini 24 Feb 2025 Tempo
Presiden Prabowo Subianto merespons keraguan yang muncul mengenai pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara. Peresmian badan yang akan mengelola perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu dihelat Senin pagi, 24 Februari 2025, di Istana Presiden, Jakarta. Kepala Negara memahami banyak pertanyaan yang muncul soal Danantara. “Mungkin ada yang ragu-ragu apakah ini bisa berhasil atau tidak. Hal ini adalah wajar karena inisiatif ini belum pernah ada sebelumnya,” tutur Prabowo dalam pidato peresmian Danantara yang dipantau melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden pada Senin. Ia mengklaim masyarakat patut berbangga lantaran Danantara merupakan salah satu sovereign wealth fund terbesar di dunia, dengan total US$ 900 miliar asset under management (AUM) atau aset dalam pengelolaan. 

Prabowo menyebut Danantara bukan hanya lembaga pengelola dana investasi, tetapi juga instrumen atau alat pembangunan nasional. “Jangan salah, apa yang kami luncurkan hari ini bukan sekedar dana investasi, melainkan instrumen alat pembangunan nasional yang harus bisa mengubah cara mengelola kekayaan bangsa demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia,” tuturnya.  Ia mengungkap akan mengalokasikan gelombang pertama investasi di Danantara senilai US$ 20 miliar untuk puluhan proyek strategis nasional. “Kurang lebih 20 proyek strategis bernilai miliaran dolar akan difokuskan pada hilirisasi nikel, bauksit, tembaga, pembangunan pusat data kecerdasan buatan, kilang minyak, pabrik petrokimia, produksi pangan dan protein, akuakultur, serta energi terbarukan,” kata dia.

Dana sebesar US$ 20 miliar atau Rp 300 triliun itu, ujar dia, merupakan hasil penghematan dalam 100 hari pertama kepemimpinannya. “Kami berhasil mengamankan lebih dari Rp 300 triliun, hampir US$ 20 miliar, dalam bentuk tabungan negara,” ucap dia. “Dana yang sebelumnya terhambat oleh inefisiensi, korupsi, dan belanja-belanja yang kurang tepat sasaran.” Ia pun mengajak semua pihak untuk mengawasi pelaksanaan badan tersebut. “Danantara Indonesia untuk itu harus dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan sangat hati-hati, dengan sangat transparan, dengan saling mengawasi, harus bisa diaudit setiap saat oleh siapa pun,” kata dia. Sejumlah tokoh turut mendampingi Prabowo dalam peluncuran Danantara yang berlangsung pada pukul 10.50 WIB. Di antaranya, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden ke-7 Jokowi, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, mantan Wakil Presiden Boediono, dan mantan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Hadir pula pengusaha Chairul Tanjung. Agenda peluncuran turut dihadiri sejumlah ketua umum partai Koalisi Indonesia Maju, pimpinan MPR, pimpinan DPR, pengusaha, perwakilan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), ormas agama, hingga perwakilan kampus. (Yetede)

Profil 7 BUMN yang Dikabarkan Masuk Danantara

Yuniati Turjandini 24 Feb 2025 Tempo
Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) di halaman tengah Istana Merdeka, Jakarta, hari ini, Senin, 24 Februari 2025. Prabowo mengatakan Danantara merupakan instrumen yang dapat mengoptimalkan badan usaha milik negara (BUMN). “Danantara Indonesia akan menjadi salah satu dana, kekayaan, atau sovereign wealth fund (SWF) negara terbesar di dunia. Danantara Indonesia adalah solusi strategis dan efisien dalam mengoptimalkan badan usaha milik negara,” kata Prabowo, seperti dipantau dari akun YouTube Sekretariat Presiden.  Sebelumnya, Kepala BPI Danantara Muliaman Darmansyah Hadad menyatakan akan memanggil tujuh BUMN yang disebut bakal masuk ke dalam SWF atau dana investasi pemerintah baru itu. Namun, lanjut dia, tak ada banyak agenda dalam pertemuan awal tersebut.  “Tentu saja dengan semuanya yang tujuh (BUMN), yang akan diserahkan ke Danantara lebih banyak perkenalan,” kata Muliaman saat dijumpai di kantornya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada Selasa, 19 November 2024. Adapun tujuh BUMN yang dimaksud, diperkirakan adalah PT Pertamina (Persero), Mining Industry Indonesia (MIND ID), PT PLN (Persero),  PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI, dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (Yetede)


Akselerasi Bank Emas untuk Stabilitas Keuangan

Hairul Rizal 24 Feb 2025 Bisnis Indonesia (H)

Indonesia memiliki cadangan emas sebanyak 2.600 ton, menjadikannya negara dengan cadangan emas terbesar ke-6 dunia. Untuk memperkuat ekosistem perdagangan emas, pemerintah Indonesia menggagas pembentukan bank emas, yang akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 26 Februari 2025. Pembentukan bank emas ini bertujuan untuk memperkuat ekosistem bisnis emas, meningkatkan penghiliran, serta memperluas akses pembiayaan industri emas nasional.

Bank emas ini telah disesuaikan dengan UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) dan Peraturan OJK No. 17/2024. Saat ini, PT Pegadaian dan PT Bank Syariah Indonesia telah mendapatkan izin untuk menjalankan Kegiatan Usaha Bulion (KUB) yang mencakup simpanan, pembiayaan, perdagangan, dan penitipan emas.

Dengan keberadaan bank emas, diprediksi bahwa produk domestik bruto (PDB) Indonesia akan meningkat sebesar Rp245 triliun, investasi mencapai Rp47,4 triliun, dan peredaran uang akan bertambah sekitar Rp156 triliun. Hal ini menunjukkan potensi besar dari sektor emas dalam memberikan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia.


Menggali Potensi Pekerja Informal dalam Ekonomi RI

Hairul Rizal 24 Feb 2025 Bisnis Indonesia

5 tahun mendatang, kondisi ekonomi global diperkirakan tidak akan memberikan sinyal yang optimistis. Hal ini disebabkan oleh kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Donald Trump, seperti keluar dari WHO, Perjanjian Paris, dan pembubaran USAID, yang mempengaruhi arah ekonomi global. Sementara itu, Asia, terutama China, diprediksi akan semakin dominan secara global, menggantikan peran Barat. Ketidakpastian ini mengharuskan Indonesia untuk mengandalkan kekuatan internal dan kerja sama antarnegara, seperti yang terlihat pada krisis 2008.

Untuk memperkuat perekonomian dalam menghadapi tantangan global, Indonesia perlu fokus pada sumber daya internal, seperti mendorong konsumsi rumah tangga yang berkontribusi signifikan terhadap PDB. Konsumsi rumah tangga harus dipacu dengan memberikan kontinuitas pendapatan, akses terhadap peningkatan pendapatan, dan serapan tenaga kerja. Peningkatan jumlah pekerja formal menjadi kunci, karena pekerja formal cenderung memiliki tingkat kepercayaan lebih tinggi dalam berbelanja dibandingkan pekerja informal.

Pemerintah perlu mengurangi ketergantungan pada sumber daya yang tidak berkelanjutan, seperti bantuan sosial, dan fokus pada UMKM yang menyerap sebagian besar tenaga kerja informal. Dengan memberikan insentif untuk mengangkat pekerja informal menjadi pekerja formal, serta memberikan dukungan seperti fasilitas modal, akses pasar, dan kebijakan pembiayaan ramah UMKM, pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

Secara keseluruhan, Indonesia perlu mengoptimalkan sumber daya internal dan sistem ekonomi yang berkelanjutan untuk memperkuat struktur perekonomian nasional, mengurangi ketergantungan pada faktor eksternal, dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang stabil di masa depan.


Indonesia Berpeluang Menjadi Pemain Kunci Pasar Emas Global

Hairul Rizal 24 Feb 2025 Bisnis Indonesia

Bank emas memiliki potensi besar untuk mendongkrak perekonomian Indonesia, seperti yang disampaikan oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Kehadiran bank emas diprediksi dapat meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sebesar Rp245 triliun dan menciptakan sekitar 800.000 lapangan kerja. Bank emas diharapkan dapat memperkuat ekosistem penghiliran emas di Indonesia, memberikan manfaat ekonomi bagi negara dan masyarakat, serta berkontribusi sekitar 1,1% terhadap PDB Indonesia pada 2024.

Selain itu, keberadaan bank emas juga berpotensi meningkatkan cadangan devisa Indonesia, karena emas menjadi komoditas yang stabil dan terus naik harganya dalam jangka panjang. Trioksa Siahaan, Head of Research LPPI, menjelaskan bahwa dengan adanya bank emas, Indonesia dapat lebih mudah mendeteksi dan menyimpan logam mulia, yang pada gilirannya akan memberi dampak positif pada perekonomian dan masyarakat.

Ibrahim Assuaibi, pengamat investasi komoditas, menambahkan bahwa bank emas akan melengkapi ekosistem hilirisasi komoditas emas yang sudah dirancang pemerintah, dan akan menjadi alternatif investasi yang menguntungkan bagi masyarakat. Selain itu, bank emas juga dapat menjadi sumber pendapatan negara melalui pajak.

Secara keseluruhan, bank emas di Indonesia diharapkan dapat memperkuat sektor ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, dan memberikan manfaat finansial bagi masyarakat melalui investasi yang menguntungkan.


Bank Jatim Pastikan Kepatuhan terhadap Proses Hukum

Hairul Rizal 24 Feb 2025 Bisnis Indonesia

Bank Jatim menunjukkan komitmennya untuk menghormati proses hukum terkait dugaan manipulasi pemberian kredit yang melibatkan Pemimpin Bank Jatim Cabang Jakarta. Fenty Rischana, Corporate Secretary Bank Jatim, menegaskan bahwa pihak manajemen berkomitmen penuh untuk mendukung pemeriksaan yang sedang berlangsung oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (Kejati DK Jakarta). Kasus ini terungkap setelah hasil pemeriksaan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan SKAI Bank Jatim, yang kemudian mendorong perseroan untuk melaporkan dugaan manipulasi kredit kepada aparat penegak hukum.

Bank Jatim memberikan apresiasi kepada Kejati DK Jakarta atas upaya cepat dalam penegakan hukum dan memastikan bahwa perusahaan akan terus beroperasi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta menjaga prinsip Good Corporate Governance (GCG), seperti transparansi, akuntabilitas, dan fairness. Fenty juga menegaskan bahwa proses pemeriksaan terhadap tersangka terus berlanjut, dan Bank Jatim mengupayakan recovery asset untuk pemulihan kerugian secara optimal.

Pada akhirnya, Bank Jatim memastikan akan tunduk dan patuh terhadap ketentuan hukum yang berlaku, serta berkomitmen menjaga kelancaran operasional dan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan.


Danantara: Pendatang Baru yang Mengguncang Ekonomi

Hairul Rizal 24 Feb 2025 Kontan (H)
Pemerintah Indonesia meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara), yang akan mengelola aset BUMN senilai Rp 14.000 triliun. Presiden Prabowo Subianto meresmikan badan ini sebagai bagian dari program Asta Cita, yang bertujuan meningkatkan investasi berkelanjutan dan inklusif.

Struktur kepemimpinan Danantara dipimpin oleh Rosan Perkasa Roeslani sebagai CEO, yang juga masih menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM. Dony Oskaria ditunjuk sebagai COO, dan Pandu Patria Sjahrir sebagai CIO.

Namun, para ekonom mengkritisi transparansi dan tujuan pembentukan Danantara. Wijayanto Samirin, ekonom Universitas Paramadina, mengingatkan bahwa keberhasilan Danantara bergantung pada tata kelola yang baik. Jika tidak dikelola profesional, aset BUMN bisa mengalami kegagalan besar. Misbah Hasan, Sekjen FITRA, juga menilai bahwa pembentukan Danantara lemah karena tidak melalui feasibility study yang matang, dan lebih baik memaksimalkan peran Indonesia Investment Authority (INA) yang sudah ada.

Awalil Rizky dari Bright Institute juga menyoroti ketidakjelasan tujuan Danantara, termasuk mekanisme penyisihan laba BUMN dan hubungannya dengan keuangan negara. Oleh karena itu, meskipun Danantara diharapkan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi, tantangan besar dalam transparansi dan profesionalisme masih menjadi sorotan utama.

Pilihan Editor