;

Inpres dan ”Amunisi” dari Operasi Pasar Masif

Yoga 22 Feb 2025 Kompas

Pada 17 Februari 2025, pemerintah memutuskan menggelar operasi pasar secara masif di Indonesia. Operasi pasar berbentuk Gerakan Pangan Murah itu akan berlangsung setiap hari mulai 24 Februari hingga akhir Maret 2025. Komoditas pangan yang disasar antara lain beras, minyak goreng, bawang putih, daging, dan gula. Bapanas ditunjuk sebagai ”dirigen” untuk ”mengorkestrasi” operasi pasar itu. Mentan Andi Amran Sulaiman, Rabu (19/2) mengatakan, operasi pasar itu merupakan Instruksi Presiden (Inpres) Prabowo. Presiden menginginkan masyarakat dapat membeli bahan pangan dengan harga terjangkau selama Ramadhan-Lebaran 2025. Presiden bahkan meminta para pelaku usaha pangan pokok menjual komoditasnya sesuai harga eceren tertinggi (HET) dan harga acuan penjualan (HAP) di tingkat konsumen yang ditetapkan pemerintah.

Para pelaku usaha yang melanggar ketentuan harga itu akan ditindak Satgas Pangan POLRI. ”Sanksinya berupa penyegelen, bahkan pencabutan izin usaha,” ujar Mentan seusai Rakor Terbatas tentang Stabilisasi Stok dan Harga Pangan pada Ramadhan-Lebaran 2025 di Kementan, Jakarta. Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi, Kamis (20/2), menuturkan, Bapanas telah menyiapkan ”amunisi” untuk operasi pasar secara masif. Minyakita telah disiapkan sebanyak 70.000 kiloliter. Gula konsumsi akan didistribusikan sebanyak 50.000 ton. Untuk daging kerbau beku, lanjut Arief, telah disiapkan sebanyak 19.000 ton. Untuk beras, Bulog akan mendistribusikan sebanyak 100.000 ton. ”Sementara bawang putih, pemerintah menargetkan dapat menyalurkan 20.000 ton melalui 21 pelaku usaha,” katanya. (Yoga)


Program di Empat Lawang Dihentikan, Menunggu Hasil Evaluasi

Yoga 22 Feb 2025 Kompas

Menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disantap siswa SD Negeri 7 Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, Sumsel, Selasa (18/2) diduga sebagian basi dan berulat. Akibatnya, 8 siswa sakit perut dan muntah-muntah. Penyelenggara pun belum diizinkan melanjutkan program karena belum ada evaluasi menyeluruh atas kasus itu. Kapolres Empat Lawang AKBP Abdul Aziz Septiadi mengatakan, pihaknya masih meminta program MBG di Empat Lawang dihentikan sementara, karena belum ada ketegasan dari penyelenggara MBG di Empat Lawang, yakni Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Empat Lawang, untuk melakukan evaluasi menyeluruh seusai muncul peristiwa tersebut.

”Hingga hari ini, kami minta MBG jangan dilanjutkan dulu. Kami larang sementara sampai pihak SPPG melakukan evaluasi menyeluruh, yang perlu dimulai dari vendor atau penyedia jasa makanan yang mereka tunjuk,” ujar Aziz, Kamis (20/2). Menurut dia, penghentian itu bukan berarti pihaknya tidak mendukung MBG. Justru sebaliknya, karena sangat mendukung MBG, ia ingin pelaksanaan program itu berjalan dengan lebih baik dantidak muncul peristiwa serupa di kemudian hari. Atas dasar itu, SPPG Empat Lawang harus melakukan evaluasi menyeluruh agar MBG berjalan lebih lancar dan aman. SPPG Empat Lawang pun diminta bersikap tegas kalau ada hal yang tidak beres yang bisa mengganggu jalannya program tersebut. (Yoga)


Bekerja di LN Tak Selayaknya Dikampanyekan

Yuniati Turjandini 22 Feb 2025 Investor Daily (H)
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Nusron Wahid menyatakan, konstitusi negara menjamin kebebasan setiap warga negara mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak, bahkan hingga ke luar negeri (LN). Namun demikian tidak selayaknya bekerja ke luar negeri dikampanyekan deperti melalui tagar  #KaburAjaDulu yang tengah viral di lini jagat media sosial belakangan ini. Apalagi, pemerintah dan negara saat ini justru memanggil putra-putri terbaik bangsa dan kembali membangun Indonesia. "Kami memanggil putra-putri terbaik untuk membangun Indonesia ke depan ini, Kok malah mengginstruksikan, 'Yuk kita cabut aja'," ujar Nusron. Ia menambahkan, makin tidak layak lagi bagi  apabila keinginan bekerja di luar negeri tersebut justru dikampanyekan kepada putra-putri bangsa yang kebetulan sudah mendapatkan pekerjaan mapan di dalam negeri. Kader Partai Golongan Karya (Golkar) itu pun mendukung tegar #ProduktifDiNegeriSendiri selayaknya para jurnalis yang turut bersedia berkarya di Indonesia. (Yetede)

Pemerintah Presiden Prabowo Subianto Dinilai Masih Mendapatkan Kepercayaan dari Publik

Yuniati Turjandini 22 Feb 2025 Investor Daily (H)
Pemerintah Presiden Prabowo Subianto dinilai masih mendapatkan kepercayaan dari publik. Sejumlah program serta kebijakan selama empat bulan terakhir masih on the track, sesuai janji politik sebelumnya. Namun demikian, maraknya aksi demonstrasi dengan tagar #IndonesiaGelap hingga beredarnya tagar #KaburAjaDulu hadir akibat informasi tidak tersampaikan dengan benar dan jelas. Karenanya, pemerintah harus memperbaiki gaya komunikasi politiknya dan memperkuat peran tim komunikasi presiden. Aksi Demo Indonesia Gelap yang digelar Jumat (21/02/2025) dilakukan oleh sekelompok mahasiswa dan koalisi sipil. Aksi ini merupaka  lanjutan dari demonstrasi yang telah digelar dalam beberapa hari terakhir. Dengan tema Indonesia Gelap, tetapi juga di berbagai daerah di Indonesia, seperti Bandung, Lampung, Surabaya, Malang, Samarinda, Banjarmasin, Aceh, dan Bali. Aksi ini untuk mengkritisi kebijakan pemotongan anggaran besar-besaran atau efisiensi yang diterapkan di hampir semua kementerian, lembaga, dan pemerintahan daerah oleh Presiden Prabowo Subianto yang dianggap merugikan rakyat. Di dunia maya, belakangan ini muncul tren tagar yang sedang viral yaitu Hastag "#KaburAjaDulu" yang dilakukan oleh para anak muda di Indonesia. Hastag ini disebarkan di berbagai akun media sosial pada kalangan anak muda. (Yetede)

Valuasi PT Chandra Asri Pacific Daya Investasi Berpotensi Jumbo

Yuniati Turjandini 22 Feb 2025 Investor Daily (H)
PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) tengah menjajaki rencana untuk membawa anak usahanya, PT Chandra Daya Investasi (CDI), melangsungkan penawaran umum pendanaan (initial public offering/IPO) saham alias go public. Kapitalisasi pasar CDI berpotensi memiliki valuasi jumbo. Potensi tersebut tercermin dari sejumlah lini usaha yang dibawahi oleh CDI di antara meliputi  bisnis energi, air, logistik dan kepelabuhan yang diyakini bakal menghasilkan keuntungan jangka panjang, stabil, dan berkelanjutan. General Manager of Legal & Corporate Secretary Erri Dewi Riani membenarkan bahwa CDI sedang menjajaki untuk  kemungkinan rencana aksi korporasi yaitu Ippo. "Namun, terhadap hal yang masih dalam tahap pembahasan internal dan hingga saat ini belum dapat dipastikan kapan IPO atas CDI akan terlaksanakan," jelas Erri. Dalam kesempatan sebelumnya, Direktur Sumber Daya Manusia dan Hubungan Korporat Chandra Asri Group Suryandi juga menyampaikan bahwa rencana  perseroan atau membawa CDI go public bergerak dari pertumbuhan yang berada di Chandra Asri Group itu sendiri. Di mana, perseroan membangun infrastruktur yang berpotensi memiliki pertumbuhan luar biasa. Pasalnya, menurut Suryandi, sektor infrastruktur yang akan dikembangkan CDI merupakan sektor-sektor yang memiliki pertumbuhan yang luar biasa. (Yetede)

Sebanyak 456 Kepala Daerah Mengikuti Retret di Akademi Militer

Yuniati Turjandini 22 Feb 2025 Investor Daily (H)

Sebanyak 456 kepala daerah mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, yang berlangsung pada 21-28 Februari 2025. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan total kepala daerah yang harus mengikuti retret kali ini sebanyak 503 orang kepala daerah, namun yang datang sebanyak 456 kepala daerah. Artinya sebanyak 47 orang lain belum hadir. "Tadi beberapa datang telat. Kemudian dari yang datang tersebut, 19 orang kami berikan dengan tanda gelang merah artinya kondisi fisiknya memerlukan atensi, seperti pascaoperasi  penyakit serius dan sebagainya, tetapi mereka  bersemangat untuk hadir tentu kita izinkan," kata Bima Arya.

Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menginstruksikan para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak  mengikuti acara retret atau pembekalan  yang digelar 21-28 Februari 2024 di Akmil, Magelang, Jawa Tengah. Adapun instruksi tersebut muncul setelah mencermati dinamika politik nasional yang terjadi pada hari ini, khusunya setelah penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh KPK.  Bima Arya mengatakan kepala daerah yang diberikan gelang merah dipersilahkan mengikuti retret namun dengan atensi yang sangat serius dan dispensasi pada kegiatan-kegiatan tertentu. (Yetede)

Pemerintah Optimistis Ekonomi Indonesia Tetap Solid dan Lebih Baik Dibandingkan Negara Maju

Yuniati Turjandini 22 Feb 2025 Investor Daily (H)

Meski dinamika global masih dipenuhi ketidakpastian, pemerintah optimistis kinerja ekonomi Indonesia masih tetap solid dan lebih baik dibandingkan beberapa negara maju maupun berkembang lainnya. Berkaitan itu,  pemerintah menyiapkan beberapa langlah strategis guna menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia. "Kalau kita lihat pertumbuhan domestik bruto (PDB) kita itu berdasarkan PPP (purchasing power parity), maka kita punya PDB tiga kali lebih besar. Berdasarkan indeks apa yang dibeli oleh konsumsi, nilai ekonomi kita itu US$ 4,8 triliun. Berarti hari ini secara realitas, kita ini nomor delapan ekonomi terkuat di dunia," jelas Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Sebagai langkah strategis, Airlangga menuturkan bahwa Indonesia sedang berbicara untuk masuk dalam perjanjian perdagangan bebas (FTA) dengan negara-negara Gulf Cooperation Council (GCC), termasuk diantaranya Uni Emierat Arab, Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Oman, dan Qatar. Total ekonomi negara GCC tersebut yakni sekitar US$ 2 triliun dengan 50 juta penduduk. "Jika Indonesia sedang bicara untuk masuk dalam FTA dengan GCC, maka Indonesia menambahkan kepada ekonomi US$ 1,3 triliun, plus 280 juta penduduk. Jadi itu yang membuat kita diperhitungkan di berbagai negara, karena ekonomi kita tidak kecil," ujar Airlangga. (Yetede)

Inovasi Hijau atau Tong Sampah Karbon?

Yuniati Turjandini 22 Feb 2025 Tempo
PEMERINTAH Prabowo Subianto sedang gencar mengobral bisnis penangkapan dan penyimpanan karbon atau carbon capture and storage (CCS) kepada negara lain. Pada awal bulan ini, Utusan Khusus Presiden untuk Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo menegaskan kembali kesiapan Indonesia menjadi gudang penyimpanan karbon di kawasan Asia Tenggara. CCS digadang-gadang sebagai bisnis hijau sekaligus solusi baru perubahan iklim. Penelusuran saya mengenai pengalaman CCS di banyak negara justru menunjukkan hal sebaliknya. Teknologi ini berdampak semu serta memiliki banyak kendala, dengan risiko lingkungan yang tinggi dan biaya yang sangat mahal.

Teknologi penangkapan karbon bukanlah hal baru. Pada 1970-an, teknologi ini pertama kali diterapkan di Texas, Amerika Serikat, melalui skema carbon capture, utilization, and storage (CCUS). Prinsipnya sederhana: karbon dioksida atau CO? ditangkap dari sumber industri atau atmosfer, lalu digunakan kembali untuk tujuan baru. Dalam banyak praktik, CO? yang ditangkap dari sumber industri disalurkan ke ladang minyak terdekat untuk meningkatkan produksi minyak bumi melalui teknik yang dikenal dengan enhanced oil recovery (EOR). Model bisnis ini menguntungkan karena surplus minyak yang dihasilkan mampu menutupi biaya penangkapan karbon.

Meski begitu, skema CCUS menuai kritik karena dianggap lebih condong mendukung keberlanjutan industri bahan bakar fosil ketimbang mengurangi emisi untuk mengatasi perubahan iklim. Dengan peningkatan produksi minyak karena injeksi CO2, otomatis emisi yang dilepaskan dari pembakaran minyak itu akan jauh lebih besar daripada karbon yang ditangkap. Di tengah kritik itu, muncullah teknologi CCS sebagai alternatif. Secara prinsip, cara kerja CCS sebenarnya hampir sama dengan CCUS. Bedanya, teknologi CCS hanya menyimpan CO2 secara permanen di struktur geologi bawah tanah tanpa menggunakannya kembali. Dengan begitu, tidak akan ada emisi yang dilepaskan ulang. CCS pun lebih diterima oleh pegiat lingkungan pada masa itu. (Yetede)

BI Inginkan Pertanian Gunakan Teknologi untuk Menjaga Tingkat Inflasi

Yuniati Turjandini 22 Feb 2025 Investor Daily
Bank Indonesia (BI) melalui gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) menginginkan agar sektor pertanian menggunakan teknologi untuk menjaga tingkat inflasi. Hal itu disampaikan Anggota Dewan Gubernur BI Doni P Joewono dalam kegiatan  GNPIP Jawa di Yogayakarta. Dia berpendapat, jika salah satu kendala yang dialami pertanian adalah fluktuasi pasokan yang siginifikan. Pasokan tersedia melimpah ketika musim panen, bahkan hingga kelebihan pasokan atau oversupply. Sebaliknya, ketika masa tanam, terjadi kelangkaan pasokan. "Kami mendorong ini (penggunaan teknologi). Kalau di Jakarta, ada yang disebut Controlled Atmosphere Storage (CAS). Kita harus berpikir agar semua daerah memiliki teknologi ini," kata Doni. Upaya GNPIP pada 2024 telah memberikan hasil yang positif terhadap tingkat inflasi. Sebagai catatan, inflasi pada tahun 2024 sebesar 1,54% (year-on-year/yoy). Tahun ini, BI menekankan tantangan cuaca, disparatis harga antarwilayah, dan pengelolaan pascapanen perlu dicermati dengan baik. Maka, melalui koordinasi Tim Pengendali Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi  Daerah (TPIP dan TPID) Jawa bersama kementerian lembaga (K/L), GNPIP kali ini merumuskan sejumlah  rekomondasi dalam pengendalian inflasi. (Yetede)

China Fokus ke Ekonomi dan Perang Dagang

Yuniati Turjandini 22 Feb 2025 Investor Daily
China menunjukkan prioritas negaranya, yaitu fokus pada perbaikan ekonomi dan mencoba mencapai kesepakatan dengan Presiden Donald Trump untuk menghindari perang dagang. Banyak yang menyoroti absennya Presiden Xi Jinpin di meja perundingan Rusia dan AS di Arab Saudi pada Minggu ini, alih-alih bertemu para pengusaha teknologi China di Beijing. Selama tiga tahun terakhir, Pemerintah Cjina telah berkali-kali mengisyaratkan kesediannya untuk bertindak sebagai pembawa damai dalam perang Ukraina. Bahkan ada putaran diplomasi utusan China yang melawat ke berbagai negara, mulai dari Afrika Selatan hingga Indonesia. Selain itu ada juga rencana perdamaian dengan Brasil, dengan sekelompok negara berkembang, hingga proposal untuk mengirim pasukan  menjaga perdamaian ke Eropa. Kendati ingin dilihat sebagai pembawa perdamaian global, Pemerintah China berusaha melakukan tanpa harus "mengeluarkan biaya" atau mengambil risiko. Khususnya, jika hal itu dapat merusak hubungan bilateral dengan Rusia yang menjadi tempat bergantungnya untuk mendapatkan energi murah. (Yetede)

Pilihan Editor