Kendati data ekonomi makro masih menunjukkan tren positif, sejumlah ekonom meminta pemerintah lebih jeli dalam melihat realitas di lapangan, utamanya soal ketahanan ekonomi kelompok masyarakat menengah ke bawah. Survei kinerja UMKM dan rasio gini menjaditolok ukur yang perlu diwaspadai untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis UI, Telisa Aulia Falianty menyoroti adanya ketidaksinkronan antara data ekonomi makro dan data mikro yang memotret perilaku konsumen untuk memastikan kuatnya fundamental ekonomi Indonesia. Secara agregat, data makro sebagian besar masih baik karena kelompok ekonomi kelas atas sedang mendominasi kinerja yang baik.

”Jadi, kita juga harus cukup kritis melihat keterkaitan antara data makro dan mikro. Data mikro menggambarkan realitas di lapangan. Perlu dilengkapi dengan data komprehensif dari berbagai survei dan pengecekan langsung lapangan untuk kesimpulan yang lebih solid,” ujar Telisa, Rabu (19/3). Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (18/3) malam, menerangkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia secara spasial relatif baik. Hal itu sejalan pertumbuhan ekonomi 5,03 % pada 2024. Data ini mendukung catatan tingkat inflasi inti pada Februari 2025 positif di angka 2,48 %. Inflasi inti di level positif menjadi indikator masih baiknya daya beli masyarakat, terutama untuk barang-barang sekunder atau tersier.

Kendati demikian, menurut Telisa, untuk membuktikan struktur fundamental ekonomi RI saat ini tetap kuat, perlu dipastikan adanya keseimbangan ketahanan ekonomi, yaitu antara kelompok ekonomi kelas atas, menengah, dan bawah. Alasannya, dalam sejarah krisis keuangan, stabilitas data ekonomi makro tidak cukup karena sifat dari efek domino atau contagion dan self-fulfilling panics atau krisis akibat ekspektasi pesimis investor bisa datang dengan cepat dan mengikis fundamental makro sedikit demi sedikit. ”Terlebih lagi, kita perlu memastikan bahwa fundamental itu seimbang dari sisi kekuatan dan daya tahan antara kelompok atas, menengah, dan bawah tersebut,” ujarnya. (Yoga)

BI memutuskan mempertahankan suku bunga acuan pada level 5,75 %, dengan mempertimbangkan ketidakpastian global yang masih berlanjut sekaligus menjaga stabilitas perekonomian domestik. BI juga tetap mempertahankan suku bunga deposit facility sebesar 5 % dan suku bunga lending facility 6,5 %. Hal itu disampaikan Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bulanan BI di Jakarta, Rabu (19/3). Keputusan itu konsisten dalam upaya menjaga perkiraan inflasi pada 2025 dan 2026 tetap terkendali dalam sasaran 1,5-25 persen. Hal tersebut sejalan pula dengan upaya mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamental di tengah ketidakpastian yang tetap tinggi seraya tetap mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

BI akan mencermati prospek inflasi dan pertumbuhan ekonomi dalam memanfaatkan ruang pemangkasan suku bunga acuan dengan mempertimbangkan pergerak an nilai tukar rupiah. Adapun kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran terus dioptimalkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.  Menurut Perry, ketidakpatian global masih tetap tinggi akibat kebijakan tarif AS yang semakin luas. Hal itu berdampak terhadap dinamika perekonomian global yang pada 2025 diperkirakan tumbuh 3,2 %. ”Tetap tingginya ketidakpastian global itu memerlukan respons kebijakan yang tepat dan terkoordinasi dengan baik untuk memperkuat ketahanan eksternal, menjaga stabilitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi domestik,” ujarnya. (Yoga)

Pembatasan angkutan barang sumbu tiga atau lebih untuk melintas di ruas tol dan arteri selama arus mudik Lebaran 2025 akan berlangsung 16 hari, yakni 24 Maret hingga 8 April 2025. Pembatasan ini diperkirakan memicu kerugian bisnis truk dan depo kontainer sehingga perlu ditinjau kembali. Salah satunya, pemerintah bisa mempertimbangkan membuka rute alternatif. Senior Consultant Supply Chain Indonesia, Sugi Purnoto, Rabu (19/3) di Jakarta, berpendapat, sejumlah jalan tol dapat digunakan untuk angkutan barang, terutama di jalan tol yang jarang dilalui pemudik. Contohnya, Jalan Tol Lingkar Pelabuhan (CTP) dan Cibitung-Cimanggis, Jalan Tol Pelabuhan dan JORR II-Balaraja, serta Jalan Tol Serpong-Cinere-Cimanggis yang bukan jalur tol pemudik.

Sugi memperkirakan kerugian ekonomi akibat kebijakan pembatasan itu bisa mencapai Rp 1 triliun. Perhitungan ini didasarkan pada terhambatnya angkutan barang yang banyak mengalir ke kawasan industri di Pulau Jawa. ”Untuk aliran kontainer, terutama domestik dari Jakarta ke arah timur, memberi proporsi 60-70 % total pergerakan kontainer di Tanjung Priok. Jadi, efeknya besar sekali,” tutur Sugi. Ketua Asosiasi Depo Kontainer Indonesia (Asdeki) Mustofa Kamal Hamka mengatakan, bisnis depo kontainer di pelabuhan dirugikan atas kebijakan tersebut. Pengusaha harus menanggung biaya sewa lebih tinggi karena ada potensi pengembalian peminjaman kontainer ke perusahaan pelayaran lebih lama dari yang diperjanjikan. (Yoga)

Dunia kerja semakin menantang. Angkatan kerja terus bertambah, tetapi lowongan kerja terbatas dengan syarat ketat. Situasi bertambah rumit akibat badai PHK. Tak heran, sebagian pekerja kerah putih harus banting setir ke kerah biru demi bertahan hidup. Seorang pengguna media sosial X (dulu Twitter) mencurahkan kesedihannya dalam cuitan, beberapa lulusan sarjana yang terkena PHK atau kontraknya tidak diperpanjang melamar pekerjaan sebagai pekerja rumah tangga (PRT) di kawasan Bumi Serpong Damai (BSD), Tangsel, Banten. Fenomena itu sejatinya dekat dengan keseharian warga Jabodetabek kini. Selain PRT, banyak sarjana kini juga banting setir menjadi petugas kebersihan, pekerja proyek, dan pekerjaan ”kerah biru” lainnya agar dapur tetap mengepul.

Secara umum, pekerjaan ”kerah biru” hanya membutuhkan syarat pendidikan setara maksimal SMA. Sementara pekerjaan ”kerah putih” merujuk pada sarjana atau jenjang lebih tinggi dan mereka yang memiliki keahlian tertentu (Kompas,2Juni 2024). Pergeseran pekerjaan dari ”kerah putih” ke ”kerah biru”  dialami Purnawati (42). Lulusan diploma akuntansi ini menjadi babysitter (pengasuh anak) sejak pandemi Covid-19. ”Sebelumnya kerja kantoran. Terus berhenti dan jadi ibu rumah tangga, tetapi terbentur ekonomi, makanya jadi babysitter,” kata Purnawati, Rabu (19/3). Gajinya sebagai pengasuh anak mendekati UMR Jakarta Rp 5,39 juta. Purnawati adalah salah satu pekerja yang disalurkan PT Kasih Ibu Sejati Mulia di Mampang Prapatan, Jaksel.

Sepanjang 2025 saja sudah ada lima pekerja ”kerah biru” yang seharusnya bisa masuk lapangan kerja ”kerah putih.” Namun, ketiadaan lapangan kerja dan ketatnya persaingan membuat mereka ”terlempar” ke pekerjaan ”kerah biru”. Lima orang yang telah disalurkan PT Kasih Ibu Sejati Mulia itu ialah 1 sopir lulusan sarjana, 1 PRT berijazah diploma, 3 pengasuh anak lulusan diploma, dan 1 tenaga administrasi lulusan diploma. ”Setahun ke belakang jumlah pelamar bertambah (lulusan diploma dan sarjana). Tiga bulan terakhir ini banyak lulusan keperawatan dan guru yang tidak lagi melihat latar belakang pendidikan sebelumnya,” tutur pengurus PT Kasih Ibu Sejati Mulia, Diki Hermawan. (Yoga)

Aset keuangan Indonesia dinilai masih menarik bagi investor, termasuk asing. Sejauh ini, surat berharga negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) masih diburu olehinvestor, dengan imbal hasil atraktif. Merujuk data Trading Economics, yield SUN 10 tahun mencapai 7,2%. Dalam satu tahun terakhir, yield SBN menyentuh titik terendah di level 6,4% pada 20 September2024. Sementara, penurunan indeks harga saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) dinilai hanya bersifat temporer.  Gejolak di pasar saham Indonesia saat ini disebabkan oleh tekanan perekonomian global, khususnya yang berhubungandengan Amerika Serikat (AS).

Secara fundamental, ekonomi Indonesia dinilai masih solid dengan proyeksi pertumbuhan 5% lebih. Apalagi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah memberikan stimulus berupa relaksasi buyback saham tanpa melalui rapat umum pemegang saham (RUPS). Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor dan menjaga stabilitas IHSG. Kemarin, IHSG bangkit 1,4% ke level 6.311, setelah sehari sebelumnya turun 3,8%. Penguatan indeks juga ditopang oleh pernyataan Menkeu Sri Mulyani bahwa APBN tetap dikelola secara prudent dan kredibel. Sri Mulyani juga memastikan tidak akan mundur dari Menkeu. (Yetede)

Lembaga Riset Institute for Demographic and Affluence Studies (Ideas) memperkirakan potensi zakat fitrah secara nasional pada tahun2025 berada di kisaran 476,3 hingga 536,8ribu ton beras yang setara dengan Rp 6,8 sampai Rp 7,5 triliun. Estimasi ini dihitung mengikuti harga rata-rata beras disetiap Kabupaten/Kota. Potensi zakat fitrah ini dihitung berdasarkan estimasi jumlah penduduk muslim di Indonesia sebanyak 238,7 juta orang, dengan perkiraan jumlah muzaki antara 190,5-214,7 juta orang atau 80% - 90% dari total penduduk muslim.

Peneliti Ideas, Tira Mutiara, mengungkapkan bahwa distribusi zakat fitrah secara tepat sasaran berpotensi meningkatkan konsumsi beras per kapita penerima manfaat (mustahik). “Dengan estimasi mustahik sebagai penduduk di desil satu, yaitu 10 persen penduduk dengan kesejahteraan terendah sebanyak 24,03 juta orang, konsumsi beras per kapita mereka berpotensi meningkat dari 0,200 kg per hari menjadi 0,255-0,262 kg per hari jika menerima zakat fitrah dalam bentuk beras,” ujar Tira, Rabu (19/03/2025).

Menurut Tira, jika zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk uang yang potensinya berkisar antara Rp 6,8 sampai Rp7,5 triliun. Dengan jumlah tersebut, setiap mustahik berpotensi menerima Rp 285ribu - Rp 314 ribu yang dapat digunakanuntuk konsumsi makanan dan minumanselama sekitar satu minggu. Zakat fitrah dapat menjadi tambahan bantuan sosial informal atau pendapatan bagi mustahik.“Potensi distribusi zakat fitrah ini sebanding dengan total anggaran bantuan pangan beras yang digulirkan Pemerintah padaJanuari hingga Juni 2024 sebesar Rp 7,52 triliun kepada 22 juta keluarga penerimamanfaat (KPM),” ungkap Tira. (Yetede)

BI mencatatkan tren suku bunga perbankan mulai menanjak di awal tahun ini. Peningkatan suku bunga tersebut akibat biaya dana yang juga meningkat di tengah tantangan likuiditas. Suku bunga dasar kredit (SBDK) Januari 2025 masih mengalami peningkatan secara bulanan, terutama pada kelompok BUMN. SBDK Januari 2025 tercatat 9,23% atau meningkat 5 basis poin (bps) dibanding Desember 2024. Peningkatan SBDK disebabkan masih berlanjutnya tren kenaikan biaya dana dan upaya memperbaiki margin keuntungan. Biaya dana atau Harga Pokok Dana untuk Kredit (HPDK) masih melanjutkan tren kenaikan, atau meningkat sebesar 3 bps secara bulanan menjadi 3,54%.

Kelompok bank pelat merah atau BUMN menjadi kontributor utama kenaikan SBDK dengan kenaikan terbesar, ditengah perlambatan pertumbuhan kredit secara industri. SBDK kelompok BUMN meningkat 6 bps, didorong oleh kenaikan komponen biaya dana dan margin keuntungan. Kenaikan SBDK pada kelompok bank umum swasta nasional (BUSN) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) terpantau lebih rendah, sebesar 4 bps persentasenya. Sebaliknya, SBDK pada kelompok kantor cabang bank asing (KCBA) mengalami penurunan sebesar 24 bps dipengaruhi oleh efisiensi operasional," ujar Direktur Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) Viviana Dyah Ayu Retno kepada Investor Daily, Rabu (19/3/2025). (Yetede)

Anak usaha Petrindo Jaya Kreasi (CUAN) yaitu PT Kreasi Jasa Persada, menambah jumlah kepemilikan saham di Petrosea, sebanyak lebih dari Rp 865 miliar, sebanyak beberapa tahap sepanjang Maret ini. “Kami memiliki keyakinan atas kinerja dan prospek Petrosea di masa yang akan datang. Sebagai salah satu perusahaan EPC dan kontraktor tambang yang memiliki serangkaian value chain yang solid, Petrosea hadir sebagai mitra usaha yang mumpuni dan dapat mendukung perkembangan berbagai industri upstream maupun downstream di Indonesia," ujar Michael, CEO Petrindo Jaya Kreasi mengenai akuisisi saham Petrosea ini. Setelah transaksi, jumlah saham PTRO yang dipegang CUAN melalui Kreasi Jasa Persada naik menjadi 4.461.485.400, setara dengan 44,234% hak suara.

Kinerja CUAN gemilang di 2024, pendapatan meningkat 718,56%. CUAN sendiri mencatatkan laba bersih US$ 160,78 juta sepanjang 2024, meningkat tajam 929,28% dari posisi laba bersih periode yang sama tahun sebelumnya di level US$ 15,62 juta. Berdasarkan laporan keuangan yang berakhir Desember 2024, CUAN mencatatkan pendapatan sebesar US$ 801,72 juta, lompat 718,56% dari posisi sebelumnya di angka US$ 97,94 juta. Total Nilai Kontrak Petrosea Mencapai Rp 64 Triliun Sepanjang 2024 lalu, Petrosea mencatatkan total nilai perolehan kontrak (backlog) sebesar Rp64,3 triliun di tahun 2024, yang merupakan rekor tertinggi sepanjang lebih dari lima decade perusahaan beroperasi di sektor pertambangan dan konstruksi. (Yetede)

Sejak berdiri hingga sekarang Amartha sudah menyalurkan pembiayaan produktif sebesar Rp 28 triliun dan telah membiayai 2,8 juta UMKM. VP Public Relations Amartha, Harumi Supit mengatakan, pembiayaan produktif dari tahun ke tahun semakin banyak. Meski begitu, perusahaan mampu menjaga rasio kredit bermasalah (NPL) hingga di bawah 3%. "Banyak sekali yang kita lakukan untuk menjaga NPL. Pokoknya kita sekarang fokusnya on quality terutama di tahun 2025, seperti yang kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya," kata dia dalam acara Media Briefing di Jakarta, Rabu (19/3/2025). Harumi mengatakan, Amartha sangat berbeda dengan perusahaan fintech lainnya. Amartha lebih fokus membiayai pelaku UMKM yang berada di kota-kota tier kedua.

Amartha sudah memberikan pembiayaan ke lebih dari 50.000 desa. Sebelumnya, Amartha berfokus di pulau Jawa dalam menyalurkan pembiayaan. Kemudian Amartha masuk ke Sumatera, disusul Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara. Kemudian di 2024 Amartha melebarkan sayap bisnisnya ke Kalimantan. Harumi mengatakan, pihaknya akan terus fokus ke Indonesia Tengah dan Timur di masa mendatang, karena disana masih banyak sekali kebutuhan dari masyarakat yang perlu terjawab. Masih banyak masyarakat yang belum paham tahapan pembayaran melalui aplikasi. Ada yang ketika dihadapkan dengan apps ini bingung. Karena itu, Amartha ke pedesaaan-pedesaan untuk memberikan pendampingan kepada pelaku usaha UMKM terkait digitalisasi. (Yetede)